Transcript File

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)
merupakan salah satu mata kuliah. yang diajarkan
hampir di semua negara yang mengaku negara
demokrasi sebagai salah satu upaya negara dalam
membangun nasionalisme rakyatnya yang secara
substansi tentu disesuaikan dengan nilai-nilai
kebangsaan negara masing-masing.
PkN / Civic’s Education
di era Globalisasi
PKn harus memperhatikan dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civic
knowledge), yang menyangkut bidang politik, hukum dan moral, sehingga
membawa konsekuensi materi kuliah PKn meliputi pengetahuan tentang
prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan nonpemerintahan, identitas nasional, rule of law, peradilan yang bebas dan
objektif, sejarah nasional, hak dan tanggungjawab warga negara, HAM,
dan hak politik.
PKn harus memperhatikan
keterampilan kewarganegaraan
(civic skill), yakni yang
menyangkut keterampilan dalam
berpartisipasi di dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara
PEMBEKALAN
PESERTA DIDIK
DENGAN
KETERAMPILAN
DALAM
MEMBELA
NEGARA
HARAPAN DUNIA PENDIDIKAN DI
ERA GLOBALISASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mampu untuk menggerakan pikiran anak didik (siswa / mahasiswa);
Mampu untuk mematangkan emosi anak, sebab dengan kematangan
emosi akan menentukan keberhasilan kehidupan anak;
Mampu melatih anak untuk melihat permasalahan hidup dan terlatih
untuk memecahkan masalah itu dengan cara yang benar;
Mampu bersifat kontekstual;
Mampu untuk berorientasi mengembangkan peserta didik ke arah
membangun kebulatan pertumbuhan anak secara utuh;
Mampu menghasilkan individu belajar;
Mampu untuk menghasilkan budaya belajar dan budaya ilmu;
Memiliki moral akademik.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL
( UU RI 20/2003)
“PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI
MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN
MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN
BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM
RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN
BANGSA”
(Ps 3 UU RI No 20 tahun 2003)
PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN :
“…UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA
DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG
BERIMAN BAN BERTAQWA KEPADA TUHAN
YANG MAHA ESA, SEHAT, BERILMU, CAKAP,
KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI
WARGANEGARA YANG DEMOKRATIS DAN
BERTANGGUNG JAWAB”
( Ps 3 UU RI No.20 Tahun 2003)
“KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH”
WAJIB MEMUAT :
a. PENDIDIKAN AGAMA
b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
c. BAHASA
(Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003)
“KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI” WAJIB MEMUAT :
a. PENDIDIKAN AGAMA;
b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN;
c. BAHASA.
(Ps 37 AYAT 2 UU No.20 tahun 2003)
Civic’s Education
Di era Globalisasi
1. Anti kekerasan;
2. Konstitusional;
3. Memberikan sesuatu yang rill
bagi kemajuan masyarakat.
Campus Based
Civic’s Education
kesempatan
kepada
(CBCE) Memberikan
mahasiswa guna mempersiapkan diri
para
untuk
memasuki
kehidupan
yang
demokratis
diorganisir sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
kampus. CBCE.
1. Memberikan perkuliahan yang menyangkut sistem pemerintahan sejarah perjuangan
bangsa, dan demokrasi;
2. Mendiskusikan peristiwa-persitiwa baik yang bersifat lokal, nsional, maupun
internasional secara bebas dan terbuka;
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartispasi dalam kehidupan rill
masyarakat;
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam civic education
di kampus;
5. Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kehidupan politik kemahasiswaan;
6. Memperbanyak kegiatan simulasi bagaimana prosedur dan proses demokrasi berjalan.
KOMPETENSI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
Mengantarkan mahasiswa
selaku warganegara, memiliki :
BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI
:
~ Kemampuan berfikir,
~ Bersikap rasional, dan dinamis,
~ Berpandangan luas sebagai
manusia intelektual.
a. Wawasan kesadaran bernegara,
untuk :
- bela negara.
- cinta tanah air.
b. Wawasan kebangsaan, untuk :
- kesadaran berbangsa
- mempunyai ketahanan nasional.
c. Pola pikir, sikap yang komprehensifIntegral pada seluruh aspek
kehidupan nasional.
