Transcript Mt Kuliah Manaj BUMN

OLEH :
MEIRINAWATI
Referensi


Akadun.2007. Administrasi Perusahaan
Negara.Bandung. Alfabeta
A. Habibullah.2009. Kebijakan
Privatisasi BUMN (Relasi State, Market
dan Civil Society). Malang. Averroes
Press



Djokosantoso Moeljono.2004. Reinvensi
BUMN (Empat Strategi Membengun
BUMN Kelas Dunia). Jakarta.PT Elex
Media Komputindo
Sutiyoso.2002. Reinventing BUMD
(Kunci Sukses Mengembangkan BUMD
Produktif dan Profesional. Jakarta.PT
Elex Media Komputindo
Pariata Westra. 2009. Administrasi
Perusahaan Negara.Yogyakarta.Ghalia
Indonesia
MANAJEMEN BUMN/BUMD
Sebagai ilmu pengetahuan :
A. Ontologi
1. Pengertian
BUMN adalah badan usaha yang
sebagian atau seluruh
kepemilikannya dimiliki oleh
negara RI.
Pasal 1 UU No.19/Prp/1960

Perusahaan negara atau BUMN adl
semua perusahaan dlm bentuk apapun
yg modalnya u/ seluruhnya mrpk
kekayaan negara Republik Indonesia,
kecuali jika ditentukan lain dgn atau
berdasarkan undang-undang
UU No. 9 Th 1969

BUMN adalah seluruh bentuk usaha
negara yg modal seluruhnya atau
sebagian dmiliki oleh negara/
pemerintah dan dipisahkan dari
kekayaan negara.
UU No. 19 Th 2003 (Pasal 1)

BUMN adalah badan usaha yg seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan
negara yg dipisahkan


UU No. 5 th 1962 BUMD dikenal dgn
nama Perusahaan Daerah.
Perusahaan Daerah adalah suatu
kesatuan yg bersifat memberi jasa,
menyelenggarakan kemanfaatan umum
dan memupuk pendapatan


Modal perusahaan daerah terdiri dr
seluruh atau sebagian dari kekayaan
daerah yg dipisahkan.
Modal perush daerah seluruhnya terdr
atas kekayaan suatu daerah dipisahkan
tdk terdiri atas saham


Sebaliknya modal perusahaan daerah
yg sebagian terdiri dr kekayaan daerah
yg dipisahkan, modal itu terdiri atas
saham
Saham BUMD terdr atas saham prioritas
(hanya dimiliki daerah) dan saham
biasa (dimiliki daerah,WNI,dan/ bdn
hkm yg didirikan berdsr peraturan
perUU Ind pesertanya WNI

BUMN adalah :
* badan usaha yg sebagian atau
seluruh modalnya dimiliki oleh
pemerintah pusat
2. Landasan Hukum BUMN


Landasan yuridisnya UUD 1945 Pasal 33 yg
memberikan hak kpd negara u/ menguasai
cabang2 produksi yg penting dan menguasai
hajat hidup orang banyak
Lebih spesifik :
UU No. 19/Prp/1960
UU No. 9 th 1969
UU No. 19 th 2003
Tujuan Pendirian BUMN/D (LAN, 2003)
1. Fungsi
Sosial
2. Agent of
Change
3.
Nasionalisasi
•Untuk melindungi keselamatan &
kesejahteraan masyarakat
• Perintisan & pembangunan
prasarana tertentu.
• Perusahaan yg dahulu milik Hindia
Belanda menjadi milik Negara.

Sejak tahun 2001 seluruh BUMN
dikoordinasikan pengelolaannya oleh
Kementerian BUMN, yg dipimpin oleh
seorang Menteri Negara BUMN
1. Pendekatan/Kerangka Berpikir :
a. Pend multidisipliner
b. Pend multidimensi
2. Metode
a. induksi : mendasarkan hsl penelitian di
dlm masy baru diambil kesimpulan
b. deduksi : mendsrkan pd
rumusan/teori/dalil lalu dibuktikan
kebenarannya
Tujuan :
 Mengetahui sejauhmana langkahlangkah yang dilakukan pemerintah
terhadap BUMN dan BUMD yang ada di
Indonesia.

