Transcript Prapenuntutan TP Perikanan

ILLEGAL FISHING
Dr. SETYO UTOMO, SH., M.Hum
ILLEGAL FISHING
Antara lain :
1.
2.
3.
4.
Penangkapan ikan di WPPRI tanpa izin.
Menggunakan izin palsu.
Tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan.
Membawa hasil tangkapan langsung ke
luar negeri.
5. Menggunakan alat penangkapan ikan
terlarang.
6. Menggunakan alat penangkapan ikan
dengan jenis / ukuran alat tangkap yang
tidak sesuai dengan izin.
MODUS OPERANDI :
1. Double Flagging.
2. Manipulasi data dalam mendaftarkan
kapal eks. Asing menjadi KII (manipulasi
Delition certificate dan Bill of Sale).
3. Transhipment di tengah laut.
4. Mematikan
/
memindahkan
Vesel
Monitoring System (VMS) ke kapal lain.
5. Satu izin untuk beberapa kapal yang
sengaja dibuat serupa (bentuk dan
warna).
MODUS OPERANDI LANJUTAN :
6. Memasuki wilayah indonesia dengan
alasan tersesat atau menghindar dari
badai.
7. Melakukan lintas damai namun tidak
menyimpan alat penangkapan di dalam
palka (alat penangkapan kedapatan dalam
kondisi basah).
8. Alasan Traditional Fishing Right (kapalkapal pump boat).
9. Transhipment di tengah laut (kapal
penangkap menangkap di WPPRI dan
memindahkan hasil tangkapan ke kapal
pengumpul yang sdh menunggu di batas
luar ZEEI).
MODUS OPERANDI LANJUTAN :
10. Menangkap tidak pada fishing ground
yang ditetapkan.
11. Untuk alat tangkap pukat ikan ukuran
mata jaring < dari 50 mm, head rope dan
ground rope melebihi yang tertera pada
izin.
12. Jaring insang (Gill Nett melebihi panjang
maksimal / 10.000 m).
13. Menggunakan Pukat Harimau (Trawl)
atau pukat yang ditarik dua kapal (Pair
Trawl).
14. Dll.
MENGAPA ILLEGAL FISHING?
• INDUSTRI PENGOLAHAN NEG
TETANGGA HARUS BERTAHAN
• FISHING GROUND DI NEGARA LAIN
MAKIN HABIS  RASIONALISASI
ARMADA
• DISPARITAS HARGA IKAN
• LAUT INDONESIA TERBUKA
• PENGAWASAN LEMAH
Dimana illegal fishing?
• Zona ekonomi ekksklusif indonesia
• Laut teritorial
• Laut Natuna:
– Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia
• Utara Sulawesi Utara: Phillippine
• Laut Arafura:
– Thailand, RRC, Taiwan
TINGKAT PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PERIKANAN DI WPP-RI
Illegal fishing
terutama oleh kapal
Thailand
IUU Fishing
terutama oleh
kapal Philippines
IUU Fishing
terutama oleh
kapal Thailand
dan PR China
Ukuran lingkaran
menunjukkan tingkat
pelanggaran
ASAL KAPAL PERIKANAN ILEGAL DI WPP-INDONESIA
mcs
<monitoring, control, and surveillance>
satelite
radar
satelit VMS
vessel monitoring
system (VMS)
kapal patroli
processing center
alat komunikasi
pusat kendali
radar
pantai
SISWASMA
S
CDB
IMPLEMENTASI MCS PENGAWASAN
SATELIT VMS
SATELIT
RADAR
MSA
LAPORAN
NELAYAN
PUSKODAL
KAPAL PENGAWAS
LAPORAN
MASYARAKAT/
POKMASWAS
PPNS
KAPAL IKAN
MARITIME SURVEILLANCE AIRCRAFT
In cooperation with Indonesian Air Force and
Navy
RADAR SATELITE
Has been tested using Radarsat and Envisat
for Arafura Sea and South China/Natuna Sea
in 2004 and 2007
Transhipment
Pair trawl
FOTO UDARA
HASIL PEMANTAUAN UDARA TNI ANGKATAN UDARA
Menggunakan Pesawat Boeing 737
Dua Kapal Ikan Menarik Jaring
Trawl
Manuver Kapal-Kapal Ikan
Dua Kapal Ikan dengan Satu Jaring Trawl
16
 Peunututan terhadap TP Perikanan dilakukan oleh penuntut
umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 Berpengalaman menjadi penuntut umum minimal 2 (dua)
tahun;
 Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang
perikanan;
 Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama
