Transcript PowerPoint template

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait
Penyelesaian Piutang Bank BUMN dan Keuangan Negara
02 Februari 2011
EXECUTIVE SUMMARY
1. Bank BUMN memiliki peran yang penting dalam industri perbankan nasional dan dalam 5 (lima) tahun terakhir
menunjukkan kinerja yang meningkat. Meskipun demikian, peta persaingan di dunia perbankan nasional semakin
ketat. Di sisi lain, terdapat banyak regulasi yang membatasi ruang gerak Bank BUMN. Hal tersebut diantaranya
tercermin dari jumlah kredit macet yang telah dihapusbuku dengan nilai yang sangat tinggi. Hingga kuartal ke-III
2010, kredit macet yang telah dihapus buku oleh bank BUMN mencapai Rp 82,1 triliun.
2. Bank BUMN tidak dapat menyelesaikan permasalahan kredit macet secara tuntas karena bank BUMN tidak dapat
melakukan penghapusan secara mutlak (hair cut atau hapus tagih) atas kredit macet tersebut. Hal ini disebabkan
karena adanya multitafsir atas definisi piutang negara, dimana multitafsir tersebut bersumber dari 2 (dua) UU
yang saat ini masih berlaku namun memiliki definisi yang berbeda atas piutang Negara (UU 49/1960 vs UU
1/2004).
3. Pemerintah telah berupaya membantu perbankan BUMN untuk memberikan kepastian hukum dalam
penyelesaian kredit macet, diantaranya melalui penerbitan PP 33/2006 yang diikuti oleh PMK/87 sebagai
pedoman pelaksanaannya, serta UU 47/2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010. Namun beberapa produk
hukum dimaksud dipandang masih belum dapat menghilangkan multi tafsir atas definisi piutang negara.
4. UU 49/1960 Tentang PUPN masih mendefinisikan piutang BUMN sebagai Piutang Negara dan UU 17/2003
tentang Keuangan Negara masih mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan (termasuk Bank BUMN)
sebagai bagian dari keuangan negara.
5. Bank Mandiri dan Perbankan BUMN pada umumnya menyambut baik agenda Prolegnas Prioritas Tahun 2011,
yaitu RUU tentang Perubahan atas UU 17/2003 tentang Keuangan Negara yang diikuti dengan revisi UU
49/Prp/1960 diharapkan dapat membantu proses harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait
penyelesaian piutang bermasalah di Bank BUMN. Dengan demikian, Bank BUMN akan memiliki kesamaan level of
playing field dengan Bank Swasta Nasional.
1
AGENDA
1. Latar Belakang
2. Permasalahan terkait penyelesaian piutang Bank BUMN
3. Usulan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
Perbankan BUMN memiliki peran penting dalam industri perbankan nasional
Jumlah Bank
Umum di
Indonesia
Total : 121
Pangsa Kredit Perbankan Menurut Pemilik
Jenis Kredit yang disalurkan
31.2%
837.0
893.0
660.8
52.1%
17.5%
189 T
173 T
26.2%
23.9%
106 T
158 T
645.9
439.2
504.4
256.4
287.9
356.2
470.7
2005
2006
2007
2008
BUMN
3
73.6%
605.8
545.0
2009
Non BUMN
68.6%
51.1%
309 T
47.9%
Q3/10
49.7%
BUMN
KMK
Sumber : SPI BI Desember 2009, ( BUSN Devisa,BUSN Non Devisa, BPD, Bank Campuran, Bank Asing)
328 T
Non-BUMN
KI
Konsumsi
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Meskipun demikian pangsa pasar perbankan BUMN cenderung menurun
Pangsa Kredit 3Q-2010
(Rp Triliun)
Pangsa Aset 3Q-2010
(Rp Triliun)
38.50%
36.70%
37.40%
36.70%
37.80%
36.30%
36.9%
36.3%
35.5%
36.0%
37.9%
Pangsa DPK 3Q-2010
(Rp Triliun)
38.2%
36.5%
37.3%
37.8%
38.2%
39.7%
36.1%
683.2
600.4
478.0
579.5
408.6
392.6
1103.0
475.8
381.8
955.6
337.4
883.5
409.6
312.7
660.8
768.7
333.0
238.1
525.2
946.0
161.6
742.0
277.6
621.2
2006
2007
BBUMN
2008
BUSN
2009
Other's
Market share bank BUMN
4
189.1
974.9
