Transcript Sosialisasi Penyusunan LKKL Nov 2013

SOSIALISASI
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2013
Oleh:
Wahyu Widhianto
KPPN Tanjungbalai
Tanjungbalai, 14 November 2013
POKOK BAHASAN
Perkembangan opini audit oleh BPK
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Menggunakan SPAN & SAKTI
Hal-hal Penting dalam Penyusunan Laporan Tahunan
Perkembangan opini audit oleh BPK
3
Perkembangan opini audit atas
LKKL dan LKBUN
Opini
Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
34
44
52
66
68
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
31
26
29
18
22
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
18
8
2
3
3
-
-
-
-
-
83
78
83
87
93
Tidak Wajar (TW)
Terdapat peningkatan kualitas laporan keuangan dari waktu ke
waktu hal ini tercermin dari jumlah entitas yang mendapatkan
opini WTP, namun demikian masih diperlukan kerja keras semua
pihak agara semua entitas mendapatkan opini WTP.
4
Perkembangan opini audit atas LKPP
Masih terdapat kelemahan penganggaran dan penggunaan Belanja
Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial yaitu:
a. Kelemahan pengendalian dan pelaksanaan revisi DIPA sehingga
realisasi belanja melampaui DIPA sebesar Rp11,37 triliun untuk
selain Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan
perundang-undangan dan berindikasi merugikan negara sebesar
Rp546,01 miliar, termasuk yang belum dipertanggungjawabkan
sebesar Rp240,16 miliar dan
c. Pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun
sebesar Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik;
d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,91 triliun masih mengendap di
rekening pihak ketiga dan/atau rekening penampungan kementerian
negara/lembaga dan tidak disetor ke kas negara; dan
e. Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp269,98 miliar tidak
sesuai dengan sasaran.
5
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat
UAKPA
6
Perdirjen Perbendaharaan Nomor
PER-55/PB/2012 Tentang Pedoman
Penyusunan LKKL
Pengganti PER-65/PB/2010
• Laporan
Keuangan (LRA,
Neraca, CaLK)
format CaLK di
Lampiran III;
• Lampiran
Pendukung (ADK
bulanan, info
akrual, Lampiran
V (Penyelesaian
Temuan,
Penutupan Rek.,
Info Akrual);
• Pernyataan
Tanggung Jawab
KPA.
PER55/PB/2012
Laporan Keuangan
Semesteran dan
Tahunan berjenjang
dari UAKPA s.d.
UAPA
• Tata Cara
Penyusunan
Laporan Keuangan
(Lampiran II);
• Contoh LKKL
(Lampiran III).
 Perbandingan
periode antar
tahun;
 Penyusutan Aset
sesuai KMK
53/2012.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
MENGGUNAKAN SPAN & SAKTI
8
Pengertian dan Manfaat
Akuntansi Berbasis Akrual
 Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi
atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan
keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa
memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan
 Jadi: (i) pendapatan akan diakui/dicatat oleh pemerintah pada saat
timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas
negara, sedangkan (ii) belanja diakui/dicatat oleh pemerintah pada saat
timbulnya kewajiban atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas
negara
 Contoh penerapan:
– Pendapatan pajak akan diakui dan dicatat pada saat diterbitkan
Surat Ketetapan Pajak (SKP)
– Belanja akan diakui dan dicatat pada saat diterimanya tagihan dari
rekanan atas barang/jasa yang telah diterima secara sah oleh
pemerintah
Manfaat dan Dasar Hukum
Akuntansi Berbasis Akrual
MANFAAT
 Akuntansi berbasis akrual dapat menggambarkan posisi keuangan
pemerintah dengan lebih lengkap, termasuk dalam menginformasikan
potensi dan resiko fiskal seperti hak atas pendapatan yang masih akan
diterima serta kewajiban yang masih dibayar
 Meskipun, tetap perlu diwaspadai ‘realisasi’ kas yang masuk/keluar Kas
Negara yang kemungkinan tidak sama dengan pencatatan pendapatan
/ belanja yang telah dilakukan sebelumnya
DASAR HUKUM
 PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
mengamanatkan bahwa SAP Berbasis Akrual harus sudah diterapkan
paling lambat pada tahun anggaran 2015
 PP tersebut juga mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut
penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pada pemerintah daerah
diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengacu pada
pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
PENTAHAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL
Menyiapkan
peraturan,
kebijakan,
proses bisnis,
dan sistem
akuntansi.
