Transcript 2_Materi Sejarah Ekonomi Indonesia

MATERI
SEJARAH
EKONOMI INDONESIA
1. Pemerintahan Orde Lama (1945-1965)
2. Pemerintahan Orde Baru (1966-1997)
3. Pemerintahan Transisi (1997-1999)
4. Pemerintahan Reformasi (1999-2004)
5. Pemerintahan SBY (2005-2014)
1. Pemerintahan Orde Lama (1945-1965)
 Perekonomian Indonesia sangat buruk, hal ini
dikarenakan faktor, antara lain:
1) Hancurnya infrastruktur ekonomi baik yang sifatnya
phisik maupun non phisik selama pendudukan Jepang.
Perang Dunia II, perang revolusi dan gejolak politik
termasuk pemberontakan di daerah ditambah
manajemen makro yang sangat buruk.
2) Keterbatasan faktor-faktor produksi, spt SDM yang
memiliki tingkat kewirausahaan dan kapasitas
manajemen yang tinggi, TK dengan tingkat pendidikan
yang tinggi, dana dan teknologi.
… Lanjutan 1
 Perekonomian Indonesia sangat buruk, hal ini
dikarenakan faktor, antara lain:
1) Struktur ekonomi merupakan peninggalan zaman
Hindia Belanda, dimana kontribusi dari pertambangan,
transportasi, bank dan pertanian komersial yang
umumnya dimiliki pengusaha asing memiliki kontribusi
dominan PDB.
2) Akibat banyaknya partai politik dan semuanya ingin
berkuasa sebagai konsekuensi sistem politik
demokratis, sering terjadi konflik antar partai dan
berkepanjangan sehingga tidak memberikan
kesempatan untuk membentuk suatu kabinet
pemerintahan yang solid. Akibatnya sangat sulit
menyusun suatu program pembangunan dan
melaksanakannya.
… Lanjutan 2
Kondisi Ekonomi Indonesia:
 Perekonomian sangat buruk, meskipun sempat mengalami
tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rat a7% pertahun selama
dekade 1950-an. Namun, turun drastis rata-rata 1,9% selam
tahun 1960-an bahkan menjadi hanya 0,5% (1965) dan 0,6%
(1966).
 Defisit saldo neraca pembayaran dan APBN terus membesar.
Rata-rata APBN dari tahun 1955-1965 sebesar Rp151 juta,
pengeluaran Rp359 juta.
 Tingkat inflasi hampir 300% dikarenakan rendahnya volume
barang (Supply) dan tingginya permintaan akibat banyaknya
jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam rangka untuk
membiayai perang (pembebasan Papua, pertikaian dengan
Malaysia, dan pemberontakan di daerah).
… Lanjutan 3
Kebijakan Ekonomi Indonesia:
Kabinet yang pernah ada di era Orde Lama (umur rata-rata 1
th)
 Kabinet Hatta, melakukan reformasi moneter melalui
devaluasi mata uang nasional dan pemotongan uang 50%
atas semua uang kertas yang beredar pada Maret 1950,
yang saat itu masih pakai Golden.
 Kabinet Natsir, merumuskan suatu perencanaan
pembangunan ekonomi kurun waktu 5 th (rencana
urgensi perekonomian – RUP). RUP ini digunakan oleh
kabinet selanjutnya.
 Kabinet Sukiman, nasionalisasi De Javasche Bank > Bank
Indonesia dan penghapusan sistem kurs berganda.
… Lanjutan 4
Kebijakan Ekonomi Indonesia:
 Kabinet Wilopo, memperkenalkan konsep anggaran
berimbang dalam keuangan pemerintah (APBN),
memperketat
impor,
penghematan
pengeluaran
pemerintah.
 Kabinet Ali, pembatasan impor dan kebijakan uang ketat.
 Kabinet Burhanudin, liberalisasi impor, kebijakan uang ketat
untuk menekan laju uang yang beredar, dan
penyempurnaan
Program
Banteng,
kebijakan
memperbolehkan PMA, pemberian bantuan khusus kepada
pengusaha pribumi, pembatalan sepihak persetujuan KMB
sebagai usaha untuk menghilangkan sistem ekonomi
kolonial.
2. Pemerintahan Orde Baru (1967-1997)
 Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka
panjang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar guna
mengatasi masalah ekonomi seperti kesempatan kerja dan
defisit neraca pembayaran.
