Transcript Paparan BPK - Kementerian Dalam Negeri

PERSIAPAN BPK ATAS
AUDIT LKPD
BERBASIS AKRUAL
JAKARTA, 17 DESEMBER 2014
•GAMBARAN UMUM PP 71/2010
•EVALUASI BPK ATAS KESIAPAN PENERAPAN
BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
•STRATEGI PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPD
BERBASIS AKRUAL
Gambaran Umum
PP 71/2010 tentang SAP
BASIS KAS VS BASIS
AKRUAL
(PP 71/2010 – SAP)
•Basis kas adalah“basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar”.
•Basis Akrual didefinisikan sebagai “basis
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”
PERUBAHAN BASIS
AKUNTANSI
PP 24
Tahun
2005
• Kas menuju akrual
• Neraca (akrual), LRA
(kas)
PP 71
Tahun
2010
• Kas menuju akrual
(jika belum siap)
• Akrual penuh (wajib
mulai 2015)
6
PERBEDAAN ANTARA
SAP BERBASIS AKRUAL DAN KAS MENUJU
AKRUAL
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual:
 Komponen LKPD terdiri dari 4
laporan:
1. Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK) dan
4. Catatan Laporan Keuangan
(CaLK).
SAP Berbasis Akrual:
Komponen LKPD terdiri dari 7
laporan:
1. Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)
2. Laporan Perubahan SAL
3. Laporan Operasional (LO)
4. Neraca
5. Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE)
6. Laporan Arus Kas (LAK) dan
7.Catatan Laporan Keuangan
(CaLK)
KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN
BERBASIS AKRUAL
Laporan Operasional
Pendapatan
500
Beban
(200)
Surplus/Defisit Opr
300
Kegiatan non
operasional
60
Surplus/Defisit LO
360
LRA
Pendapatan
Belanja
Surplus/(defisit)
Pembiayaan
SILPA
450
(150)
300
1.000
1.300
Laporan Perubahan Ekuitas
Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Ekuitas Akhir
1.000
360
1.360
Laporan Perubahan SAL
SAL Awal
Penggunaan SAL
SILPA
SAL Akhir
100
(30)
1.300
1.370
Neraca
Aset
Kewajiban
Ekuitas
2.000
640
1.360
8
Manfaat basis akrual antara lain:
Memberikan gambaran yang utuh atas posisi
keuangan pemerintah
Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai
hak dan kewajiban pemerintah
Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja
pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi,
dan pencapaian tujuan
Kegiatan
• Menyusun pedoman penerapan SAP Berbasis Akrual pada
pemerintah daerah, yang ditetapkan dengan Permendagri
Nomor 64 Tahun 2013.
• Kementerian Dalam Negeri bersama BPKP melakukan
pembinaan penyusunan LKPD kepada Pemerintah Daerah.
• Pengembangan kapasitas SDM Pemerintah Daerah berupa
sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan.
Kegiatan
•
Menyusun panduan penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah
• Pengembangan kapasitas SDM Pemerintah Daerah
• Fasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
• Melakukan evaluasi kesiapan penyesuaian Aplikasi yang digunakan oleh pemerintah
daerah dalam penerapan SAP Berbasis Akrual di masing-masing pemerintah daerah.
• Uji coba penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.
• Evaluasi penyesuaian Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan
Pemerintah Daerah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.
• Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah
SUBSTANSI
PERMENDAGRI
64 TAHUN 2013
Bagan Akun Standar
(BAS)
Konversi Penyajian
LRA, LAK, Neraca
Penyajian kembali
(Restatement)
Provinsi
Peraturan
Gubernur/
Bupati/
Walikota
tentang ….
Kabupaten/Kota
Total
Prov/Kab/Kota
%
Jml
Yang
Menyele
saikan
Perkada
%
Jml
Yang
Menyele
saikan
Perkada
%
Jml
Yang
Menyele
saikan
Perkada
Kebijakan
Akuntansi
34
34
100
508
214
41,93
542
248
45,76
Sistem
Akuntansi
Pemerintah
Daerah
34
34
100
508
166
32,48
542
200
36,90
• Sumber: Ditjen Keuda Tgl. 14 November 2014.
Sumber Data : Ditjen Keuangan Daerah
Tgl. 14 November 2014
Sumber Data : Ditjen Keuangan Daerah
Tgl. 14 November 2014
Hasil Pemeriksaan atas LKPD
menunjukkan peningkatan
prosentase opini WTP. Hal tersebut
menggambarkan adanya perbaikan
entitas pemerintah daerah dalam
menyajikan laporan keuangan yang
wajar sesuai prinsip akuntansi yang
berlaku. Penyajian laporan
keuangan yang wajar merupakan
gambaran dan hasil dari
pengelolaan keuangan yang lebih
baik.
