Transcript Djonieri Presentation-Yogyakarta UII
ERA BARU PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN YANG TERINTEGRASI
Dr. Djonieri UII, 27 Maret 2013
5 6 1. 2. 3. 4
Agenda • Model Lembaga Pengawas Sektor Keuangan • Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan • Manajemen Krisis • Lembaga Keuangan di Indonesia • Mekanisme Pengaduan • Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
2
Model Lembaga Pengawas Sektor Keuangan
Sektor keuangan merupakan ”pusat” dari sistem dalam sebuah perekonomian. Kegagalan sektor keuangan dapat melemahkan kinerja seluruh sistem dalam perekonomian
(Joseph Stiglitz, 1994)
3
Model Lembaga Pengawas Sektor Keuangan
MODEL PENGAWASAN 1
Multi Supervisory Model
2
Twin Peak Supervisory Model
3
Unified Supervisory Model
4
Model Lembaga Pengawas Sektor Keuangan
FUNGSI PENGAWASAN 1 2
Macroprudential Supervision Microprudential Supervision
3
Conduct of Business Supervision
5
Pembentukan OJK
Latar Belakang Pendirian OJK Perkembangan Sistem Keuangan Konglomerasi bisnis
Hybrid products Regulatory arbitrage
Permasalahan di Sektor Keuangan
Moral hazard
Perlindungan konsumen Koordinasi lintas sektoral Amanat Undang Undang UU Bank Indonesia
mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan
Perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan 6
Pembentukan OJK
Tujuan OJK
1 mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan & akuntabel 2 mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan & stabil 3 melindungi kepentingan konsumen & masyarakat
7
Pembentukan OJK
Tugas OJK
Perbankan Bank Umum, Bank Syariah, BPR / BPRS
31 Des 2013 REGULATOR & PENGAWAS LEMBAGA JASA KEUANGAN YANG TERINTEGRASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) pengaturan dan pengawasan
Pasar Modal Perusahaan Sekuritas Manajer Investasi IKNB Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, LJK Lainnya
8
Surplus Units Penabung Investor Pengirim Dana Financial Intermediaries Bank Non Bank Pasar Uang Pasar Modal Financial Markets
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Deficit Units Peminjam Pengusaha Penerima Dana Macro Prudential oleh BI Micro Prudential oleh OJK
Pembentukan OJK
7 Untuk menuju stabilitas sistem keuangan, dilakukan pengaturan dan pengawasan berdasarkan prinsip kehati hatian dan secara simultan dilakukan perlindungan konsumen jasa keuangan dan market conduct.
Fokus pada kesehatan & keamanan lembaga keuangan secara individual
Prudential Regulation Market Conduct & Consumer Protection
Fokus pada market conduct & melindungi kosumen dari informasi yang tidak lengkap & praktek yang tidak fair
9
Pembentukan OJK
Governance OJK
• •
Kepala Eksekutif
memimpin pelaksanaan tugas
pengawasan Perbankan/
Pasar Modal/IKNB (a.l
pemeriksaan, penyidikan, perintah tertulis, pengelola statuter, mengenakan sanksi, memberi /mencabut izin) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner
Ketua Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan) Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal) Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas IKNB) DK OJK
• Bersifat kolektif dan
kolegial
• Memiliki hak suara yang sama • melaksanakan tugas
pengaturan
• Mengawasi pelaksanaan tugas Kepala eksekutif
Wakil (Ketua Komite Etik) Anggota (Ex Officio BI) Anggota (Ex Officio Kemenkeu) Anggota (Bid. Edukasi & Perlindungan Konsumen) Anggota (Ketua Dewan Audit) 10
Pembentukan OJK
Visi dan Misi OJK
“Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum.” “Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”
11
Pembentukan OJK
Proses Transisi
Pengawasan Perbankan masih berada di BI 22 Nov 2011 UU OJK disahkan (Masa Transisi) 31 Des 2012 Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal & IKNB beralih ke OJK Pengawasan Pasar Modal dan IKNB masih berada di Bapepam-LK 31 Des 2013 Pengaturan dan Pengawasan Perbankan beralih ke OJK 2015 Pengaturan dan Pengawasan LKM • •
