Transcript patobirokrasi

1
KONSEP PATOLOGI
(Kedokteran)
PATOLOGI
BIROKRASI
Mengkaji mengenai penyakit yg
melekat pd organ manusia, shg
organ tidak berfungsi
Memahami berbagai penyakit
yang melekat dlm birokrasi, shg
mengalami disfungsi
MENJELASKAN BERBAGAI
BENTUK PENYAKIT
BIROKRASI (Gerald E. Caiden;
Bary Bozeman; dan Sondang P.
Siagian)
MENGAPA MUNCUL BERBAGAI PENYAKIT
BIROKRASI ??????
BAGAIMANA KARAKTERISTIK BIROKRASI
WEBER YANG PADA AWALNYA DIRANCANG
AGAR BIROKRASI DAPAT MENJALANKAN
FUNGSINYA DENGAN BAIK, PADA AKHIRNYA
JUSTRU MENIMBULKAN BERBAGAI PENYAKIT
YANG MEMBUAT BIROKRASI MENGALAMI
DISFUNGSI ???????
STRUKTUR BIROKRASI WEBERIAN MEMILIKI
BERBAGAI MASALAH INTERNAL YANG PADA
TINGKAT TERTENTU BERPOTENSI
MENYEBABKAN BIROKRASI MENGALAMI
DISFUNGSI (Caiden)
SETIAP ASPEK DARI STRUKTUR BIROKRASI,
SELAIN MEMILIKI MANFAAT DAN KONTRIBUSI
THD EFISIENSI & KINERJA BIROKRASI, JUGA
MEMILIKI POTENSI UNTUK MENCIPTAKAN
PENYAKIT BIROKRASI
KAPAN & BAGAIMANA STRUKTUR BIROKRASI ITU
MENCIPTAKAN PENYAKIT BIROKRASI ????
Teori Kurva-J Birokratisasi = Parabolic Theory of Bureaucracy
K
I
N
E
R
J
A
BIROKRATISASI
PENJELASAN:
1. Banyak orang salah memahami hubungan antara birokratisasi*
dan kinerja suatu organisasi dengan menganggap keduanya
memiliki hubungan yang linear  semakin tinggi birokratisasi
semakin baik kinerja dari organisasi, atau sebaliknya semakin
tinggi birokratisasi semakin rendah kinerja birokrasi.
2. Menurut Caiden hubungan antara birokratisasi dengan kinerja
tidak berbentuk linear, melainkan berbentuk mirip parabola
(parabolic curve)  penerapan prinsip birokratisasi Weber
sampai titik tertentu akan menghasilkan efisiensi yg lebih tinggi,
namun pada penerapan birokratisasi yang berlebihan dan
melampai titik optimalnya, maka efisiensi justru menjadi
semakin rendah.
3. Caiden memperkenalkan konsep titik optimalitas yang selama
ini tidak pernah dijelaskan oleh Weber
PENERAPAN PRINSIP BIROKRASI WEBERIAN SEBELUM & SESUDAH
MELAMPAUI TITIK OPTIMALITAS
Prinsip Birokrasi
Weberian
Manfaat sebelum melampaui titik Efek negatif setelah melampaui
optimalitas
titik optimalitas
Hierarki
• Memberikan batas kewenangan;
• Memfasilitasi pimp dlm supervisi dan
koordinasi
• Mempermudah koordinasi dan
memperjelas saluran komunikasi
(vertikal) dan pertanggungjawaban
• Menimbulkan ketergantungan kpd
atasan, membatasi diskresi, dan
terjadi fragmentasi dlm dec. making
• Melembagakan budaya paternalism
& ABS
• Menimbulkan distorsi dlm kom.
