Industri Jasa Keuangan

PUNGUTAN TERHADAP INDUSTRI JASA KEUANGAN

OLEH

OTORITAS JASA KEUANGAN

April 2014

A GENDA

TUJUAN DAN FUNGSI OJK INDEPENDENSI REGULATOR RECYCLING PENGGUNAAN PUNGUTAN PUNGUTAN OLEH OJK

2

3

4

Independensi dalam membuat peraturan Independensi dalam melakukan pengawasan

I NDEPENDENSI REGULATOR

Independensi secara institusi Independensi secara Anggaran (Budget) APBN Pungutan

Transparansi dan Akuntability

Laporan Keuangan Laporan Kegiatan

5

Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan yang berkelanjutan

R

ECYCLING PENGGUNAAN PUNGUTAN

Otoritas Jasa Keuangan Pungutan Literacy & Kepercayaan Konsumen terhadap Sektor Jasa Keuangan Program kerja yang bernilai tambah: - Pengaturan &Pengawasan Terintegrasi - Perlindungan Konsumen - Good Governance

6

PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

DASAR HUKUM PUNGUTAN

• • • •

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pungutan oleh OJK; Peraturan OJK tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK; Surat Edaran OJK tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK.

8

Pokok-Pokok Pengaturan Pungutan oleh OJK dan aturan pelaksanaannya No.

1 2 3 4

Uraian

Penerimaan pungutan OJK tahun berjalan digunakan untuk kebutuhan anggaran OJK tahun berikutnya.

Jenis Pungutan OJK meliputi: a. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi (Biaya Registrasi); b. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.

Penjelasan Biaya Registrasi: a. Biaya registrasi tidak berlaku bagi industri jasa keuangan yang telah memperoleh registrasi sebelum berlakunya pungutan OJK.

b. Biaya registrasi tidak berlaku bagi perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi yang masih dalam proses termasuk izin prinsip bagi perbankan yang diterima OJK sebelum berlakunya PP tentang Pungutan OJK.

Pembayaran biaya registrasi dilakukan sebelum pengajuan dan bersifat final.

9

No.

5

Pokok-Pokok Pengaturan Pungutan oleh OJK dan aturan pelaksanaannya Uraian

Penjelasan Biaya Tahunan: a. Biaya tahunan dengan tarif persentase : Wajib dibayar dalam 4 (empat) tahap, paling lambat tanggal 15 setiap bulan April, Juli, Oktober dan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan, masing-masing tahap sebesar 25% dari kewajiban biaya tahunan selama setahun dan dihitung secara self assesment berdasarkan laporan keuangan tahunan audited tahun sebelumnya .

b. Biaya tahunan dengan tarif nominal tertentu : Wajib dibayar paling lambat tanggal 15 Juni pada tahun berjalan.

6 7 8 Urutan acuan laporan keuangan sebagai dasar penghitungan biaya tahunan: a. Laporan keuangan tahunan Audited; b. Laporan keuangan tahunan yang tidak diaudit; atau c. Buku, catatan, atau dokumen lain atas pembukuan yang dikelola.

Dalam hal laporan keuangan tahun sebelumnya tidak tersedia, penghitungan kewajiban biaya tahunan pada setiap tahap mengacu pada laporan keuangan tahunan terakhir yang tersedia.

Biaya tahunan dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun bersangkutan yang telah diaudit. Apabila terdapat kurang atau lebih akan diperhitungkan pada pembayaran tahap terdekat berikutnya.

10

Pokok-Pokok Pengaturan Pungutan oleh OJK dan aturan pelaksanaannya No.

9

Uraian

Timbulnya kewajiban biaya tahunan dimulai sejak Industri Jasa Keuangan memperoleh perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan, dan perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.

berakhir setelah perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan dicabut, dibatalkan, dibubarkan, atau 10 11 12 13 Industri Jasa Keuangan yang kewajiban biaya tahunannya tidak setahun penuh, dihitung secara proporsional bulanan dengan bagian bulan dihitung secara harian. Verifikasi oleh OJK: a. OJK dapat melakukan verifikasi atas pembayaran kewajiban biaya tahunan; b. Verifikasi dilakukan secara rutin dan khusus; c. Industri Jasa Keuangan dapat meminta klarifikasi atas hasil verifikasi.