menjalankan tugasnya;
 Aparat penegah hukum yang berhasil menjalankan tugasnya
dengan baik dapat diberikan “penghargaan” yang berupa:
- Insentif
- Piagam
- Kenaikan pangkat
17
1. Kelemahan pada Aspek Manajemen Pengelolaan Perikanan
 Belum adanya mekanisme koordinasi antar instansi;
 Terjadinya benturan kepentingan dalam
pengelolaan perikanan
2. Kelemahan pada Aspek Hukum
 Permasalahan Penegakan Hukum;
 Rumusan sanksi
 Yurisdiksi atau kompetensi relatif Pengadilan
Negeri
18
1. Pengawasan dan Penegakan Hukum:
 Mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dlm
penyidikan TP Perikanan;
 Penerapan sanksi (pidana atau denda);
 Hukum acara (batas waktu penyelesaian perkara);
 Kemungkinan penenggelaman kapal asing
2. Pengelolaan Perikanan:




Kepelabuhan perikanan;
Konservasi;
Perijinan;
Kesyahbandaran;
3. Perluasan Yuridiksi Pengadilan Perikanan:
19
Penyidik memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada Penuntut Umum paling
lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya
tindak pidana di bidang perikanan
20
1. Penyidik tindak pidana di bidang perikananan di wilayah pengelolaan
perikanan NKRI dilakukan oleh:
- PPNS Perikanan;
- Penyidak Perwira TNI AL; dan/atau
- Penyidik Polri.
2. JPU hanya menerima berkas perkara yang disidik oleh PPNS KKP dan
Perwira TNI AL dengan locus delicti di ZEE.
3. Berkas Perkara TP Perikanan dengan locus delicti di ZEE yang disidik
oleh Penyidik Polri, JPU agar memberikan petunjuk untuk disidik
ulang oleh penyidik yang berwenang sesuai Pasal 73 ayat (2) UU No.
45 Tahun 1999  PPNS Perikanan/Perwira TNI AL.
21
 Identitas tersangka;
 Penahanan, Penyitaan;
 Daftar Barang Bukti;
 Dsb.
 Locus, tempus delicti;
 Unsur pasal yg disangkakan;
 Peran masing-masing;
 Keterangan saksi, ahli;
 Kompetensi absolut/relatif
22
 Penelitian Berkas Perkara maksimal 5 hari, terhitung
sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.
 Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu
5 hari PU tidak mengembalikan Berkas Perkara kepada
penyidik.
 Dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak
tanggal penerimaan berkas, penyidik harus
menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada
PU.
 PU menyampaikan berkas perkara kepada Ketua PN,
paling lama 30 hari sejak tanggal penerimaan berkas
perkara dari penyidik dinyatakan lengkap.
23
1. Penyidikan
 Penyidik dapat menahan tersangka maksimal 20 hari;
 Perpanjangan oleh Penuntut Umum maksimal 10 hari;
 Setelah waktu 30 hari, penyidik harus mengeluarkan tersangka
dari tahanan;
2. Penuntutan

PU dapat menahan tersangka maksimal 10 hari;

Perpanjangan oleh Ketua PN maksimal 10 hari;
24
1. Surat JAKSA AGUNG RI No. B-093/A/Ft.2/12/2008 tgl 24 Desember
2008 perihal pengendalian dan percepatan tuntutan perkara TP
Perikanan
2. Surat Jaksa Agung RI No. B-003/A/Ft.2/01/2009 tangal 14 Januari
2009 perihal pengendalian dan percepatan tuntutan perkara TP
Kepabeanan dan Cukai;
3. Surat JAM Pidsus No. B-27/F/Ft.2/01/2010 tgl 8 Januari 2010
Perihal: Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan
Perkara TP Perikanan;
4. Surat JAM PIDSUS No. B-434/F/Ft.2/03/2010 tgl 3 Maret 2010
perihal Pendelegasian Kewenangan Pengendalian Penuntutan
Perkara Tindak Pidana Perikanan;
5. Surat JAM Piidsus No. B-735/F/Ft.2/04/2010 tanggal 5 April 2010
perihal pemahaman dan penerapan UU Np. 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Perikanan.