847.6
2005
606.9
233.8
524.3
571.2
565.6
701.7
281.5
555.6
663.0
891.7
781.1
332.9
Sumber : SPI BI; Infinancial
Q3'10
462.7
407.7
315.3
470.7
256.4
287.9
2005
2006
544.9
605.8
431.4
356.2
2007
BBUMN
2008
BUSN
2009
Other's
Market share bank BUMN
Q3'10
783.4
774.4
2009
Q3'10
669.8
2005
480.4
2006
571.0
2007
BBUMN
2008
BUSN
Other's
Market share bank BUMN
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Hal serupa terlihat pada CAR Perbankan BUMN yang juga cenderung
menurun
Ekuitas Bank BUMN mengalami
pertumbuhan…
…seiring dengan peningkatan
produktivitas laba…
…mengakibatkan rata-rata CAR
Perbankan BUMN terus tergerus
Equity Bank BUMN
( Rp Tn)
ROA dan Laba Bank BUMN
(% - Rp Tn)
CAR (%)
2.54
2.76
2.72
2.71
3.02
2.22
100.9
58.9
62.6
67.3
68.8
28.8
77.9
17.9
13.5
2005 2006 2007 2008 2009 Q3'10
5 Sumber : Statistika Perbankan Indonesia, Bank Indonesia
20.0
23.3
12.8
2005 2006 2007 2008 2009 Q3'10
19.4
21.2
17.9
14.3
13.8
14.0
2005 2006 2007 2008 2009 Q3'10
Selain itu, banyak bank swasta nasional yang beralih kepemilikannya kepada
pihak asing
10 Biggest Bank in Indonesia*
Total Asset
% Total Asset
Bank in Indonesia*
Rp billion
Banking Ind
10 Biggest
As of 31 /12/2009
6
Majority Shareholder
Mandiri
375,239
15.00%
66.76% Rep. Indonesia
BRI
318,447
12.73%
56.77% Rep. Indonesia
Posisi per Desember 2009 :
BCA
283,182
11.32%
45.58% Hartono Family
BNI
226,911
9.07%
76.36% Rep. Indonesia
CIMB Niaga
106,889
4.27%
77.24% CIMB Group
Danamon
96,806
3.87%
67.61% Temasek
Panin
76,270
3.05%
45.92% Panin Life
38.48% ANZ
• Jumlah total asset 10 bank
terbesar di Indonesia
mencakup 66.24% total
asset perbankan nasional
• 5 dari 10 bank terbesar
merupakan bank swasta
yang mayoritas sahamnya
dimiliki oleh pihak asing
BII
58,737
2.35%
98.51% Maybank
BTN
58,481
2.34%
72.92% Rep. Indonesia
Permata
56,213
2.25%
44.51% StanChart
Sumber : SPI BI Posisi Desember 2009, tidak termasuk BPR; UBS
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Di sisi lain, Bank BUMN dihadapkan pada regulasi yang lebih ketat dibandingkan
dengan perbankan swasta
Bank Swasta
Lingkup Pengelolaan
Perusahaan Secara
Umum
Lingkup Pengelolaan
Perusahaan Dimana
Pemerintah Sebagai
Pemegang Saham
 UU No. 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas
 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
 UU No. 8/ 1995 tentang Pasar Modal
 UU No.8 /1995 tentang Pasar Modal
 UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 tentang
Perbankan
 UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 tentang
Perbankan
 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
 UU No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Lingkup Pemeriksaan
& Korupsi BUMN
 UU No. 20/ 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
 UU No.15/2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan
Lingkup Penyelesaian
Kredit Bermasalah
 UU No.49/Prp/1960 mengenai Panitya Urusan
Piutang Negara
Perbankan BUMN tidak memiliki kesetaraan Level of Playing Field dibandingkan Bank Swasta
7
Sumber : Bank Mandiri Analysis
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
AGENDA
1. Latar Belakang
2. Permasalahan terkait penyelesaian piutang Bank BUMN
3. Usulan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
Salah satu dampak regulasi yang membatasi Bank BUMN adalah sulitnya
penyelesaian kredit macet yang telah dihapusbuku
Hal ini tergambar dari jumlah kredit macet hapus
buku (off B/S) Bank BUMN yang masih tinggi jika
dibandingkan dengan BUSN Devisa..
