Transcript Legislasi keperawatan & issu pemberlakuaan Kepmenkes 1239 Th

Legislasi keperawatan & issu
pemberlakuaan Kepmenkes 1239 Th.2001
Pendahuluan
• Pada era pasar bebas ini masyarakat semakin kritis dan tuntutan
pelayanan profesionalpun semakin semakin meningkat, seiring
dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bentuk
pelayanan yang professional dan kompeten pada bidangnya.
• Keperawatan sebagai salah satu tenaga kesehatan professional,
diharapkan juga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan
kaidah-kaidah profesinya. Kemandirian profesi sangatlah penting
baik dalam proses menghasilkan tenaga-tenaga keperawatan yang
profesioanal maupun bentuk pelayanan keperawatan langsung
kepada masyarakat.
• Dalam proses pengembangan ilmu keperawatan dan
pengembangan tenaga keperawatan, pendidikan keperawatan
harus menjalankan kaidah-kaidah sebagai pendidikan profesi yang
berbasis pada kompetensi keperawatan yang independent.
• Pada proses-proses tersebut diatas tersebut, penting adannya
proses regulasi profesi keperawatan yang independent yang
mengikuti aturan-aturan yang dibuatnya sendiri oleh organisasi
keperawatan. Proses regulasi dan kredensial inilah yang biasa
disebut dengan legislasi keperawatan yang meliputi akreditasi,
registrasi, lisensi dan sertifikasi bagi tenaga keperawatan agar tetap
terjamin mutu layanan dan perlindungan yang sesuai dengan
aturan-aturan yang berlaku.
Beberapa issu dalam pemberlakukan Kepmenkes 1239 tahun 2001
• Kepmenkes 1239 Th. 2001 hanya merupakan registrasi administrasi yang
tidak mempunyai kekuatan untuk meningkatkan mutu kompetensi perawat
• Batasan perawat yang belum jelas sesuai jenjangnya.
• Belum semua daerah memberlakukan secara benar dan menyeluruh untuk
semua perawat yang bekerja atau akan bekerja dan tidak ada sanksi yang
jelas, bagaimana bila tidak registrasi (SIP) dan bekerja
• Belum ada konsistensi antara aturan dan pelaksanaan dan bagaimana
sanksi bagi institusi pelayanan kesehatan yang mempekerjakan perawata
yang tanpa SIP
• Masih banyak aturan yang belum jelas baik tentang tindakan keperawatan,
definisinya, seperti belum jelasnya definisi perawat yang seperti apa,
praktek keperawatan yang bagaimana perorangan dan kelompok,
kewenangan praktek keperawatan yang masih sempit, sistem
pendelegasian belum ada
• sampai saat ini belum ada pengaruh pemberlakukan Kepmenkes ini
terhadap perlindungan perawat dan masyarakat
• Belum maksimalnya pengawalan terhadap pemberlakuan Kepmenkes,
karena dalam pelaksanaan dan pembinaan Kepmenkes tersebut tidak
melibatkan organisasi profesi keperawatan yang notabene yang memiliki
profesi keperawatan
• perlu suatu bentuk aturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Praktek
keperawatan, bila keperawatan merupakan profesi yang profesional.
Siapa seharusnya pemberi Lisensi :
• Lisensi merupakan suatu bentuk yang khusus dari
suatu sistem kredensial yang merupakan aspek legal,
lisensi merupakan proses administrasi yang dilakukan
oleh suatu badan independen (seperti organisasi
profesi) berupa penerbitan/pembuatan surat ijin
praktek bagi tenaga keperawatan yang akan
melakukan praktek pelayanan keperawatan sesuai
dengan standard profesi yang diharapkan diberbagai
tatanan pelayanan kesehatan. Sehingga dikatakan
pula sebagai pemberian kewenangan kepada seorang
perawat yang sudah terregistrasi. Jadi yang harus
memberikan lisensi adalah Organisasi profesi yang
Independen (seperti PPNI).
• Sedangkan uji untuk memperoleh registrasi berlaku
Lokal dan diberlakukan secara Nasional.
• Ini akan sangat beralasan bahwa dalam
memperoleh registrasi adalah dimana tempat
perawat berdomisili, hal ini untuk
mempermudahkan proses memperoleh registrasi
dengan cepat dan mudah,
• yang penting diperhatikan adalah bagaimana
mempersiapkan bentuk acuan atau pedoman
registrasi yang terstandar secara Nasional
• Pemberlakukan registrasi ini seharusnya diakuai
secara Nasional karena semua bentuk standar
kompetensi untuk menjadi perawat telah ada dan
sama yaitu yang dibuat oleh organisasi profesi.