25
1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
a. Tdw anak di bawah umur;
b. Kapal berbendara IND, milik WNI, bobot < 5
GT dgn SIB yang dikeluaRkan syahbandar;
c. Nelayan tradisional, perahu muat 2 orang,
menangkap ikan menggunakan racun/potasium;
d. Nelayan tradisional, perahu muat 2 orang,
mengambil soft coral (karang lunak);
e. TP terjadi di perairan pedalaman
2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Di luar a, b, c, d, e.
26
3. JAKSA AGUNG CQ JAM PIDSUS
a. Kapal milik WNA, berbendera
asing/nahkoda WNA/ABK WNA, kapalmilik
WNI/ berbendera IND yang mengalihkan
muatan ke kapal asing ditengah laut
b. Perkara menarik perhatian masyarakat,
berskala nasional/internasional/menjadi
perhatian pimpinan
27
 JPU tidak diperkenankan membuat
dakwaan tunggal
 Dalam BAP I beri petunjuk penyidik dg
sangkaam subsidaritas/alternatif
 Pembuktiannya secara optimal terhadap
dakwaan dengan ancaman hukuman
terberat
 MENOLAK BERKAS PERKARA T.P.P YANG MENERAPKAN
PASAL 102 UU NO. 31 TAHUN 2004 KARENA DAPAT
MELEPAS TERSANGKA DARI JERATAN HUKUM KECUALI
PENYIDIK DAPAT MELAMPIRKAN DOKUMEN BAHWA
TERSANGKA BENAR BERASAL DARI NEGARA YANG TELAH
ADA PERJANJIAN T.P.P DENGAN PEMERINTAH RI.
 Laporan penanganan perkara perikanan
secara berjenjang kepada Jaksa Agung
RI cq JAM Pidsus
28
 Benda/alat yang digunakan/dihasilkan dari TP
Perikanan dapat dirampas untuk negara atau
dimusnahkan setelah mendapat persetujuan
Ketua PN;
 Barang bukti hasil TP Perikanan yang mudah
rusak/memerlukan biaya perawatan tinggi
dapat dilelang dengan persetujuan Ketua
Pengadilan Negeri;
 Barang bukti hasil TP Perikanan yang mudah
rusak berupa jenis ikan terlebih dahulu
disisihkan sebagian untuk kepentingan
pembuktian di pengadilan;
29
SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI
NO. KEP-112/JA/10/1989
TTG MEKANISME PENERIMAAN,
PENYIMPANAN DAN PENATAAN
BARANG BUKTI
30
SURAT JAKSA AGUNG MUDA TINDAK
PIDANA KHUSUS
NO. B-621/F/Fek.2/11/1992
TTG SIDANG IN ABSENTIA
31
 Benda/alat yang dirampas untuk negara dari hasil
TP Perikanan, dapat dilelang untuk negara;
 Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang
negara;
 Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan TP
Perikanan disetor ke kas negara sebagai PNBP;
32
 Benda/alat yang dirampas dari hasil TP Perikanan
berupa kapal perikanan, dapat diserahkan kepada
kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi
perikanan;
 Mengingat belum adanya Peraturan Pemerintah tentang
Pelaksanaan UU No. 45/1999, maka ketentuan Pasal 76C
ayat (5) tersebut belum dapat dilaksanakan.
33
• KEJUJURAN DAN
DISIPLIN NAFASKU
• LOYALITAS DAN
INTEGRITAS DARAHKU
• SEDERHANA URAT
NADIKU
TERIMA KASIH