Transcript STIAMI E-Commerce (2)

RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
1
•
Total nilai ecommerce Indonesia
•
USD 8M to USD 24 M
(Menurut Vela Asia dan Google)
•
Pertumbuhan Online
Shop
•
40% (2014), 53% (2015)
HUKUM DI
INDONESIA
(Menurut Visa)
E-COMMERCE DI INDONESIA KINI (2014 -> 2015)
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
2
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
3
MASALAH
FINANSIAL
KEUNTUNGAN E-COMMERCE???
Negara Maju
Negara Sedang Berkembang
Contoh: Singapura, Swiss
TELAAH KASUS
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
4
MASALAH
HUKUM
Cyber Space -> Meniadakan batas
negara
proteksi hukum dan ekonomi dari
pemerintah setempat menjadi tidak
efektif lagi
TELAAH KASUS
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
5
PASAR
PERSAINGAN
SEMPURNA
Kerangka persaingan
sempurna melalui
peluncuran sebuah situs
semacam yahoo.com
atau altavista.com yang
berfungsi sebagai mesin
pencari informasi
(searching engine)
TELAAH KASUS
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Keaslian Data.
Keabsahan (validity).
Kerahasiaan (confidentiality/privacy).
Keberadaan barang (availability).
Pembuktian kecakapan para pihak.
Yurisdiksi.
PERMASALAHAN E-COMMERCE
R E S I S TA V I K A L I A N A , S . S I . M M
7
Keamanan (security),
fraud
Banyaknya standar
Regulasi/hukum
Kesiapan institusi
keuangan, bank, epayment
• Bagaimana status dari
digital signature,
• Penggunaan teknologi
kriptografi, cyber
money,
• Aplikasi gambling,
pornografi, HAKI
PERMASALAHAN E-COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
8
otentikasi subyek hukum
yang membuat transaksi
melalui internet;
mekanisme
peralihan hak;
legalitas dokumen
catatan elektronik serta
tanda tangan digital
sebagai alat bukti;
saat perjanjian
berlaku dan memiliki
kekuatan mengikat
secara hukum ;
obyek transaksi
yang
diperjualbelikan;
hubungan hukum dan pertanggungjawaban
para pihak yang terlibat dalam transaksi baik
penjual, pembeli, maupun para pendukung
seperti perbankan, internet service provider
(ISP), dan lain-lain;
mekanisme
penyelesaian
sengketa;
pilihan hukum dan forum
peradilan yang berwenang
dalam penyelesaian
sengketa.
Praktisi teknologi informasi (TI) Roy Suryo pernah menyebutkan sejumlah warnet (warung
internet) di Yogyakarta menyediakan sejumlah nomor kartu kredit yang dapat
dipergunakan para pelanggannya
BEBERAPA MASALAH HUKUM AKTIVITAS E-COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
9
Mail box theory (Teori Kotak Pos)
Dalam hal transaksi e-commerce, maka hukum yang berlaku adalah hukum
di mana pembeli mengirimkan pesanan melalui komputernya. Untuk ini
diperlukan konfirmasi dari penjual. Jadi perjanjian atau kontrak terjadi pada
saat jawaban yang berisikan penerimaan tawaran tersebut dimasukkan ke
dalam kotak pos (mail box).
Acceptance theory (Teori Penerimaan)
Hukum yang berlaku adalah hukum di mana pesan dari pihak yang
menerima tawaran tersebut disampaikan. Jadi hukumnya si penjual.
TEORI PENERAPAN HUKUM E-COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
10
Proper Law of Contract
Hukum yang berlaku adalah hukum yang paling sering dipergunakan
pada saat pembuatan perjanjian.
Misalnya, bahasa yang dipakai adalah Bahasa Indonesia, kemudian
mata uang yang dipakai dalam transaksinya Rupiah, dan arbitrase
yang dipakai menggunakan BANI, maka yang menjadi pilihan
hukumnya adalah hukum Indonesia.
The most characteristic connection
Hukum yang dipakai adalah hukum pihak yang paling banyak
melakukan prestasi.
TEORI PENERAPAN HUKUM E-COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
11
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
12
 Berlakunya hukum bagi dunia maya (virtual world)
 Informasi yang didapat dari internet berupa data/informasi tertulis,
suara dan gambar (integrated service digital network/ISDN).
 Disebut virtual world (dunia maya) sebagai lawan real world (dunia
nyata), hal yang dapat dilakukan di dunia nyata, dapat pula dilakukan
di dunia maya.
 Interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi melalui atau
di dunia maya adalah sesungguhnya interaksi antara sesama
manusia dari dunia nyata dan apabila terjadi pelanggaran hak atas
perbuatan hukum melalui atau di dunia maya itu adalah perbuatan
hukum yang dilakukan oleh manusia di dunia nyata dan hak yang
dilanggar adalah hak manusia dunia nyata, maka hukum yang
berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.
ASPEK-ASPEK HUKUM DARI E- COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
13
 Penggunaan Domain name
 Penentuan alamat dalam dunia maya dikenal dengan istilah domain
name. Contoh. Klikbca.com
 Caranya dengan mendaftarkan pada InterNIC untuk mencek apakah
domain name tersebut telah digunakan oleh pihak lain atau belum.
InterNIC adalah suatu organisasi yang mendaftar domain
name
dan mengikuti perkembangannya melalui database
searcher yang
disebut whois.
 Di USA sedang dibuat undang-undang mengenai penggunaan domain
name pada jaringan internet dan melarang seseorang untuk
mendaftarkan suatu nama yang seharusnya tidak dimiliki oleh pihak
tersebut. Pihak yang mendaftarkan suatu nama harus memberikan
alasan mengapa pihak tersebut ingin mendaftarkan dengan nama
tertentu.
ASPEK-ASPEK HUKUM DARI E- COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
14
Domain name dalam Internet secara sederhana dapat
diumpamakan seperti nomortelepon atau sebuah alamat.
Contoh, domain name untuk Monash University Law
School,Australia adalah ”law.monash.edu.au”.
 Domain name dibaca dari kanan ke kiri yang menunjukkan tingkat
spesifikasinya, dari yang paling umum ke yang paling khusus.
Untuk contoh di atas, ”au” menunjuk kepada Australia sebagai
geographical region,sedangkan ”edu” artinya pendidikan (education)
sebagai Top-level Domain name (TLD)yang menjelaskan mengenai tujuan
dari institusi tersebut.
Elemen seIanjutnya adalah”monash” yang merupakan ”the Second-Level
Domain name” (SLD) yang dipilih olehpendaftar domain name, sedangkan
elemen yang terakhir ”law” adalah ”subdomain” darimonash Gabungan
antara SLD dan TLD dengan berbagai pilihan subdomain disebut ”domain
name”.
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
15
 Domain names diberikan kepada organisasi, perusahaan atau individu oleh
InterNIC (the Internet Network Information Centre) berdasarkan kontrak dengan
the National Science Foundation (Amerika) melalui Network Solutions, Inc.
(NSI).
 Untuk mendaftarkankan sebuah domain name melalui NSI seseorang cukup
membuka situs InterNIC dan mengisi sejumlah form InterNIC akan melayani para
pendaftar berdasarkan prinsip ”first com first served”.
 InterNIC tidak akan memverifikasi mengenai ’hak’ pendaftar untuk memilih satu
nama tertentu, tapi pendaftar harus menyetujui ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam ”NSI’s domain name dispute resolution policy”.
 Berdasarkan ketentuan tersebut, NSI akan menangguhkan pemakaian sebuah
domain name yang diklaim oleh salah satu pihak sebagai telah memakai merk
dagang yang sudah terkenal.
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
16
Tiap organisasi yang telah mendaftar ke Network
Information Center(NIC) akan mendapatkan nama
domain sesuai dengan organisasi tersebut.
Nama domain tersebut bisa dibagi lagi menjadi
subdomain sesuai dengan kebutuhan organisasi
tersebut sesuai dengan otorisasi domain.
 Contoh: InterNIC mempunyai semua Top Level
Domain termasuk com, perusahaan indolinux akan
mendaftarkan nama domain indolinux.com
(komersial), maka indolinux diberikan/didelegasikan
oleh InterNIC untuk mengelola domain indolinux.com
yang merupakan sub domain dari com.
 Indolinux dapat membagi lagi domain indolinux.com
ke beberapa sub domain misal pikachu.indolinux.com,
raichu.indolinux.com.
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
17
 Dengan adanya sistem berbentuk hierarki/pohon
ini maka tidak ada nama host yang sama pada
domain/subdomain yang sama, karena masingmasing dari node/titik-cabang mempunyai nama
unik dan tidak boleh ada yang menyamainya
kecuali berbeda sub-tree/sub pohon.