Sanksi terhadap Biaya Tahunan: 1) Pengenaan sanksi denda sebesar 2% per bulan (paling banyak 48%) bagi Industri Jasa Keuangan yang tidak melakukan atau terlambat membayar biaya tahunan.

2) Pengenaan sanksi administratif tambahan dan tindakan tertentu.

OJK menyerahkan penagihan piutang macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Kriteria piutang macet yaitu apabila kewajiban kepada OJK tidak dibayar selama 1 tahun setelah jatuh tempo.

11

Pokok-Pokok Pengaturan Pungutan oleh OJK dan aturan pelaksanaannya No.

14

Uraian

Penyesuaian tarif pungutan: OJK dapat menyesuaikan tarif pungutan dengan kebijakan sbb: 1. Bagi masing-masing institusi yang mengalami kesulitan keuangan atau pemberesan, OJK dapat menyesuaikan tarif s.d. 0%; 2. Bagi sebagian atau seluruh Industri Jasa Keuangan yang tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatannya atau kesulitan keuangan, OJK dapat menyesuaikan tarif s.d. 0%; 3. Apabila OJK memprioritaskan pengembangan industri/layanan/produk secara nasional atau daerah tertentu, OJK dapat menyesuaikan tarif s.d. 25%; 4. Penyesuaian besaran tarif sebagaimana butir 2 & 3 dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan 15 16 17 Dalam hal penerimaan pungutan biaya tahunan pada tahun berjalan telah cukup untuk memenuhi kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran OJK tahun berikutnya yang telah disetujui DPR, maka OJK mengenakan tarif 0% pada sisa tahun berjalan.

OJK dapat mengenakan pungutan s.d. 0% bagi LPEI, PPPI, PII, PPSP, BPJS, dan lembaga jasa keuangan sejenis yang dibentuk kemudian berdasarkan Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah.

Besaran pungutan untuk tahun 2014 adalah 2/3 (dua pertiga) dari tarif normal.

12

Pokok-Pokok Pengaturan Pungutan oleh OJK dan aturan pelaksanaannya No.

18

Uraian

1) Biaya tahunan SRO tahun 2013 merupakan penerimaan OJK.

2)Sanksi administratif berupa denda yang dikenakan OJK sebelum PP berlaku merupakan penerimaan OJK.

19 20 21 22 23 PP No.11/tahun 2014 tentang pungutan oleh OJK mulai berlaku pada tanggal diundangkan (tanggal 12 Februari 2014).

Pembayaran pungutan dilakukan ke rekening OJK di Bank Indonesia (untuk Bank Umum) atau di bank BRI (untuk sektor Pasar Modal, IKNB dan BPR/BPRS).

Dalam rangka pembayaran pungutan, OJK telah membangun aplikasi SIPO (Sistem Informasi Penerimaan OJK) Pembayaran biaya tahunan dan biaya registrasi berlaku sejak tanggal 12 Februari 2014 Bagi pihak yang telah mengajukan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi pada tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan diundangkannya POJK, wajib membayar biaya registrasi paling lambat tanggal 15 April 2014 13

No.

24

Pokok-Pokok Pengaturan Pungutan oleh OJK dan aturan pelaksanaannya

Uraian Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK

Pembayaran dilakukan ke rekening OJK di Bank Indonesia untuk Bank Umum dan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk sektor Pasar Modal, IKNB dan BPR/BPRS.

1. Dalam rangka pembayaran pungutan, OJK telah membangun SIPO (Sistem Informasi Penerimaan OJK) 2. Tata Cara Pembayaran: a.Melakukan registrasi dengan berpedoman pada manual SIPO.

b.Pembayaran pungutan dilakukan dengan mengisi formulir secara elektronik pada SIPO untuk menerbitkan surat setoran yang berisi Nomor Referensi Setoran (NRS); c. Wajib bayar melakukan penyetoran ke rekening OJK; d.Penyetoran dilakukan dengan:  bagi sektor pasar modal, IKNB, dan BPR/BPRS:  penyetoran langsung melalui teller BRI dengan menggunakan surat setoran,  e-banking, ATM, CMS, pemindahbukuan, kliring dan RTGS dengan mencantumkan NRS ke Rekening OJK di BRI.

 bagi Bank Umum melalui pemindahbukuan, kliring dan RTGS dengan mencantumkan NRS ke Rekening OJK di Bank Indonesia.