 Perekonomian Indonesia pada masa ini, ditandai dengan
adanya kebijakan terkait (Tambunan, 2011: 21):
1) Pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik.
2) Rehabilitasi ekonomi dalam negeri untuk menekan tingkat
inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah,
menghidupkan kembali kegiatan produksi termasuk ekspor
yang sempat mengalami stagnasi.
3) Penyusunan REPELITA secara bertahap dengan target yang
jelas dimulai dari REPELITA I (April 1969).
…. Lanjutan 1
4) Menjalin kembali hubungan dengan pihak barat
dan menjauhi pengaruh ideologi komunis.
5) Kembali menjadi anggota PBB, dan lembaga dunia
lainnya seperti Bank Dunia, IMF, dsb.
6) Dibentuk kelompok (WB, IMF, ADB) konsorsium
yang disebut inter-government group on Indonesia
(IGGI) dengan tujuan membiayai pembangunan
ekonomi Indonesia.
7) Paradigma pembangunan ekonomi dengan konsep
politik ‘TRILOGI PEMBANGUNAN” (stabilitas
nasional yang mantap dan dinamis di bidang
politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, dan pemerataan pembangunan).
…. Lanjutan 2
 Perekonomian Indonesia pada masa ini, ditandai
dengan antara lain:
1) Swasembada pangan (beras) > didukung
modernisasi sektor pertanian dengan penerapan
teknologi baru, khususnya sistem irigasi, pupuk
dan tata cara tanam.
2) PDB Indonesia meningkat tajam dari Rp2,7 Trilyun
(tahun 1969), 20 tahun kemudian sudah mencapai
Rp4,8 Trilyun.
3) Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7%
(1969-1990).
4) Tingkat inflasi menurun hingga 5-10% pada dekade
1970-an.
…. Lanjutan 3
 Beberapa faktor, kenapa ekonomi pada masa ini
lebih baik, antara lain:
1) Kesolidan dan kemampuan kabinet .
2) Penghasilan ekspor yang cukup besar dari minyak
(oil boom), pada dekade 1970-an.
3) Kemudahan pemerintah untuk mendapatkan
pinjaman luar negeri (PLN) dan masuknya PMA
pada dekade 1980-an.
4) Sistem politik dan ekonomi terbuka.
5) Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik
…. Lanjutan 4
 Kelemahan ekonomi pada masa ini, antara lain:
1) Fundamental ekonomi yang rapuh dikarenakan
pembangunan Indonesia punya ketergantungan
yang cukup tinggi dari modal asing termasuk
pinjaman dan impor.
2) Buruknya kondisi sektor perbankan nasional.
3) Krisis ekonomi yang cukup besar, dengan diawali
tergerusnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS
pada Juli 1997 (dari 1 US=Rp2.500 > Rp2.650).
…. Lanjutan 5
 Pengalaman menunjukkan bahwa prasyarat utama
untuk pembangunan ekonomi dapat berjalan baik,
antara lain:
1) Kemauan politik kuat.
2) Stabilitas politik dan ekonomi.
3) SDM yang lebih baik.
4) Sistem politik dan ekonomi terbuka.
5) Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik
3. Pemerintahan Transisi
 Krisis ekonomi yang cukup parah sebagai akibat dari
terdepreasiasinya nilai tukar Baht (Thailand), dengan
diawali nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada
pertengahan Juli 1997 (1 US=Rp2,650) > Februari 1998 (I
US=Rp15.000).
 Penundaan proyek-proyek senilai Rp39 Trilyun dalam
upaya mengimbangi keterbatasan APBN yang sangat
dipengaruhi fluktuasi nilai rupiah.
 Pemerintah secara resmi meminta bantuan IMF (08
Oktober 1997 dan LoI pada Januari 1998) dengan paket
bantuan senilai US 40 Milyar. Ada 50 butir kebijaksanaan
yang mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter),
restrukturisasi sektor keuangan dan reformasi struktural.
…. Lanjutan
 Kebijakan pemerintah pasca ini, antara lain:
1) Pencabuatan 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat >
sebagai awal kehancuaran ekonomi Indonesia.
2) Depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar US
semakin menjadi (1 US=Rp15.000).
3) Masyarakat dan dunia usaha menjadi bertambah (krisis
kepercayaan) terhadap pemerintah.