 Tidak akan ada konflik antar organisasi karena
masing-masing organisasi mempunyai domain
yang berbeda-beda dan ini diatur oleh InterNIC
untuk TLD.
 Kedalaman pohon dibatasi sampai level 127
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
18
• Alat bukti
– Transaksi tradisional menggunal kertas (paper based transaction),
apabila terjadi sengketa dokumen kertas itu sebagai alat bukti
masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masingmasing.
– Transaksi e-commerce adalah paperless transaction, dokumen yang
digunakan adalah digital document.
– Toh See Kiat berpendapat bahwa bukti yang di printed out di dalam
hard copy, bukti dari suatu komputer mudah sekali menghilang,
mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud dan sulit
dibaca.
ASPEK-ASPEK HUKUM DARI E- COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
19
Pengakuan pemberitahuan e-mail sebagai pemberitahuan tertulis
 Dalam undang-undang terdapat ketentuan tertulis yang
mengharuskan adanya “pemberitahuan tertulis” sebagai syarat dari
suatu perjanjian.
 Apakah “pemberitahuan e-mail” dapat menggantikan fungsi
“pemberitahuan tertulis” sebagaimana dimaksud dalam suatu
perjanjian atau suatu peraturan perundang-undangan ?.
ASPEK-ASPEK HUKUM DARI E- COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
20
 Hubungan hukum para pihak
 Contoh penggunaan kartu kredit. Bank dihadapkan atas suatu
kasus di mana pemegang kartu (card holder) menolak
bertanggungjawab atas pelaksanaan pembayaran atas beban
credit card miliknya.
 Kasus di atas, menimbulkan masalah hukum apakah pembayaran
yang dilakukan dengan credit card merupakan pembayaran
mutlak, atau pembayaran bersyarat kepada penjual barang.
Dalam hukum di Indonesia, hal ini belum diatur.
ASPEK-ASPEK HUKUM DARI E- COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
21
 Ada 3 perjanjian, yaitu:
 Perjanjian penjualan barang dari dan/atau jasa antara pedagang
dan pemegang kartu.
 Perjanjian antara pedagang dan penerbit kartu, yang berdasarkan
perjanjian pedagang setuju untuk menerima pembayaran dengan
menggunakan kartu.
 Perjanjian antara penerbit kartu dan pemegang kartu atau
pemegang rekening, di mana pemegang kartu berjanji untuk
melunasi pembayaran yang telah dilakukan oleh penerbit kartu
terhadap pedagang.
ASPEK-ASPEK HUKUM DARI E- COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
22
• Pembatasan tanggungjawab
– Perlunya dimuat suatu klausul berupa pembatasan tanggungjawab,
jangan berupa exemption clause.
– Pembatasan berupa upaya untuk menentukan batas gantirugi yang
harus dibayar oleh satu pihak terhadap pihak lainnya apabila timbul
suatu sengketa.
– Hal ini untuk memberikan informasi secara dini berapa besar
kemungkinan pihak-pihak untuk membayar kewajiban ganti rugi bila
terjadi cidera janji.
ASPEK-ASPEK HUKUM DARI E- COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
23
Pilihan Hukum (Choice of Law)
 Hukum mana yang harus diberlakukan oleh hakim (Indonesia atau
USA)?
 Apabila memberlakukan hukum di negara mana perbuatan itu
dilakukan , sulit untuk mengatakannya terjadi di Indonesia atau
USA?
 Hal ini masuk ranah Hukum Perdata Internasional, masalah
tersebut dapat dipecahkan dalam hal dibuat perjanjian memuat
klausul yang menentukan hukum negara mana yang akan
diberlakukan bila timbul perselisihan diantara mereka di kemudian
hari?.
ASPEK-ASPEK HUKUM DARI E- COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
24
• Yurisdiksi Pengadilan (Choice of Forum)
– Pilihan pengadilan atau forum merupakan masalah yang akan timbul
dalam transaksi e-commerce.
– Perlu dicantumkan pilihan forum yang akan dipilih untuk
menyelesaikan sengketa yang timbul di kemudian hari.
– Dapat dipilih antara badan pengadilan, badan arbitrase (institusional,
ad hoc).
– Klausul demikian dinamakan arbitration provisions atau klausul
arbitrase.