Formalisasi
• Membantu penyelenggara maupun
pengguna layanan
• Standarisasi prosedur dan proses
kerja
• Meningkatkan kepastian layanan
• Menghambat munculnya perubahan,
kreativitas & inovasi dlm layanan;
• Menciptakan proses kerja yg rigid,
rutin dan tidak responsif
Spesialisasi
• Menyederhanakan proses kerja untuk
efisiensi
• Menjadi basis pengemb keahlian dan
profesionalisme
• Terjadi fragmentasi birokrasi, proses
kerja berbelit-belit, lambat &
inefisensi
• Menimbulkan egoisme pekerja
• Menciptakan ketergantungan antar
bagian, shg terjadi ketidakpastian
dlm pekerjaan
Impersonalitas
Aparat bertindak adil, obyektif dan
nonpartisan dlm pelayanan
Hilangnya sense of human being
SUATU VARIABEL STRUKTUR
BIROKRASI DAPAT
MENGHASILKAN
PATOLOGI
HUBUNGAN
ANTARA BERBAGAI
BIROKRASI
JIKA
VARIABEL
DLM STRUKTUR BIROKRASI
INTENSITAS DARI
VARIABEL
SEPERTI
“HIERARKI, SPESIALISASI,
ITU SUDAH
MENJADISERTA PROSEDUR DAN
FORMALISASI
BERLEBIHAN
.
KINERJA” BIROKRASI
SERINGKALI TIDAK
BERSIFAT LINEAR
CONTOH:
1. Membantu pimpinan melakukan supervisi & kontrol
2. Membuat arus perintah & info menjadi lebih jelas
3. Mempermudah koordinasi
HIERARKI
1. Arus perintah & info menjadi semakin panjang 
mengalami distorsi;
2. Proses pengambilan keputusan menjadi semakin
lamban dan terkotak-kotak (fragmented);
3. Memperbesar ketergantungan bawahan terhadap
atasan  penjilat, laporan yang sifatnya “ ABS “,
dan loyalitas yang berlebihan
PENJELASAN:
1. Kelemahan internal birokrasi akan menjadi semakin parah apabila
birokrasi beroperasi pada lingkungan tertentu;
2. Lingkungan budaya paternalistis masyarakat berpotensi
memperkuat dampak negatif dari struktur birokrasi;
3. Sistem politik yang tidak demokratis sehingga sumber daya
kekuasaan terkonsentrasi pada pemerintah dan birokrasinya,
kapasitas masyarakat madani yang masih lemah menyebabkan
kelemahan internal birokrasi menjadi semakin parah
4. Birokrasi publik di Indonesia yang memiliki hierarki panjang dan
ketat cenderung mendorong pejabatnya untuk mengembangkan
perilaku ABS  memperoleh justifikasi dari lingkungannya karena
budaya masyarakat yang paternalistis tidak bisa menjadi sensor
bagi perilaku negatif yang muncul dari hierarki yang berlebihan
5. Penyakit birokrasi adalah hasil interaksi antara struktur birokrasi
yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah
MODEL KINERJA BIROKRASI DI INDONESIA
LINGKUNGAN
BUDAYA DAN
NILAI
STRUKTUR
BIROKRASI
WEBERIAN
PATOLOGI
BIROKRASI
KINERJA
BIROKRASI
BIROKRASI PATERNALISTIS
Struktur Birokrasi
Hierarkis
Loyalitas dan
pengabdian yang
tinggi kpd atasan
Pejabat Bawahan
sangat tergantung
pada atasan
Memperlakukan
atasan secara
berlebihan
Lingkungan masy yg paternalistis
MEMPEROLEH JUSTIFIKASI KULTURAL
RENDAHNYA RESPONSIVITAS PELAYANAN PUBLIK
TIDAK
RESPONSIF
PIMPINAN
(Atasan Langsung)
Tersumbat info ttg
realitas yg ada
Kurang paham thd
realitas yg dihadapi
Laporan yg “ABS”
PETUGAS PELAYANAN
Tidak punya
kewenangan
utk merespon
Keluhan & kesulitan
masyarakat
PENGGUNA LAYANAN
CATATAN:
1. Pada masyarakat dengan budaya paternalistis tidak mampu
melakukan koreksi thd dampak struktur birokrasi yang
hierarkis  beda dengan di negara Barat yang mempunyai
budaya rasional  birokrasi rasional
2. Salah satu kriteria penting yg membedakan antara birokrasi
rasional dengan birokrasi paternalistis adalah konsep
mereka tentang “JABATAN”