Menurut UU No.9 th 1969, PP No.3 th
1983 dan PP No. 6 th 2000, ada 3 jenis
BUMN yi :
1. Perusahaan Jawatan (Perjan)
2. Perusahaan Umum (Perum)
3. Perusahaan perseroam (Persero)


Perjan mrpk kepanjangan dr suatu
departemen pemerintah, shg mrpk
organ dr depertemen pemerintah.
BUMN jenis ini seluruh modalnya terdiri
dari kekayaan negara yg tidak
dipisahkan



Karena mrpk bagian dr departeman, mk
prakteknya memperoleh fasilitas departeman
Sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki
modal yg berasal dari negara
Besarnya modal Perjan ditetapkan melalui
APBN
CIri-Ciri Perusahaan Jawatan




Memberikan pelayanan kpd masy
Mrpk bagian dr suatu departemen
pemerintah
Dipimpin o/ seorg kepala yg
bertanggung jawab langsung kpd
Mentri atau Dirjen departemen ybs
Status karyawan adalah pegawai negeri
Adalah :
BUMN yg seluruh modalnya terdiri dari
keyaan negara yg dipisahkan
bdn hukum publik


Sejenis perusahaan badan pemerintah
yang mengelola sarana umum
Contohnya Perum Pegadaian, Perum
Jasatirta, Perum DAMRI

UU No. 19 th 2003 ditegaskan tugas
dan tujuan u/ kemanfaatan umum
berupa penyediaan barang yg bermutu
tinggi dan sekaligus memupuk
keuntungan berdasarkan prinsip
pengeloaan perusahaan
Adalah :
 BUMN yg berbentuk perseroan terbatas
(PT) yg modal/sahamnya paling sedikit
51 %dimiliki oleh pemerintah
tujuannya mengejar keuntungan
Maksud & Tujuan mendirikan Persero :
 Untuk menyediakan barang dan atau
jasa yg bermutu tinggi dan berdaya
saing kuat dan mengejar keuntungan
untuk meningkatkan nilai perusahaan
Ciri-Ciri Persero




Pendirian persero diusulkan menteri kpd
presiden
Pelaks pendirian dilakukan o/ menteri
dgn memperhatikan perUUan
Statusnya berupa PT yg diatur
berdsrkan UU
Modalnya berbentuk saham



Sebagian/seluruh modalnya milik
negara dr kekayaan negara yg
dipisahkan
Organ persero adl RUPS, direksi dan
komisaris
Mentri yg ditunjuk memiliki kuasa sbg
pemegang saham milik pemerintah



Apabila seluruh saham dimiliki
pemerintah,mk mentri berlaku sbg
RUPS, jika hanya sebagian, maka sbg
pemegang saham perseroan terbatas
RUPS bertindak sbg kekuasaan tertinggi
perusahaan
Dipimpin oleh direksi





