Transcript Bahan Surabaya-Implementasi PSM 2014

Disampaikan Dalam Seminar Nasional Hukum Laut
Di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Tanggal 22 September 2014
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Regional Plan of Action (RPOA)
to Promote Responsible Fishing Practices
including Combating IUU Fishing
in the Southeast Asia Region
2
Regional Plan of Action (RPOA)
to Promote Responsible Fishing Practices
including Combating IUU Fishing
in the Southeast Asia Region
3
 Illegal fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan yang
-
Dilakukana oleh orang atau KIA pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa
izin dari negara tersebut dan/atau bertentangan dg. peraturan per-UU-an yang berlaku;
-
bertentangan dg. peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
-
dilakukan oleh kapal perikanan yang mengibarkan bendera suatu negara yg. menjadi anggota
RFMOs, tetapi beroperasi tidak sesuai dg. ketentuan pelestarian dan pengelolaan [CMM] yang
diterapkan oleh organisasi tsb. atau ketentuan hukum internasional yg. berlaku.
 Unreported fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan yang
-
tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang;
-
tidak sesuai dengan peraturan per-UU-an nasional;
-
dilakukan di area yang menjadi kompetensi RFMOs, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan
secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.
 Unregulated fishing, adalah kegiatan penangkapan ikan yang
-
pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dan
kegiatan penangkapan tersebut, dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggungjawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan SDI sesuai hukum internasional;
-
pada area yang menjadi kewenangan RFMOs, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan,
atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut,
dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan
dari organisasi tersebut.
Perairan
Perairan
Territorial Waters
Kepulauan Teritorial
X
Zona
Indonesian
EkonomiExclusive
Eksklusif
Economic Zones
v
X
v
v
x
v
x
x
x
DJ PSDKP & POLAIR
DJ PSDKP & TNI-AL
Dikoordinasikan oleh BAKORKAMLA
KII Skala Kecil [± 95%]
KII > 5 %
Laut Lepas
DJ PSDKP- RFMOs
KIA
KIA Berbendera Indonesia/KII Berbendera
Ganda/KII tetapi sejatinya KIA
PETA KERAWANAN PELANGGARAN DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN
Tingkat Pelanggaran
ASAL KAPAL PERIKANAN
KIA berbendera Indonesia
beroperasi secara ilegal, di WPPNRI dan/atau di Laut Lepas
Pemalsuan Dokumen
(dua kapal perikanan dengan nama dan
nomorlambung yang sama)
... lanjutan
KIA dengan nama Indonesia beroperasi secara
ilegal di WPP-NRI dan/atau Laut Lepas
1. Reviu dan penyempurnaan peraturan
perundang-undangan
2. Penguatan unit-unit pelaksana teknis
pengawasan
3. Penguatan kapasitas pengawas perikanan
dan PPNS perikanan
4. Kerjasama Regional:
a. Menjadi anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional
Fisheries Management Organizations/
RFMOs): IOTC, CCSBT, WCPFC, IATTC
b. Membentuk Regional Plan of Action
(RPOA)* to promote responsible
fishing practices including combating
IUU fishing
5. Berpartisipasi aktif dalam fora-fora
Perikanan Regional dan International
(ASEAN-SEAFDEC, APEC, CTI-CFF, IORC,
FAO, dll.)
6. Menerapkan ketentuan-ketentuan
konservasi dan pengelolaan perikanan [EC
regulation, PSMA, dll.]
