Transcript Klik disisni untuk materi Pidana Anak

HUKUM PIDANA ?
Sekumpulan aturan yang mengatur tentang
perbuatan-perbuatan yang memenuhi
syarat-syarat tertentu beserta sanksi
pidana yang dapat dijatuhkan.
Hukum yang mengikat pada perbuatan yang memenuhi
syarat-syarat tertentu dan berakibat pidana
Hk Pidana Anak ?
 Hukum yang mengatur tentang
perbuatan2 yang memenuhi syaratsyarat tertentu beserta sanksi pidana
yang dapat dijatuhkan terhadap
pelaku anak.
Kedudukan
Hk. Pidana Anak
HK PIDANA
MATERIL
HK PIDANA
FORMAL
HK PIDANA
UMUM
KUHP
HK PIDANA
KHUSUS
UU DI LUAR
KUHP
KUHAP
UU No 8/1981
UU No.3 th 1997
Pengadilan Anak
HUKUM PIDANA ?
APA OBJEKNYA ?
TINDAK PIDANA
Normatif
OBJEK
HK PIDANA
PERBUATAN JAHAT/
KEJAHATAN
Faktual/
empirik
Tindak Pidana
(Strafbaar feit)
• Secara Normatif (dlm arti hk pidana):
Perbuatan sebagaimana dirumuskan dlm
hukum pidana/memenuhi rumusan UU (in
abstracto) yg dpt dikenai sanksi
• Secara Faktual/empirik :
Perbuatan manusia yg memperkosa atau
menyalahi norma dasar dari masyarakat (in
concreto)
Hk Pidana Anak,
Apa Objeknya ?
OBYEK
Hk Pidana
HP Anak
Tindak Pidana
Tindak Pid.Anak
Tindak Pidana Anak:
Perbuatan sebagaimana dirumuskan dlm
hukum pidana/memenuhi rumusan UU
(in abstracto) yang di lakukan oleh
pelaku anak
Pokok Pangkal :
• Perbuatan
• Pidana
(Pasal 10 KUHP)
Pidana :
Penderitaan yang sengaja di bebankan
kepada orang yg melakukan perbuatan
yang memenuhi syarat-syarat tertentu
Unsur-unsur TP :
•
•
•
•
•
Perbuatan manusia
Di ancam dengan pidana
Melawan hukum
Dilakukan dg kesalahan
Adanya kemampuan bertanggungjawab
SUBJEK TP
Perbuatan
Asas Legalitas
(Principle Of Legality)
Pasal 1 ayat 1 KUHP
Suatu Perbuatan dapat dipidana
jika telah ada peraturannya terlebih dahulu
sebelum perbuatan itu dilakukan.
Fungsi
Melindungi
Instrumental
HUKUM PIDANA
SIAPA SUBYEKNYA ?
SUBYEK
Manusia
(KUHP)
Dewasa
+ Korporasi
(UU Khusus)
< 16 th (KUHP)
Anak
8-18 th (UU 3/97)
Hukum Pidana ?
SIAPA SUBJEKNYA ?
• KUHP : Manusia
- Perumusan diawali dg kata “barang
siapa”
- Jenis pidana Ps 10 KUHP, hy dpt
diterapkan pd manusia
- Pasal 59 KUHP
• UU di luar KUHP, mengalami Perkembangan :
Badan hukum /Korporasi
Kriteria Anak :
Terdapat pluralisme di Indonesia
• Konvensi hak Anak : < 18 tahun
• UU Pengadilan Anak : 8 – 18 tahun, blm nikah
• UU HAM
: < 18 th & belum nikah +
anak dalam kandungan
• UU Prlindungn anak : < 18 th + anak dlm
kandungan
• KUHP
: < 16 th (Sbg pelaku)
• KUH Perdata
: < 21 th, blm kawin
Lanjutan….