PkN Memiliki tiga istilah teknis,
Civic’s; Civic’s Education; Citizenship
Education; dan Democracy Education.
(Kaelan & Achmad Zubaidi, 2007: 1)
Civic’s Education, merupakan perluasan
dari istilah Civic’s (Ilmu Kewarganegaraan)
Civic’s Eduation, karena tugasnya
membahas aspek-aspek teoritik dari
berbagai aspek tentang kehidupan
demokrasi politik, istilah lain sering juga
disebut “Civic’s and Government”
Istilah ini pertamakali muncul di
Yunani-Kuno, sejak istilah
warganegara dikenal dengan istilah
Civicus. Yang berarti warga dari
sebuah Negara
Perkembangan Civic’s Education,
merupakan bagian dari ilmu
politik, yakni sebuah ilmu yang
membahas tentang Negara dan
Warganya
Civic’s Education, dapat juga
berarti sebagai “Pendidikan
Kewargaan”; Pendidikan
Kewarganegaraan”
1. KEWARGANEGARAAN (1957); Isi pelajarannya adalah
membahas persoalan cara memperoleh dan kehilangan kewargaan
negara;
2. CIVIC’S (1961); Isi pelajarannya adalah membahas tentang
sejarah kebangkitan nasionl, UUD, Pidato politik kenegaraan,,
yang terutama untuk menumbuhkan “Nation and Character
building”;
3. PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (1968); Isi
pelajarannya adalah:
a. SD: Pelajaran sejarah Indonesia, Ilmu tentang politik, dan
Ilmu Bumi;
b. SMP: Pelajarannya adalahSejarah kebangsaan, kejadian
setelah Indonesia merdeka;
c. SMA: Pelajarannya adalah UUD-1945
PKn merupakan wadah dan instrumen utk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi Mahasiswa
agar menjadi manusia yg beriman dan taqwa kpd Tuhan YME,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan bertanggung jawab.
( P.3 UU No. 20/200)
PKN adalah ilmu tentang kewarganegaraan yang membahas
hubungan seseorang dengan orang lain, dalam kumpulan yg
terorganisir, hubungan seorang dengan indvidu, serta dengan
Negara (Henry Randall Waite-1889)
11
Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
termasuk salah satu mata kuliah Pengembangan
Kepribadian (MKPK), dimana kelompok mata
kuliah ini merupakan pendidikan umum yang
sifatnya sangat fundamental/mendasar.
Mata kuliah pengembangan kepribadian,
terdiri atas tiga mata kuliah:
1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Pancasila;
3. Pendidikan Kewarganegaraan.
TUJUAN
MKPK
1. Taqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha
Esa lagi Maha Kuasa, bersikap dan
berperilaku sesuai dengan ajaran agama
yang diyakini dan dipeluknya, serta
memiliki sikap tenggang rasa/toleransi
terhadap agama/keyakinan orang lain.
2. Berjiwa Pancasila sehingga segala
keputusan dan tindakan mencerminkan
prinsip-prinsip Pancasila serta memiliki
integritas moral yang tinggi, yang
senantiasa mendahulukan kepentingan
bangsa dan kemanusiaan di atas
kepentingan
pribadi
maupun
golongannya.
3. Memiliki
wawasan
yang
untuk/komprehensif dan pendekatan
yang
integral
dalam
mensikapi
permasalahan kehidupan, baik ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya maupun
pertahanan dan keamanan.
MATERI POKOK
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
(Keputusan Dirjen Dikti
No. 43 / Dikti / 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Filsafat Pencasila
Identitas Nasional
Negara dan Konstitusi
Demokrasi Indonesia
HAM dan Rule of Law
Hak dan Kewajiban
Warga Negara
7. Geopolitik Indonesia
8. Geostrategi Indonesia
LANDASAN ILMIAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Setiap warga negara dituntut untuk hidup berguna
(berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik)
bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi
masa depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu
terkait dengan kontkes dinamika budaya, bangsa, negara
dan hubungan internasional
Pendidikan Tinggi tidak dapat mengabaikan realitas global
yang digambarkan sebagai kehidupan yang penuh paradoks
dan ketakterdugaan itu. Untuk itu kepada setiap warga negara
diperlukan adanya pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan seni (ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa.
