Transcript klik disini - WordPress.com

BANK BERDASAR PRINSIP
SYARIAH
Bq. Juwita Maesari 2010/20024/MRS
Mariana 2010/20007/MRS
Meichris yhon selly boling 2010/20017/MRS
Rohmadhidayat 2011/20127/MRS
Siti Suhaidah 2010/20056/MRS
STIE IEU Yogyakarta
2012
PENGERTIAN BANK
ISLAM / SYARIAH
BANK YANG BEROPERASI DENGAN
PRINSIP SYARIAH
BANK YANG DALAM OPERASIONALNYA
BERLANDASKAN KEPADA AL-QUR’AN
DAN AL-HADITS
LATAR BELAKANG, SEJARAH
DAN DASAR HUKUM BANK
ISLAM DI INDONESIA
2 FAKTOR PENDORONG BERDIRINYA BANK ISLAM:
1. LARANGAN RIBA
2. KELEMAHAN SISTEM BUNGA
SEJARAH DAN DASAR HUKUM DI INDONESIA
1. UU 14/1967: TIDAK ADA/TIDAK MENGENAL
2. PAKJUN 1983: KEBEBASAN MENENTUKAN TINGKAT SUKU
BUNGA
3. PAKTO 1988: KEMUDAHAN BERDIRINYA LK DAN PERBANKAN
4. UU 7/1992: DIKENAL BANK BAGI HASIL, DUAL BANKING SYSTEM
5. UU 10/1998: DOUBLE WINDOWS (DUAL SYSTEM BANK),
PERBEDAAN DEFINISI KREDIT DAN PEMBIAYAAN, DLL
6. UU 23/1999: SWBI
7. UU 3/2004
FUNGSI & PRINSIP OPERASIONAL
BANK SYARIAH
1.
2.
3.
4.
INTERMEDIARY UNIT
KONSEP BAGI HASIL
PRODUK SYARIAH
UANG SEBAGAI ALAT TUKAR BUKAN
SEBAGAI KOMODITI
5. TRANSAKSI YANG TRANSPARAN,
KEIKHLASAN & KEJUJURAN
6. ETIK BISNIS SYARIAH DILARANG: MELAKUKAN
KEGIATAN PENIPUAN, KECURANGAN, MARKUP, SUAP, MAISIR, GHARAR, HARAM & RIBA
7. PERILAKU SUMBER DAYA INSANI WAJIB
MENTELADANI SIFAT NABI (SHIDIQ, ISTIQOMAH,
FATONAH, AMANAH & TABLIGH)
PERBEDAAN BANK SYARIAH
DENGAN BANK KONVENSIONAL
ASPEK
BANK SYARIAH
BANK
KONVENSIONAL
AKAD DAN
LEGALITAS
HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF
HUKUM POSITIF
STRUKTUR
ORGANISASI DAN
PENGAWASAN
BI, DPS DAN DSN
BI
INVESTASI
HALAL
HALAL DAN HARAM
PRINSIP
OPERASIONAL
TITIPAN, BAGI HASIL, JUAL
BELI, SEWA, JAMINAN, PINJAM
PERANGKAT BUNGA
TUJUAN
PROFIT DAN FALAH ORIENTED
PROFIT ORIENTED
HUBUNGAN DENGAN
NASABAH
KEMITRAAN
DEBITUR – KREDITUR
LEMBAGA
PENYELESAIAN
SENGKETA
BASYARNAS
BANI
PERBEDAAN
BUNGA DAN BAGI HASIL
BUNGA
DIHITUNG DARI PINJAMAN MODAL (POKOK)
BUNGA BERUBAH SESUAI KONDISI PASAR
NOMINAL TETAP SESUAI BUNGA
DIRAGUKAN OLEH SELURUH AGAMA




BAGI HASIL
DIHITUNG DARI MARGIN (KEUNTUNGAN)
NISBAH TETAP SESUAI AKAD
NOMINAL BERUBAH SESUAI KONDISI USAHA
TIDAK ADA KERAGUAN
KONSEP & SISTEM
PERBANKAN SYARIAH
PROSES
PENYALURAN DANA
MASYARAKAT
PEMILIK DANA
PROSES
PENGHIMPUNAN
DANA
KONSEP PENGHIMPUNAN
DANA :
1. AL WADIAH
2. MUDHARABAH
MASYARAKAT
PENGGUNA DANA
KONSEP PENYALURAN
DANA :
1. BAGI HASIL
(MUDHARABAH &
MUSYARAKAH)
2. JUAL BELI
(MURABAHAH)
PRINSIP DASAR OPERASIONAL
PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT
A. TITIPAN (WADIAH DHAMANAH)