Kriteria Anak
Anak adalah orang yang dalam perkara
anak nakal telah mencapai umur 8 th
tapi belum mencapai umur 18 tahun
dan belum pernah kawin
(UU No. 3 th 1997 ttg Pengadilan anak).
 Gejala Kenakalan Anak 
(Juvenile Delinquency)
• Juvenile
 young, anak-anak, anak muda
• Delinquency  doing wrong, jahat, a sosial,
criminal, pelanggar aturan,
pembuat ribut, durjana, dll
Juvenile Delinquency, yaitu :
• Suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik
norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh
anak-anak usia muda.
• Perbuatan yang dilakukan kaum muda yang tidak sesuai
dg peraturan yg berlaku di masyarakat.
Fuad Hassan :
Jv. Delinquency adalah perbuatan anti social
yg dilakukan oleh remaja, yg apabila
dilakukan oleh orang dewasa maka
dikualifikasikan sebagai kejahatan.
Romli Atmasasmita :
JD adalah setiap perbuatan/tingkah laku
seorang anak dibwh umur 18 th & blm kawin
yg merupakn pelanggaran thd norma-norma
hkm yg berlaku serta dpt membahayakan
perkembangan pribadi si anak ybs.
Secara definisi, terlihat dengan tegas :
~> Tindak pidana (strafbaarfeit) adalah apa yg
secara legal formal telah tegas ditentukan
oleh UU.
~> Sedangkan “wilayah” kenakalan (delinquency)
di luar tindak pidana.
UU No.3/1997  menyebut “Anak Nakal”
“Anak Nakal”, yaitu:
(Psl 1 butir 2 UU No. 3 Th 1997)
a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yg dinyatakan
dilarang bagi anak, baik menurut peraturan
per-UU maupun menurut peraturan hukum lain
yang hidup dan berlaku dalam masyarakat ybs.
Shg kenakalan dibedakan menjadi 2, yaitu:
a. Kenakalan biasa
b. Kenakalan yg merupakan tindak pidana
 UU PA tdk memberikan penjelasan lebih lanjut,
kenakalan mana yang dapat diperkarakan untuk
diselesaikan melalui jalur hukum (proses
peradilan).
 Gatot Supramono
bhw dari dua pengertian anak nakal dlm UU PA,
yg dpt diperkarakan untuk diselesaikan melalui
proses peradilan hanyalah anak nakal dalam
pengertian anak yang melakukan tindak pidana
(Ps 1 butir 2 huruf a ).
Sebab-sebab Kenakalan Anak
1. Motifasi intrinsik
Dorongan diri seseorang yg tdk perlu disertai
perangsang dari luar yaitu faktor:
a. intelegensia;
b. usia;
c. jenis kelamin;
d. keddkn anak dlm
keluarga
2. Motifasi ekstrinsik
Dorongan yang datang dari luar diri seseorang,
yaitu faktor :
a. rumah tangga;
b. pendidikan/sekolah;
c. pergaulan; &
d. mass media
Perlakuan Hk Pidana
Thd Pelaku Anak
 KUHP (Pasal 45 s/d 47)
≥ Ps 45 & 46 ttg Straaf Sort (jenis pidana), yaitu:
1) Dikembalikan ke orang-tua/walinya
2) Diserahkan pada pemerintah,
3) Dijatuhi pidana
≥ Pasal 46, jika diserahkan pada Pemerintah, maka:
1) Dimasukan dlm pendidikan negara;
2) Diserahkan pada perorangan/tertentu;
3) Diserahkan pada badan hukum.
.....atas tanggungan Pemerintah s/d berumur 18 th.
Lanjutan ….
Perlakuan Hk Pidana Thd Pelaku Anak
≥ Pasal 47 ttg Straaf Maat (lamanya pidana), yaitu
1) maksimum Pidana pokok -1/3;
2) jika melakukan perbt yg diancam Pidana mati/
seumur hdp mk dpt dijatuhi pid penjara mak 15 thn
3) Pidana tambahah pada psl 10 butir 1 dan 3 tidak
dapat diterapkan.