1. Mengimplementasikan MCS secara
konsisten: VMS*, Observer, Logbook, Port
Inspection
2. Melaksanakan pemeriksaan kapal perikanan: before fishing, while fishing, during
landing, and post landing
3. Membangun infrastruktur pengawasan
4. Mendorong pengembangan Integrated
Surveillance Systems, termasuk menggalang
pertukaran data dan informasi antar
instansi terkait
5. Memfasilitasi dan membina kelompok
masayarat pengawas [POKMASWAS]
6. Operasi gabungan pengawasan di laut
dengan institusi-institusi terkait
7. Coordinated patrol, Data Exchange dengan
beberapa negara tetangga
8. Bersama-sama MA membangun 10
(sepuluh) Pengadilan Perikanan
 UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah
dengan UU no. 45 tahun 2009:
- Pasal 66 ayat (1): Pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas
Perikanan;
- Pasal 66 ayat (2): Pengawas Perikanan bertugas untuk mengawasi tertib
pelaksanaan ketentuan peraturan per-UU-an di bidang perikanan
- Pasal 66 A ayat (1): Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 merupakan PNS yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
- Pasal 66 B tentang lokus pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan
- Pasal 66 C tentang kewenangan Pengawas Perikanan
- Psal 69 tentang Kapal Pengawas Perikanan
 UNCLOS, 1982: Negara pantai (coastal states) mengelola SD perikanan di perairan jurisdiksinya
dan mendukung pengelolaan SD perikanan di laut lepas
 FAO, Code of Conduct for Responsible Fisheries [CCRF], 1995: semua Negara mendukung
perikanan yang bertanggung-jawab dengan melaksanakan Monitoring, Control, and
Surveillance [MCS].
 FAO, International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing, 2001:
semua Negara mendukung pem-berantasan IUU fishing dengan MCS, mulai dari
keberangkatan, selama melakukan penangkapan ikan, saat kembali ke pelabuhan, ketika
melakukan pendaratan hasil tangkapan, sampai ke tujuan akhir.
 FAO, Compliance Agreement, 1993: negara bendera [flag states] mendukung pengelolaan SD
perikanan di laut lepas dengan MCS.
 FAO, Fish Stocks Agreement, 1995: Negara pantai mendukung pengelolaan SD perikanan
bermigrasi jauh (highly migratory) dan bermigrasi menengah (straddling migratory) dengan
sistem MCS.
 FAO, Port State Measures, 2005: Negara pela-buhan harus menolak pendaratan tangkapan
ikan hasil IUU fishing di pelabuhannya. Negara pelabuhan mengimplementasikan MCS untuk
menunjukkan hasil tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhannya bukan merupakan hasil
kegiatan IUU fishing.
 FAO, Global Record on Fishing Vessels and Refrigerated Supply and Transport Vessels:
Sertifikasi Hasil Tangkapan (catch certification).
IKU KKP
KETAATAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
KETAATAN
PENANGKAPAN IKAN
KETAATAN
PEMBUDIDAYAAN
IKAN
BEFORE fishing
KETAATAN
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERIKANAN
Ketaatan kapal perikanan thd.
ketentuan SIPI/SIKPI, SPKP,
API/ABPI, ABK dalam rangka
penerbitan surat laik operasi
[SLO], sebagai dasar penerbitan SPB oleh Syahbandar
LOKASI budidaya
UPI
• Ketaatan usaha
budidaya thd.
Ketentuan perijinan
Ketaatan UPI thd. Ketentuan perijinan
WHILE fishing
PENGANGKUTAN
ikan hasil budidaya
IMPORTASI ikan
Ketaatan pelaksanaan importasi ikan dengan
ketentuan perijinan
Ketaatan kapal perikanan thd.
ketentuan SIPI/SIKPI di laut,
SPKP, kesesuaian fishing
ground, API/ABPI, transhipment
DURING landing
• Ketaatan kapal [HPK] saat
kedatangan: kesesuaian
jenis ikan, API/ ABPI]
• Verifiikasi SHTI
POST landing
• Ketaatan kapal perikanan
thd. Ketentuan kemitraan
dengan UPI
• Pemeriksaan SIKPI
• Pemeriksaan jenis
dan jumlah ikan di
pelabuhan entry dan
exit
• Operasi kapal
pengangkut ikan
INPUT budidaya
• Pengawasan peredaran pakan ikan dan
OIKB
ZAT-ZAT berbahaya
[formalin, dll.]
