Transcript BAB I POWER POINT PKN TIMUR DAN BARAT

PENDIDIKAN KEWRGANEGARAAN
DI INDONESIA, TIMUR, DAN BARAT
OLEH
HARYONO.AS,SPD, M.Pd
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI
INDONESIA, TIMUR, DAN BARAT
• Pengertian
• Tinjauan tentang Buku, Majalah atau
Koran, dan Internet
PENGERTIAN
A.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses
pengubahan sikap dan tata laku seseorang untuk
menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3,
Cetakan ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 2002)
B. Menurut Ahli
1. Azyumardi Azra: Pendidikan Kewarganegaraan
adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas
tentang pemerintahan, konstitusi, lembagalembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak dan
kewajiban warganegara serta proses demokrasi.
2. Zamroni: Pendidikan Kewarganegaraan adalah
pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk
mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis
dan bertindak demokrastis.
3. Merphin Panjaitan: Pendidikan Kewarganegaraan
adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk
mendidik generasi muda menjadi warganegara yang
demokrastis dan partisipatif melalui suatu
pendidikan yang dialogial.
4. Soedjiarto: Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu
peserta didik menjadi warganegara yang secara
politik dewasa dan ikut serta membangun sistem
politik yang demokratis.
TINJAUAN TENTANG BUKU, KORAN, dan
INTERNET
A.
Buku
1) Gambaran Penerapan Pendidikan
Kewarganegaraan.
Pendidikan Kewarganegaraan sering disebut
sebagai Civic Education ataupun Democrazy
Education.
Berdasarkan rumusan “Civic Internasional”
(1995), disepakati bahwa pendidikan demokrasi
penting untuk pertumbuhan civic culture, untuk
keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan
pemerintahan demokrasi.
Di era Soekarno, Pendidikan Kewarganegaraan
dikenal dengan Pendidikan Civic. Demikian pula di
masa Presiden Soeharto, Pendidikan
Kewarganegaraan dikenal dengan berbagai macam
nama dan tingkatan.
2) Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan
Di berbagai negara juga dikembangkan materi
pendidikan umum (General Education/
Humanities) sebagai pembekalan nilai-nilai yang
mendasari sikap dan perilaku warga negaranya,
diantaranya:

Amerika Serikat: History, Humanity, dan
Philosophy.
Pada dasarnya Civic Education di Amerika Serikat
bertujuan ke arah pembentukan pribadi
demokratisasi dan etika ekonomi pasar.
 Jepang: Japanese History, Ethics, dan Philosophy.
Civic Education di Jepang lebih mengarah pada
etika kebijaksanaan dalam konsep demokrasi
 Filipina: Philipino, Family Planning, Taxation and
Land Reform, The Philipine New Constitution, dan
Study of Human Rights.
Civic Education di Filipina mengajarkan tentang
pengajaran falsafah-falsafah kebenaran nilai-nilai
yang ada di negaranya








3) Perkembangan Pendidikan Demokrasi di
Indonesia
Civic (1957-1962)
Pendidikan Kemasyarakatan (1964)
Pendidikan Kewargaan Negara (1968-1969)
Pendidikan Civics dan Hukum (1973)
Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (19751984)
PPKn (1994)
Pendidikan Kewiraan (1989-1990-an)
Pendidikan Kewarganegaraan (2000-sekarang)
4) Kompetensi Dasar
Kompetensi dasar terdiri dari tiga jenis, yaitu
pertama, kecakapan dan kemampuan penguasaan
pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge).
Kedua, kecakapan dan kemampuan sikap
kewarganegaraan (civic dispositions) antara lain
pengakuan kesetaraan, toleransi, dan
kebersamaan.
Ketiga, kecakapan dan kemampuan
mengartikulasikan keterampilan
kewarganegaraan (civic skills), seperti
kemampuan berpartisipasi dalam proses
pembuatan kebijakan publik.





5) Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu
dan bertanggung jawab.
Menjadikan warga yang baik dan demokratis.
Menghasilkan peserta didik yang berpikir
komprehensif , analitis dan kritis.
Mengembangkan kultur demokrasi
Membentuk masyarakat menjadi good and
responsible citizen.
6) Rumpun Keilmuan
Pendidikan Kewarganegaraan bersifat
antardisipliner (antar bidang) bukan
monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan
yang membangun ilmu kewarganegaraan ini
diambil dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi
ilmu politik, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu
sosiologi, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi
pembangunan, sejarah perjuangan bangsa dan
ilmu budaya.
Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan
Dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan,
paling tidak terdapat dua kutub paradigma
pendidikan yang paradoksal yaitu paradigma
feodalistik dan paradigma humanistik.
Paradigma feodalistik mempunyai asumsi bahwa
lembaga pendidikan merupakan tempat melatih
dan mempersiapkan peserta didik untuk masa
depan.
paradigma humanistik mendasarkan pada asumsi
bahwa peserta didik adalah manusia yang
mempunyai potensi dan karakteristik yang
berbeda-beda.
7)


B. Koran atau Majalah
Berdasarkan data yang di peroleh di surat kabar
harian Riau Pos (24 November 2009),
mencerminkan begitu rendahnya moral bangsa
khususnya di Indonesia.
Seperti yang di ungkapan ketua komisi III DPRD
Kota Pekanbaru, bahwa pendidikan
kewarganegaraan(PPKn) hanya akan menyulitkan
dan membebani anak. Sedangkan dengan belajar
pendidikan kewarganegaraan saja moral bangsa
kita masih relatif rendah, terlebih lagi jika
dihapuskan.
Selain itu juga, contohnya kasus sogok oleh Gayus
Tambunan yang di muat di majalah Forum keadilan
(No 26, 31 Oktober 2010) menunjukkan rendahnya
moralitas sebagai warga negara.
Dan juga seperti kasus korupsi maupun kasus
markus lainnya, bukanlah kesalahan materi
pendidikan kewarganegaraan melainkan itu semua
kurangnya pemahaman orang akan nilai-nilai yang
seharusnya diterapkan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
C. Televisi atau Internet
1) Pengajaran Pendidikan di Indonesia, Timur,
dan Barat.
Kewarganegaraan dalam bahasa latin disebutkan
“Civis”, selanjutnya dari kata “Civis” ini dalam
bahasa Inggris timbul kata ”Civic” artinya
mengenai warga negara atau kewarganegaraan.
Dari kata “Civic” lahir kata “Civics”, ilmu
kewarganegaraan dan Civic Education, Pendidikan
Kewarganegaraan.
Pelajaran Civics mulai diperkenalkan di Amerika
Serikat pada tahun 1790 dalam rangka
“mengamerikakan bangsa Amerika” atau yang
terkenal dengan nama “Theory of Americanization”.
Pengajaran Kewarganegaraan di Indonesia, dan di
negara-negara Asia pada umumnya, lebih
ditekankan pada aspek moral (karakter individu),
kepentingan komunal, identitas nasional, dan
perspektif internasional.
`
Hal ini cukup berbeda dengan Pendidikan
Kewarganegaraan di Amerika dan Australia yang
lebih menekankan pada pentingnya hak dan
tanggung jawab individu serta sistem dan proses
demokrasi, HAM dan ekonomi pasar.
2) Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di
Suatu Negara.
Program pendidikan kewarganegaraan membantu
warganegara belajar tentang:
 Pentingnya suara dan penyampaian informasi.
 Cara menyampaikan keluhan dan kebutuhan
sebelum pejabat terpilih, baik secara langsung