Namun faktanya penanganan anak hampir tidak ada
bedanya dengan orang dewasa. Anak dianggap
sebagai orang dewasa kecil dlm proses perkaranya,
tanpa ada perlakuan khusus. Sehingga…..
…..keluarlah UU No 3 tahun 1997 ttg Pengadilan Anak
Lanjutan ….
Perlakuan Hk Pidana Thd Pelaku Anak
 UU No 3/1997 Ttg Pengadilan Anak
¤ Mengatur secara khusus hkm pidana materiil
dg mencabut ketentuan Pasal 45 s/d 47 KUHP
¤ Mengatur secara khusus hukum pidana formil
dr tingkat Penyidikan s/d bagaimana cara
pemeriksaan di muka persidangan
€ UU No 3 Th 1997 mrp implementasi dr Konvensi Hak Anak.
€ Dalam Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa :
”setiap anak berhak atas perlindungan, yaitu perlindungan
dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan
sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana”.
Sejarah Pengadilan Anak di Indonesia
Lembaga Pra Juvenille
(Pemerintah Belanda 1917)
Oleh Pemerintah Indonesia
diganti dg istilah “Lembaga Prayuwana”
PENGADILAN ANAK
Psl 33 UU No. 3 th 1997
(Petugas Pemasyarakatan)
Prayuwana :
 lembaga yang ditugaskan untuk membantu
pelaksanaan peradilan anak (social worker)
Tujuan Prayuwana :
 Melindungi anak dan mencegah anak-anak lain
melakukan pelanggaran hukum dan kesusilaan
serta membimbing anak-anak untuk menjadi
manusia, WN yang cakap dan bertanggung jawab.
Bbrp kebijakan operasional terkait dg
Perlakuan Anak (Sbg Pelaku) Sebelum
lahirnya UU Pengad. Anak :
 Pasal 153 (3) KUHAP
 Pasal 45 s/d 47 KUHP
 Agreement Lisan 1957
 Peraturan MenKeh RI No. M.06-UM.01 Th
1983, mengatur mengenai Tatib sidangAnak
- Sidang anak dg hakim tunggal,
- Pemeriksaan dg pintu tertutup,
- APH bersidang tanpa toga,
- Pemeriksaan dg kehadiran ortu/wali
 SEMA No. 6 Th 1987 ttg Tatib Sidang Anak
- dlm sidang anak ada penelitian pendahuluan
oleh hakim menyangkut LB anak
 Batas usia bagi pemidanaan anak 
 Pasal 4 (1) UU No.3 th 1997 :
Batas umur anak nakal yg dpt diajukan kesidang
anak adalah sekurang-kurangnya 8 th tetapi blm
mencapai umur 18 th dan belum pernah kawin
PERTANYAANNYA :
Pelaku berumur < 8 th ?? Dptkah di pidana ??
Pelaku diajukan setelah lewat 18 th ???
Pelaku berumur < 18 th tapi sudah kawin ???
Pelaku berumur < 18 th dan pernah kawin ???
Dasar ukurannya adalah usia ketika melakukan TP
Jika < 8 th, maka sikap penyidik :
 Tetap melakukan proses penyidikan, untuk
mengungkap latar blkng perbuatn yg dilakukan,
shg dpt diket. apakah ada penyertaan/tdk.
 Proses tetap menggunakan prinsip yg ada dlm
KUHAP yaitu dg memeriksa alat bukti & barang
bukti yg ada.
 Sikap penyidik terhadap hasil penyidikan :
1) Mengembalikan pd ortu/walinya untuk dibina.
2) Menyerahkan pada Depsos, jk anak sudah
tdk bisa lagi di bina oleh orang tuannya.
