Transcript ASPEK LEGAL FORMAL TENAGA PERAWAT / BIDAN DI INDONESIA DASAR HUKUM 1. UU NO.

ASPEK LEGAL FORMAL
TENAGA PERAWAT / BIDAN
DI INDONESIA
DASAR HUKUM
1. UU NO. 23 TH 1992 TTG KESEHATAN
2. UU NO. 29 TH 2004 TTG PRAKTIK
KEDOKTERAN
3. PP NO. 32 TH 1996 TTG TENAGA KESEHATAN
4. KEPMENKES NO. 1239 TH 2001 TTG REGISTRASI
DAN PRAKTIK PERAWAT
5. KEPMENKES NO. 900 TH 2002 TTG REGISTRASI
DAN PRAKTIK BIDAN
TUGAS PROFESI
Diawali dgn bukti tertulis pemberian
kewenangan u/ menjalankan pekerjaan
nakes
 Dilanjutkan dgn Surat Izin Praktik yg
mrpk bukti tertulis yg diberikan kpd
nakes u/ melakukan praktik di sarana
pelayanan kesehatan dan / atau
perorangan.

PENGERTIAN
MENURUT UU NO. 23 TH 1992
 TENAGA KESEHATAN ADALAH SETIAP ORANG
YANG MENGABDIKAN DIRI DALAM BIDANG
KESEHATAN SERTA MEMILIKI PENGETAHUAN
DAN / ATAU KETERAMPILAN MELALUI
PENDIDIKAN DI BIDANG KESEHATAN YANG
UNTUK JENIS TERTENTU MEMERLUKAN
KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN UPAYA
KESEHATAN.
TENAGA KESEHATAN
MELAKUKAN KEGIATAN KESEHATAN
SESUAI KEAHLIAN / KEWENANGAN
KATEGORI, JENIS & KUALIFIKASI DITETAPKAN
DGN PP
JENIS TENAGA KESEHATAN
MENURUT
 TENAGA
 TENAGA
 TENAGA
 TENAGA
 TENAGA
 TENAGA
 TENAGA
PP NO. 32 TH 1996
MEDIS
KEPERAWATAN
KEFARMASIAN
KESEHATAN MASYARAKAT
GIZI
KETERAPIAN FISIK
KETEKNISAN MEDIS
PERATURAN PERIZINAN

PASAL 4 PP NO. 32 THN 1996 :


TENAGA KESEHATAN HANYA DAPAT MELAKUKAN
UPAYA KESEHATAN SETELAH TENAGA KESEHATAN
YANG BERSANGKUTAN MEMILIKI IJIN DARI
MENTERI
DIKECUALIKAN DARI PEMILIKAN IJIN TERSEBUT
BAGI TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
PELAPORAN DAN REGISTRASI
PELAPORAN
1. PIMPINAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TENAGA
KESEHATAN WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN SECARA
TERTULIS KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI,
MELIPUTI:
-
NAMA
JENIS KELAMIN
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
TAHUN LULUSAN
ALAMAT
KETERANGAN
2. TENAGA KESEHATAN YANG BERSANGKUTAN MENGAJUKAN
PERMOHONAN
DAN
MENGIRIMKAN
KELENGKAPAN
REGISTRASI KEPADA KADINKES PROPINSI LULUSAN.
REGISTRASI



REGISTRASI MERUPAKAN PENGAKUAN KOMPETENSI
SEBAGAI TENAGA KESEHATAN
UJI KOMPETENSI DILAKSANAKAN OLEH MAJELIS
TENAGA KESEHATAN PROPINSI ( MTKP ) YANG
DITETAPKAN OLEH GUBERNUR.
OLEH KARENA DI JAWA TIMUR BELUM TERBENTUK
MTKP, DINAS KESEHATAN PROPINSI BERSAMASAMA ORGANISASI PROFESI DAN FORUM
KOMUNIKASI PENDIDIKAN KEPERAWATAN DAN
KEBIDANAN ( FKPKK ) MELAKSANAKAN UJI
KEMAMPUAN PENGETAHUAN BAGI TENAGA
KESEHATAN ( PERAWAT & BIDAN ).