Pemeriksaan penggunaan
formalin dan bahan
berbahaya lainnya
KETAATAN
PENGELOLAAN
WP3K
PERENCANAAN
WP3K
• Pengawasan kesesuaian pemanfaatan
WP3K dengan dokumen perencanaan
PEMANFAATAN
WP3K
• Pengawasan ketaatan pengelolaan
kawasan konservasi
• Pengawasan
perdagangan spesies
ikan yang dilarang
[CITES]
• Pengawasan pencemaran wilayah
pesisir dan laut
KETAATAN
PEMANFAATAN
SUMBER DAYA
KELAUTAN
PEMANFAATAN
sumber daya
kelautan
• Ketaatan Survey
dan Pengangkatan
BMKT
• Ketaatan peredaran
garam Impor
• Ketaatan pemanfaatan SD Kelautan
lainnya
Penambangan di
pesisir dan laut
Pengawasan kegiatan penambangan
• Pasir laut
• Pasir besi
DJ PT: SIPI/SIKPI
TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DJ PB: IJIN
BUDIDAYA IKAN
DJ P2HP:IJIN
IMPORTASI IKAN
BKIPM :
SURAT PELEPASAN
& IJIN DISTRIBUSI
KEMENDAG: IZIN
IMPORTASI GARAM
DJ KP3K: IJIN
SURVEY DAN
PENGANGKATAN BMKT
DJ KP3K:
DOKUMEN
PERENCANAAN
PWP3K
DJ PSDKP
PEMANTAUAN
PENGEMBANGAN
SARANA DAN
PRASARANA
PENGAWASAN
OPERASIONAL
PENGAWASAN
PENEGAKAN
HUKUM
PENANGANAN
PELANGGARAN
PENGAWASAN
SD PERIKANAN
PENUNTUTAN.
PENERAPAN
SANKSI
HUKUM
PENGAWASAN
SD KELAUTAN
OPERASI KAPAL
PENGAWAS
UPT PENGAWASAN SDKP
BAKORKAMLA, TNI-AL, POLAIR
KEJAGUNG
& MA
14
14
Mewujudkan TERTIB HUKUM pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan/pemanfaatan
sumber daya kelautan dan perikanan, dalam rangka:
1.
Menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dari
kegiatan ilegal dan kegiatan yang merusak SD ikan dan
lingkungannya  EKOLOGI/LINGKUNGAN
2. Menjaga keberlanjutan matapencaharian masyarakat dari
persaingan yang tidak seimbang  SOSIAL
3. Mendukung peningkatan ekonomi nasional dari sektor
kelautan dan perikanan  EKONOMI
15
MCS
[ K E P M E N n o . K E P. 5 0 / M E N / 2 0 1 2 t e n t a n g N P O A 2 0 1 2 - 2 0 1 6 ]
CONTROL
MONITORING
KKP (MENTERI
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Kebijakan Pemanfaatan
Data bio-fisik
perikanan dan
lingkungannya
 KKP (BALITBANG
KP)
 KOMNAS
KAJISKAN
• KKP (DJ PT)
• KEMHUB (DJ
HUBLA)
•TNI AL
•POLAIR
•KKP(DJ PSDKP)
•Bakorkamla
•MA
•KEJAGUNG
• KKP(DJ KP3K)
• INSTANSI
TERKAIT
LAINNYA
SURVEILLANCE
S
T
O
C
K
A
S
S
E
S
S
Data sosial
ekonomi
Data
Statistik
M
E
N
T
Pengaturan
Pengelolaan
OBSERVER, LOG
BOOK, PORT
INSPECTION
Perizinan
SKAT
SLO
VMS, SIGHTING
Pemantauan VMS dan
Penegakan Hukum
Penanganan
Pelanggaran
Perlindungan, Konservasi, dan Rehabilitasi
16
Faktor
Eksternal
Input
(Data)
Kendala
Lingkungan
Sistem Pengelolaan Perikanan
Pemerintah
Industri
Informa
si
Biologi
Informasi
Ekonomi
Informa
si Sosial
Faktor