Pertimbangan dikeluarkannya UU P Anak :
 Kehendak pemerintah untuk mewujudkan
suatu penanganan perkara anak yg terlibat
TP secara lebih baik dr yg terdahulu dan
penanganannya memperhatikn kepentingan
anak, sehingga anak sbg pelaku TP tdk
dirugikan secara fisik & mentalnya.
 Tujuannya :
¤ mencari bentuk lain (Diversi)
¤ menghindari penghukuman untuk anak
yg melakukan tindak pidana (Diskresi)
Diskresi :
Kebijaksanaan, yaitu tindakan kepolisian
berdasarkan atas penilaian sendiri seorang
petugas untuk kepentingan umum.
Diversi :
Penyimpangan penanganan anak pelaku TP di
luar jalur yustisial (non litigasi) yaitu
Pengalihan penanganan kasus2 anak yg
diduga melakukan TP dari proses peradilan
pidana keluar proses formal untuk diselesaikan
secara musyawarah dengan atau tanpa syarat
Tujuan Diversi :
 Menghidarkan anak dr proses stigmatisasi yg
lazim terjadi dlm proses pemidanaan lewat SPP
 Kemungkinan penuntutan pidana gugur,
dialihkan ke proses di luar jalur yustisial
 Criminal Track Record (catatan kriminal) anak
tidak ada sehingga tidak terjadi stigmatisasi.
 Mencegah pengulangan tindak pidana yang
dilakukan oleh anak
UNICEF mengembangkan
 ”Keadilan Pemulihan” (RESTORATIF JUSTICE),
Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan
pelaku anak yang dilakukan melalui diskresi dan
diversi.
Restoratif Justice, Definisi mnr PBB, yaitu :
 Suatu proses semua pihak yg berhubungan dg
TP tertentu duduk bersama untuk memecahkan
masalah & memikirkan bagaimana mengatasi
akibat di masa yg akan datang.
Hasil yg diharapkan adalah proses yang dapat
memulihkan, artinya :
Perkara betul-betul ditangani oleh APH yg punya
minat, perhatian & dedikasi serta memahami
masalah anak & telah mengikuti latihan restoratif
justice.
¤ Jika harus ditahan maka anak hrs
ditempatkan di Rutan Khusus anak, shg anak
tetap sekolah & tetap mendapatkan hakhaknya.
¤ Jika dihukum maka harus ditempatkan di
Lapas anak.
Faktanya….
Perlakuan yang salah terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum akan melahirkan
kriminal-kriminal profesional
Penelitian di Inggris :
 Angka rata-rata pengulangan/residivis yang
tertinggi terjadi pada anak adalah justru
pengulangan tersebut lebih tinggi setelah
anak masuk penjara.
Hubungan antara
UU PA dg KUHP & KUHAP
KUHP & KUHAP sbg Lex Generalis (Hk Umum),
sedangkan UU PA sbg Lex Specialist,(Hk Khusus)
yg mengatur secara khusus tentang :
 Hukum pidana formil/acara (dr tk Penyidikan
s/d bgm cara pemeriksaan di persidangan)
 Hukum pidana materiil (Mencabut ketentuan
Pasal 45 s/d 27 KUHP)
UU No 3/1997 merupakan Lex Specialist Derogate Lex
Generalis dari KUHP dan KUHAP.
CENTRAL
ATURAN UMUM
(General Rules)
Bk. I KUHP
(Psl. 1 – 103)
KUHP
ATURAN KHUSUS
(Special Rules)
Bk. II kUHP
(Kejahatan)
Ps. 104 - 488
Bk. III KUHP
(Pelanggaran)
Ps. 489 - 569
UU Khusus di luar KUHP)
UU No 3 tahun 1997
UU No 3/1997
Istilah…
Peradilan
(Lingk.Badan Perad)
Pengadilan
Fungsi Badan Perad
UU 14/1970 jo UU 4/2004
Ada 4 Lingk.Badan Perad :
1. Perad Militer
2. Perad Umum
Spesialisasi
3. PTUN
4. Perad Agama
Pengadilan Anak
Pengadilan Lalin
Pengad Tipikor, dll
Istilah………
Istilah ”pengadilan” tidak akan memberikan
pengertian yg keliru, sejalan dengan
penjelasan pasal 10 UUPKK, dimana pengadilan
anak mrp pengkhususan dr sebuah badan
peradilan yaitu Peradilan umum.