Laporan tahunan diserahkan ke RUPS
u/ disahkan
Tidak mendapat fasilitas negara
Tujuan utama memperoleh keuntungan
Hubungan2 usaha diatur dlm hukum
perdata
Pegawainya berstatus pegawai negeri
A. Jasa keuangan, konstruksi dan
jasa lainnya
1. PERBANKAN
- PT Bank Mandiri Tbk
- PT Bank Negara Ind. Tbk
- PT BRI Tbk
- BTN
2. ASURANSI
- PT ASABRI
- PT Asuransi Jasa Raharja
- PT Jamsostek
- PT Taspen
3. JASA PEMBIAYAAN
- Perum Pegadaian
- Perum Sarana
Pengembangan Usaha
- PT Danareksa
- PT Kliring Berjangka
Indonesia
- PT Sarana Multi
Infrastruktur
4. JASA KONSTRUKSI
- Perum Pengembangan
Perumahan Nasional
- PT Adhi Karya Tbk
- PT Brantas Abipraya
- PT Hutama Karya
5. KONSULTAN KONSTRUKSI
- PT Bina Karya
- PT Indah Karya
- PT Indra Karya
- PT Virama Karya
- PT Yodya Karya
6. PENUNJANG KONSTRUKSI
- PT Amarta Karya
- PT Jasa Marga
7. JASA PENILAI
- PT Biro Klasifikasi Indonesia
- PT Sucofindo
- PT Survai Udara Penas
- PT Surveyor Indonesia
8. JASA LAINNYA
- Perum Jasa Tirta I
- Perum Jasa Tirta II
- PT Perusahaan Pengelola
Aset
9. PERJAN RUMAH SAKIT
-
Perjan RS AB Harapan Kita
Perjan RS Cipto
Mangunkusumo
Perjan RS Dr. Wahidin
Perjan RS Fatmawati
10. FILM
- Perum Produksi Film Negara
B. Logistik dan Pariwisata
1.
PELABUHAN
- PT Pelabuhan Indonesia I
- PT Pelabuhan Indonesia II
- PT Pelabuhan Indonesia III
- PT Pelabuhan Indonesia IV
2. PELAYARAN
- PT Angkutan Sungai Danau dan
Penyeberangan
- PT Bahtera Adhiguna
- PT Djakarta Lloyd
- PT Pelayaran Nasional Indonesia
3. KEBANDARUDARAAN
- PT Angkasa Pura I
- PT Angkasa Pura II
4. ANGKUTAN DARAT
- Perum DAMRI
- Perum PPD
- PT Kereta Api Indonesia
5. LOGISTIK
- Perum Bulog
- PT Bhanda Ghara Reka
- PT Pos Indonesia
- PT Varuna Tirta Prakasya
6. PERDAGANGAN
- PT Perusahaan
Perdagangan Indonesia
- PT PP Berdikari
- PT Sarinah
7. PENGERUKAN
- PT Pengerukan Indonesia
8. INDUSTRI FARMASI
- PT Biofarma
- PT Indofarma Tbk
- PT Kimia Farma Tbk
9. PARIWISATA
- PT Bali Tourm &
Development Corp
- PT Hotel Indonesia Natour
- PT TWC Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko
10. KAWASAN INDUSTRI
- PT Kawan Berikat Nusantara
- PT Kawasan Industri Makasar
- PT Kawasan Industri Medan
- PT Kawasan Industri Wijaya
Kusuma
11. USAHA PENERBANGAN
- PT Garuda Indonesia
- PT Merpati Nusantara Airlines
12. DOK DAN PERKAPALAN
- PT Dok dan Perkapalan
Kodja Bahari
- PT Dok dan Perkapalan
Surabaya
- PT Industri Kapal Indonesia
C. Agro Industri,Kehutanan,
Kertas,Percetakan dan Penerbitan
1.
PERKEBUNAN
- PT Perkebunan Nusantara I
- PT Perkebunan Nusantara II
- PT Perkebunan Nusantara III
- PT Perkebunan Nusantara IV
2. PERTANIAN
- PT Pertani
- PT Sang Hyang Seri
3. PERIKANAN
- Perum Prasarana Perikanan
Samudra
- PT Perikanan Samudra Besar
- PT Perikani
- PT Tirta Raya Mina
4. PUPUK
- PT Pupuk Sriwidjaja
5. KEHUTANAN
- Perum Perhutani
- PT Inhutani I
- PT Inhutani II
- PT Inhutani III
6. KERTAS
- PT Kertas Kraft Aceh
- PT Kertas Leces
7. PERCETAKAN & PENERBITAN
- Perum Percetakan Negara RI
- Perum Percetakan Uang RI
- PT Balai Pustaka
- PT Pradnya Paramita
D. Pertambangan, Industri Strategis,
Energi, & Telekomunikasi
1. DOK & PERKAPALAN
- PT PAL
2. PERTAMBANGAN
- PT Antam Tbk
- PT Tambang Batubara Bukit
Asam Tbk
- PT Pertamina (Persero)
- PT Sarana Karya
3. ENERGI
-
-
PT EMI (Energy Management
Indonesia)
PT Perusahaan Gas Negara
Tbk
PT PLN
4. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI
- PT Batan Teknologi
- PT Inka
- PT INTI
- PT LEN Industri
5. BAJA dan KONSTRUKSI BAJA
- PT Barata Indonesia
- PT Boma Bisma Indra
- PT Krakatau Sreel
6. TELEKOMUNIKASI
- Perjan RRI
- PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk
7. INDUSTRI PERTAHANAN
- PT DAHANA
- PT PINDAD
8. SEMEN
- PT Semen Baturaja
- PT Semen Gresik Group Tbk
(Semen Gresik, Semen Padang,
Semen Tonasa)
9. INDUSTRI SANDANG
- PT Cambrics Primissima
- PT Ind. Sandang Nusantara
10. ANEKA INDUSTRI
- PT Garam
- PT Iglas
- PT Industri Soda Indonesia
(resmi bubar 4 Nop 2008)
E. Perusahaan Patungan Minoritas
1. ASURANSI
- PT Asuransi Kredit Indonesia
2. KAWASAN INDUSTRI
- Jakarta Industrial Estate
Pulogadung
- Surabaya Industrial Estate
Rungkut
3. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI
- PT Dirgantara Indonesia
4. TELEKOMUNIKASI
- PT Indosat Tbk
5. SEMEN
- PT Semen Kupang