Mengumpulkan
Informasi
Akrual,
Menyiapkan
Standar &
Rencana
Implementasi
2010
Mengembangkan
Sistem Akuntansi,
pedoman,
capacity building,
dan IT
2014
2012
2011
LK yang diberi opini
berbasis CTA
LK yang diberi opini
berbasis Akrual
• +24.000 satker
• 177 KPPN
2013
Uji coba implementasi
Konsolidasi LK,
penyempurnaan
sistem dan capacity
building
Penyusunan Peraturan
2015
Implementasi
Penuh
Implementasi secara
paralel dan
Konsolidasi Laporan
K/L dan BUN,
evaluasi dan finalisasi
sistem.
LK yang diberi opini
berbasis CTA
11
Langkah-langkah Persiapan di
Kementerian Keuangan
1. PENYUSUNAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI
2. PENGEMBANGAN
SISTEM AKUNTANSI
3. PENGEMBANGAN IT
SYSTEM PENDUKUNG
(SPAN DAN SAKTI)*
4. PENYUSUNAN
PERANGKAT HUKUM
5. CAPACITY BUILDING
IMPLEMENTASI AKRUAL
PELAPORAN TAHUN 2015
*SPAN:Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SAKTI:Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
12
IMPLIKASI PENERAPAN
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (1/2)
1. PERUBAHAN LAPORAN KEUANGAN
1.
2.
3.
4.
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan Keuangan
KONSEKUENSI
1. Sistem Akuntansi berbasis IT yang
handal
2. Memerlukan SDM yang menguasai
akuntansi berbasis akrual
3. Komitmen pimpinan
4. Penyediaan sarana dan prasarana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Perubahan SAL
Laporan Operasional
Neraca
Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan atas Laporan Keuangan
SOLUSI
1. Pengembangan SPAN dan SAKTI
2. Training dan Capacity Building
3. Deklarasi implementasi akuntansi
berbasis akrual pada acara Rakernas
4. Dukungan pendanaan termasuk di K/L
13
IMPLIKASI PENERAPAN
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (2/2)
2. KEMUNGKINAN PENURUNAN OPINI AUDIT BPK
Tahun 2012



69 LKKL WTP
22 LKKL WDP
3 LKKL TMP
TAHUN 2015?
LKPP BEROPINI WDP
SOLUSI
1. Melengkapi ketentuan-ketentuan sebagai landasan pengelolaan keuangan yang menerapkan akuntansi
berbasis akrual
2. Mendorong pelaksanaan anggaran di seluruh K/L semakin efektif, efisien, dan sesuai ketentuan
3. Melakukan Capacity Building terkait pelaksanaan anggaran dan akuntansi berbasis akrual
4. Kemungkinan menerapkan reward untuk K/L yang laporan keuangannya beropini terbaik serta
punishment untuk K/L yang laporan keuangannya belum memperoleh opini terbaik
5. Berkoordinasi dengan pihak terkait, antara lain APIP, BPK dan KSAP dalam rangka perbaikan
ketentuan akuntansi berbasis akrual dan pelaksanaan anggaran
6. Untuk pelaksanaan di pemda, bekerjasama dengan Kemendagri dan seluruh pemerintah daerah untuk
secara nasional mempersiapkan dan menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015.
Hal-hal Penting dalam Penyusunan Laporan
Tahunan
Hal-hal Penting
Waktu
Penyampaian
•Rekonsiliasi dilaksanakan awal waktu
melalui email [email protected]
Kelengkapan
•Masih banyak terdapat kekurangan
kelengkapan laporan keuangan tahunan
dan dokumen pendukung.