ASPEK-ASPEK HUKUM DARI E- COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
25
 Pilihan Hukum (Choice of Law)
 Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi e-commerce , bukan
saja merupakan hubungan-hubungan keperdataan nasional yang
tunduk pada hukum perdata dari suatu negara tertentu (Indonesia=
KUHPerdata), tetapi merupakan hubungan-hubungan keperdataan
internasional yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata
Internasional.
 Apabila para pihak badan hukum Indonesia dan transaksi dilakukan
sama pula bila tidak menyebutkan pilihan hukum, maka dengan
mudah hakim menentukan perselisihan menggunakan hukum
Indonesia, tetapi bagaimana bila merupakan penduduk 2 (dua) negara
yang berbeda?.
ASPEK-ASPEK HUKUM DARI E- COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
26
 Contoh toko buku Gramedia di Indonesia memesan kepada
Amazon.com di USA melalui internet ( terdapat beberapa masalah:
buku tidak pernah dikirim, tibanya sangat terlambat, dikirim tetapi
salah alamat).
 Bagaimana gugatan dilakukan (Pengadilan Indonesia atau USA)?.
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
27
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
28
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
diatur bahwa setiap pelaku usaha yang
memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan
menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan
data dan atau informasi secara lengkap dan benar.
Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan
Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem
elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau
informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut
wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik.
UU TERBARU: UU NO 7 TAHUN 2014
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
29
Data dan atau informasi PMSE (Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik) paling sedikit harus memuat
 identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku
Usaha Distribusi
 persyaratan teknis Barang yang ditawarkan
 persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan
 harga dan cara pembayaran Barang dan atau Jasa
 cara penyerahan Barang.
UU TERBARU: UU NO 7 TAHUN 2014
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
30
• Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran dan
memenuhi ketentuan teknis dari instansi yang terkait.
Setiap pelaku usaha harus memiliki dan
mendeklarasikan etika bisnis (business conduct atau
code of practices).
• Pelaku usaha dilarang mewajibkan konsumen untuk
membayar produk yang dikirim tanpa adanya
kesepakatan terlebih dahulu (inertia selling). Informasi
atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai
suatu alat bukti
UU TERBARU: UU NO 7 TAHUN 2014
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
31
Terkait yuridiksi,
pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa
ditentukan oleh para pihak dan atau mengikuti kaedah dalam hukum
perdagangan internasional. Atas transaksi antara pelaku usaha asing
dengan konsumen Indonesia dan antara pelaku usaha asing dengan
pemerintah Indonesia, berlaku hukum perlindungan Indonesia.
Perihal kontrak elektronik, kontrak perdagangan elektronik sah ketika
terdapat kesepakatan para pihak. Kontrak Perdagangan Elektronik
paling sedikit harus memuat identitas para pihak, spesifikasi barang
dan atau Jasa yang disepakati, legalitas barang dan atau jasa, nilai
transaksi perdagangan, persyaratan dan jangka waktu pembayaran,
prosedur operasional pengiriman barang dan atau jasa, dan prosedur
pengembalian barang dan atau jika terjadi ketidaksesuain.
Kontrak Perdagangan Elektronik dapat menggunakan tanda tangan
elektronik dan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Kontrak
Perdagangan Elektronik harus disimpan dalam jangka waktu tertentu.
UU TERBARU: UU NO 7 TAHUN 2014
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
32
• Iklan elektronik hanya untuk menyampaikan informasi yang
menarik tentang keberadaan barang dan atau jasa. Iklan harus
mencantumkan informasi yang benar dan tidak berlebihan.
Penyampaian iklan elektronik tidak boleh melanggar hak atas
privasi dan perlindungan data pribadi konsumen, serta
kenyamanan konsumen. Pelaku Usaha bertanggungjawab atas
kebenaran, keakuratan informasi, dan kesesuaian antara
informasi dan fisik barang atau jasa.
• Terkait pajak, transaksi perdagangan secara elektronik dikenakan
pajak sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pelaku Usaha yang menawarkan secara elektronik kepada
Konsumen Indonesia wajib tunduk pada ketentuan perpajakan
Indonesia karena dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan
melakukan kegiatan usaha secara tetap di Indonesia.
UU TERBARU: UU NO 7 TAHUN 2014
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
33
• Terkait bea meterai, pengenaan bea materai terhadap
dokumen bukti transaksi elektronik diberlakukan terhadap
bukti transaksi yang dilakukan secara tertulis di atas kertas.
Situs yang telah diaudit berhak memperoleh trustmark.