Perjan RRI, mulai 2005, RRI
dan TVRI sudah tidak lagi di
bawah naungan Kementrian
Negara BUMN, melainkan
menjadi lembaga di bawah
Presiden, dengan Kementrian
Teknisnya adalah Depkominfo
Eksistensi BUMN bersifat fokus, strategis,
mega usaha dpt ditata dgn 3 langkah :
a. Rekstrukturisasi
b. Profitisasi
c. Privatisasi
Ada 2 jenis :
• A. Rekstrukturisasi pemilahan karakter
BUMN
• B. Rekstrukturisasi manajemen BUMN
RESTRUKTURISASI PEMILAHAN KARAKTER
BUMN
a. Tidak ada redefinisi yg pasti ttg peran
BUMN dlm perekonomian bangsa
sbg public services, pioner bahkan jg
profit maker
Contoh : Penerbangan Merpati Nusantara
Airlines
• BUMN sebagai profit maker
• BUMN sebagai pioneer/perintis
• BUMN sebagai public services
1. BUMN Profit Maker
• Penanaman : BUMN & Brothers
• Misi
: Laba
• Jenis Usaha : -Bisnis mandiri
-Menguntungkan
-Bisa dilakukan masy/swasta
• Arah Kebj
: Privatisasi
• Pengukuran
Kinerja
: laba/modal (aset)
• Kepemilikan
: Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Swasta Dalam Negeri
Swasta Luar Negeri
Publik
• Contoh BUMN: Indosat, Telkom
Garuda
Pertamina
Hotel Indonesia
Semen
BNI
2. BUMN Pioneer
• Penanaman : BUMN Investindo
• Misi
: Perintisan
• Jenis Usaha : -Bisnis baru,
-Investasi besar
-Pengadaan infrastruktur
membuka kawasan baru
-Tdk dilakukan o/ swasta
(resiko amat besar)
• Arah Kebj
: state-isasi
• Pengukuran
Kinerja
• Kepemilikan
: Perintisan/investasi
: Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
• Contoh BUMN : Merpati
IPTN
3. BUMN Public Services
• Penanaman : BUMN PSO
• Misi
: Pelayanan Umum
• Jenis Usaha : Melayani segala lapisan masy
dgn harga terjangkau
-Berkenaan strategi politik
pemerintah
-Berkenaan keamanan neg.
-Pasar murni dr pemerintah /
negara
• Arak Kebj
: State-isasi
• Pengukuran
Kinerja :
Kualitas &Luasan layanan/biaya
• Kepemilikan
• Contoh BUMN
: Pemerintah Pusat
(Pemerintah Daerah &
Orgs Kemasy/LSM) u/
kondisi ttt
: Pusri
Biofarma
Pelni
PJKA, Damri
Pos
4. BUMN Strategis
• Dikelola secara khusus
menyangkut
keamanan negara
• Tidak dikatakan kategori sebuah usaha,
arti diluar BUMN krn tdk bermakna bisnis
ttp servis khusus
• Contoh : Industri senjata (Pindad), Reaktor
BATAN
langsung dibawah
pengawasan Sekretariat Negara
Dengan Restrukturisasi,
Pemerintah Mengambil 4 Langkah
• Fokus jenis usaha yg dikelola masing2
BUMN
• Melakukan divestasi jenis usaha yang
merugi dan tdk dikerjakan pemerintah
• Melanjutkan investasi secara strategis
• Melakukan aliansi strategis dan kompetitif
(bentuk kepemilikan, manajemen,
kepemimpinan bisnis antr pemerintah dan
swasta)
b. Redefinisi hub antara pemerintah sbg
pemilik dan BUMN itu sendiri
memiliki tdk selalu campur tangan
berlebihan
Pengambilan keputusan hrs ditangan
profesional pebgelola BUMN
RESTRUKTURISASI
MANAJEMEN BUMN
Adalah :
• Menata ulang BUMN yg undermanaged
baik internal dan eksternal
• Masalah internal
kurangnya
kompetensi manajerial dr BUMN ybs
BUMN Dikembangkan Sebagai Pelaku
Ekonomi Global