maupun melalui media massa.
 Teknik-teknik dimana masyarakat bisa
mengorganisir diri untuk mencapai tujuan yang
sama.
Sebuah pengetahuan praktis tentang bagaimana
sistem kerja pemilihan legislatif, birokrasi,
pemerintah daerah, dan hukum.
 Indonesia
Di Indonesia pelajaran Civics telah dikenal sejak
zaman Hindia Belanda dengan nama
“Burgerkunde”. Pada zaman ini ada dua buku yang
digunakan sebagai sumber pelajaran, yaitu :
Indische Burgerschapokunde dan Recht en Plicht
(Indische Burgerschapkunde voor iedereen).
Pada tahun 1950 dalam suasana Indonesia telah
merdeka kedua buku ini menjadi pegangan guru
Civics di Sekolah Menengah Atas.
Perjalanan mata pelajaran Civics setelah Indonesia
merdeka mengalami beberapa kali perubahan
istilah yang digunakan. Perubahan-perubahan
tersebut sangat berkaitan dengan kebijaksanaan
pemerintah pada waktu itu dan kurikulum sekolah
yang digunakan.
Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di semua
jenjang pendidikan di Indonesia adalah
implementasi dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Pasal 9 ayat (2).
3) Kontribusi yang Diberikan Pendidikan
Kewarganegaraan terhadap Masyarakat Bangsa
dan Negara.
Secara umum Pendidikan Kewarganegaraan (civic
education) yang dilakukan oleh berbagai negara
mengarah dan bertujuan agar warga negara
bangsa tersebut mendalami kembali nilai-nilai
dasar, sejarah dan masa depan bangsa yang
bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling
fondamental (dasar negara) yang dianut bangsa
yang bersangkutan.
Jepang (Timur)
Pendidikan kewarganegaraan di Jepang yang
dikenal dalam terminologi social studies, living
experience and moral education (Kerr, 1999),
berorientasi pada pengalaman, pengetahuan, dan
kemampuan warga negara berkaitan dengan
upaya untuk membangun bangsa Jepang.
Pendidikan menjadi pusat perhatian pemerintah
sebagaimana direncanakan sejak periode Meiji
(abad ke-19) (Otsu, 1998:51; Ikeno, 2005:93).
Pendidikan Kewarganegaraan Jepang setelah
Perang Dunia II dapat digambarkan dalam tiga
periode (Ikeno, 2005:93) sebagai berikut:
“Pertama, periode tahun 1947-1955, berorientasi
pada pengalaman. Kedua, periode tahun 19551985, berorientasi pada pengetahuan, dan ketiga,
periode tahun 1985-sekarang, berorientasi pada
kemampuan”.
Kanada (Barat)
Konsep pendidikan kewarganegaraan di Kanada
telah berevolusi dalam beberapa tahun terakhir
sejalan dengan tren global.
Beberapa upaya sedang dilakukan di kalangan
akademisi di negeri ini untuk mengembangkan
sebuah konsensus baru tentang masalah
kewarganegaraan, yaitu dengan membentuk
Panitia Efektif Pendidikan Kewarganegaraan
Kanada, untuk mengembangkan konsep yang
lebih luas dari jenis pendidikan.
 Inggris
Di Inggris kewarganegaraan dan pendidikan
hak asasi manusia kini diakui sebagai bagian
penting dalam kurikulum untuk semua anak
dan orang muda.
Civic Education menetapkan tiga prinsip-prinsip
kewarganegaraan yang efektif, yaitu:
a) Bahwa harus mengembangkan tanggung jawab
sosial dan moral.
b) Keterlibatan masyarakat.
c) Politik keaksaran.
Pentingnya kewarganegaraan di Inggris: ini
mencerminkan tiga prinsip pendidikan
kewarganegaraan yang efektif yang ditetapkan oleh
Grup Penasehat Pendidikan Kewarganegaraan dan
Pengajaran Demokrasi di Sekolah. Ini adalah
kewarganegaraan yang harus mengembangkan
tanggung jawab sosial dan moral, keterlibatan
masyarakat dan melek politik.
THE END
THANK’S FOR ATTENTION