B. BAGI HASIL (MUDHARABAH)
PENYALURAN DANA KEPADA MASYARAKAT
1. BAGI HASIL (MUDHARABAH, MUSYARAKAH)
2. JUAL-BELI (MURABAHAH, AL BAI BITHAMAN AJIL, ISTHISNA, SALAM)
3. SEWA (IJARAH, AL BAI’UT TAKJIRI)
4. PINJAMAN KEBAJIKAN (AL QARDHUL HASAN)
5. JAMINAN/GADAI (RAHN)
JASA LALU LINTAS KEUANGAN
1. PERWAKILAN (WAKALAH)
2. PENJAMIN (KAFALAH)
3. PEMINDAHAN UTANG (HIWALAH)
4. IMBALAN (JU’ALAH)
5. SHARF
SKEMA MURABAHAH
2
BANK
SUPPLIER
3
5
4
1
NASABAH
NASABAH MEMESAN BARANG KEPADA BANK
BANK MEMBELI DAN MEMBAYAR BARANG KEPADA SUPPLIER
BANK MENJUAL BARANG KEPADA NASABAH
SUPPLIER MENGIRIM BARANG KEPADA NASABAH
NASABAH MEMBAYAR KEPADA BANK (TUNAI ATAU CICILAN)
GAMBAR (iii)
BANK
BANK
NASABAH
NASABAH
MODAL
MODAL
MODAL
MODAL&&SKILL
SKILL
PROYEK
PROYEK
OMZET / KEUNTUNGAN
GAMBAR (ii)
SKEMA MUDHARABAH
NASABAH
BANK
MODAL 100 %
SKILL
PROYEK
OMZET / KEUNTUNGAN
PENGATURAN DAN PENGAWASAN
PERBANKAN SYARIAH:
MENGAPA DIPERLUKAN?
1. MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN
(MAKRO EKONOMI) DAN KEBERLANGSUNGAN
USAHA BANK (MIKRO EKONOMI)
2. PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KHUSUSNYA
MASYARAKAT AWAM DAN NASABAH KECIL)
3. OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PERBANKAN
DALAM MENUNJANG PROGRAM PEMBANGUNAN
KEUNIKAN PERBANKAN SYARIAH
FUNGSI DASAR BANK SYARIAH SECARA UMUM SAMA DGN
BANK KONVENSIONAL, SEHINGGA PRINSIP UMUM
PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK BERLAKU PULA
PADA BANK SYARIAH. NAMUN ADANYA SEJUMLAH
PERBEDAAN CUKUP MENDASAR DLM OPERASIONAL BANK
SYARIAH MENUNTUT ADANYA PERBEDAAN PENGATURAN
DAN PENGAWASAN BAGI BANK SYARIAH.
PERBEDAAN MENDASAR:
(1) PERLUNYA JAMINAN PEMENUHAN KETAATAN PADA
PRINSIP SYARIAH DALAM SELURUH AKTIVITAS BANK
(2) PERBEDAAN KARAKTERISTIK OPERASIONAL,
KHUSUSNYA AKIBAT DARI PELARANGAN BUNGA YANG
DIGANTIKAN DENGAN INSTRUMEN NISBAH BAGI HASIL.
KERANGKA PENGATURAN,
PENGAWASAN & PENGENDALIAN
BANK SYARIAH
SEJUMLAH PERANGKAT DASAR YANG DIPERLUKAN UNTUK
MENCIPTAKAN BANK SYARIAH YANG SEHAT DAN ISTIQOMAH
A.L. ADALAH:
1. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI),
2. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO,
3. PERATURAN PENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI,
4. SISTEM AKUNTANSI YANG SESUAI,
5. MEKANISME JAMINAN KEPATUHAN SYARIAH, DAN
6. AUDIT EKSTERN (KESEHATAN KEUANGAN & KEPATUHAN
SYARIAH).
DIMANA IMPLEMENTASI DARI PERANGKAT PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN TERSEBUT MEMILIKI SEJUMLAH PERBEDAAN
PADA BANK SYARIAH KARENA PERBEDAAN SISTEM NILAI DAN
OPERASINYA.