Namun terkait dengan Sistem Peradilan pidana
Terpadu (Intergrated Criminal Justice Sistem)
seolah UUPA hanya terfokus pada tahap proses
di pengadilan saja........
SPP Terpadu :
 Suatu jaringan (network) sistem pengendalian
kejahatan yang menggunakan hukum pidana
sbg sarana utamanya, baik hk pidana materiil,
hk pidana formil maupun hukum pelaksanaan
pidana
Sistem Peradilan Pidana AnakTerpadu
(Intergrated JuvenilleJustice Sistem) :
 Sebuah sistem peradilan untuk anak yang
terintegrasi mulai dari kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, bantuan hukum dan pelayanan lainnya
hingga pemasyarakatan.
Pengadilan Anak :
 Pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada
di lingkungan badan peradilan umum yang
berwenang untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara anak.
Objek Pengadilan Anak : menyangkut perkara pidana
Yg dilakukan oleh anak nakal
Sidang Pengadilan Anak (Sidang Anak) :
 Bertugas/berwenang memeriksa, memutus &
menyelesaikan perkara anak dlm hal perkara
anak nakal sbgmn diatur UU No. 3/1997, Yang
mengatur scr istimewa menyangkut acara
persidangannya yg berbeda dg acara sidang
untuk orang dewasa
Kompetensi Pengadilan Anak
•
•
•
Kompetensi : Kewenangan mengadili
Kompetensi Badan Peradilan, yaitu :
Kewenangan badan peradilan untuk
memeriksa dan mengadili suatu perkara.
2 jenis kompetensi Badan Peradilan :
- Kompetensi Absolut
- Kompetensi Relatif
Kompetensi Pengadilan Anak
1. Kompetensi Absolut :
•
Adalah menyangkut kewenangan badan peradilan
apa untuk memeriksa dan mengadili suatu
perkara
•
Hal ini berkaitan dg siapa yg menjadi pelaku dari
tindak pidana (militer/sipil)
•
Anak berstatus sipil, shg kompetensi absolut
pengadilan anak ada pada Badan Peradilan Umum
UU No 14 th 1970 jo
UU No 4 tahun 2004
4 Lingkungan
Badan Peradilan
Peradilan
TUN
Peradilan
Umum
Peradilan
Militer
Peradilan
Agama
Diferensiasi Peradilan Umum
Dalam lingkungan badan Peradilan umum
tidak tertutup kemungkinan muncul
adanya pengkhususan, yaitu :
• Pengadilan Anak (UU No 3 th 1997)
• Pengadilan TIPIKOR
• Pengadilan Lalu Lintas,
• Peradilan HAM,
• Peradilan Niaga,
• Peradilan Hubungan industrial, dll
2. Kompetensi Relatif :
• Adalah menyangkut kewenangan pengadilan
sejenis mana untuk memeriksa dan mengadili
suatu perkara
• Karena obyek Pengadilan Anak adalah
menyangkut perkara pidana, maka untuk
menentukan kompetensi relatif Pengadilan anak
dengan memperhatikan locus delicti & tempus
delicti
Teori untuk menentukan locus delicti :
• Teori Perbuatan materil
• Teori Akibat
• Teori Alat
Teori Perbuatan Materiil
• Waktu dan tempat terjadinya tindak
pidana adalah waktu dan tempat
dimana perbuatan tersebut dilakukan
• Cocok untuk delik formil
Teori Akibat
• Waktu dan tempat dimana akibat dari
tindak pidana itu timbul
• Cocok untuk delik materiil
Teori Alat
• Waktu dan tempat dimana alat
tersebut digunakan atau bekerja
secara efektif dalam hal terwujudnya
tindak pidana
Asas-asas Pengadilan Anak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pembatasan Umur;
Ruang lingkup masalah di batasi;
Ditangani oleh pejabat khusus;
Diperlukannya kehadiran ortu, wali/ortu asuhnya
& diakuinya peran pembimbing kemasyarakatan
dan kehadiran penasehat hk
Suasana pemeriksaan secara kekeluargaan;
Adanya keharusan “splitzing perkara”;
Acara “pemeriksaan tertutup”;
Pemeriksaan oleh “hakim tunggal” ;
Masa Penahanan lebih singkat;
Ancaman hukuman & penjatuhan pidana lebih
ringan.
SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL
(Pasal 22 UU PA)
1. Pidana
Pidana POKOK :
• Penjara
• Denda
● kurungan
● Pengawasan
PENAL
Pidana TAMBAHAN :
● Perampasan barang ttt
● Pembayaran GR
2. Tindakan :
• Mengembalikan kpd ortu/wali/ortu asuh.
• Menyerahkan kpd negara untuk
mengikuti pendidikan, pembinaan dan
latihan kerja.
• Menyerahkan kepada DepSos atau Org.
Sosial Kemasy. yang bergerak di bidang
pendidikan, pembinaan & latihan kerja.
Dapat juga disertai :
•
•
Teguran, dan
Syarat tambahan
Pidana Pengawasan........
 Merupakan pidana yg khusus dikenakan pd anak
 yaitu pengawasan yang dilakukan oleh jaksa
terhadap perilaku anak dalam kehidupan seharihari di rumah anak tersebut, dan
 Pemberian bimbingn yg dilakukan oleh pembimbing
kemasyarakatan (penjelasan Pasal 30)
 Pidana pengawasan paling singkat 3 bulan dan
paling lama 2 tahun.
ALUR PERADILAN ANAK........
Prinsip : Sama dg Peradilan umum yaitu peradilan pidana
(Mengacu KUHAP )
Perbedaan dan Perlakuan Khusus :
1. Dalam hal Pemeriksaan :
- Kaitannya pembatasan umur, Jangka wkt & tempat
penahanan.
2. Dalam Hal Acara pemeriksaan di Persidangan:
- Splitsing Perkara jika terjadi penyertaan;
- Petugas (APH) tidak mengenakan pakaian dinas;
- Acara Pemeriksaan tertutup;
- Putusan dibacakan dalam sidang terbuka;
- Sidang wajib dihadiri terdakwa, Ortu, Penasehat Hukum
& Pembimbing Kemasyarakatan.
PROSES........
1. Ada Peristiwa Hukum
2. Penyelidikan, untuk menentukan TP atau bukan;
3. Penyidikan (mengacu UU No. 3/1997);
• Oleh Polri (SK Kapolri, Psl 41 :1)
• Wajib dirahasiakan (Psl 44:3)
• Dilakukan dalam suasana kekeluargaan
• Wajib minta pertimb Pembimbing Kemasy.
Upaya Paksa :
¤ Penangkapan mengacu KUHAP dilakukan guna kepent
pemeriksaan, max 1 X 24 jam (1 hari).
¤ Penahanan oleh Penyidik
- Dilakukan thd anak yg diduga keras melakukan TP, dg
bukti permulaan yg cukup
- Max 20 hr, perpanjangan 10 hr (30 hr berkas hrs sdh
dilimpahkan ke PU)
Lanjutan PROSES........
-
Tempat penahanan khusus dipisahkan dr orang
dewasa dilingk. RUTAN/Cabang RUTAN/tempat
tertentu yg diperuntukan untuk itu.
4. Penuntutan Oleh Penuntut Umum (SK Kejagung)
¤ Syarat PU :
a. Berpengalaman sbg PU orang dewasa
b. Punya minat, perhatian & dedikasi serta
memahami masalah anak
¤ PU brwenang menahan mak 10 hr, perpanjangan 15 hr.