Tdk ada satu BUMN yg tidak fokus
rata2 BUMN hanya memp 1 jenis bisnis
dan dikembangkan mendalam
memiliki core competence

Bisnis strategis & menyangkut kebutuhan
orang banyak serta menjangkau kedepan

Karena dimiliki pemerintah, shg BUMN
mempunyai akses sumber dana yg relatif
besar, mudah dan murah

Jika dalam kompetisi, pemerintah
mempunyai hak untuk melakukan proteksi

BUMN berpeluang memp memiliki aset
dan omzet bisnis yg jauh lebih besar

Persiapan privatisasi yg bernilai tambah,
bagi BUMN yg dpt diprivatisasi

Harapannya sebelum diprivatisasi, BUMN
sdh sehat dan dpt diprovatisasi dgn harga
penawaran yg lebih optimal
Tidak selalu BUMN harus diprivatisasi
 Tergantung keperluan dan sifat BUMN dgn
mitra strategis/pasar modal


Bersifat strategis dimiliki pemerintah,
kategori lain dimiliki swasta

Yg dimungkinkan kelp BUMN & Brothers

“Jika sdh profit mengapa hrs
diprivatisasi?”
- Memberikan kapitalisasi modal yg jauh
berlipat ganda dibanding kondisi tdk
profit
- Citra perusahaan yg profit melipatkan
kapitalisasi sampai 7-8 kali
profit
Profit
-Kontribusi besar
-Produktivitas tinggi
-Punya daya saing
Memiliki kinerja yg baik
Gambaran buruk BUMN
tdk akan ditemui
th 2020 mendatang

Privatisasi memberi hasil maksimal :
Mitra Strategis
Pasar Modal
Go Public
Mitra Strategis
keuntungan :
-Injeksi modal,
-Pasar kompetensi
manajemen,
-Teknologil
Pasar Modal
keuntungan :
-Injeksi kapital
- Citra transparansi
A
Tahap 1
Restrukturisasi
B
Tahap 2
Peningkatan
Laba
C
Tahap 3
Privatisasi
A :BUMN yg undermanaged (masalah