BANK SYARIAH DALAM UU
PERBANKAN UU 7/1992 JT UU
10/1998
PASAL 1 ANGKA 3 UU 10/1998 “BANK UMUM
ADALAH BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
USAHA SECARA KONVENSIONAL DAN ATAU
SYARIAH YANG DALAM KEGIATANNYA
MEMBERIKAN JASA DALAM LALU LINTAS
PEMBAYARAN”
PASAL 1 ANGKA 4 UU 10/1998 “BPR ADALAH BANK
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA
KONVENSIONAL ATAU BERDASAR PRINSIP
SYARIAH YANG DALAM KEGIATANNYA TIDAK
MEMBERIKAN JASA DALAM LALU LINTAS
PEMBAYARAN
PENGERTIAN PRINSIP SYARIAH
PASAL 1 ANGKA 13 UU 10/1998
PRINSIP SYARIAH ADALAH ATURAN PERJANJIAN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM ANTARA BANK
DENGAN PIHAK LAIN UNTUK PENYIMPANAN DANA
DAN ATAU PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA ATAU
KEGIATAN LAINNYA YANG DINYATAKAN SESUAI
DENGAN SYARIAH, ANTARA LAIN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL
(MUDHARABAH), PENYERTAAN MODAL
(MUSYARAKAH), JUAL BELI BARANG DENGAN
MEMPEROLEH KEUNTUNGAN (MURABAHAH), ATAU
PEMBIAYAAN BARANG MODAL BERDASARKAN
PRINSIP SEWA MURNI TANPA PILIHAN (IJARAH),
ATAU DENGAN ADANYA PILIHAN PEMINDAHAN
KEPEMILIKAN ATAS BARANG YANG DISEWA DARI
PIHAK BANK OLEH PIHAK LAIN (IJARAH WA IQTINA)
KEGIATAN USAHA BANK UMUM
SYARIAH
PASAL 6 (HURUF a - n)
HURUF m:
“MENYEDIAKAN PEMBIAYAAN DAN
ATAU MELAKUKAN KEGIATAN LAIN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH,
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG
DITETAPKAN OLEH BANK INDONESIA”
PENGERTIAN PEMBIAYAAN
PASAL 1 ANGKA 12 UU 10/1998 “PEMBIAYAAN
BERDASAR PRINSIP SYARIAH ADALAH
PENYEDIAAN UANG ATAU TAGIHAN YANG
DIPERSAMAKAN DENGAN ITU
BERDASARKAN PERSETUJUAN ATAU
KESEPAKATAN ANTARA BANK DENGAN
PIHAK LAIN YANG DIBIAYAI UNTUK
MENGEMBALIKAN UANG ATAU TAGIHAN
TERSEBUT SETELAH JANGKA WAKTU
TERTENTU DENGAN IMBALAN ATAU BAGI
HASIL”
PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA
PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
DALAM UU PERBANKAN
1.
2.
3.
PASAL 8 (1) UU 10/1998 TENTANG KEWAJIBAN
MEMILIKI KEYAKINAN DALAM MEMBERIKAN
PEMBIAYAAN, DAN (2) TENTANG KEWAJIBAN
MEMILIKI DAN MENERAPKAN PEDOMAN
PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH
PASAL 11 UU 10/1998 UU 10/1998 TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN
PASAL 7 (C) BANK SYARIAH DAPAT MELAKUKAN
PENYERTAAN MODAL SEMENTARA UNTUK
MENGATASI KEGAGALAN PEMBIAYAAN
BERDASAR PRINSIP SYARIAH, DENGAN SYARAT
HARUS MENARIK KEMBALI PENYERTAANNYA
(PENGECUALIAN PASAL 10)
PENGATURAN DAN
PENGAWASAN BANK
INDONESIA PADA
BANK SYARIAH
PERAN DAN FUNGSI BI
MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN
KEBIJAKAN MONETER
MENGATUR DAN MENJAGA
KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN
MENGATUR DAN MENGAWASI BANK
PASAL-PASAL KHUSUS
BAGI BANK SYARIAH
DALAM UU BANK INDONESIA
NO 23/1999 JT UU 3/2004
PASAL 10 (2) “CARA-CARA PENGENDALIAN MONETER
(OPERASI PASAR TERBUKA, PENETAPAN TINGKAT
DISKONTO, PENETAPAN CADANGAN WAJIB MINIMUM,
PENGATURAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN) DAPAT
DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”
PASAL 11 (1) DAN (2) BI DAPAT MEMBERIKAN KREDIT ATAU
PEMBIAYAAN MAKS 90 HARI KEPADA BANK UNTUK
MENGATASI MASALAH KESULITAN PENDANAAN JANGKA
PENDEK, DAN WAJIB DIJAMIN DENGAN AGUNAN YANG
BERKUALITAS TINGGI DAN MUDAH DICAIRKAN YANG
NILAINYA MINIMAL SEBESAR JUMLAH KREDIT ATAU
PEMBIAYAAN YANG DITERIMANYA.