PERSYARATAN UJI KEMAMPUAN
PENGETAHUAN :
1. FOTOKOPI IJAZAH DILEGALISIR
2. PASFOTO 4 X 6 = 2 LB
PERSYARATAN REGISTRASI BARU :
1. FOTOKOPI IJAZAH DILEGALISIR
2. FOTOKOPI LAFAL SUMPAH
3. SURAT KETERANGAN SEHAT
4. LULUS UJI KEMAMPUAN
5. PASFOTO 3 X 4 = 2 LB, 4 X 6 = 2 LB


PERSYARATAN REGISTRASI ULANG :
1. FOTOKOPI IJAZAH DILEGALISIR
2. SURAT KETERANGAN SEHAT
3. FOTOKOPI SIP / SIB / SP LAMA
4. PASFOTO 3 X 4 = 2 LB, 4 X 6 = 2 LB
UJI KEMAMPUAN MASIH DIBERLAKUKAN
BAGI TENAGA PERAWAT DAN BIDAN
LULUSAN SPK, P2B DAN DIII KEP./ KEB. YANG
BELUM MEMPUNYAI SIP/SIB DAN BELUM
DIBERLAKUKAN BAGI LULUSAN SI KEPERW /
KEBIDANAN
SURAT IZIN




SURAT IJIN TENAGA KESEHATAN ADALAH BUKTI
TERTULIS PEMBERIAN KEWENANGAN UNTUK
MENJALANKAN PEKERJAAN DI SELURUH WILAYAH
INDONESIA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI ATAS NAMA
MENTERI KESEHATAN MENERBITKAN SURAT IJIN
TENAGA KESEHATAN
SURAT IJIN TERSEBUT BERLAKU LIMA TAHUN DAN
DAPAT DIPERBAHARUI KEMBALI
DASAR UNTUK MEMPEROLEH SURAT IJIN
KERJA/SURAT IJIN PRAKTIK
ALUR PENGURUSAN SURAT IZIN BARU
PERAWAT / BIDAN
LULUSAN BARU
SUBDIN PSD
DINKES PROP.
UJI KEMAMPUAN
PENGETAHUAN
KARTU REGISTRASI
SIP / SIB
PERIZINAN
1. SURAT IJIN KERJA (SIK) ADALAH BUKTI
TERTULIS YANG DIBERIKAN KEPADA
TENAGA KESEHATAN UNTUK MELAKUKAN
PRAKTIK DI SARYANKES
2. SURAT IJIN PRAKTIK ADALAH BUKTI
TERTULIS YANG DIBERIKAN KEPADA
TENAGA KESEHATAN UNTUK MENJALANKAN
PRAKTIK PERORANGAN / BERKELOMPOK
3. SIK ATAU SURAT IZIN PRAKTIK
DITERBITKAN OLEH KEPALA DINAS
KESEHATAN KAB./KOTA
4. SIK DAN/ATAU SIP BERLAKU SEPANJANG
SURAT IJIN TENAGA KESEHATAN BELUM
HABIS MASA BERLAKUNYA
STANDAR PROFESI
SETIAP TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN
TUGASNYA BERKEWAJIBAN MEMATUHI STANDAR
PROFESI.
STANDAR PROFESI ADALAH :
BATASAN KEMAMPUAN ( KNOWLEDGE,
SKILL
AND PROFESSIONAL ATTITUDE )
MINIMAL
YANG
HARUS DIKUASAI OLEH SEORANG
INDIVIDU UNTUK DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN
PROFESIONALNYA PADA MASYARAKAT SECARA
MANDIRI YANG DIBUAT OLEH ORGANISASI
PROFESI.
PERLINDUNGAN HUKUM
PASAL 53 UU 23 TAHUN 1992 TENTANG
KESEHATAN :
TENAGA KESEHATAN BERHAK MEMPEROLEH
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
SESUAI DENGAN PROFESINYA.
PASAL 24 PP 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA
KESEHATAN:
PERLINDUNGAN HUKUM DIBERIKAN KEPADA TENAGA
KESEHATAN YANG MELAKUKAN TUGASNYA SESUAI DENGAN
STANDAR PROFESI TENAGA KESEHATAN
PEMBINAAN & PENGAWASAN


DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN / KOTA DAPAT MENGAMBIL
TINDAKAN ADMINISTRATIF.
SANKSI ADMINISTRATIF DAPAT BERUPA
PERINGATAN LISAN, TERTULIS SAMPAI
DENGAN PENCABUTAN SIP.
KESIMPULAN


PERAWAT/BIDAN ADALAH WARGA NEGARA YG
MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM YANG SAMA DGN
PASIEN.
PERLINDUNGAN HKM SEORANG PERAWAT/BIDAN
DLM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI AKAN
DIPEROLEH, APABILA PELAKSANAAN TUGAS
PROFESI DILAKSANAKAN BERDASARKAN
KEWENANGAN & STANDAR PROFESI SERTA
MEMPERHATIKAN HAK PASIEN, BERDASARKAN
KETENTUAN PER UU AN YG BERLAKU

UPAYA KESEHATAN DLM RANGKA PENYEMBUHAN
YANG DILAKSANAKAN OLEH TENAGA KESEHATAN
ADALAH DALAM BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
ANTARA TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEMBERI
PELAYANAN DAN PASIEN SEBAGAI PENERIMA
PELAYANAN.