Transcript disini - WordPress.com

ETIKA PROFESI HUKUM
Aidul Fitriciada Azhari
Fakultas Hukum & FKI UMS
DESKRIPSI MATERI

Mata kuliah ini membahas perbuatan manusia
dari aspek etika yang dilakukan oleh para
profesional di bidang hukum. Oleh karena itu
pokok bahasannya meliputi manusia dan kaidah
sosial, perbuatan manusia dan dasar
penilaiannya, profesi dan batas kewenangan
profesi, penurunan kepercayaan masyarakat
pada aparat penegak hukum, sistem pengawasan
profesi hukum, malpraktik dan contempt of court
serta analisis kasus pelanggaran kode etik
SILABUS MATERI
Hakikat manusia, kaidah sosial, kaidah agama
 Perbuatan manusia, dasar penilaian perbuatan,
hati nurani
 Profesi dan Profesi Hukum
 Kode Etik Profesi Hukum
 Sistem Pengawasan Aparat Penegak Hukum
 Malpraktik dan Contempt of Court

REFERENSI
Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi
Hukum di Indonesia
 Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum
 Liliana Tedjo Saputra, Etika Profesi dan Profesi
Hukum

HAKIKAT MANUSIA
Apakah manusia itu ?
Materi ?
 Ruh / jiwa / spirit ?
 Materi dan spirit ?
 Hewan berakal ?
 Diciptakan ?
 Hasil evolusi ?
 Makhluk sosial ?
 Mahluk individual ?
 Menurut Islam ?

MASLOW HIERARCHY OF NEEDS
SELF ACTUALIZATION
NEEDS
SELF ESTEEM
NEEDS
SOCIAL NEEDS
SAFETY NEEDS
PHYSIOLOGICAL NEEDS
Robert Maslow
KEBUTUHAN ATAS NORMA / ATURAN
 Dorongan
manusia untuk memenuhi
kebutuhan dapat menimbulkan
konflik kepentingan dengan orang
lain
 Oleh karena itu, disusun
seperangkat norma dan aturan yang
disepakati untuk mencegah dan
menyelesaikan konflik kepentingan
tersebut
ETIKA DAN HUKUM
 Norma
atau aturan tersebut berupa
etika dan hukum
 ETIKA (ETHIC) merupakan norma
yang membedakan antara baik (atau
benar) dan buruk (atau salah)
 Sedangkan
HUKUM (LAW) adalah
norma yang membedakan sah (atau
legal) dan tidak sah (ilegal)
MORAL
BAIK /
BENAR
BURUK /
SALAH
SAH / LEGAL
Tidak melakukan
tindakan korupsi
Izin untuk
mengkonsumsi
minuman keras
TIDAK SAH /
ILEGAL
Larangan menutup
aurat (berjilbab) bagi
muslimah (di
beberapa negara
Barat)
Melakukan tindakan
korupsi
HUKUM
REZIM ETIKA & REZIM HUKUM



Dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanya REZIM
ETIKA dan REZIM HUKUM
REZIM ETIKA berkenaan dengan seperangkat norma
yang mengatur perbuatan baik dan buruk
Misalnya :
Seorang hakim tidak boleh bertemu dengan pihak yang
berperkara
REZIM HUKUM berkenaan dengan norma yang
menentukan suatu perbuatan sah atau tidak sah menurut
aturan hukum
Misalnya:
Seorang hakim dilarang menerima pemberian (gratifikasi)
dalam bentuk apapun dengan ancaman pidana
HUBUNGAN ANTARA ETIKA/MORAL &
HUKUM

1.
2.
Terdapat dua pandangan :
PANDANGAN ETIS yang memandang hukum dan moral
terintegrasi, sehingga hukum harus mengandung nilai-nilai
moral.
Misalnya: hukum tentang HAM yang melarang adanya
tindakan penyiksaan atas dasar kepentingan negara, KDRT
PANDANGAN POSITIVISTIK yang memandang hukum
dan moral terpisah, sehingga hukum harus dilepaskan dari
pertimbangan moral.
Misalnya: UU Subversi zaman Orde Baru yang
memungkinkan negara menangkap dan memenjarakan warga
tanpa proses peradilan
MORAL DAN ETIKA
 MORAL
atau MORALITAS adalah
pengertian yang membedakan maksud,
keputusan dan tindakan antara baik
(atau benar) dan buruk (atau salah)
 Moralitas
dapat berasal dari filsafat,
agama, atau kebudayaan.
 Filsafat
yang membahas tentang moral
disebut ETIKA
IMMORAL & AMORAL
IMMORAL
adalah tindakan
yang bertentangan dengan
moralitas
AMORAL
adalah berbagai
bentuk ketidaksadaran atau
ketidakpercayaan terhadap
standar atau prinsip moral
DASAR PENILAIAN PERBUATAN
MANUSIA
1.
PENGALAMAN (EXPERIENCE)
Perbuatan manusia dinilai berdasarkan
pengalaman hidup yang terbentuk dalam
kebiasaan atau budaya
2.
AKAL SEHAT (REASON)
Penilaian atas baik buruknya perbuatan
manusia didasarkan pada pertimbangan akal
sehat . Akal sehat secara sistematis
diungkapkan dalam filsafat moral (etika)
DASAR PENILAIAN PERBUATAN
MANUSIA
3.
HATI NURANI (HUMAN CONSCIENCE)
Hati nurani adalah kesadaran etis yang dimiliki
secara fitrah (kodrati) oleh setiap manusia untuk
menentukan baik buruknya perbuatan manusia.
4.
WAHYU (DIVINE REVELATION)
Dalam beberapa agama, terutama agama Semit
(Abrahamik) wahyu merupakan dasar penilaian
untuk menentukan bak buruknya perbuatan
manusia
MORALITAS SUBJEKTIF, OBJEKTIF &
INTERSUBJEKTIF



MORALITAS SUBJEKTIF (PARTIKULAR) adalah
moralitas yang berasal dari penilaian pribadi atau suatu
kelompok sosial. Misalnya: makan berdiri tidak baik menurut
ajaran Islam, tetapi tradisi Barat mengenal adanya standing
party
MORALITAS OBJEKTIF (UNIVERSAL) adalah moralitas
yang diakui bersama oleh seluruh manusia atau seluruh
kelompok sosial. Misalnya: mengasihi sesama adalah nilai yang
diakui oleh seluruh manusia atau agama
MORALITAS INTERSUBJEKTIF adalah moralitas yang
muncul dari persetujuan antara individu atau kelompok sosial.
Misalnya: persamaan manusia dapat diperoleh dari
persetujuan berbagai kelompok sosial