• Uji untuk memperoleh registrasi berlaku
nasional. Dengan alasan : untuk
mengangkat citra profesionalisme perawat
dimata profesi lain, semua perawat di
Indonesia ini harus punya kompetensi
yang sama. Dan dapat membantu perawat
itu sendiri dalam hal kemudahan ( waktu,
dana, stres ) mendapatkan pekerjaan jika
berpindah tempat tinggal atau ingin
mendapatkan pekerjaan di daerah lain.
Berapa lama waktu untuk
perpanjangan registrasi?
• Waktu yang dibutuhkan untuk perpanjangan izin
dewasa ini adalah 5 tahun, mengingat semua
poroses perizinan membutuhkan biaya, apalagi
bila ditambahlagi dengan ujian, maka beban
biaya yang harus tanggung perawat menjadi
berat dan tidak sebanding dengan reward atau
pendapatan yang mereka peroleh.. Untuk tidak
membebani perawat maka hendaknya ujian dan
berbagai bentuk perizinan, pembiayaannya
dibebankan kepada Negara.
• Untuk kedepannya sebaiknya registrasi
perawat itu dilakukan setiap 2 tahun,
dengan alasan pesatnya kemajuan
tehnologi terutama di bidang kedokteran
yang tentunya akan sangat berpengaruh
kepada perawat sebagai mitra kerja
dokter. Sebagai tenaga profesional tentu
perawat tidak boleh ketinggalan dalam hal
penguasaan terhadap perkambangan ilmu
pengetahuan dan tehnologi.
Apa saja syarat melakukan
perpanjangan registrasi?
1.
2.
3.
4.
5.
Untuk itu secara ideal ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi diantaranya:
Lulus ujian nasional untuk jenis registrasi dan lisensi
tertentu.
Memiliki sertifikat terbaru (6 bulan terakhir) yang
mendukung dikeluakannya izin atau lisensi tertentu
Memenuhi kum (SKP) tertentu yang telah ditetapkan,
yang diperoleh berdasarkan kinerja, pendidikan dan
latihan serta penelitian. ( PPNI perlu menetapkan SKP )
Melengkapi persyaratan administrasi yang telah
ditetapkan.
Tidak pernah melakukan pelanggran standar praktek,
kode etik dan pelanggaran
hukum.
Rekomendasi
•
•
•
•
Perlunya standar profesi dan standar kompetensi yang
jelas dan berlaku secara Nasional
Perlunya dibentuk suatu organisasi profesi yang
independen, mandiri dan dapat menyerap aspirasi
perawat profesional Indonesia
Segera diproses dan disyahkan Undang-Undang
Praktik keperawatan di Indonesia, sebagai bentuk
legalitas tertinggi dan jelas bahwa perawat merupakan
profesi yang profesional
Seiring akan diterbitkannya Undang-Undang praktek
keperawatan maka, perlu pengawalan secara baik dan
benar terhadap arah dan perkembangan profesi
keperawatan Indonesia
Penutup
• Kepmenkes 1239 Th. 2001 hanya merupakan registrasi
administrasi yang tidak mempunyai kekuatan untuk
meningkatkan mutu kompetensi perawat
• Batasan perawat yang belum jelas sesuai jenjangnya.
• Belum semua daerah memberlakukan secara benar dan
menyeluruh untuk semua perawat yang bekerja atau
akan bekerja dan tidak ada sanksi yang jelas,
bagaimana bila tidak registrasi (SIP) dan bekerja
• Belum ada konsistensi antara aturan dan pelaksanaan
dan bagaimana sanksi bagi institusi pelayanan
kesehatan yang mempekerjakan perawata yang tanpa
SIP
•
•
•
•
Masih banyak aturan yang belum jelas baik tentang
tindakan keperawatan, definisinya, seperti belum
jelasnya definisi perawat yang seperti apa, praktek
keperawatan yang bagaimana perorangan dan
kelompok, kewenangan praktek keperawatan yang
masih sempit, sistem pendelegasian belum ada
sampai saat ini belum ada pengaruh pemberlakukan
Kepmenkes ini terhadap perlindungan perawat dan
masyarakat
Belum maksimalnya pengawalan terhadap
pemberlakuan Kepmenkes, karena dalam
pelaksanaan dan pembinaan Kepmenkes tersebut
tidak melibatkan organisasi profesi keperawatan yang
notabene yang memiliki profesi keperawatan
perlu suatu bentuk aturan yang lebih tinggi seperti
Undang-Undang Praktek keperawatan, bila
keperawatan merupakan profesi yang profesional.