3. Penyampaian informasi pembayaran pungutan dilakukan secara elektronik oleh SIPO ketika pembayaran telah diterima pada Rekening OJK dan divalidasi oleh bank tempat pembayaran.

4. Dalam hal SIPO tidak dapat dipergunakan dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum jatuh tempo pembayaran dilakukan secara manual dengan formulir manual yang dapat diperoleh dengan menghubungi kantor OJK setempat.

14

LAMPIRAN - 1 ( TARIF PUNGUTAN OJK)

Tarif Pungutan – Biaya Registrasi

No Jenis Pungutan Utama OJK Satuan 2014 Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan

1 2 3 4 5 Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek, Bank Umum, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, dan Manajer Investasi Perusahaan Pemeringkat Efek, Penjamin Emisi Efek, BPR, BPRS, Perusahaan Pembiayaan, dan Modal Ventura, serta LJKL Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, dan Lembaga Penilai Harga Efek.

Persetujuan untuk Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, Bank Kustodian; Lembaga Penunjang Perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat.

Per Perusahaan Per Perusahaan Per Perusahaan Per Perusahaan Per Perusahaan Rp66.666.667

Rp33.333.333

Rp20 Juta Rp3.333.333

Rp3.333.333

Mulai 2015

Rp100.000.000

Rp50.000.000

Rp30.000.000

Rp5.000.000

Rp5.000.000

16

Tarif Pungutan – Biaya Registrasi (Lanjutan)

No Jenis Pungutan Utama OJK Satuan 2014

Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan (continued) 6 7 Perizinan Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen Asuransi Wali Amanat Per Perusahaan Rp3.333.333

Rp3.333.333

8 9 10 Agen Penjual Efek Reksa Dana Pengesahan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja Wakil Manajer Investasi dan Penasihat Investasi Per Perusahaan Per Perusahaan Per Lembaga Per Orang Rp20.000.000

Rp33.333.333

Rp666.667

11 12 Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana Profesi Penunjang Per Orang Per Orang Rp333.333

Rp3.333.333

Mulai 2015

Rp5.000.000

Rp5.000.000

Rp30.000.000

Rp50.000.000

Rp1.000.000

Rp500.000

Rp5.000.000

17

Tarif Pungutan – Biaya Registrasi (Lanjutan)

No Jenis Pungutan Utama OJK Satuan 2014

Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan (continued) 13 Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum: Nilai Emisi 0,03% Maks Rp500.000.000

Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas/Right Issue), untuk Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Efek yang dapat dikonversi menjadi saham, dan oleh Pemegang Saham

Mulai 2015

0,05% Maks Rp750.000.000

14 Sukuk Nilai Emisi 15 16 Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Tender Sukarela per pernyataan pendaftaran Per Penawaran 0,03% Maks Rp100.000.000

Rp6.666.667

Rp16.666.667

0,05% Maks Rp150.000.000

Rp10.000.000

Rp25.000.000

18

Tarif Pungutan – Biaya Registrasi (Lanjutan)

No Jenis Pungutan Utama OJK Satuan Biaya Penelaahan Rencana Aksi Korporasi

1 2 Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanpa Melalui Penawaran Umum tidak untuk memperbaiki posisi keuangan Penggabungan atau Peleburan Perusahaan Terbuka Nilai Emisi Aset Proforma Penggabungan /Peleburan 3 4 Perubahan Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup secara Sukarela (voluntary going private) Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Per Perubahan Per Pengambilalihan

2014 Mulai 2015

0,017 % Maks Rp333.333.333

0,025% Maks Rp500.000.000

0,03% Maks Rp166.666.667

0,05% Maks Rp250.000.000

Rp666.666.667

Rp1.000.000.000

Rp16.666.667

Rp25.000.000

19

Tarif Pungutan - Biaya Tahunan

No Jenis Pungutan Utama OJK Satuan 2014 Biaya Tahunan Dalam Rangka Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian

1 Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek 2.a. Perbankan, Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya b. Manajer Investasi 3.a. Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Penasihat Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana Pendapatan Usaha Aset Dana Kelolaan Pendapatan Usaha 10% 0,03% (minimal Rp6.666.667) 0,03% (minimal Rp6.666.667) 0,8% (minimal Rp6.666.667) b. Perusahaan Pemeringkat Efek dan Lembaga Penunjang 4.a. Emiten b. Perusahaan Publik Pendapatan Usaha Nilai Emisi (Outstanding) Per Perusahaan 0,8% (minimal Rp3.333.333) 0,02% (Min Rp10jt Maks 100jt) Rp10.000.000

