Transcript AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
ALLAN M.Z.K
(111040101)
ANITA MULIA PUTRI(111040107)
EPI LINAH
(111040109)
TURINI
(111040131)
AKUNTANSI 3D
Akuntansi Keuangan Daerah?
Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan
transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah –
Pemda (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai
informasi dalam ranka pengambilan keputusan ekonomi yang
diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda.
Pihak yang melaksanakan sistem
akuntansi keuangan daerah?
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)
 Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)
Pihak – Pihak yang memerlukan?







Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan
informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah
tersebut antara lain adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
badan pengawas keuangan;
investor, kreditur, dan donatur;
analisis ekonomi dan pemerhati pemda;
rakyat;
pemda lain;
dan pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan
akuntansi keuangan daerah.
Komponen Laporan Keuangan Daerah?
 Laporan Realisasi Anggaran
 Laporan Neraca
 Laporan Arus Kas
 Catatan Atas Laporan Keuangan
Sistem Pencatatan ?
 Single Entry
 Double Entry
 Triple Entry
Cat : Pembukuan hanya menggunakan sistem pencataan single
entry, sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem
pencatatan tersebut.
Single Entry?
Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan
dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat
bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi
yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi
Pengeluaran.
 kelebihan  sederhana dan mudah dipahami.
 Kelemahan  dalam menemukan/mencari apabila terdapat
kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit dikontrol.
Double Entry?
Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi
akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan
istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi Debit berada di
sebelah kiri sedangkan sisi Kredit berada di sebelah kanan. Setiap
pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar
akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk
memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi
tersebut berbentuk sebagai berikut:
AKTIVA + BELANJA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN
Triple Entry?
Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan
dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah
dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi sementara sistem
pencatatan double entry dijalankan, PPK SKPD maupun bagian
keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada
buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada
sisa anggaran.
Dasar Akuntansinya?
 Basis kas
Basis kas ( cash basis ) menetapkan pengukuran atau pencatatan transaksi
ekonomi HANYA dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan
pada kas.
 Basis akrual
Basis akrual ( acrual basis ) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan
peristiwa lainnya pada SAAT transaksi dan peristiwa tersebut TERJADI ( dan
bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar ).
 Basis kas modifikasian
Menurut butir 12 dan 13 lampiran XXIX ( Tentang Kebijakan Akuntansi )
Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa: Basis atau dasar kas
modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Mencatat
transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan
penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.
 Basis Akrual Modifikasian
Basis akrual modifikasian (modified accrual basis) mencatat transaksi dengan
menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan
basis akrual untuk sebagian besar transaksi.
Siklus Akuntansi Keuangan Daerah?
 Input berupa bukti memorial, surat tanda setoran, dan surat
perintah pencairan dana.
 Proses system akuntansi keuangan daerah dilakukan dilakukan
dengan menggunakan catatan seperti buku jurnal umum,
buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas,
buku besar, dan buku besar pembantu.
 Output system akuntansi keuangan daerah berupa laporan
keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
Sumber : (Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 232)