Transcript E-Government(1)

Kelompok 2
Yoe Di
1501151035
Ratna Sari
1501178503
Venny Tanawi
1501177702
Kenneth
1501153085
Kelvin Pratama
1501150051
Kelvin
1501176145
Baskoro Edwin J
1501175804
Pengertian e-government
 E-government adalah penggunaan
teknologi informasi oleh pemerintah untuk
memberikan informasi dan pelayanan bagi
warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain
yang berkenaan dengan pemerintahan.
Pengertian e-government (lanjutan)
E-government menurut World Bank
 “E-Government refers to the use by government
agencies of information technologies (such as
Wide Area Network, the Internet and mobile
computing) that have the ability to transform
relations with citizen, businesses and other arms
of government”
 E-Government mengacu pada penggunaan
teknologi informasi oleh instansi pemerintah
(seperti Wide Area Network, Internet, Mobile
Computing) yang memiliki kemampuan untuk
mengubah hubungan dengan warga negara,
bisnis dan bagian pemerintah lainnya
Pengaplikasian e-government
e-Government dapat diaplikasikan pada :
 Legislatif
 Yudikatif
 Administrasi publik
Model penyampaian e-government
 Government-to-Citizen atau Governmentto-Customer (G2C)
 Government-to-Business (G2B)
 Government-to-Government (G2G)
Manfaat e-government
 E-Government meningkatkan efisiensi
 E-Government meningkatkan layanan
 E-Government membantu mencapai hasil
kebijakan tertentu
 E-Government berkontribusi terhadap tujuan
kebijakan ekonomi
 E-Government adalah kontributor reformasi
utama
 E-Government membantu membangun
kepercayaan antara Pemerintah dan warganya
 E-Government meningkatkan transparansi dan
tanggung jawab
Keuntungan penerapan e-government
 Mengurangi biaya operasional
 Memudahkan komunikasi terhadap
pemerintah
 Layanan terhadap masyarakat lebih
transparan
 Memungkinkan hubungan ID card ke
sistem(e-ktp)
Kekurangan penerapan e-government
 Pengurangan interaksi sumber daya
manusia
 Mengisolasi warga yang tidak mengenal
internet
 Hanya familiar pada masyarakat kelas
menengah
 Mudah terjadi penyimpangan dengan
alasan kesalahan teknologi
Kerangka arsitektur eGoverment
Langkah-langkah pengembangan egovernment
(Menurut Center for Democracy and Technology
dan InfoDev)
 Publish
yaitu tahapan yang menggunakan teknologi
informasi untuk meluaskan akses untuk informasi
pemerintah.
 Interact
yaitu meluaskan partisipasi masyarakat dalam
pemerintahan.
 Transact
yaitu menyediakan layanan pemerintah secara
online.
Kesiapan menuju keberhasilan e-Government
menurut Heeks (2001)
 Infrastruktur legal/hukum.
Perlu adanya perangkat hukum untuk menangkal
kejahatan digital, serta melindungi privasi, security
data/informasi dan transaksi digital perorangan,
perusahaan dan lembaga pemerintah.
 Infrastruktur kelembagaan.
Perlu adanya instansi khusus yang menangani eGovernment yang memberikan layanan informasi
kepada masyarakat termasuk layanan digital.
Kesiapan menuju keberhasilan e-Government
menurut Heeks (2001) (Lanjutan)
 Infrastruktur SDM.
Sistem kepegawaian perlu dapat dikembangkan
agar mampu menarik SDM berkualitas professional
dalam bidang telematika untuk ikut berkiprah
dalam e-Government milik pemerintah.
 Infrastruktur teknologi.
Meskipun teknologi yang diperlukan relative mahal,
tapi peluang kerjasama dengan swasta perlu
dikembangkan dalam membangun infrastruktur
teknologi untuk mendukung e-Government.
Kesiapan menuju keberhasilan eGovernment menurut Heeks (2001)
(Lanjutan)
 Suport, Capacity, Value
 Political environment, Leadership, Planning,
Stakeholder, Transparency, Budgets,
Technology, innovation.