5.a. Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria sepanjang kantor dimaksud memiliki izin, persetujuan, pengesahan, atau pefdaftaran dari OJK b. Profesi Penunjang dan pelaku perorangan lainnya Nilai kontrak dari kegiatan di SJK Per Orang 0,8% Rp3.333.333

Mulai 2015

15% 0,045% (minimal Rp10.000.000) 0,045% (minimal Rp10.000.000

1,2% (minimal Rp10.000.000

1,2% (minimal Rp5.000.000

0,03% (Min Rp15jt, Maks 150jt) Rp15.000.000

1,2% Rp5.000.000

20

P

ENGELOMPOKAN PIHAK DALAM RANGKA

P

ENENTUAN

B

ESARAN

BIAYA TAHUNAN

1. Self Regulated Organization (BEI, KSEI, KPEI) .

2. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang mengelola dan menguasai dana masyarakat di sektor jasa keuangan dan diawasi secara prudential , seperti bank, asuransi, dana pensiun, pembiayaan, dan manajer investasi.

3. LJK yang tidak mengelola dana masyarakat/hanya fee base d seperti perusahaan efek, wali amanat, dan penasihat investasi.

4. Non LJK yang mengambil dana masyarakat, seperti emiten.

5. Non LJK yang harus punya izin, seperti profesi penunjang.

21

LAMPIRAN - 2 (LAIN-LAIN)

Lampiran

Contoh Simulasi Pembayaran Biaya Tahunan

Bagi Industri Jasa Keuangan yang melakukan lebih dari satu kegiatan usaha yang diatur dan diawasi oleh OJK dikenakan biaya tahunan pada besaran Pungutan tertinggi. • • • • Contoh: PT Bank ABC Tbk., pada tahun 2016 memiliki aset sebesar Rp5 Triliun. Sebagai Bank, PT Bank ABC Tbk. dimaksud juga: merupakan Emiten karena melakukan Penawaran Umum saham sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, dan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, dan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); melakukan kegiatan usaha sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dengan pendapatan dari fee keagenan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); • • • • • Perhitungan besarnya biaya tahunan 2016 untuk masing-masing jenis usaha sbb: Bank Umum: 0,045% X Rp5.000.000.000.000,00=Rp2.250.000.000,00 Emiten: 0,03% X 2.000.000.000.000,00=Rp600.000.000,00 (paling banyak Rp150.000.000,00) Bank Kustodian 1,2% X 1.000.000.000,00=Rp12.000.000,00 Wali Amanat: 1,2% X 2.000.000.000,00=Rp24.000.000,00 APERD: 1,2% X 3.000.000.000,00=Rp36.000.000,00

PT Bank ABC Tbk. hanya diwajibkan membayar Pungutan dengan besaran tertinggi, yaitu Rp2.250.000.000,00 (sebagai Bank Umum).

23

Lampiran

Jenis Pungutan dan Waktu Pembayarannya

No.

1.

2.

Jenis Pungutan

Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan biaya penelaahan atas rencana aksi korporasi (Biaya Registrasi) Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian

Waktu Pembayaran

Pembayaran dilakukan sebelum pengajuan/ penyampaian permohonan. Biaya registrasi ini bersifat final dan tidak dapat diminta kembali.

Pembayaran dilakukan bertahap 24

Lampiran

No.

1.

2.

3.

Dasar Pengenaan Pungutan Biaya Tahunan dan Cara Pembayarannya

Tarif dan dasar pengenaan

persentase tertentu dari laporan keuangan tahunan audited **)

cara pembayaran Waktu pembayaran*)

4 tahap (25%) 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, 31 Desember nominal tertentu dari laporan keuangan tahunan audited **) nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan 4 tahap (25%) 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, 31 Desember 1 tahap 15 Juni

Cara Penghitungan

Self assessment Self assessment

-

Keterangan

Penghitungan biaya tahunan didasarkan pada laporan keuangan audited tahun berjalan *) Apabila hari libur, maka pembayaran pada hari kerja berikutnya, kecuali untuk tanggal 31 Desember pembayaran pada hari kerja sebelumnya.