Akurasi Data
Penyempurnaan
Revisi Pagu
•Data yang perlu dicermati i.e. Setoran Sisa UP,
Ralat SPM, Pagu Minus, Kesalahan Akun,
Hibah Langsung, Informasi Akrual, KDP, TGR,
Tindak Lanjut Temuan BPK.
•Perlunya peningkatan analisis Laporan
Keuangan dan pengungkapan informasi
penting dalam CaLK.
•Pelaksanaan E-Rekonsiliasi melalui email
[email protected] baru mencapai 40%.
Analisis Neraca (1)
Kas di Bendahara Pengeluaran
1. Periksa saldo kas di Bendahara Pengeluaran.
Apabila saldo minus, kemungkinan ada
SPM/SP2D UP/TUP yang belum direkam. Apabila
saldo terlalu besar, kemungkinan ada SPM/SP2D
GU Nihil yang belum direkam atau ada SSBP
pengembalian sisa UP/TUP yang belum direkam;
2. Pastikan nilai akun kas di Bendahara Pengeluaran
= uang muka dari KPPN.
page17
Analisis Neraca (2)
Kas Di Bendahara Penerimaan
1. Cermati apakah pada tanggal neraca masih
terdapat kas di bendahara penerima (kas yang
diterima dari PNBP) yang belum disetor ke kas
negara, Jika ada sajikan nilai kas tersebut di
neraca sebesar nilai yang ada pada bendahara
penerima.
2. Pastikan nilai Akun Kas di Bendahara Penerima =
Pendapatan yang Ditangguhkan.
page18
Analisis Neraca (3)
Kas Lainnya dan Setara Kas
1. Bunga jasa giro yang belum disetor ke kas negara
2. Pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara
3. Penerimaan hibah langsung berupa kas (dalam/luar
negeri)
4. Belanja yang tidak jadi direalisir atau pengembalian
belanja
5. Belanja (gaji/honor) yang belum dibayarkan kepada yang
berhak
6. Saldo Akun Kas Lainnya dan Setara Kas butir 1-4 =
Pendapatan yang Ditangguhkan
7. Saldo akun Kas Lainnya dan Setara Kas butir 5 = Utang
Kepada Pihak Ketiga.
page19
Analisis Neraca (4)
Persediaan
1. Sering terjadi tidak ada nilai persediaan pada
Neraca baik pada laporan semester maupun
akhir tahun. Mintalah laporan persediaan ke
bagian barang.
2. Saldo akun Persediaan = Cadangan Persediaan.
page20
Analisis Neraca (5)
Aset Tetap Sebelum Disesuaikan
1. Periksa apakah masih ada akun <Aset Tetap>
Sebelum Disesuaikan. Akun ini masih muncul,
mungkin disebabkan oleh Penerimaan ADK dari
Aplikasi SIMAK-BMN belum dilakukan,
Penerimaan ADK dari SIMAK-BMN sudah
dilakukan tetapi terdapat Aset berikut SPM/SP2D
nya yang belum direkam,—Penerimaan ADK dari
SIMAK-BMN sudah dilakukan tetapi ada
kesalahan dalam perekaman nomor SPM/SP2D
ataupun jumlah rupiah SPM.
2. Pada akhir Semester atau Tahun akun ini tidak
boleh lagi muncul di neraca.
page21
Analisis Neraca (6)
Aset Tetap
1. Bandingkan nilai aset tetap di Neraca dengan
Laporan BMN Intrakomtabel. Nilai aset tetap non
KDP di neraca seharusnya sama dengan total
nilai BMN di LBMN Intrakomtabel
2. Bandingkan pertambahan nilai aset tetap di
Neraca dengan Realisasi Belanja Modal pada LRA
3. Total nilai aset tetap harus sama dengan nilai
akun Diinvestasikan Dalam Aset Tetap.
page22
TERIMA KASIH