(25 hr berkas hrs sdh dilimpahkan)
¤ PU membuat surat dakwaan yg hrs memenuhi syarat
formal/materiil (Ps 143 : 2 & 3 KUHAP)
¤ Pelimpahan berkas ke PN dg permintaan agar pengadilan
segera menyelesaikan perkara tersebut.
Lanjutan PROSES........
5. Pemeriksaan di Persidangan
¤ Prinsip : hakim tunggal & di bantu oleh seorang
panitera, agar proses dpt diselesaikan dg
cepat, kecuali untuk perkara yg diancam diatas
5 tahun = hakim majelis
¤ Syarat Hakim :
a. Berpengalaman sbg hakim orang dewasa
b. Punya minat, perhatian & dedikasi serta
memahami masalah anak
¤ Hakim berwenang menahan maksimal 15 hr,
perpanjangan 30
Lanjutan PROSES........
¤ Acara Persidangan :
φ Laporan pembimbing kemasyarakatan
φ Pembukaan sidang (acara tertutup)
φ Pemanggilan Terdakwa, PH, Ortu/wali
φ Pemeriksaan identitas terdakwa
φ Pembacaan surat dakwaan
φ Eksepsi Penasehat Hukum
6. Pembuktian (mengacu KUHAP);
7. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Requisitoir)
8. Pledoi (Pembelaan);
Lanjutan PROSES........
9. Replik (JPU);
10. Duplik (PH);
11. Putusan (Sidang Terbuka)
¤ Hakim terlebih dulu memberi kesempatan pd
Ortu & Pemb. Kemasy. untuk ungkapkan hal
ikhwal yg bermanfaat bagi anak.
¤ Jenis Putusan pemidanaan :
- Pemidanaan/Tindakan
- Bebas
- Lepas dari segala tuntutan hukum
¤ Hakim tdk blh mnjatuhkn kumulasi hkman
antara pidana & tindakn
Lanjutan PROSES........
¤ Umur 8- 12 tahun hanya dpt di kenai tindakan
¤ Umur 12-18 dpt dikenai putusan pemidanaan
¤ Penjara/Kurungan/denda : Maks ½ dr ancaman mak
untuk orang dewasa
¤ Penjara maks 10 th (jk perbuatannya diancam pid.
mati/Seumur hidup)
¤ Denda tdk terbayar diganti dg wajib latihan kerja
mak.90 hr kerja & lama latihan kerja tdk lebih dari
4 jam sehari serta tdk dilakukan pd malam hari.
12. Banding dan kasasi (mengacu KUHAP)
13. Pemasyarakatan (LAPAS ANAK)
Pemasyarakatan........
UU No 12 tahun 1995
 Yaitu, Kegiatan untuk melakukan pembinaan
bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan
sistem kelembagaan & cara pembinaan yang mrp
bagian akhir dr sistem pemidanaan dlm tata
peradilan.
Lembaga Pemasyarakatan anak:
 Adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi
anak didik pemasyarakatan, yaitu anak negara,
anak pidana dan anak sipil..
Pemasyarakatan
Warga Binaan
Pemasyarakatan
Nara
Pidana
Anak Didik
Pemasyarakatan
Klien
Pemasyarakatan
Di LAPAS
1. Anak Pidana
2.Anak Negara
3.Anak Sipil
Di BAPAS
Anak Dididk Pemasyarakatan, meliputi :
Anak Negara :
Adalah anak yg berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan kepada negara untuk dididik (maksimal s/d
usia 18 tahun)
Anak Pidana :
Adalah anak yg berdasarkan putusan pengadilan
menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling
lama s/ berumur 18 th.