Kesuksesan Transformasi pada E-Government
5 elemen yang menunjang transformasi pada egovernment :
• Process Reform
fokus : bukan hanya tentang otomatisasi proses
dan inefisiensi, tetapi penciptaan proses baru
dan hubungan baru antara pemerintahan dan
rakyatnya.
• Leadership
fokus : semua pejabat terpilih dan administrator
dari seluruh tingkat pemerintahan dibutuhukan
untuk memahami teknologi dan tujuan kebijakan
untuk melakukan reformasi.
Kesuksesan Transformasi pada EGovernment (lanjutan)
 Strategic Investment
fokus : memprioritaskan program dari sekian
banyak program yang ingin dijalankan serta
menyesuaikan dengan sumber daya yang
ada.
 Collaboration
fokus : mengeksplorasi hubungan
instansipemerintah dengan swasta dan LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk
memaksimalkan kualitas kerjasama.
 Civic Engagement
fokus : membangun hubungan dengan rakyat
dan melibatkan rakyat dalam
kepemerintahan.
Seventeen Challenges and Opportunities of
E-Government Implementation
• Infrastructure Development
-teknologi baru dan alat komunikasi
• Trust
kepercayaan dalam lembaga, antar
lembaga, di pemerintah, dan dengan bisnis,
LSM dan warga negara.
· Privacy
· Security (attack / misuse)
Seventeen Challenges and Opportunities of
E-Government Implementation (lanjutan)
• Law and Public Policy
-kebijakan publik dan hukum support untuk
update data yang berupa elektronik dokumen
dan transaksi.
• Digital Divide
· E-literacy
(kemampuan menggunakan perangkat
teknologi informasi untuk mengakses,
mengelola, mengintegrasi , mengevaluasi
serta menciptakan informasi)
· Accessibility
Seventeen Challenges and Opportunities of
E-Government Implementation (Lanjutan)
• Transparency
• Interoperability
• Records Management (manage informasi)
• Permanent Availability and Preservation
(historical informasi)
• Education and Marketing
(bermanfaat apabila dimengerti oleh
pengguna)
Seventeen Challenges and Opportunities of
E-Government Implementation (Lanjutan)
• Public/Private Competition/Collaboration
(Pembatasan sektor publik dan privat agar
terbentuk peran yang maksimal)
• Workforce Issues
(human resource harus terstruktur dan
terkelola )
• Cost Structures
(planning sebaik mungkin , agar
menghasilkan keuntungan)
• Benchmarking/Qualitative Methods
Kesimpulan
Teknologi dan sistem informasi yang semakin
berkembang di zaman ini membuat negara untuk
selalu bersaing dalam pelayanan masyarakat.
Penggunaan e-government pada pemerintahan
merupakan hal yang penting bagi negara karena
dengan adanya e-government, negara lebih dapat
malayani warga Negara dengan efektif dan efesian.
Dengan adanya e-government memudahkan seluruh
warga masyarakat dalam menyalurkan inspirasi dan
sebagai tempat untuk berkomunikasi langsung
dengan pemerintah. Sehingga pemerintah dapat
mengambil keputusan dengan hasil opini masyarakat.
Referensi
 http://e-pemerintah.com/
 http://www.cimsaig.com/index.php?option=co
m_content&view=article&id=67&Itemid=82&lang
=id
 http://homepages.abdn.ac.uk/f.guerin/pages/t
eaching/CS5038/assessment/essays/essays_from
_2006/groupB/eeadie-1.html
 http://www.infodev.org/infodevfiles/resource/InfodevDocuments_16.pdf
(THE E-GOVERNMENT HANDBOOK FOR
DEVELOPING COUNTRIES --- A Project of InfoDev
and The Center for Democracy & Technology)
Referensi
Jurnal
 Sosiawan, Edwi Arief, 2008, Tantangan dan hambatan
dalam implementasi e-government di Indonesia,
Jurnal Ilmu Komunikasi, UPNVY
 www.binus.ac.id