Masyarakat
Tujuan
Masyarakat
dan Sikap
Analisis
Informasi Pengelolaan Perikanan
Saran
Pengambilan
Keputusan
Rencana
Pengelolaan
Implemen
tasi
Hukum
Internasional atau
Kesepakatan-kesepakatan
Petugas
Pengelolaan
Perikanan
Peraturan
Perundangundangan
Kendala
Pembiayaan
Komite
Pertimbangan
Perikanan
MENTERI
PERIKANAN
Industri
Perikanan
dan
Masyarakat
Lobby
Politik
Rencana Pengelolaan Perikanan
Pemantauan,
Pengendalian,
dan
Pengawasan
Ketentuanketentuan
Pengelolaan
Masyarakat
Kepatuhan
atau Ketidakpatuhan
PENGELOLAAN PERIKANAN DI TANAH AIR
A
B
C
(DJ PT, BALITBANG KP)
(DJ PT, DINAS KP)
(DJ PSDKP)
• Data dari Logbook
• Data dari
Observer
• Data dari Riset
• Statistik
Analisa
Evaluasi
• Penentuan alokasi ijin
• Aturan pengelolaan
(ukuran jaring, mata
jaring, musim
penangkapan, dll.)
• Aturan lainnya
(penda-ratan, dll.)
M, C dan S
Penegakan
Hukum
Sumber : Martosubroto (2012)
1. Jika A lemah, B akan lemah dan C menjadi kurang bermanfaat
2. Jika A kuat, B harusnya kuat dan C memberikan manfaat
3. Jika A kuat, B kuat dan C lemah, mendorong A dan B akan menjadi lemah
“M”
pengumpulan, pengaturan dan analisis penangkapan ikan
dan kegiatan yang terkait lainnya, termasuk namun tidak
terbatas pada – hasil tangkapan, komposisi spesies, usaha
penangkapan, hasil sampingan dari penangkapan ikan (by
catch), hasil tangkapan yang dibuang (discards), wilayah
operasi penangkapan ikan
Catch
Siapa?
Jumlah
ikan
ditangkap?
Fishing
ground ?
Komposisi
Species
Yang
Ditangkap?
Fishing Efforts
Kondisi SD Ikan Kondisi oceanografi
bagi sumber daya
ikan
Bagaimana?
Berapa
lama?
Biomasa species yang
ditargetkan untuk
ditangkap ?
“M”Komposisi biomasa
Jumlah, type,
jenis, ukuran
kapal?
Jumlah dan
type alat
penangkapan
ikan?
species tersebut ?
Status ekologi species
yang ditargetkan
untuk ditangkap?
Kecenderungan suhu,
salinitas, arus dll. di
lokasi penangkapan,
habitat, area
pemijahan dan
pengasuhan dari
species
“C”
pembentukan aturan yang terdiri
dari spesifikasi syarat dan
ketentuan dimana sumber daya
dapat ditangkap
INPUT Control (input control
terkait dengan effort control)
 Pembatasan jumlah kapal
penangkap ikan




Pengendalian TEKNIS
(Pengaturan Operasional)
 Peraturan Alat
Penangkap Ikan
Pembatasan kapasitas kapal
 Aturan pencegahan
penangkap ikan
penangkapan ikan
Pembatasan periode penangselama musim
kapan ikan
pemijahan
Pembatasan kapasitas tenaga
mesin kapal penangkap ikan  Pembentukan kawasan
perlindungan pada
Jumlah Total Usaha Penanglokasi pemijahan
kapan yang diperbolehkan
/Total Allowable Effort (TAE)  dll
 dll.
