Transcript DAMPAK KEGIATAN IUU-FISHING DI INDONESIA

DAMPAK KEGIATAN
IUU-FISHING DI INDONESIA
Dr. Dina Sunyowati, SH.,M.Hum
Fakultas Hukum-Universitas Airlangga
Surabaya, 22 September 2014
UPAYA FAO UNTUK MENANGGULANGI IUU-FISHING
Code Of Conduct For
Responsible Fisheries 1995
(CCRF)
International Plan Of Action to
Prevent, Deter and Eliminate
IUU Fishing
(IPOA)
Regional Plan of Action
(RPOA) on Promoting
Responsible Fishing Practices
including Combating IUU
Fishing in the Region, 2007
DAMPAK KEGIATAN IUU FISHING
1.
Ekonomi
2.
Politik
3.
Sosial
4.
Lingkungan/ekologi
DAMPAK EKONOMI
•
•
•
•
Hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang dicuri,
Pungutan hasil perikanan (PHP) akan hilang,
Subsidi BBM dinikmati oleh kapal perikanan yang tidak berhak
Unit Pengelolaan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku, sehingga
melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing
produk perikanan
• Diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat IUU Fishing sebesar
Rp. 101.040 trilliun/tahun
DAMPAK POLITIK
 Salah satu pemicu konflik atau ketegangan hubungan
diplomatik diantara negara-negara
 Mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)
 Menimbulkan citra negatif, karena beberapa negara
menganggap kita tidak mampu mengelola sumber daya
kelautan dengan baik
 Konflik kapal nelayan tradisional
DAMPAK SOSIAL

Terancamnya sektor perikanan sebagai sumber utama bagi
ketahanan pangan

Rawannya terjadi konflik/sengketa diantara para nelayan tradisional
antar negara dan pemilik kapal pukat/trawl

Pasokan ikan yang kurang mengakibatkan banyak perusahaan
pengolahan ikan yang tutup, sehingga berakibat pada PHK

Banyak kapal ikan Indonesia yang lebih memilih menjual hasil
tangkapannya di wilayah perairan Indonesia ke pihak luar ( misalnya
Perusahaan Pengolahan Ikan di Philipina dan Taiwan) dibanding
menyuplai untuk kebutuhan domestik
DAMPAK LINGKUNGAN/EKOLOGI
Tidak memenuhi ketentuan terkait dengan :
1. Alat tangkap yang yang tidak ramah lingkungan atau
menggunakan alat tangkap ikan skala besar (seperti trawl
dan Pukat harimau) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan
keadaan laut Indonesia
2. Menangkap tidak sesuai dengan fishing ground dan total
allowable catch yang telah ditentukan
3. Melakukan penangkapan secara semena-mena dan
eksploitatif , sehingga mengganggu keberlanjutan perikanan.