KERANGKA PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BANK SYARIAH
OLEH BANK INDONESIA
PERANGKAT YANG DIPERLUKAN
UNTUK MENCIPTAKAN BANK SYARIAH
YANG SEHAT DAN ISTIQOMAH
IMPLEMENTASI DARI PERANGKAT
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
REGULASI DAN STANDARD PERBANKAN SYARIAH YANG TELAH
DIHASILKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN
OPERASIONAL BANK SYARIAH YANG BERHATI-HATI DAN ISTIQOMAH
MENJALANKAN PRINSIP SYARIAH:
1. KELEMBAGAAN
• PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH
•PENDIRIAN BPR SYARIAH
•PEMBUKAAN KC SYARIAH OLEH BANK KONVENSIONAL
2. KEHATI-HATIAN
• PENILAIAN KUALITAS ASSET
•PEMBENTUKAN CADANGAN PENGHAPUSAN (PPAP)
• GIRO WAJIB MINIMUM
3. PASAR
KEUANGAN &
MONETER
•KLIRING
•PASAR KEUANGAN ANTAR BANK SYARIAH
•FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK SYARIAH
• PSAK NO.59 dan PAPSI
4. STANDARD
•PEDOMAN AUDIT BANK SYARIAH
•LAPORAN BANK UMUM & BPR SYARIAH
•AKAD SYARIAH
ATURAN BANK INDONESIA BAGI
PERBANKAN SYARIAH
1. BANK UMUM
2.
3.
4.
5.
6.
BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH
BPR BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH
PERUBAHAN KEGIATAN
USAHA BUK MENJADI BUS
DAN PEMBUKAAN KANTOR
BANK BERDASAR PRINSIP
SYARIAH OLEH BUK
KUALITAS AKTIVA
PRODUKTIF (KAP) BANK
SYARIAH
PENYISIHAN
PENGHAPUSAN AKTIVA
PRODUKTIF (PPAP) BANK
SYARIAH
KEWAJIBAN PENYEDIAAN
MODAL MINIMUM (KPMM)
7. GIRO WAJIB MINIMUM
8. KLIRING
9. PASAR UANG ANTAR
BANK BERDASAR PRINSIP
SYARIAH (PUAS)
10. SERTIFIKAT WADIAH BANK
INDONESIA (SWBI)
11. FASILITAS PEMBIAYAAN
JANGKA PENDEK BAGI
BANK SYARIAH (FPJPS)
12. LAPORAN BANK UMUM
(LBU) BANK SYARIAH
13. LAPORAN BULANAN BPRS
14. AKAD SYARIAH
KELEMBAGAAN BANK SYARIAH
PBI NO. 6/24/PBI/2004 TANGGAL 14
OKTOBER 2004 TENTANG BANK UMUM
SYARIAH
PBI NO. 6/17/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004
TENTANG BPRS
PBI NO. 4/1/PBI/2002 TANGGAL 27 MARET
2002 TENTANG BANK KONVENSIONAL
MELAKUKAN KEGIATAN SYARIAH
PBI N0. 8/ /PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN
BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK
SYARIAH
KELEMBAGAAN BANK SYARIAH
PASAL 16 UU 10/1998
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDIRIAN BANK UMUM DAN BPRS
3 ALTERNATIF
1. PENDIRIAN BANK BARU (BUS, BPRS)
2. KONVERSI BK MENJADI BS
3. DUAL SYSTEM BANK
A. MEMBUKA KANTOR CABANG SYARIAH
B. KONVERSI KCK MENJADI KCS
C. MENINGKATKAN KCPK MENJADI KCS
D. MEMBUKA UNIT USAHA SYARIAH
PERATURAN KEHATI-HATIAN
BANK SYARIAH
PBI NO. 5/7/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003
TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
BAGI BANK UMUM SYARIAH
PBI NO. 6/19/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004
TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
BAGI BPRS
PBI NO. 5/9/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003
TENTANG PENYISIHAN PENGHAPUSAN
AKTIVA PRODUKTIF BANK SYARIAH
PBI NO. 7/13/PBI/2005 TANGGAL 10 JUNI
2005 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN
MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH
SISTEM PEMBAYARAN
KEUANGAN DAN MONETER
(OPERASIONAL BANK SYARIAH)
PBI NO. 6/21/PBI/2000 TANGGAL 3 AGUSTUS 2004
TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM
PBI NO. 2/4/PBI/2000 TANGGAL 11 FEBRUARI 2000
TENTANG KLIRING
PBI NO. 2/8/PBI/2000 TANGAL 23 FEBRUARI 2000
TENTANG PASAR UANG ANTAR BANK
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
PBI NO. 2/9/PBI/2000 TANGGAL 23 FEBRUARI 2000
TENTANG SERTIFIKAT WADIAH INDONESIA
PBI NO. 5/3/PBI/2003 TANGGAL 4 FEBRUARI 2003
TENTANG FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK
SYARIAH
DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)
LATAR BELAKANG: KAFFAH, JAMINAN KEPERCAYAAN,
BEDAKAN HAQ DAN BATIL, KENYATAAN DI LAPANGAN
DASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS
SYARIAH: PENJELASAN PASAL 6 HURUF m UU 10/1998 DAN
PASAL 13 HURUF C (UNTUK BPRS)
DPS WAJIB MENGIKUTI FATWA DARI DSN
DPS ADALAH DEWAN YANG DITEMPATKAN DI BANK
SYARIAH YANG KEANGGOTAANNYA DITETAPKAN
BERDASARKAN REKOMENDASI DSN YANG BERTUGAS
MENGAWASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM
KEGIATAN USAHA BANK
DSN ADALAH DEWAN YANG DIBENTUK OLEH MUI
MERUPAKAN SATU-SATUNYA BADAN YANG MEMPUNYAI
KEWENANGAN MENGELUARKAN FATWA SYARIAH
TERHADAP JENIS-JENIS KEGIATAN, PRODUK, DAN JASA
KEUANGAN SYARIAH, SERTA MENGAWASI PENERAPAN
FATWA DIMAKSUD OLEH LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DI INDONESIA
TUGAS DAN WEWENANG DSN
MENUMBUH KEMBANGKAN PENERAPAN
NILAI-NILAI SYARIAH DALAM AKTIVITAS
KEUANGAN DAN EKONOMI
MENGELUARKAN FATWA ATAS JENISJENIS KEGIATAN KEUANGAN
MENGELUARKAN FATWA ATAS PRODUK
DAN JASA KEUANGAN SYARIAH
MENGAWASI PENERAPAN FATWA YANG
TELAH DIKELUARKAN
ARAH DAN KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN
PERBANKAN SYARIAH
INDONESIA
VISI PENGEMBANGAN BANK
SYARIAH DI INDONESIA
TERWUJUDNYA SISTEM PERBANKAN
SYARIAH
1. YANG KOMPETITIF, EFISIEN DAN
MEMENUHI PRINSIP-PRINSIP KEHATIHATIAN
2. YANG MAMPU MENDUKUNG SEKTOR RIIL
SECARA NYATA MELALUI KEGIATAN
PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL DAN
TRANSAKSI RIIL
3. DALAM KERANGKA KEADILAN, TOLONG
MENOLONG DAN MENUJU KEBAIKAN
4. GUNA MENCAPAI KEMASLAHATAN
MASYARAKAT
NILAI DASAR LEMBAGA KEUANGAN DAN
PERBANKAN SYARIAH
PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN
UKHUWAH / JAMA’AH
ADIL:
TRANSPARAN DAN JUJUR
TRANSAKSI FAIR, TANPA
PEMERASAN
PERSAINGAN SEHAT
KONTRAK YANG ADIL
MENGHINDARI
KEGIATAN YANG
MERUSAK:
LARANGAN PRODUK YANG
MERUGIKAN DAN
BERBAHAYA,
LARANGAN PROSES YANG
BERBAHAYA,
TIDAK GUNAKAN SBR DAYA
ILLEGAL DAN
SECARA TDK ADIL
AQIDAH
KEMASLAHATAN:
PRODUKTIF,
TIDAK SPEKULATIF,
EFEKTIF, EFISIEN,
BERKELANJUTAN DALAM
PENGGUNAAN SBR DAYA,
AKSES YANG SEBESAR
BESARNYA BAGI
MASYARAKAT UNTUK
MEMPEROLEH SBR DAYA
AGENDA KE DEPAN
MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS
SUMBER DAYA INSANI
SOSIALISASI DAN EDUKASI PUBLIK
PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN PRODUK YANG
LEBIH INOVATIF
PENGEMBANGAN PASAR SEKUNDER, PASAR
UANG SYARIAH, PASAR INTER BANK DAN
LINKAGE DI INDUSTRI KEUANGAN
IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN
MANAJEMEN RISIKO, PRINSIP KEHATI-HATIAN,
GOOD CORPORATE GEVERNANCE & SYARIA
COMPLIANCE
MENDORONG TERCIPTANYA A UNION
REGULATORY, STANDART AKAD, PRODUK DAN
TRANSAKSI