Pengendalian Output
(terkait pembatasan apa
yang ditangkap)
 Total Jumlah Tangkapan
yang Diperbolehkan Total Allowable Catch
(TAC)
 Kuota Individu yang
dapat dipindahkan
(IQ/ITQ)
 dll.
“S”
Pengecekan dan supervisi terhadap kegiatan
penangkapan ikan serta kegiatan yang terkait
dengannya dan memastikan bahwa aturan nasional,
syarat dan kondisi serta aturan pengelolaan
diobservasi. SULIT untuk mengendalikan kegiatan
perikanan tanpa pengawasan dan penegakan
hukum yang tepat
BEFORE Fishing
WHILE Fishing
DURING Landing
Output control in place
Dokumen Perijinan
Pelaporan
Hasil
Tangkapan
Kapal Perikanan
Logbook
Alat Penangkapan
Ikan [ukuran mata
jaring, type, jumlah]
Fishing ground
Effort control
Nepayan (fishing
master, crews)
Observer 
Transshipment at sea
Transshipment
Metode (pair trawling,
blast fishing, etc)
Sistem Sampling:
Pemeriksaan ikan
yang didaratkan,
diidentifikasi, dan
ditimbang
POST Landing
Invoice dari
pembeli/pedagang
Laporan pembelian
dari pabrik atau
pembeli hasil
tangkapan
Laporan hasil
tangkapan dapat
dimanipulasi,
namun informasi
penjualan
menunjukkan
jumlah hasil
tangkapan
sebenarnya
3.3 Role in fisheries management
3.3 Peran dalam pengelolaan perikanan
Experience in these initiatives to date has
demonstrated a need for one agency to assume, or
be assigned, the lead for MCS activities to prevent
the confusion, duplication and associated
inefficiencies and extra costs of multi-agency
authorities. As fisheries have the greatest risk with
respect to mismanagement of renewable marine
resources and their habitat, it may be a
consideration that fisheries departments be
delegated this lead role in MCS matters.
Sampai saat ini, pengalaman dari inisiatif-inisiatif tersebut telah
menunjukkan suatu kebutuhan akan satu badan yang
diasumsikan, atau ditugaskan sebagai otoritas yang memimpin
pelaksanaan kegiatan-kegiatan MCS, untuk mencegah kerancuan,
duplikasi dan hal-hal lain yang menyebabkan inefisiensi dan
menyebabkan biaya ekstra dari banyaknya otoritas yang
menangani. Karena perikanan me-miliki risiko terbesar terkait
dengan kesalahkelolaan sumber daya laut dan habitatnya, kiranya
dapat dipertimbangkan agar departemen perikananlah yang
ditugaskan untuk berperan memimpin pelaksanaan MCS.
4.2.2 Roles and responsibilities
4.2.2 Peran dan tanggungjawab
... Experience has noted however, that too many
priorities can result in the acquisition of capital
equipment which does not meet any function
appropriately, consequently, it is suggested that for
fisheries MCS activities, coordination be with other
ministries with fisheries-related interests, such as
coastal zone management and the marine
environment. There is also a very real requirement
to recognize that the ministry, or department, with
a considerable stake and interest in conservation
and sustainable use of ocean resources and their
habitat, is fisheries.
... Pengalaman mencatat bahwa terlalu banyaknya prioritas dapat
menyebabkan akuisisi modal untuk peralatan tidak dapat
mencapai fungsinya secara memadai. Oleh karena-nya,
disarankan agar untuk kegiatan MCS perikanan, koordi-nasi
dengan berbagai kementerian yang memiliki kepenting-an
dengan perikanan, seperti pengelolaan wilayah pesisir dan
lingkungan laut. Terdapat juga kebutuhan riil untuk mengenali
bahwa kementerian, atau departemen, dengan suatu
kepentingan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut dan
habitatnya secara lestari yang dapat dipertimbangkan, adalah
perikanan.