internal/eksternal).
Masalah internal : kurangnya kompetensi
manajerial dr BUMN
Hampir seluruh BUMN memerlukan proses
restrukturisasi manajerial
Masalah eksternal : BUMN terkait kontrak2
dgn pihak ketiga yg dapat mempailitkannya
B : Langkah lanjut dari restrukturisasi
1. Peningkatan laba karena setiap BUMN
yang bersifat Persero bermotif profit
2. Persiapan privatisasi yg bernilai tambah
bagi BUMN yg dapat diprivatisasi
Dengan demikian sebelum diprivatisasi
BUMN sudah sehat dan dapat diprivatisasi
dengan harga penawaran yang lebih optimal
C : Tergantung keperluan dan sifat BUMN
1.
2.
BUMN yg bersifat sangat strategis akan tetap
dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah,
sementara yg diluar kategori tsb dapat
diprivatisasi
Melalui mitra strategis (dgn keuntungan
injeksi modal, pasar kompetensi manajemen,
teknologi) atau
melalui pasar modal (dengan keuntungan
injeksi kapital dan citra transparansi)
1. Teori monopoli
BUMN sering menerima hak istimewa shg sering
tdk efisien
2.
Teori property rights
Esensi perush swsta milik individu shg berupaya
efisien
BUMN milik negara, shg seperti tanpa pemilik
berakibat tdk efisiensi
3. Teori principal-agent
artinya hub antara principal (pemilik perush)
dan agent (perusahaan/BUMN)
Swasta manajemen perush sbg agent tunduk
dan loyal pd pemilik/pemegang saham.
BUMN bernuansa politisasi menyebabkan
BUMN tereksploitasi o/ para politisi
1.
Menjadikan BUMN sbg perusahaan yg
dikelola sebagaimana perusahaan pd
umumnya :
a. Mendefinisikan BUMN sbg business entity
bukan political entity
b. memungkinkan BUMN bergerak secara
leluasa
c. Mengubah pola pikir karyawan BUMN
d. Melarang BUMN mengerjakan hal-hal yg
diliar misi usahanya
e. Melarang pihak di luar BUMN untuk
mencapuri urusan usaha BUMN
f. Menerapkan prinsip-prinsip good corporate
governance
2. Mengundang profesional bisnis dari luar
BUMN (dlm atau luar negeri) untuk menjadi
profesional pengelola BUMN
3. Melakukan kerja sama operasi dengan swasta
4. Menjual saham kepada pihak lain
Apabila :
1. Privatisasi pd BUMN yg mempunyai sifat
“sangat strategis” seperti berkenaan
pertahanan dan keamanan
2. Privatisasi pd BUMN yg lebih 40 %
usahanya menjalankan peran public service
obligation
3. Berupa pemindahan monopoli dr negara ke
swasta
4. Bentuknya asing-isasi/ menutup peluang dr
publik domestik u/ ikut dlm proses privatisasi
5. Asal jual
1.
2.
Transformasi lebih sempurna kearah
ekonomi kapitalis
semakin
pudarnya keyakinan pemikiran ekonomi
sosialis bahwa pengeloaan ekonomi o/
negara menciptakan kesejahteraan
Pudarnya keyakinan teori negara
kesejahteraan
3. Pemerintah harus fokus pd pekerjaan
pemerintah saja, tidak usah mengurus
hal-hal yg bukan core competencenya.
“pemerintah hanya mengendalikan, tidak
usah ikut mendayung”

Penelitian Bank Dunia menemukan 4 hal
gambaran buruk perusahaan negara :
1. BUMN khusunya negara berkembang
menyerap amat byk sumber daya
finansial yg seharusnya dialokasikan ke
layanan sosial
2. BUMN kebanyakan memperoleh kredit
scr tdk proporsional dibanding swasta
krn kedekatan politik
3. Pabrik milik BUMN lebih polutif
dibanding pabrik milik swasta
4. Pembenahan BUMN termasuk
privatisasi memberikan kontribusi fiskal
yg positif bagi negara
BUMN sesungguhnya adalah beban dari
pemerintah dan masyarakat daripada
sebuah kebaikan
Privatization is a must
Privatisasi BUMN Tidak Dapat Diterima
Begitu Saja di Indonesia
1.
Indonesia sbg negara berkembang yg
masyarakatnya mempunyai keterbatasan u/
dpt ikut memiliki BUMN
Privatisasi akhirnya bermakna asing-isasi
(pembelinya org asing, WNA, perusahaan
asing, negara asing)
2. Sebagian besar BUMN mempunyai kualitas
siap jual ternyata BUMN yg mempunyai
makna sangat strategis bagi ketahanan
nasional Indonesia
3. Pada saat krisis BUMN menjadi “satusatunya pemain/pelaku”, krn koperasi dan
usaha menengah blm dpt diharapkan
perannya.
4. Banyak pakar dan praktisi privatisasi yg
kurang paham bahwa ada 2 jenis BUMN di
Indonesia :
a. BUMN yg sudah berada di dalam
mekanisme pasar
b. BUMN yg tidak di dlm mekanisme pasar
(memp public servise obligation)
Cukup banyak kebijakan BUMN
berdasarkan pertimbangan politis
 Contoh :
- Th 1992 Dirut Garuda (Moh Soeparno)
berhasil merubah Garuda Ind dr perush
tdk sehat menjadi sangat sehat, krn
mengusulkan go public
dicopot
jabatannya
Sekarang Garuda kembali tdk sehat


