Transcript Pemenuhan Hak atas pendidikan terhadap anak jalanan

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
TERHADAP ANAK JALANAN
Studi Kasus Rumah Belajar Anak Jalanan Yayasan Bina Insan
Mandiri Depok
Fadillah Isnan
0806341993
“Pendidikan adalah cahaya, dan cahaya adalah hak
dari setiap orang untuk menuntunnya ketempat yang
lebih terang dimana batas kebenaran dan keburukan
bisa terlihat dengan jelas”
-Yayasan Bina Insan Mandiri, Depok-
Latar Belakang
 Pendidikan merupakan hak yang hakiki bagi setiap




manusia.
Hak atas pendidikan diatur dalam UUD 1945.
Negara wajib menyediakan pendidikan yang murah
dan terjangkau bagi semua golongan tanpa
membedakan suku, ras, agama, dan tingkat ekonomi,
termasuk anak jalanan.
Sistem pendidikan formal kurang cocok untuk anak
jalanan.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) solusi
pendidikan Nonformal untuk anak jalanan.
Rumusan Masalah
Bagaimana Pengaturan Mengenai Pemenuhan Hak
atas Pendidikan terhadap Anak Jalanan di
Indonesia?
2. Bagaimana Pola Pembelajaran untuk Anak Jalanan di
Yayasan Bina Insan Mandiri Depok?
1.

Bentuk Penelitian : Yuridis-Empiris

Tipologi Penelitian : Deskriptif-Evaluatif

Alat Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan ,
Observasi dan Wawancara
Kajian Teori
 Welfare State
Hak atas Pendidikan merupakan syarat mutlak yang ada pada
suatu negara agar dapat menjadi negara kesejahteraan
 Pendidikan
Pendidikan formal dan Pendidikan Nonformal
 Anak Jalanan
Children of the Street dan Children in the Street
 Kebijakan Sosial
melalui produk perat. per-uu-an; melalui sistem pajak;
melalui Program Pelayanan Sosial
Pengaturan Hak atas Pendidikan terhadap
Anak Jalanan di Indonesia
 Tataran Konstitusi
Pembukaan UUD (Alinea Keempat)
Batang Tubuh (Ps. 28C ayat (1); Ps. 28E ayat (1); Ps 31; Ps 34)
 Tataran Peraturan Per-uu-an
UU 20/2003 ttg Sis. Pendidikan Nasional
PP 19/2005 ttg Standar Nasional Pendidikan
PP 47/2008 ttg Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Inpres 5/2006 ttg Gerakan Nasional Wajib Belajar 9 Tahun
Permendiknas 31/2007 ttg organisasi pendidikan formal-nonformal
Cont’d.
 Tataran Kebijakan Pemerintah
Ditjen Pendidikan Nonformal dan informal: program peningkatan
keaskaraan yang berbasis kemasyarakatan bernama PKBM (Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat).
Pola Pembelajaran Anak Jalanan di
Rumah Belajar Anak Jalanan YABIM

Program Kerja PKBM Yabim
Program akademis
- PAUD (Pendidikan Usia Dini): usia 0-5 tahun; jumlah siswa 120 orang
- Paket A: setara SD; jumlah siswa 138 orang
- Paket B: setara SMP; jumlah siswa 348 orang
- Paket C: setara SMA; jumlah siswa 289 orang
Pelatihan Wirausaha
Kursus (komputer dan tata busana)
Sanggar Seni (seni musik; seni pahat; dll)
Cont’d.

Sistem Pembelajaran
- Non formal dengan kurikulum disesuaikan
- waktu belajar
pagi pukul 07.30 – 11.30 wib (Paket A, Paket B pagi)
siang pukul 13.00 – 17.00 wib (Paket B siang – Paket B siang)
malam pukul 19.30 – 22.00 wib (Paket C malam dll)
- Staf Pengajar
Guru karir
Guru Bina
Alumni
Guru Tamu
Cont’d
Pendanaan dan Hubungan Kerjaama
- Swadaya Masyarakat
- Pemerintah Kota Depok
- Corporate Sosial Responsibility (CSR)
PT. Excelcomindo Pratama Tbk.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
LBH Masyarakat
- Pengelolaan Sektor Riil
 Simpulan
1. pengaturan mengenai hak atas pendidikan, khususnya
untuk anak jalanan dan terlantar diatur dalam UUD
1945 dan Peraturan Per-uu-an yang
diimplementasikan melalui program PKBM
2. PKBM Yabim tidak hanya untuk anak jalanan, tetapi
juga untuk mereka yg ingin mendapatkan pendidikan
nonformal gratis. Baik kurikulum dan jam belajar
ditentukan akan tetapi disesuaikan dgn kebutuhan
masing” anak jalanan.
 1.
Perlu adanya penyamarataan status ijazah
pendidikan nonformal dan formal untuk
menghilangkan stigma buruk pada anak jalanan
 2.
Perlu adanya kebijakan pendampingan, yakni
pemberian subsidi kerja harian bagi anak jalanan
Daftar Pustaka

C Pierson, Beyond the Walfare State?: The New Political Economy of Welfare (London: Polity Press, 1991).

Darmawan Triwibowo, dkk, Mimpi Negara Kesejahteraan (Jakarta: LP3ES, 2006).

G Esping-Andersen, Social Foundation for Postindustrial Economies (Oxford: Oxford University Press, 1999),




Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial; Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009)
RK Turner, D Pearce, dan I Bateman, Environmental Economics: An Introduction (Harvester-Wheatsheaf,
1994),
Uyoh Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2003),
Forum komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Indonesia, Konsep dan Strategi
Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Pak Nurrohim
Megantara
Kelas Baca Alquran
Paket B
Paket C
TERIMA KASIH…
Fadillah Isnan
0806341993