**) Apabila Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan tidak mewajibkan adanya laporan keuangan, perhitungan besarnya biaya tahunan mengacu pada buku, catatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola. 25

Lampiran

Contoh: Penghitungan Biaya Tahunan - tahun 2016

Tahun 2016

Penghitungan awal: Tarif x dasar pengenaan mengacu pada Lapkeu audited tahun 2015 *)

Tahun 2017

Penyesuaian tahun 2016: Tarif x dasar pengenaan mengacu pada Lapkeu audited tahun 2016

Keterangan

Selisih positif /negatif diperhitungkan pada kewajiban biaya tahunan tahun 2017 26

Lampiran

No.

1.

2.

Kebijakan Penyesuaian (Tarif) Pungutan Kondisi/Kriteria

Industri mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau sedang dalam pemberesan.

Sebagian besar atau seluruh Industri: a. tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatannya sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan/atau b. mengalami kesulitan keuangan sehingga berpotensi terjadinya kegagalan untuk memenuhi kewajiban kepada konsumennya atau dapat membahayakan kelangsungan usahanya;

Tarif khusus

s.d. 0% s.d. 0%

Evaluasi oleh OJK

1. Kriteria diatur dalam POJK 2. Analisis OJK Hasil analisis OJK terhadap sebagian besar atau seluruh industri 3.

OJK memprioritaskan pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan tertentu, baik secara nasional ataupun di daerah tertentu.

s.d. 25% Prioritas pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan yang ditetapkan OJK 4.

Penerimaan OJK yang berasal dari Pungutan > RKA OJK tahun berikutnya yang telah disetujui DPR s.d. 0% Penerimaan Pungutan pada tahun berjalan

Persetujuan

Ditetapkan OJK Ditetapkan OJK setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Ditetapkan OJK 27

Lampiran

Kriteria Kesulitan Keuangan

No.

1.

Pihak

Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kriteria

a. Bank Dalam Pengawasan Khusus; b. Bank Dalam Likuidasi; atau c. Bank yang apabila dikenakan Pungutan akan mengakibatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) dibawah ketentuan.

2.

Emiten dan Perusahaan Publik (non sektor jasa keuangan) Emiten dan Perusahaan Publik yang selama 3 tahun terakhir berturut-turut mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% dari aset perusahaan tersebut.

3.

4.

5.

Penjamin Emisi Efek, dan Perantara Pedagang Efek Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Penasihat Investasi berbentuk perusahaan, Perusahaan Pemeringkat Efek, Lembaga Penilai Harga Efek, Agen Penjual Efek Reksa Dana a.

b.

a. Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) kurang dari yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku selama 3 bulan terakhir berturut-turut; b. Rugi bersih 3 tahun terakhir berturut-turut; atau c. Ekuitas negatif 3 tahun terakhir berturut-turut.

Rugi bersih 3 tahun terakhir berturut-turut; atau Ekuitas negatif 3 tahun terakhir berturut-turut.

Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi a. Risk Based Capital (RBC) kurang dari 100% pada tahun terakhir; atau b. Rasio Kecukupan Investasi kurang dari 100% pada tahun terakhir.

28

Lampiran

No.

6.

Pihak

Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja

Kriteria Kesulitan Keuangan Kriteria

Program Pensiun Manfaat Pasti: a. Kualitas Pendanaan berada di tingkat 3 pada tahun valuasi yang sama dengan laporan keuangan; dan b. Pendiri Dana Pensiun mengalami Kerugian selama 3 tahun terakhir berturut-turut.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura Perusahaan Penjaminan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen Asuransi Program Pensiun Iuran Pasti: Dana Pensiun mengalami penurunan aset sebesar 5% dari aset Dana Pensiun tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pasar yang tidak kondusif (krisis) yang berakibat pada penurunan nilai pasar dari investasi Dana Pensiun. Penurunan tersebut tidak berlaku apabila disebabkan oleh adanya penurunan jumlah peserta yang masuk ke Dana Pensiun atau karena kesalahan pengelolaan aset atau fraud. a. Rugi 3 tahun terakhir berturut-turut; dan b. Sedang dalam pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.

a. Rasio Likuiditas dibawah 50%; b. Ekuitas negatif pada tahun berjalan; dan c. Sedang dalam pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.

a. Rugi 3 tahun terakhir berturut-turut; dan b. Sedang dalam pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.

Sedang dalam pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.

Penasihat Investasi Orang Perseorangan Dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Profesi (Orang Perseorangan) Dinyatakan pailit oleh pengadilan.

29