Transcript 7. E-Government

KEMKOMINFO
E-Government
MMTC, 16 April 2012
Agenda
KEMKOMINFO
 Tren TIK secara global
 Konsep e-government
 Peran TIK dalam pemerintahan
 TIK sebagai solusi permasalahan
 Problem-problem dalam pemanfaatan TIK
 Penutup
KEMKOMINFO
TIK adalah Teknologi dengan
Perkembangan Paling Pesat
Univac Sperry 1108 (made in 1964).
It has 3 CPU and 2 I/O Control Unit,
262 k words (1 word = 2 byte) memory.
Price: US$ 566,500 (in 1968)
Laptop processor 1.33MHz,
RAM 2GB, HD 320GB
Price: US$ 700 (in 2011)
Konvergensi Digital
KEMKOMINFO
Ketiga lingkaran menuju pada
titik yang sama
Contoh:
Computing
Communication
Content
Computer,
Alat komunikasi,
Alat multimedia
KEMKOMINFO
Konvergensi dan Dampaknya Terhadap
Kebijakan Publik
Karakteristik TIK
(Konvergensi Digital)
Teknologi
Bisnis
Sosiologi
Kebijakan (Policy)
Penetrasi tinggi
Berpengaruh pada
berbagai sektor
Kebijakan harus
didekati secara
multidisipliner
Mitos & Kenyataan E-Government #1
KEMKOMINFO
 Mitos: e-government = situs web pemerintah
 Kenyataan:
 Situs web adalah media interaksi
 Membangun situs web pemerintah adalah usaha untuk
membangun interaksi antara pemerintah dengan
masyarakat & dunia usaha  sebagian (kecil) dari
cakupan e-government
Mitos & Kenyataan E-Government #2
KEMKOMINFO
 Mitos: e-government = infrastruktur
(komputer + koneksi jaringan + akses Internet)
 Kenyataan:
 Komputer (hardware) adalah alat semata
 Jaringan dan Internet adalah sarana komunikasi
 Ibarat sistem transportasi, infrastruktur adalah jalan raya
dan mobilnya  perlu sopir yang baik dan muatan yang
bermanfaat
 Sopir = SDM, muatan = data dan informasi
Mitos & Kenyataan E-Government #3
KEMKOMINFO
 Mitos: e-government = pengembangan sistem-sistem
informasi
 Kenyataan:
 Sistem-sistem informasi penting untuk pengelolaan data dan
informasi, tetapi e-government bukan sekedar
pengembangan sistem-sistem informasi an sich
 Pengembangan sistem-sistem informasi terkait dengan
sistem dan proses birokrasi  keduanya perlu diselaraskan
 Bagaimana TI bisa mendukung proses birokrasi secara optimal
 Bagaimana proses birokrasi bisa memanfaatkan potensi TI secara
optimal
Mitos & Kenyataan E-Government #4
KEMKOMINFO
 Mitos: pengembangan e-gov dapat dilakukan
secara bertahap
 Kenyataan:
 Mitos tersebut benar, dengan catatan pengembangan egov perlu perencanaan dan desain yang matang
 Kesesuaian visi, misi, dan tujuan e-gov dengan visi, misi, dan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan
 Penyelarasan dengan sistem dan proses birokrasi
 Strategi yang pas
 Penahapan
 Kebutuhan sumber daya (SDM, finansial)
Mitos & Kenyataan E-Government #5
KEMKOMINFO
 Mitos: yang diperlukan adalah sistem-sistem informasi
yang terdapat di berbagai dinas dan unit untuk
mendukung pengambilan keputusan dan/atau
pelayanan publik
 Kenyataan:
 Sistem-sistem informasi bekerja dengan prinsip: garbage-in,
garbage-out  tergantung kualitas data
 Sistem dan proses birokrasi sering memerlukan data/
informasi yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda 
perlu integrasi data/informasi
Mitos & Kenyataan E-Government #6
KEMKOMINFO
 Mitos: pengembangan e-government hanya
memerlukan SDM bidang TI saja
 Kenyataan:
 Banyak urusan pengembangan e-gov yang tidak bisa
diselesaikan oleh SDM teknis TI (mis: menentukan strategi
dan penahapan pengembangan e-gov)
 Pengembangan e-gov menyangkut berbagai bidang selain
TI (interdisipliner)
Mitos & Kenyataan E-Government #7
KEMKOMINFO
 Mitos: e-government dapat dikembangkan secara
bottom-up (dari bawah ke atas)
 Kenyataan:
 Jika dilakukan secara bottom-up, semakin ke atas akan
semakin sulit untuk mengintegrasikan hasil-hasilnya
 Pengembangan e-government lebih baik dilakukan secara
top-down