Anak Sipil :
Adalah anak yg berdasarkan penetapan pengadilan
ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk
dididik/ dibina sebagaimana mestinya atas permintaan
orang tua/walinya karena tidak mampu untuk mendidik lagi
Nara Pidana :
 Adalah terpidana yang menjalani pidana hilang
kemerdekaan di LAPAS.
Klien Pemasyarakatan :
 Seseorang yang berada dalam bimbingan (BAPAS).
Yaitu :
- Terpidana bersyarat
- Narapidana, anak pidana dan anak negara yg mendapatkan
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- Anak negara yg brdasarkan putusan pengad. pembinaannya
diserahkan kpd ortu asuh atau badan sosial.
- Anak negara yg berdasarkan KepMen atau pejabat di
lingkungan DitJend Pemasyarakatan yg ditunjuk,
bimbingannya diserahkan kpd ortu asuh/badan sosial.
- Anak yg brdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya
dikembalikan kpd ortu/walinya.
Petugas Kemasyarakatan
a. Pembimbing Kemasyarakatan
 Petugas kemasy. pd BAPAS (Balai Pemasyarakatan) yg
melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 34 ayat 1) :
~ Membantu memperlancar tugas penyidik, PU dan
hakim dlm perkara anak nakal, baik didlm maupun di
luar sidang anak dg membuat laporan hasil penelitian
kemasyaraktn.
~ Membimbing, membantu & mengawasi anak nakal yang
brdasarkn putusan pengadilan dijatuhi pidana
bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda,
diserahkan kpd negara & harus mengikuti latihan
kerja, atau anak yg memperoleh pembebasan
bersyarat dari LAPAS.
Jadi,
Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (Ps 34 : 1) :
~ melakukan pendampingan kepada anak,
~ melakukan penelitian kemasyarakatan thd
latar belakang si anak dan keluarga.
~ mengeluarkan produk yaitu Penelitian
Masy (Litmas) yg wajib disampaikan oleh
petugas BAPAS pd saat sebelum sidang
dibuka.
b. Pekerja Sosial (PNS):
 Petugas khusus dari Depsos
 Tugas : membimbing, membantu & mengawasi
anak nakal yg berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan kpd Dep Sosial untuk mengikuti
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
c. Pekerja Sosial Sukarela
 yaitu warga masy yg py tanggungjwb sosial dg
keahlian & ketrampilan khusus mempunyai niat
untuk membina, membimbing & membantu anak
agar terjamin perlindungannya
Tugas : memberikan laporan thd pembimbing
kemasyarakatan & pekerja sosial
PROSES Pembinaan….
 Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di
LAPAS yg dilaksanakan secara :
1. Intramural (di dalam Lapas).
2. Ekstramural (di luar Lapas), disebut Asimilasi.
Asimilasi, yaitu :
Proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan
yg telah memenuhi persyaratan tertentu dg
membaurkan mrk ke dlm kehidupan masyarakat.
Integrasi :
Pembinaan secara ekstramural yg dilakukan oleh
BAPAS
Program Pembinaan…..
 Pembinaan kepribadian
Diarahkan pada pembinaan mental dan watak
agar WBP menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa
dan bertanggungjawab kepada diri sendiri,
keluarga dan masyarakat.
 Pembinaan kemandirian
Diarahkan pada pembinaan bakat dan
ketrampilan agar WBP dapat kembali berperan
sebagai anggota masyarakat yang bebas dan
bertanggung jawab.
Jenis Pembinaan…
 Tekhnik Operasional di dalam lembaga &
kerjasama dg pusat latihan kejuruan
 Metode yg dipergunakan melalui bimbingan
perseorangan & bimbingan organisasi masy.
 pendidikan melalui pengembangan mental,
pengembangan kreativitas dan pengembangan
kemampuan
 ketrampilan meliputi pertukangan, besi, las,
elektro teknik, pertekstilan, perbengkelan mobil
dan motor, menjahit, mencukur dll.
THANK YOU
n See You Next Time…….
Please send comments and feedback
to [email protected]
Ikadew, 2008