Transcript Bahan Paparan IUU Unair Kemlu

SEMINAR NASIONAL HUKUM LAUT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Senin, 22 September 2014
Asli
Palsu
2005
2006
Nahkoda Indonesia & Philippina diperintahkan bhw
Kapal ini menggunak nama Indonesia ketika
beriperasi di Indonesia dan menggunakan nama
Philipina ketika beroperasi di Philipina
Penyalahgunaan Linsensi
Satu linsensi untuk 2 kapal
(2 Kapal ini menggunakan nama dan nomor yg sama (identitasnya
sama)
2000/2001
 Illegal
Fishing oleh KIA Tiongkok yg dikawal oleh
Kapal Patroli Tiongkok.
Contoh Kejadian:
Tahun 2010: 15 Mei; 22 Juni; 23 Juni
Tahun 2013: 26 Maret;
 Kapal
menggunakan Flags of Convenience dgn
pemilik yg tidak jelas
 Illegal transshipment di laut atau pelabuhan
 Re-flagging di laut
 Beberapa kapal menggunakan nama/identitas
yg sama
 Menggunakan linsensi Aspal
 Beroperasi di wilayah perbatasan
IUU
Fishing terdiri dari :
 Illegal
Fishing
 Un-regulated Fishing
 Unreported Fishing
Illegal Fishing
• Menangkap ikan yg dilakukan
oleh kapal ikan nasional & kpl
ikan asing di WPP suatu negara
yg bertentangan hukum & aturan
negara tsb.
• Menangkap ikan oleh kapal ikan
nasional & asing di laut bebas yg
bertentangan dgn perjanjian
internasional ataupu
kesepakatan regional.
Un-Reported Fishing
• Kegiatan perikanan & penangkapan
ikan di perairan nasional yg tidak
dilaporkan atau dilaporkan secr
tidak benar kpd petugas pengawas
perikanan yg bertentangan dgn
hukum dan aturan nasional
• Kegiatan perikanan yg dilakukan di
laut bebas yg tidak dilaporkan atau
dilaporkan secr tidak benar yg
bertentangan dgn prosedur
pelaporan yg disepakati.
UnRegulated Fishing
• Kegiatan perikanan di
wilayah atau ditempat
dimana stok ikan tidak/belum
diatur atau ditetapkan
konservasinya
Contoh: Illegal Fishing


Penjarahan oleh kapal
ikan asing
Pengambilan ikan yg
berlebihan, ukuran ikan
yg tidak benar atau ikan
yg dilarang
Contoh: Unregulated Fishing



Cara penangkapan
Spesies yg tidak diatur
Penangkapan ikan di
laut bebas tanpa hak
Contoh: Unreported Fishing


Tidak dilaporkan
Dilaporkan ttp tidak
benar (jenis,
ukuran/berat)
3

perbedaan, ttp jenisnya saling terkait:
IUU Fishing oleh kapal ikan domestik yg beroperasi di
jurisdiksi nasional.


IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing:


Sering menjadi permasalahan regional atau internasional, ttp
MSC nasional dpt menyelesaikannya.
Menjadi masalah besar, sering didanai oleh sindikat kriminal
internasional
IUU fishing oleh kapal ikan domestik di wilayah
perairan nasional yg didanai oleh kepentingan asing.

Dapat menjadi masalah besar.
 Indonesia
 Australia
 Timor
Leste
 Papua New Guinea
 Indonesia
 Philippines
 Malaysia
 Brunei
 Thailand
 Vietnam
 Cambodia
 Malaysia
 Sindikat
Kriminal
 Perdagangan:



Senjata
Orang
Narkoba
 Penyelundupan
barang
 Pergerakan Terrorist
 Korupsi
IUU Fishing di Kawasan mrpk permasalahan besar krn
berpengaruh pd semua negara
 Permasalahan keamanan pangan untuk sebagian
negara2
 Jk tdk tertangani, IUU fishing dpt mengakibatkan
keamanan maritim lainnya
 Pemberantasan IUU fishing membutuhkan kerjasama
bilateral, sub-regional dan regional.

KEWENANGAN TNI AL
Kekuatan Pertahanan:
 Menangkal & m’beratas ancaman
 Mendorong keamanan nasional
Berdsrk tujuan & Strat Militer:
 Kontrol Laut
 Proyeksi Kekuatan
Berdsrk Struktur TNI:
 Fungsi Utama
Fungsi Organisasi Mil
Fungsi Teknis
Fungsi Khusus
Pasal 9 UU No. 34/2004
 Pertahanan matra laut;
 Menegakkan hukum & menjaga keamanan di
wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dgn
ketentuan hukum nasional & hukum internasional;
 Tugas diplomasi mendukung kebijakan politik luar
negeri;
 Pembangunan dan pengembangan kekuatan matra
laut; dan
 Pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
PEROMPAKAN / PEMBAJAKAN DI LAUT
TINDAK PIDANA PERIKANAN
PELAYARAN
LINGKUNGAN HIDUP
KSDA & EKOSISTEM
TINDAK
PIDANA
DI LAUT
KEHUTANAN
BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL
TENGGELAM ATAU BENDA CAGAR BUDAYA (BMKT)
KEIMIGRASIAN
PENGANGKUTAN PENAMBANGAN
KEPABEANAN
PELANGGARAN WILAYAH
TINDAK PIDANA DI ZEE
25
ASPEK HUKUM DLM
OPSKAMLA
PERAIRAN INDONESIA
- PER. TERITORIAL
- PER. KEPULAUAN
- PER. PEDALAMAN
PASAL 3 (1) UU NO. 6 TH. 1996
ZONA TAMBAHAN
ZONA EKONOMI EKS. INDONESIA
UU NO. 5 TH. 1983
LANDAS KONT. INDONESIA
UU NO. 1 TH. 1973
LAUT LEPAS
PASAL 95 UNCLOS ’82
(KEKEBALAN KAPAL PERANG)
27
1. HUKUM INTERNASIONAL
UNCLOS 1982 di RATIFIKASI
dgn UU NO.17 Thn 1985
• PSL
29 UNCLOS 1982
• PSL
73 UNCLOS 1982
• PSL 110 UNCLOS 1982
• PSL 111 UNCLOS 1982
• PSL 224 UNCLOS 1982
2. HUKUM NASIONAL
*
*
*
*
*
*
*
*
*
TZMKO (Stbl 1939 No.442)
UU No. 8 Thn 1981
UU No. 5 Thn 1983
UU No. 17 Thn 2008
UU No. 23 Thn 1997
UU No. 5 Thn 1990
UU No. 3 Thn 2002
UU No. 45 Thn 2009
UU No. 34 Thn 2004
28
TDK DICURIGAI
ABAIKAN
NIL. KONDISI
Θ KONTAK
Θ DETEKSI
Θ IDENTIF
ADHOCK
KAWAL
DICURIGAI
BEBASKAN
TDK CUKUP BUKTI
TANGKAP
PELABUHAN /
LANAL TERDEKAT
CUKUP BUKTI
BERWENANG
MENYIDIK
RIKS.
LANJUT
TDK BERWENANG
MENYIDIK
HENTIKAN
PERIKSA
SPDP
SURAT PEMBERITAHUAN
DIMULAINYA PENYIDIKAN
KOORD. & SERAHKAN
INST./APARAT BER-WENANG
29
Kendala
• Keterbatasan kondisi teknis unsur (sdh tua)
• Keterbatasan sarana & prasarana pendukung
– Kesiapan Dermaga
•
– kesiapan Fasharkan
– Jumlah unsur
Keterbatasan dukungan BBM Operasi