(Rp.Tn)
101.2
84.8
83.8
79.4
79.3
82.1
…dikarenakan masih terdapatnya multitafsir atas definisi
piutang negara
UU No.1/2004 pasal 1 angka 6
Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang
sah.
VS
40.0
UU No. 49/Prp/1960 pasal 8
47.9
46.0
15.6
12.4
2005
2006
2007
BUSN Devisa
2008
2009
BBUMN
Sumber : Statistika Perbankan Indonesia, Bank Indonesia
9
20.6
Q3'10
Piutang Negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara
atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung
dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau
sebab apapun.
Penjelasan pasal 8 ayat b:
terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya
sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, PT,
PT Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan
Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya. Hutang
pajak tetap merupakan piutang Negara, akan tetapi diselesaikan
tersendiri dengan Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat
paksa.
Change Management Office
Untuk itu pada tahun 2006 Pemerintah telah menerbitkan PP 33/2006 dan
PMK 87/2006 untuk membantu penyelesaian NPL di Bank BUMN
PP No. 33/ 2006
Merupakan revisi atas PP No. 14/ 2005 tentang Tata Cara
Pengurusan Piutang Negara.
• Menegaskan bahwa piutang BUMN bukan merupakan
bagian dari piutang negara
• Penyelesaian piutang BUMN dilakukan sesuai koridor
hukum korporasi yaitu UU Perseroan Terbatas, UU
BUMN dan UU Pasar Modal
• Penerbitan PP 33/2006 telah memperkaya opsi
penyelesaian NPL di bank BUMN
• PP 33/2006 mengacu pada definisi Piutang
Negara sesuai UU No 1/2004 ttg Perbendaharaan
Negara, sementara piutang negara pertama kali
didefinisikan dalam UU 49/Prp/1960 ttg PUPN.
PMK No. 87/ 2006
• Namun pihak penegak hukum dan pemeriksa
menyatakan bahwa adagium tersebut tidak
dapat digunakan karena UU 10/2004 tentang
Perubahan Peraturan Perundang-undangan
mengatur bhw jika terdapat perubahan suatu UU
maka pasal yg menggantikan harus eksplisit
menyatakan mengganti pasal yg lama.
Merupakan revisi atas PMK no. 31/ 2005 tentang Tata Cara
Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan
Piutang Perusahaan Negara/ Daerah, dan Piutang
Perusahaan Negara/ Daerah.
• Pengurusan, pengelolaan, dan penyelesaian piutang
Perusahaan negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan
UU PT dan UU BUMN
• Beberapa pihak berpendapat bahwa definisi
piutang negara adalah berdasarkan peraturan
perundangan yang terbaru sesuai adagium Lex
Posterior Derogat Legi Priori (ketentuan yang
baru mengesampingkan ketentuan yang lama),
PP 33/2006 belum dapat menghilangkan multitafsir atas definisi piutang negara
10
Selanjutnya pada tahun 2009, Panitia Anggaran DPR dan Pemerintah melalui UU
No 47/2009 telah menyetujui pemberian kewenangan penyelesaian NPL
perbankan BUMN dengan mengacu pada hukum korporasi
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2009
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
Pasal 4:
(5) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian
piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN beserta peraturan pelaksanaannya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
Penjelasan ayat 4 :
• Sambil menunggu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat
dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perseroan terbatas.
• Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang
usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.
UU APBN 2010 juga tidak memberikan definisi yang baru tentang piutang negara
dan tetap tidak dapat menghilangkan multitafsir atas definisi Piutang Negara
11
AGENDA
1. Latar Belakang
2. Permasalahan terkait penyelesaian piutang Bank BUMN
3. Usulan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
Change Management Office
Untuk dapat menghilangkan multi tafsir atas pengertian Piutang Negara
diperlukan revisi terhadap UU 49/1960
Dampak terhadap perbankan BUMN
• Memberikan keleluasaan kepada Bank BUMN dalam penyelesaian NPL sebagaimana dilakukan oleh Bank-bank Swasta.
• Bank BUMN dan Bank Swasta akan memiliki level playing field yang sama karena perundang-undangan yang mengatur bank BUMN
akan sama dengan regulasi yang mengatur bank swasta yaitu UU Perbankan, UU PT dan UU Pasar Modal bagi BUMN yang telah go
public, termasuk dalam penyelesaian kredit bermasalah.
• Bank BUMN dapat segera menyelesaikan NPL termasuk untuk penyelesaian kredit macet yang telah dihapusbukukan.
• Bank BUMN akan lebih optimal lagi dalam menjalankan fungsi intermediasi, tidak terdapat kekhawatiran dari bankir BUMN dalam
pengelolaan kredit sepanjang menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, mengedepankan GCG serta tidak ada conflict of
interest.
Usulan Revisi Pasal 8 UU 49/Prp/1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara
Bunyi pasal 8
(tetap seperti semula)
13
Penjelasan pasal 8
Dengan piutang Negara dimaksudkan hutang yg:
a. (Tetap seperti semula)
b. terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya
Bank-bank Negara, PT, PT Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan
Bahan Makanan dan sebagainya, namun tidak termasuk Perusahaan Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Milik
Negara/Daerah. Hutang pajak tetap merupakan piutang Negara, akan tetapi diselesaikan tersendiri dengan Undangundang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa.
Change Management Office
Di samping itu, diperlukan revisi atas UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
untuk mendukung upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait
penyelesaian NPL Bank BUMN
Dampak terhadap perbankan BUMN
• Diharapkan dapat lebih memberi penegasan bahwa kekayaan Bank BUMN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan tidak
termasuk dalam cakupan keuangan negara melainkan kekayaan dari perseroan itu sendiri.
• Dengan demikian, kerugian yang mungkin terjadi di Bank BUMN adalah kerugian perusahaan dan bukan kerugian negara.
• Pengelolaan kekayaan negara yang telah dipisahkan dan ditanam di Bank BUMN dilakukan oleh Bank BUMN yang diatur dalam UU
40/2007 Tentang PT dan UU 19/2003 Tentang BUMN dan masuk ke ranah hukum privat (perdata).
Usulan Revisi Pasal 2 huruf g UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
Bunyi Pasal 2
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :
g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, namun tidak termasuk kekayaan
negara yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan Daerah Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
14
End of Document
Appendix
Jumlah kredit macet hapus buku (off B/S) di Bank Mandiri (posisi Q3’10)
(Rp.Tn)
32.86
24.64
8.22
Total
Masih ditangani
Bank Mandiri
84,518
24.64
84,138 *
380
Telah
diserahkan
ke DJKN
22,634
22,459
8.22
2.71
175
3.58
21.06
5.51
Total
s/d Rp.5M
> Rp.5M
* Tidak termasuk jumlah nasabah kartu kredit
Total
s/d Rp.5M
> Rp.5M
XXX Jumlah account