KIA
di WPP-NRI
ILLEGAL
FISHING
di Laut Lepas
di wilayah RFMOs
 Pemantauan menggunakan radar
satelit. (belum dimiliki)
 Pengamatan langsung di laut oleh
Kapal Pengawas
 Data radar dari instansi lain (belum
dapat diperoleh)
 Informasi dari POKMASWAS






Penghentian
Pemeriksaan
Ad Hoc
Verifikasi
Penyidikan
Pemberkasan P-21
 Di Darat, sebelum KII beroperasi: dokumen perizinan, aktivasi
VMS, alat tangkap, ABK
 Di Laut, saat KII beroperasi: Tracking VMS, dan Informasi
pelanggaran oleh KII dari RFMOs atau dari negara lain
 Di Darat, saat KII mendaratkan hasil tangkapan, melalui BA hasil
pemeriksaan kapal (HPK) dan BA Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan,
untuk mendukung proses SHTI.
KII
 Di Darat, mengawasi distribusi hasil tangkapan, untuk
memastikan pasokan bahan baku bagi UPI
 Di Darat, sebelum KII beroperasi: dokumen perizinan, aktivasi
VMS, alat penangkapan ikan/alat bantu penangkapan ikan
(API/ABPI) , dan komposisi ABK
di WPP-NRI
 Di Laut, saat KII beroperasi: Tracking VMS dan Pemeriksaan di
laut (oleh Kapal Pengawas), dan informasi dari POKMASWAS
 Di Darat, saat KII mendaratkan hasil tangkapan, melalui BA hasil
pemeriksaan kapal (HPK) dan BA Verifikasi Hasil Tangkapan Ikan,
untuk mendukung proses SHTI,
 Di Darat, mengawasi distribusi hasil tangkapan, untuk
memastikan pasokan bahan baku bagi UPI
23
Kapal Perikanan Pelaku IUU Fishing
TAHUN
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
JUMLAH
DIPERIKSA
[unit]
344
1.447
2.207
2.178
3.961
2.253
3.348
4.326
3.871
1.153
25.088
Remarks:
- KII = Kapal Perikanan Indonesia
-KIA = Kapal Perikanan Asing
- *) per- 31 Juli 2014
DI AD HOC [unit]
KII
KIA
KII+ KIA
91
24
115
83
49
132
95
88
183
119
124
243
78
125
203
24
159
183
30
76
106
42
70
112
24
44
68
14
9
23
600
768
1.368
Regional Plan of Action (RPOA)
to Promote Responsible Fishing Practices
including Combating IUU Fishing
in the Southeast Asia Region
25
LATAR BELAKANG
 Merupakan instrumen penanggulangan IUU fishing
dengan menitikberatkan pada tindakan negara
Pelabuhan (Port State);
 Port State Measure (PSM) Agreement merupakan
hasil FAO Conference 2009 yang ditanda-tangani
oleh 23 Negara, termasuk Indonesia salah satunya;
 Sampai saat ini terdapat 11 (sebelas) Negara yang
telah meratifikasi dokumen ini, Indonesia sendiri
saat ini sedang dalam proses untuk melakukan
ratifikasi.