 KRISIS RUPIAH > KRISIS EKONOMI > KRISIS KEPERCAYAAN
> KRISIS POLITIK.
 Presiden Soeharto undur diri pada 21 Mei 1998 dan 23
Mei 1998 dilantik Presiden BJ Habibi sebagai
Pemerintahan Transisi.
4. Pemerintahan Reformasi
Presiden Abdurrahman Wahid dilantik pada 20 Oktober
1999.
 Perekonomian pada era ini awalnya baik tetapi semakin
buruk, dengan ditandai, al:
1) Laju pertumbuhan ekonomi sudah mulai positif (05%).
2) Laju inflasi dan tingkat suku bunga mulai menurun
(SBI). Hal ini mengindikasikan kondisi moneter mulai
stabil.
3) Nila tukar rupiah kembali merosot dari 1 US=Rp7,000
(awal 2000) > Rp10,000 (9 Maret 2001).
4) IHSG (30 Maret 2000-08 Maret 2001) menunjukkan
trend negatif sampai 300 poin. Artinya pelaku bisnis
menurun kepercayaannya thd kondisi ekonomi
Indonesia.
…. Lanjutan 1
 Meskipun secara politik kurang memuaskan karena al:
1) Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan
SARA terus berlanjut;
2) Demontrasi buruh semakin gencar sebagai cerminan atas
tidak puasnya terhadai kinerja ekonomi dalam negeri ;
3) Pertikaian elit politik;
4) Hubungan dengan IMF kurang baik terutama terkait:
Amandemen UU No. 23/1999 tentang BI, penerapan otonomi
daerah yang memberikan kebebasan daerah untuk meminjam
dari LN; revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya
> IMF menunda pencairannya;
5) Indonesia terancam bangkrut oleh Paris Club (negara donor)
karena jatuh tempo hutang-hutangnya pada tahun 2002.
6) Bank Dunia mengancam akan menghentikan pinjamannya jika
perjanjian Indo-IMF macet.
…. Lanjutan 2
 Meskipun secara politik kurang memuaskan karena al:
7) Pelaku bisnis (investor) asing semakin enggan
melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.
8) Indonesia, tingkat country risk meningkat akibat
kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabel.
9) Kondisi pada era ini, tidak lebih baik dari era
pemerintahan transisi karena permasalahan yang
ada sebagai persoalan yang biasa saja (sederhana).
…. Lanjutan 3
Presiden Megawati dilantik pada 12 Maret 2001
 Perekonomian pada era ini tidak terlalu ada perubahan yang
signifikan, dengan ditandai, al:
1) IHSG dan nilai tukar rupiah cukup signifikan naiknya tetapi
tetapi belum dapat kembali ke level awal saat Gus Dur dilatik
jadi Presiden (Rp7,000).
2) Tingkat suku bunga (SBI) sebesar 17%, diawal Gus Dur
sebesar 13%.
3) Tingkat inflasi rata-rata 13,5% (Juli 2000-Juli 2001) sehingga
hal ini mengkuatirkan pelaku bisnis karena asumsi APBN 2001
hanya 9,4%.
4) Laju pertumbuhan ekonomi tumbuh 4,3% (th 2002), tahun
sebelumnya hanya 3,8%.
5) Pendapatan perkapita meningkat dari US697 menjadi
US1,191.
6) Nilai ekspor juga naik 5% (tahun 2002) dan 12% (tahun 2004),
sebelumnya -9,3% (tahun 2001).
5. Pemerintahan SBY
SBY mengalami dua kali periode menjadi Presiden RI,
2005-2009 dan 2010-2014.
 Perekonomian pada era ini, dengan ditandai, al:
1) Adanya kenaikan harga minyak dunia, dari 45 > 70
dolar AS/ barel pada Agustus 2005 karena efeknya
berpengaruh besar pada APBN.
2) Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,
per Juli sebesar Rp10,000/ dolar AS.
3) Mengurangi subsidi BBM, yang membuat harga BBM
di pasar dalam negeri meningkat tajam. Misalnya,
harga solar untuk industri dari Rp2,200 >
Rp4,750/liter.
Lanjutan…..
 Perekonomian pada era ini, dengan ditandai, al:
4) Tingkat kemiskinan turun dari 16,7% (th 2005) >
11,7% (th 2012).
5) Tingkat bunga SBI tahun 2012 (4,5%), suku bunga
bank (6%), tingkat inflasi (4,7%).