Dicopotnya Dirut Merpati, krn menolak
menyewa CN-235 dr PT Arthasaka
Nusaphala (mahal), shg tdk layak scr
ekonomis u/ dioperasikan
Perusahaan lain menawarkan Boeing 737200 dgn harga lebih murah

Kesamaan fundamental antara BUMD
dan BUMN :
1. keduanya menjadi salah satu sumber pembiayaan
pembangunan
bedamya : BUMN menjadi sumber di tingkat nasional
(APBN), sedang BUMD menjadi sumber pendanaan
tingkat lokal (APBD Tingkat I dan II)
2. Keduanya sama-sama menjalankan bisnis yg
monopoli karena menyangkut hajat hidup
orang banyak
3. Keduanya mempunyai hubungan erat dengan
birokrasi pemerintah
adanya kesamaan mk mempunyai penyakit yg relatif
sama :
1. Over bureucratized
2. Sama-sama tdk terbiasa
berorientasi pasar shg tdkt
terbiasa berkompetisi



BUMN memiliki economic size/economic
schale yg lebih besar daripada BUMD
BUMN mengelola sektor-sektor yg tidak
hanya menguasai hajat hidup orang banyak, ttp
jg sektor2 yg strategis
BUMN relatif sudah mengalami reinventing
drpd BUMD
1. Manajemen BUMD
2. Budaya Korporat
3. Lingkungan Strategis





Tingkat provitabilitas rata-rata yg rendah
Cara usahanya terkotak-kotak dan diwarnai
budaya usaha birokratis
Tidak berorientasi pada pasar,kualitas, dan
kinerja usaha
Produktivitas dan utilitas aset masih rendah
Pemasaran dan distribusi tidak terkoordinir
dengan baik




Menjadikan BUMD sbg perusahaan yg
memiliki daya saing dan daya cipta tinggi, shg
diharapkan mampu unggul secara global
Meningkatkan perekonomian daerah melalui
perbaikan struktur penerimaan daerah
Mengejar ketinggalan daya saing perusahaan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
MANFAAT REINVENTING BUMD






Mendorong proses pencipta nilai, market value
creation, dan value enhancement
Mensubstitusi defisiensi manajemen di anak-anak
perusahaan
Menggordinasikan langkah agar dapat akses ke pasar
internasional
Mencari sumber pendanaan yg lebih murah
Mengalokasikan kapital dan melakukan investasi yg
strategis
Mengembangkan kemampuan manajemen puncak
ARAH KEBIJAKAN
REINVENTING BUMD
1. RESTRUKTURISASI
2. PROFITISASI
3. PRIVATISASI
ENAM LANGKAH DALAM
REINVENTING BUMD
1.
2.
3.
Menetapkan misi baru BUMD
redefinisi
BUMD
Menetapkan visi baru BUMD
jenis
BUMD
Menerbitkan peraturan perundangan ttg
BUMD, baik tingkat nasional/pusat maupun
tingkat daerah
tingkat nasional dlm
bentuk UU, tingkat daerah dlm bentuk Perda
4. Menetapkan manajer-manajer profesional
sebagai pengelola BUMD
5. Melaksanakan manajemen p[rofesional di
dalam BUMD
6. Untuk BUMD-BUMD yg berada di kuadran
profit maker, jangan ragu melakukan
privatisasi (baik go public maupun strategy
patner)