• Pemerintah daerah belum melakukan langkah-langkah optimal
untuk konversi laporan keuangan tahun 2014 dari basis kas
menjadi basis akrual
• aset tetap yang belum tuntas di inventarisasi dan dilakukan
penilaian menyulitkan penyusunan laporan akuntansi
berbasis akrual  akan berdampak pada laporan operasional
(contoh kapitalisasi aset tetap dan penyusutan )
• Konsep pengakuan pendapatan dan beban basis akrual belum
dipahami secara baik oleh pemerintah daerah (contoh
pengakuan pendapatan dan piutang pajak daerah/PBB/PKB)
• Kesiapan Regulasi:
belum
seluruh
PEMERINTAH
DAERAH memiliki/menerbitkan Peraturan Kepala Daerah
(Perkada) tentang Kebijakan Akuntansi dan Perkada tentang
Sistem Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan Permendagri
Nomor 64 tahun 2013
• Kesiapan sistem dan sarana pendukung:
belum seluruh PEMERINTAH DAERAH didukung oleh tata kelola
keuangan berbasis teknologi informasi (contoh : memiliki aplikasi
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah)
• Kesiapan
SDM
aparatur:
Belum
seluruh
PEMERINTAH DAERAH memiliki tenaga pengelola keuangan yang
memiliki kompetensi akuntansi (D3 Akuntansi, sertifikat
Akuntansi Pemerintah dari IAI, dsb)
Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK
(UU 15/2004)
Kesesuaian dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan
Kecukupan Pengungkapan (adequate
disclosure)
Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
IDENTIFIKASI POTENSI PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMDA
◊ Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap/Barang
Milik Daerah (BMD)
◊ Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) yang memahami akuntansi pemerintahan
◊ Belum sepenuhnya pemerintah daerah memanfaatkan Aplikasi
Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi
◊ Belum seluruh pemerintah daerah menetapkan Peraturan Kepala
Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
MITIGASI DALAM PENERAPAN PELAPORAN KEUANGAN
BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015
KONDISI:
•LK tahun 2014 masih menggunakan basis CTA
•LK tahun 2015 menggunakan basis AKRUAL
LKPD
audited
2014
Penyusunan LK
berbasis CTA
1 Januari
2015
PERKADA TTG
KEBIJAKAN
AKUNTANSI & SAPD
BAS
RESTATEMENT
LK 2014
APLIKASI
BERBASIS
AKRUAL
HAL –HAL YG PERLU DIPERSIAPKAN:
1. Penyiapan data aset yang relevan
2. Memerlukan
penguatan
kompetensi
dan/atau
penambahan jumlah SDM
3. Penyesuaian Aplikasi pengelolaan keuangan daerah
4. Sarana dan prasarana pendukung lainnya yang
dibutuhkan
Pelaporan
Akrual
31 Des
2015
BPK akan melakukan pemeriksaan atas
penerapan akuntansi berbasis akrual
pada Pemerintah Daerah
pada tahun 2015
Pemerintah Daerah harus menyajikan LK TA 2015
secara komparatif dengan LK tahun sebelumnya
yang telah dikonversi menjadi basis akrual.
apabila tidak disajikan secara komparatif maka
BPK akan memberi opini selain WTP
•
Opini WTP LKPD Provinsi ???? Naik ataukah Turun (Brp %),
•
opini WTP LKPD Kabupaten/Kota ???? Naik ataukah Turun (Brp %)
26
• Kesiapan Regulasi: Kemendagri harus meningkatkan sosialisasi
penerapan laporan keuangan berbasis akrual, melakukan evaluasi dan
monitoring kesiapan penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
tentang Kebijakan Akuntansi dan Perkada tentang Sistem Akuntansi
Berbasis Akrual
• Kesiapan sistem dan sarana pendukung: pemerintah
daerah harus menyiapkan perangkat sistem aplikasi berbasis akrual
• Kesiapan SDM aparatur: pemerintah daerah menyiapkan
SDM yang memahami akuntansi baik yang menyusun laporan
keuangan maupun yang melakukan reviu. Pemerintah pusat perlu
memberikan asistensi secara intensif.
• Percepatan Inventarisasi BMD: Kemendagri , BPKP,
Kemenkeu membantu
Inventarisasi BMD
Pemda
untuk
percepatan
penyelesaian
TERIMA KASIH