Nilai-nilai budaya bangsa tersebut berperan sebagai panduan
dan pegangan hidup bagi setiap warga negara.
LANDASAN
HUKUM
PENDIDIKAN
KEWARGANEG
ARAAN
1. Undang-Undang Dasar 1945;
a) Pembukaan Alinea Kedua dan Keempat yang memuat cita-cita dan
aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan;
b) Pasal 27 (1) tentang Kesamaan Kedudukan dalam Hukum;
c) Pasal 30 (1) tentang Bela Negara ;
d) Pasal 31 (1) tentang Hak Mendapat Pengajaran
1. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar
Haluan Negara
2. Undang-Undang No. 20/Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. No.
1 Tahun 1988)
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan
Nasional. Jo UU No. 20 Tahun 2003.
4. Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi No. 267/DIKTI/KEP/2000
tentang
Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
5. Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu
Pelaksanaa Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan
Tinggi
6. Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu
Pelaksanaan
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di
Perguruan Tinggi
TUJUAN
PENDIDIKAN
KEWARGANE
GARAAN
•Tujuan umum; Memberikan pengetahuan dan kemampuan
dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga
negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela
Negara (PPBN) agar dapat menjadi warga negara yang dapat
diandalkan oleh bangsa dan negara;
•Tujuan khusus
a. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak
dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta
ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia yang
terdidik dan bertanggungjawab;
b. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai
masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara
serta dapat mengatasinya dengan
pemikiran kritis dan bertanggungjawab yang berlandaskan
Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional;.
c. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai
dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air serta rela
berkorban bagi nusa dan bangsa.
MATERI
PENDIDIKAN NASIONAL
BERTUJUAN
Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yg beriman dan bertakwa kepada
Tuhan YME, yg berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri,& menjadi warganegara
yg demokratis & bertanggung jawab
• (Pasal 3 UU R I 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)
18
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan
utk membentuk peserta didik menjadi
manusia yg memiliki :
Rasa kebangsaan
Cinta tanah air
Penjelasan UU no. 20/2003
ttg Sistem Pendidikan Nasional
19
Keterkaitan Kurikulum
(Pengantar)
Persyaratan Kerja
Kurikulum UNESCO
Kurikulum Nasional
Learning to know
MK Keilmuan &
Ketrampilan (MKK)
Learning to do
MK Keahlian Berkarya
(MKB)
Pengetahuan &
Ketrampilan
MK Perilaku Berkarya
(MPB)
Perilaku
Learning to be
MK Pengembangan
Kepribadian (MPK)
Mengenal Sifat
Pekerjaan
S.S. 2007
Learning to live together
MK Berkehidupan
Bermasyarakat (MBB)
20
Visi, Misi Pendidikan Kewarganegaraan
1.Visi :
Menjadi sumber nilai & pedoman bagi penyelenggaraan
program studi dalam mengembangkan kepribadian
sebagai WNI
Misi :
Membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan
nilai dasar kesadaran berbangsa & bernegara dalam
menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi & seni yang
dikuasainya degan rasa tanggung jawab kemanusiaan.
21
Kompetensi Pendidikan
.Kewarganegaraan
 Kompetensi :
 Mengantar mahasiswa memiliki
wawasan kesadaran bernegara
Menumbuhkembangkan
wawasan
kebangsaan, kesadaran berbangsa
 Menumbuhkembangkan pola sikap & pola
pikir yg komprehensif, integral pada aspek
kehidupan
Kep No. 43/DIKTI/Kep/200622
Misi Akademik & Pedagogis
Pendidikan Kewarganegaraan
Partikular-terbatas
POLITICAL
CULTURE
COMUNITARIA
N CULTURE
(Negara,
Lembaga
Politik)
(Keluarga, suku,
etnis, kelompok,
daerah)
Makro - Nasional
CIVIC
VIRTUE
CIVIC CULTURE
(Individu, Warga)
Psikososial
23