26
TINDAKAN PORT STATE DALAM PSM
 PENOLAKAN UNTUK :
MEMASUKI PELABUHAN
 MENGGUNAKAN PELABUHAN
 MENERIMA PELAYANAN
KEPELABUHANAN
 INSPEKSI SECARA PENUH (FULLY
INSPECTED);
 TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM LAINNYA;
27
NEGARA YANG MERATIFIKASI
Ratifying Body
Date of Ratification
Mozambique
August 19, 2014
New Zealand
February 21, 2014
Gabon
November 15, 2013
Oman
August 1, 2013
Seychelles
June 19, 2013
Uruguay
February 28, 2013
Chile
August 28, 2012
Norway
July 20, 2011
European Union
July 7, 2011
Sri Lanka
January 20, 2011
Myanmar
November 22, 2010
DI ASIA TENGGARA BARU
MYANMAR YANG TELAH
MERATIFIKASI PSM AGREEMENT
KESIAPAN INDONESIA MERATIFIKASI PORT
STATE MEASURE
DOKUMEN RATIFIKASI
(DRAFT PERPRES)
DESIGNATED PORT
CAPACITY BUILDING BAGI
PENGAWAS PERIKANAN &
SYAHBANDAR PERIKANAN
29
PPS. NIZAM
ZAHMAN - JAKARTA
PPS. BITUNG
PPN. AMBON
DESIGNATED
PORT
PPS. BUNGUS PADANG
PPS.
PALABUHANRATU
30
LESSON LEARNED PSM
PADA TANGGAL 19 APRIL 2014 :
MELALUI RPOA, INDONESIA MENERIMA NOTIFIKASI
DARI AUSTRALIA FISHERIES MANAGEMENT AUTHORITY
(AFMA) TERKAIT :
FV. THUNDER (EX.WUHAN, EX KUKO)
KAPAL TERSEBUT MASUK DALAM IUU VESSEL LIST PADA
COMMISSION FOR THE CONSEVATION OF ANTARTIC
MARINE LIVING RESOURCES (CCAMLR)
PANTAUAN TERAKHIR BERADA DI 07⁰59’ LS - 093⁰38’ BT
DENGAN KECEPATAN 12 KNOT DAN HALUAN 015⁰.
PANTAUAN TERAKHIR BERADA DI 07⁰59’ LS - 093⁰38’ BT
DENGAN KECEPATAN 12 KNOT DAN HALUAN 015⁰.
FV. THUNDER DIPERKIRAKAN MENUJU INDONESIA
31
MV THUNDER
INFORMASI TERSEBUT DISAMPAIKAN
KEPADA UPT/SATKER/POS PSDKP
TERKAIT
32
20 APRIL 2014
FV. THUNDER SANDAR
DI PELABUHAN
UMUM BENOA-BALI
DILAKUKAN
FULLY INSPECTED SESUAI
PROSEDUR PSM
33
INSPEKSI FV. THUNDER
1. Data Kapal F/ V Thunder
Nama Kapal
:
F/V THUNDER
Kebangsaan Kapal
:
Nigeria
Nama Panggilan
:
5NTV
Tempat Pembuatan
:
Lagos
MMSI
:
657603000
IMO
:
6905408
GT
:
1.175
NT
:
388
PxLxD
:
61,27 x 10,20 x 4,50 Meter
Crew List
:
04 Orang Chili, 06 Orang Spanyol, 01 Orang Portugis, dan 28 Orang
Indonesia
Muatan Kapal
:
205.683 Kgs (Ikan Beku)
Jurnal Penangkapan
:
22 November 2012 – 19 April 2013
34
INSPEKSI FV. THUNDER
35
TINDAK LANJUT
 Pada 22 April 2013 dilakukan koordinasi bersama antara
Pengawas Perikanan dengan Bea dan Cukai, Administrator
Pelabuhan Benoa, serta dihadiri Cindy Bravor (Manager
International Engagement Foreign Compliance Operations),
KP3 Benoa dan TNI AL Denpasar.
 Pertemuan tersebut memutuskan bahwa F/V Thunder
tidak diberikan ijin untuk bongkar hasil tangkapan serta
sesegera mungkin meninggalkan Pelabuhan Benoa.
 Administrator Pelabuhan Benoa menindaklanjuti hasil
pertemuan tersebut dengan menerbitkan SPB (Surat
Persetujuan Berlayar) tertanggal 22 April 2013 pukul 12.00
Wita, dan kapal F/V Thunder meninggalkan Pelabuhan
Benoa sekitar pukul 14.00 Wita.
36