Catatan:
Transisi dari BI dan Bapepam-LK ke OJK meliputi transisi kewenangan, SDM, dokumen dan penggunaan kekayaan Selama masa transisi, BI dan Bapepam LK tetap melaksanakan kewenangannnya
12
Pembentukan OJK
Proses Transisi Tahap Awal
- Mengelola masa transisi secara efektif - Meletakkan fondasi organisasi
Tahap Kedua
- Transformasi organisasi - Integrasi regulasi dan pengawasan LK - LK yang lebih tangguh dan kontributif
Tahap Ketiga
- Leading integrated
regulator
• Credit: • Commercial - Peran strategis di level regional dan internasional • Cross-border Counterparty Liquidity: IDR • USD • • • • FX Equity Price Interest Rate
13
Meningkatkan Koordinasi antar Institusi Peningkatan Efektivitas Manajemen Krisis Melanjutkan Koordinasi Penyiapan dan Implementasi Kebijakan Makroprudensial
Manajemen Krisis
S peed A ccuracy F lexibility E ndurance
14
KONDISI KRISIS Pilar Jaring Pengaman Sistem Keuangan: Kemkeu, BI, OJK, LPS dan FSSK
PRESIDEN DPR Keputusan Pencegahan & Penanganan Krisis Rekomendasi Pencegahan & Penanganan Krisis
Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) KONDISI NORMAL
BI pertukaran Informasi OJK pertukaran Informasi LPS KEMKEU • • Moneter Sistem Pembayaran • Kebijakan
Macroprudential
• • Perbankan Pasar Modal • IKNB • Program Penjaminan • Penyelesaian & Penanganan Bank Gagal • Bendahara Negara • Otoritas Fiskal
Lembaga Keuangan di Indonesia • • • Bank Umum Bank Perkred itan Rakyat Bank Syariah • • • Asuransi Perusaha an Pembiaya an Dana Pensiun • • • • Emiten Perusahaan Efek Manajer Investasi Lembaga/ Profesi • • Koperasi BMT 16
16
Mekanisme Layanan Konsumen Keuangan oleh OJK Saat Ini (1)
http://konsumen.ojk.go.id
17
17
Mekanisme Layanan Konsumen Keuangan oleh OJK Saat Ini (2)
Alamat Surat Pengaduan OJK (Pasar Modal & IKNB) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan u.p. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Menara Radius Prawiro, Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350 Telepon : (021) 350 1938 Faksimili : (021) 386 6032 Surel : [email protected]
Alamat Surat Pengaduan BI (Perbankan) Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia
Menara Radius Prawiro, Lantai 19 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350 Telepon : (021) 381 8923 Faksimili : (021) 350 1918 Surel : [email protected]
18
P ERKEMBANGAN P ASAR M ODAL DAN IKNB Indikator
IHSG Kapitalisasi Pasar Saham (Rp triliun) Nilai Obligasi Korporasi (Rp triliun) Nilai Surat Berharga Negara (Rp triliun) Kapitalisasi Pasar Modal thd GDP (%) Kapitalisasi Pasar Saham thd GDP (%) Nilai Obligasi Korporasi thd GDP (%) Nilai Surat Berharga Negara thd GDP (%) NAB Reksadana (Rp triliun) Jumlah Reksadana Emiten: Saham Obligasi Aset Bersih Dana Pensiun (Rp Triliun) Aset Perusahaan Pembiayaan (Rp Triliun) Aset Perusahaan Asuransi Konvensional (Rp Triliun) GDP 2012 = Rp8.241,9 triliun *) per Juni 2012 **) per Desember 2012 ***) per September 2012
2008 2009 2010 2011
1,355.41 2,534.36 3,703.51 3,821.99 1,076.49 2,019.38 3,247.10 3,537.29 73,41 88.33 115.35 141.41 534,46 574.66 641.21 723.61 33.80 21.73 1.47 10.61 74.01 567 47.78 35.97 1.57 10.24 116.57
610 62.33 50.55 1.80 9.98 153.48
558 59.27 47.63 1.90 9.74 193.72
646 396 84 90.35 168.50 137.20
398 86 112.53 174.40 181.81
420 83 130.39 230.30 236.66
440 92 141.58
291.38
277.53
2012
459 93 148.03* 341.77** 310.79***
8 Mar 2013
4,316.69
4,127.00
179.21
820.27
68.26
54.68
2.41
11.25
187.59
754 4,874.50
4.719.49
182.52
854.35
69.84
59.14
2.21
10.37
189.38
728 467 98
Ytd (%) 12.92
14.36
1.85
4.15
19
Perkembangan Pasar Modal dan IKNB
20
Perkembangan Pasar Modal dan IKNB
21
Perkembangan Pasar Modal dan IKNB
22
Perkembangan Pasar Modal dan IKNB
23