 Ide, konsep, dan inisiatif berasal dari pimpinan
 Perlu kepemimpinan yang tepat
Mitos & Kenyataan E-Government #8
KEMKOMINFO
 Mitos: e-government itu mahal, sehingga belum
menjadi prioritas
 Kenyataan:
 Pengadaan sistem komputerisasi dan penyelarasan dengan
proses birokrasi memang mahal, tetapi jika berhasil, ada
banyak keuntungan dan multiplier effect yang bisa
diperoleh
 Keputusan pengembangan e-gov memerlukan visi dan
strategi yang tepat  kepemimpinan TI (IT leadership)
Mitos & Kenyataan E-Government #9
KEMKOMINFO
 Mitos: sasaran e-gov adalah terbangunnya
infrastruktur TI dan sistem-sistem informasi yang
terintegrasi
 Kenyataan:
 E-government pada dasarnya adalah strategi mencapai
tujuan pemerintahan
 Sasaran e-gov tercapai jika tujuan pemerintahan tercapai
Definisi E-Government (Bank Dunia)
KEMKOMINFO
“government-owned or operated systems of
information and communications technologies
(ICTs) that transform relations with citizens, the
private sector and/or other government agencies
so as to promote citizen empowerment, improve
service delivery, strengthen accountability,
increase transparency, or improve government
efficiency”
 Pemanfaatan TIK
 Transformation relasi
 Peningkatan-peningkatan:
 Pemberdayaan masyarakat
 Pelayanan publik
 Transparansi dan akuntabilitas
 Efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan
Definisi E-Government (Bank Dunia)
KEMKOMINFO
Hubungan (relasi)
yang lebih efektif,
harmonis, dan
akuntabel
Pengembangan
sarana dan
infrastruktur TI
Pemanfaatan
teknologi
informasi
• Pemberdayaan masyarakat
• Pelayanan publik
• Transparansi dan
akuntabilitas
• Efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan
Transformasi
relasi antar
pihak yang
terkait dgn egov
Dampak
positif
terhadap
masyarakat,
dunia usaha,
dan instansi
pemerintah
sendiri
Keberhasilan E-Government
KEMKOMINFO
 E-government tidak hanya sekedar penerapan TIK, tapi
bagaimana TIK bisa “merasuk” ke pemerintah, swasta,
dan masyarakat
 Penerapan TIK  proses dan layanan secara elektronis 
keberhasilannya ditentukan oleh critical mass pihakpihak yang melakukannya
 Pembangunan e-government perlu memperhatikan
kelancaran dan keberlanjutan relasi-relasi antar pihak
yang terlibat (G-B-C)
KEMKOMINFO
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
E-Government
Hukum
dan
Regulasi
Struktur
Organisasi
Visi,
Sasaran,
Strategi
TIK
Proses
Birokrasi
KEMKOMINFO
Relasi Antar Stakeholders dalam
E-Government
Zhiyuan Fang, “e-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development,” International Journal of the Computer,
the Internet and Management, Vol. 10, No. 2 (2002): 1-22, http://www.journal.au.edu/ijcim/2002/may02/article1.pdf
KEMKOMINFO
Relasi Antar Stakeholders dalam
E-Government
Bentuk Relasi
Penjelasan
G2C
Penyampaian informasi dan layanan publik secara searah dari pemerintah ke
masyarakat. Contoh: situs web resmi pemerintah.
C2G
Komunikasi interaktif (dua arah) antara pemerintah dan masyarakat. Contoh:
forum online atau layanan penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah.
G2B
Penyediaan informasi yang memungkinkan dunia usaha bertransaksi dengan
pemerintah. Contoh: e-procurement.
B2G
Penawaran produk/layanan dari dunia usaha ke pemerintah dalam konteks
pengadan barang dan jasa. Contoh: e-procurement.
G2E
Memfasilitasi pengelolaan pegawai pemerintah dan komunikasi internal di
lingkungan institusi pemerintah. Contoh: sistem-sistem administrasi kepegawaian,
kantor maya.
G2G
Komunikasi dan interaksi serta saling-berbagi (sharing) online antar institusi
pemerintah. Contoh: pemakaian database bersama.
G2N
Penyediaan informasi untuk organisasi non-profit, partai politik, dsb.
N2G
Komunikasi dan pertukaran informasi antara organisasi non-profit dengan institusi
pemerintah.