3. Dalam birokrasi paternalistis, jabatan dilihat sbg fungsi dari
amanah atau kepecayaan atasan; sedang dalam birokrasi
rasional jabatan adalah fungsi dari prestasi kerja
4. Karakteristik dari budaya paternalistis juga terjadi pd lingk
di sekitar birokrasi, misalnya organisasi Dharma Wanita,
ketuanya selalu istri dari pimpinan
5. Dalam setiap kepanitiaan pimpinan selalu memperoleh
posisi terhormat dan menerima honor paling tinggi
Lanjutan …
6. Karakteristik lain yang menonjol dari birokrasi paternalistis
adalah penempatan atasan sbg pusat kehidupan birokrasi publik
 dapat dilihat pd produk dan perilaku birokrasi publik
“WASKAT” mrp produk birokrasi paternalistis  mekanisme
pengawasan yang bersifat elitis  pengawasan adl hak dan
kewenangan pimpinan bukan hak dan kewajiban bawahan 
Pimpinan bertugas mengawasi bawahan, sedangkan bawahan
adl obyek pengawasan
SECARA IMPLISIT, WASKAT MENGANGGAP
ATASAN ADALAH MALAIKAT SEDANGKAN
BAWAHAN CENDERUNG DILIHAT SEBAGAI
SETAN YANG HARUS SELALU DIAWASI
PEMBENGKAKAN ANGGARAN
(Budget-Maximizing Behavior)
ALASAN:
1. Semakin besar anggaran, semakin besar pula insentif
2. Dalam birokrasi publik tidak ada hubungan yang jelas antara
biaya (cost) dan pendapatan (revenue)  tidak seperti pd
mekanisme pasar yang biaya dan pendapatan mempunyai
hubungan langsung dan membuat mereka memiliki dorongan
untuk memperkecil biaya, pada birokrasi publik dorongan
untuk memperbesar cost justru sangat besar.
3. Anggaran merupakan “driving force” bagi kehidupan birokrasi
sebagaimana “profit” menjadi “driving force” bagi mekanisme
pasar.
Lanjutan….
4. Pada proses perencanaan anggaran terdapat tradisi untuk selalu
memotong anggaran yang diusulkan (tanpa alasan yang jelas ?)
5. Pembengkakan anggaran dalam birokrasi publik juga difasilitasi
oleh kecenderungan birokrasi mengalokasikan anggaran atas
dasar “INPUT” atau kebutuhan, bukan berdasarkan atau
mempertimbangkan “OUTPUT”  walaupun kita sudah
menggunakan label “anggaran berbasis kinerja”  akibatanya:
Terjadi Ketimpangan Anggaran
PROSEDUR YANG BERLEBIHAN
1. Birokrasi publik mengembangkan prosedur yang rigid dan
kompleks, serta ketaatan thd prosedur yang berlebihan
2. Prosedur bukan lagi sbg fasilitas yg dibuat untuk membantu
penyelenggaraan pelayanan, tetapi sudah menjadi seperti berhala
yang harus ditaati oleh para pejabat birokrasi dalam kondisi apa
pun  prosedur menjadi tujuan yang tidak boleh dilanggar
3. Pejabat Birokrasi publik cenderung tidak suka dihadapkan pada
keharusan mengambil keputusan  perlu prosedur dan aturan
yang tertulis dan rinci untuk menghindari resiko kesalahan dalam
pengambilan keputusan
4. Pengembangan prosedur birokrasi yang rumit dan panjang juga
dimanfaatkan sebagai mekanisme kontrol terhadap masyarakat
(ada rasa ketidak percayaan/distrust birokrasi thd kehidupan di
luar birokrasi)
Lanjutan ……
5. Distrust tidak hanya mewarnai hubungan antara birokrasi dan
pengguna layanan, tetapi juga antara suatu birokrasi publik
dengan birokrasi publik lainnya (kasus ngurus paspor);
6. Distrust tidak hanya mendorong munculnya prosedur
pelayanan yang rigid dan kompleks, tetapi juga turut
mendorong munculnya hierarki pemerintahan dan pelayanan
publik yang panjang
7. Ketidakmampuan pengguna layanan untuk mengikuti prosedur
scr wajar mendorong munculnya praktek KKN  prosedur
menjadi komoditi untuk kepentingan tertentu.