Situs yang tidak bertanggungjawab dapat dimasukkan
dalam blacklist.
• Tanggungjawab pemerintah sendiri dalam pengembangan
e-Commerce atau PMSE adalah melakukan pembinaan
melalui mekanisme pendaftaran, mendorong peningkatan
e-UKM dan melakukan pengawasan.
UU TERBARU: UU NO 7 TAHUN 2014
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
34
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
35
 Kontrak baku yang dirancang, ditetapkan, dan disebarluaskan
secara digital melalui suatu situs di internet (website), secara
sepihak oleh pembuat kontrak, untuk ditutup secara digital
pula oleh penutup kontrak.
 Ciri-ciri kontrak elektronik:
 Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan
melampaui batas-batas suatu negara melalui internet;
 Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap
muka (faceless nature), bahkan mungkin tidak akan pernah
bertemu.
KONTRAK ELEKTRONIK (DIGITAL CONTRACT)
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
36
Barang/jasa
Pembuatan
kontrak
digital
Penyerahan
physical
Kontrak
Elektronik
Jasa
/informasi
Pembuatan
kontrak
digital
Penyerahan
JENIS KONTRAK ELEKTRONIK
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
37
 Syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata):
 Kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian;
 Cakap melakukan perbuatan hukum;
 Suatu hal tertentu;
 Suatu sebab yang halal.
 Saat terjadinya kesepakatan:
 Pernyataan dari pihak yang menawarkan (offerte) dan yang menerima penawaran
tersebut (acceptatie).
 Persoalan hukum berkaitan dengan keabsahan:
 Penggunaan tandatangan digital (digital signature) belum sepenuhnya
menumbuhkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan.
 Kecakapan menutup kontrak sukar dideteksi berhubung kontrak tersebut bersifat nir
tatap buka (faceless nature).
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
38
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
39
1. Keandalan dan tingkat keamanan web site penjual.
2. Kontrak baku dan ketentuan jual beli.
3. Hukum yang berlaku dan konpetensi forum.
4. Konsumen dan nasabah bank.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI E-COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
40
 Keandalan dan tingkat keamanan web site penjual.
 Apakah website yang menawarkan barang-barang itu benarbenar bonafid?.
 Apakah ada jaminan bahwa transaksi benar-benar aman?.
 Kerahasiaan nomor kartu kredit benar-benar terjamin dan tidak
dapat diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
 Konsumen disarankan untuk tidak menggunakan kartu kredit yang
memiliki batas kredit tinggi untuk transaksi melalui internet,
gunakanlah kartu kredit tertentu satu saja yang limit kreditnya
rendah dan mudah monitoringnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI E-COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
41
• Kontrak baku dan ketentuan jual beli
– Konsumen umumnya disodori kontrak baku yang tertuang dalam
website untuk berbelanja.
– Konsumen harus secara seksama membaca klausula-klausula kontrak
yang ada sebelum memberikan persetujuannya.
– Konsumen harus berani menolak atau membatalkan (“cancel”) jika
terdapat klausul kontrak yang menyatakan bahwa barang yang sudah
dibeli tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI E-COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
42
 Hukum yang berlaku dan konpetensi forum
 Konsumen dan nasabah bank
 Khususnya dalam pelayanan jasa perbankan melalui internet
(internet banking) perlu diperhatikan kesiapan bank mengingat
bank bertanggung atas pengendalian dan monitoring sistem
yang dibuat maupun yang dioperasikan oleh vendor.
 Hal lain yang perlu dilakukan adalah perlunya dibuat perjanjian
interkoneksi (interconnected agreement) antara website satu
bank dengan website bank lain atau perusahaan lain
interkoneksi dengan sistem internet banking.
 Hendaknya dibuat klausul eksenorasi yang intinya melepaskan
tanggungjawab bank atas kemungkinan gugatan konsumen
akibat memanfaatkan informasi dari penjual yang ter
interkoneksi atau iklan-iklan lain yang muncul pada homepage
bank tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI E-COMMERCE
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
43
REFERENSI
1. Munawar Kholil, SH., M.Hum.
2. Bahan Kuliah Hukum Bisnis Genap 2007-2008 Universitas Kristen
Maranatha
3. Bahan Kuliah E- Commerce Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma,
2009
4. www.pajak.go.id (artikel 22 Oktober 2014) diunduh 5 Desember 2014
RESISTA VIKALIANA, S.SI. MM
44