Tingkatan Peran TIK
KEMKOMINFO
Automasi
tugas-tugas
Integrasi proses
dan sumber daya
Cara-cara baru
Tatanan dan
budaya TIK
Peran TIK: Automasi
KEMKOMINFO
Pemakai melaksanakan
tugas-tugasnya secara
manual
Komputer membantu
pemakai melaksanakan
tugas-tugasnya
Peran TIK: Automasi
KEMKOMINFO
 Pembuatan dokumen-dokumen kerja
 Kalkulasi data numeris (keuangan, hasil survey, sensus,
dsb)
 Pemrosesan informasi (laporan-laporan terpadu,
ringkasan eksekutif)
 Pemasukan, penyimpanan, organisasi, dan pencarian
data dalam jumlah besar (pegawai, aset, keuangan, dsb)
 Desain grafis dan visual (presentasi, desain arsitektur,
gambar kerja, dsb)
 Transfer dan pengiriman data (secara elektronis)
 Pemantauan dan evaluasi real-time (gunung api, longsor)
Peran TIK: Integrator
KEMKOMINFO
 TIK menggabungkan beberapa proses dan
mekanisme beserta sumber daya pendukungnya
dalam sebuah kesatuan utuh
 Integrasi bertujuan:
 Membangun layanan baru
 Meningkatkan efisiensi
 Menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan
keputusan
Contoh: Integrator
KEMKOMINFO
Sistem Pelayanan Satu Atap
Aplikasi
Perijinan
UPTSA
Perijinan
Online
(WEB)
INTERNET
Pemohon
Pusat Kota
Core
Sistem
OSS
Mobile
OSS
(SMS)
Pemohon
LAN
Pemda
Aplikasi
Perijinan
Din.Teknis
GSM/
CDMA
Staf
Pelaksana
Teknis
• Banyak unit
• Kewenangan yang
berbeda-beda
• Proses birokrasi
yang berlainan
• Banyak data
Pemohon
Performance
Monitoring
Akses Dimana Pun
Kios
Perijinan
Pemohon
Kecamatan/Desa
Eksekutif
Pemakai melihatnya
sebagai satu layanan
Contoh: Integrasi Data
KEMKOMINFO
Dinas
Sosial
Dinas
Kependudukan
Dinas
Kesehatan
Penanganan
bencana
Data
kependudukan
Data prasarana
fisik & fasum
Penanganan
KLB
Data
kesehatan
Dinas
Kimpraswil
Dinas
Kesehatan
Peran TIK: Enabler
KEMKOMINFO
 Enabler: memungkinkan terjadinya hal yang
sebelumnya tidak mungkin dilakukan
 Syarat terjadinya proses enabling:
 Inovasi
 Lingkungan yang kondusif bagi inovasi
 Trigger untuk memulai proses perubahan
 TIK menawarkan cara-cara baru dalam melakukan
berbagai aktivitas
Contoh: TIK Sebagai Enabler
KEMKOMINFO
Penetrasi TIK:
komputer, Internet,
telekomunikasi,
aplikasi, dsb.
Electronic KTP
(e-KTP)
...
KTP sebagai bukti identitas
Ide & konsep
baru, didukung
lingkungan
Enabling
Data identitas disimpan
dalam sebuah chip
Contoh Kasus: E-KTP Sebagai Enabler
KEMKOMINFO
 Banyak hal yang bisa dilakukan secara lebih mudah,
praktis, dan akurat
 Menghindari redundansi (KTP ganda)
 Data identitas yang berlaku universal (pendidikan,
kesehatan, SIM, pajak, ...)
 Akses layanan publik secara mudah (kesehatan, perbankan,
transportasi, ...)
 Alat transaksi online (jika kartu dapat diisi ‘pulsa’)
Tetapi, sudahkah semuanya dipersiapkan dengan baik?
KEMKOMINFO
Masalah keamanan?
Bagaimana masyarakat
dapat memanfaatkannya?
Akan dimanfaatkan
untuk apa?
Bagaimana interaksi dengan
pihak-pihak lain untuk
memaksimalkan manfaat?
Bagaimana dengan
proses-proses
birokrasinya?
Persoalan RELASI:
• PMR – Masy
• PMR – Swasta
• Masy – Swasta
• Antar inst. PMR
Sudahkah SDMnya
disiapkan?
Harian Jogja, 24 Sept 2010
KEMKOMINFO
Isu Implementasi E-Government yang
Paling Mendasar (di Indonesia)
Keselarasan diperlukan sebagai prasyarat untuk mencapai
transformasi (perubahan)
Penutup
KEMKOMINFO
 E-government memang dicirikan oleh pemakaian
TIK, tetapi TIK bukanlah tujuan final e-government
 Implementasi e-government memerlukan lebih dari
sekedar pembangunan TIK
 Implementasi e-government memerlukan waktu
yang cukup panjang  perlu dukungan untuk
keberlanjutannya