JUMLAH PROSEDUR, LAMA WAKTU, DAN BESARNYA BIAYA PERIZINAN MEMBUKA USAHA
NEGARA
New Zealand
Australia
Singapura
Amerika Serikat
Inggris
Denmark
Taiwan
Belgia
Norwegia
Swedia
Thailand
Belanda
Malaysia
Jepang
Vietnam
Uganda
Indonesia
india
PERINGKAT
JML
PROSEDUR
LAMA WKT
(HR)
BIAYA (% dari Pendapatan
Perkapita
1
3
4
8
16
28
29
31
35
43
55
70
88
91
116
129
161
169
1
2
3
6
6
4
6
3
5
***3
7
6
9
8
11
18
9
13
1
2
3
6
13
6
23
4
7
15
32
10
11
23
50
25
60
30
0,4
0,8
0,7
0,7
0,7
0,0
3,9
5,3
1,9
0,6
6,3
5,6
11,9
7,5
13,3
84,4
26,0
66,1
PEMBENGKAKAN BIROKRASI
1. Perkembangan birokrasi di Indonesia yang semula
dibentuk dengan misi yang jelas dan struktur yang
ramping  kerajaan birokrasi yang besar;
2. Ibarat bayi yang baru lahir dengan berat badan normal
 secara cepat menjadi anak yang gemuk dan bahkan
menderita obesitas
W h y . . . . . ?????
KARENA :
1. Kecenderungan internal birokrasi untuk
mengembangkan diri seiring dengan keinginan untuk
memperbesar kekuasaan dan anggaran;
2. Kapasitas masyarakat dan legislatif untuk mengontrol
perilaku birokrasi masih terbatas 
pengembangbiakan birokrasi menjadi tidak terkendali;
PEMBENGKAKAN
BIROKRASI
MEMPERLUAS MISI
BIROKRASI
BKKBN
MELAKUKAN KEGIATAN
DI LUAR MISINYA
Bappenas
Bappeda
EXTRA ORDINARY INSTITUTION
1. Ketidak percayaan publik kepada penyelenggaraan
pemerintahan (layanan, penegakan hukum, penguatan
demokrasi)  melakukan pembenahan yang disertai dengan
pembentukan lembaga-lembaga baru di luar struktur yang ada 
KPK, Komisi Ombudsman, Komisi Perlindungan Anak, dll);
2. Pembentukan lembaga-lembaga tsb sbg implikasi dari
ketidakmampuan lembaga yang sudah ada dalam menjalankan
misi atau peran khusus yang dimilikinya
3. Keberadaan KPK adalah buah dari ketisakpercayaan publik thd
kemampuan dan keseriusan kepolisian dan kejaksaan dalam
memberantas korupsi;
Lanjutan . . ….
4. Peran yang dijalankan oleh KNKT (Komite Nasional
Keselamatan Transportasi) sbenarnya merupakan kewajiban
dan tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
5. Keberadaan Komisi Perlindungan Anak dan Komnas
Perempuan merupakan bentuk ketidakpercayaan thd
Kementerian Hukum dan HAM dalam melindungi anak dan
perempuan serta menjamin hak-haknya;
6. Pembentukan lembaga-lembaga baru juga merupakan bentuk
ketidakpercayaan presiden thd lembaga yang sudah ada 
7. Pembentukan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan
dan pengendalian Pembangunan merupakan bentuk
ketidakpercayaan presiden thd kabinet dalam menerjemahkan
visi dan agenda kebijakannya padahal sudah ada Kemenko
Pembengkakan birokrasi dan lembaga
negara lainnya tentu memiliki akibat yang
sangat buruk bagi kinerja pemerintah.
Bukan hanya karena akan menghasilkan
pemerintahan yang memiliki biaya tinggi
dan efisiensi rendah, tetapi juga dapat
menimbulkan akibat yang sangat buruk
implikasinya bagi kinerja pemerintah
Lembaga Baru
Tumpang Tindih
CONTOH:
1. Komnas Anti Kekerasan thd Perempuan dengan
Kementrian Pemberdayaan Perempuan,
Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum dan
HAM, atau Komnas HAM
2. UKP4 dengan Lembaga Pengawas Pembangunan
(Itjen, dan BPKP)
Masih banyak lagi patologi
birokrasi lainnya.
Silahkan diidentifikasi sendiri
TERIMA KASIH
SELAMAT BELAJAR