Transcript Menggagas Politik Multikultural Sebagai Upaya Mengembangkan

Menggagas Politik Multikultural
Sebagai Upaya Mengembangkan
Identitas Bangsa
(Suatu Studi pada Hubungan Indonesia-Malaysia)
Oleh:
Ike Wanusmawatie & MC Ulum
Staff Pengajar Pada Jurusan Ilmu Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya
LATAR BELAKANG
Nusantara(Alam Melayu)
Perjanjian London (1824)
(Anglo Dutch Treaty)
Kekuasaan Belanda
Kekuasaan Inggris
Indonesia
Tanah Semenanjung (Malaysia),
Singapura, Brunei, Filipina
Pembesar Aceh, Minangkabau, Melayu, Jawa, Kalimantan,
dan Makassar-Bugis ke Tanah Melayu (Melaka) untuk
berlindung dan membina negeri ke Malaysia.
POLITIK
BUDAYA
BUDAYA PENDATANG:
Bahasa, adat-istiadat, seni dibawa,
dipergunakan dan dilestarikan secara
turun-temurun di Malaysia
KLAIM BUDAYA:
Misalkan: Batik, Tari Pendet,
Tari Barongan (Reog
ponorogo), Angklung
KONFLIK
BUDAYA ASLI INDONESIA
P
E
R
S
E
P
S
I
Malaysia Pencuri:
reaktif, provokatif,
benci (stigma
malaysia: sombong,
angkuh, semenamena)
Dianggap hal biasa, krn
budaya itu memang ada di
Malaysia:
No respon, sikap dingin,
(stigma Indonesia: msyrk
indonesia tdk sopan,
anarkhis.
KONFLIK
LATEN
Indonesia
Malaysia
POLITIK
MULTIKULTURAL ?
G to P
P to P
P to G
Tinjauan Pustaka
Masyarakat Multikultural (masyarakat pluralis):
1.
Corak suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok
dengan ciri-ciri adanya perbedaan etnis, geografis, agama,
dan budaya yang memiliki posisi kesetaraan (equal
positions) di antara kelompok tersebut.
2.
Terdapat perbedaan antar-kelompok yang tidak bersifat
setara (non-equal positions) karena adanya pelapisan sosial
ekonomi. Berbagai kajian mulai dari teori sosial klasik
hingga teori pembangunan terkini menunjukkan bahwa
terjadinya pelapisan ini dipicu oleh kebijakan pembangunan
yang belum dapat meningkatkan kesempatan kerja dan
kesejahteraan masyarakat. (Supriyono, 2010).
No
Concept & Regim Unitary
Concept & Regim Pluralis
1
Kepentingan, konflik, dan kekuasaan
merupakan satu kesatuan yang perlu dimanage secara simultan melalui
pendekatan manajerial yang tepat
sehingga tujuan kolektif dapat dicapai
Perbedaan kepentingan dan
konflik di antara kelompok
merupakan hal yang mendasar
dan selalu terjadi dalam
masyarakat, sehingga
penggunaan kekuasaan harus
dibangun atas kesepakatan antarkelompok secara demokratis.
2
Perbedaan kepentingan dan konflik di
antara kelompok merupakan hal yang
mendasar dan selalu terjadi dalam
masyarakat, sehingga penggunaan
kekuasaan harus dibangun atas
kesepakatan antar-kelompok secara
demokratis. Dapat dinyatakan pula
bahwa pandangan unitary lebih
mengedepankan nilai-nilai manajerial
dalam upaya mencapai tujuan kolektif,
lebih menekankan pentingnya
nilai-nilai demokrasi agar konflik
antar-kelompok dapat dieliminasi
dalam rangka mencapai tujuan
kolektif.
aspek
Konsep kesatuan
(unitary)
Konsep Kemajemukan
(pluralis)
Kepentingan
Dilihat sbg upaya mencapai
sasaran dan tujuan bersama
melalui tim yg terintegrasi
Koalisi secara formal melalui
penetapan tujuan yg
disepakati sec. formal
Konflik
Dpt dieleminasi melalui tindakan
manajerial yg sesuai.
Dianggp suatu hal yg selalu
terjadi dan diperlukan
keterkaitan antar kelompok
sec. Fungsional.
Kekuasaan
Diarahkan u kepentingan
bersama dgn dukungan peran
manajerial .
Mrupkn variabel yg sgt
mnentukn dlm aktivitas
organisasi shg konflik
kepntingn perlu dikurangi
mlalui pemanfaatan sumber
budaya yg bersifat pluralis
Politik Multikultural

Arah politik multikultural menurut Kymlicka (dalam Haryatmoko, 2009)
adalah :
”Pengakuan keberagaman budaya yang menumbuhkan kepedulian agar
berbagai kelompok yang termarjinalisasi dapat terintegrasi, dan
masyarakat mengakomodasi perbedaan budaya agar kekhasan
identitas mereka diakui”.
 Rumusan ini mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu identitas, partisipasi,
dan keadilan. Identitas terukir dalam menerima keberagaman budaya
dan agama. Kekhasan mengafirmasi dalam perbedaan. Dengan
menjawab kebutuhan identitas, lahir penghargaan diri sehingga
memperkuat komitmen terhadap kolektivitas.

Sasaran PM:
1.
Membentuk toleransi, keterbukaan, dan solidaritas.
Membangun artikulasi politik dan multikulturalisme guna
menciptakan ruang publik agar beragam komunitas berinteraksi
untuk memperkaya budaya dan memfasilitasi konsensus.
Mengimbangi kebijakan ekonomi yang teknokratis,
multikulturalisme mengusulkan sistem baru representasi dan
partisipasi.
Penataan ruang publik menyangkut tiga aspek, yaitu fisik-sosial,
budaya, dan politik
2.
3.
4.
Ide dasar multikulturalisme

Pengakuan dan akomodasi pluralisme budaya
Identitas & Etnisitas


Identitas dan etnisitas itu, dapat disimpulkan bahwa, “kesamaan
dari sekelompok atau bangsa yang mempunyai adat-istiadat,
tradisi-tradisi, pengalaman-pengalaman sejarah, dan dalam
beberapa hal kediaman secara geografis sama.”
Istilah bangsa kerapkali disinonimkan dengan kelompok etnik
(kadang-kadang “ethnos”). Hanya meskipun etnisitas sekarang
adalah salah satu aspek terpenting dari identitas kultural atau
identitas sosial, orang-orang dari asal etnik yang sama dapat
hidup di negara-negara bangsa yang berbeda dan oleh karena
itu diperlakukan sebagai anggota-anggota (warganegara) dari
bangsa-bangsa yang terpisah.

Dalam perjalanan waktu abad ke-20, sebagai akibat dari
dekolonisasi, terutama setelah berakhir Perang Dunia II,
muncul negara-negara-bangsa di kawasan Asia Selatan
maupun di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan
Malaysia.

Istilah “negara-bangsa” digunakan bagi bangsa-bangsa di
mana identitas yang sama berasal dari sebuah negara
yang berbagi sama kewarganegaraannya (shared
citizenship). Ini menyiratkan negara dibentuk lebih dahulu
baru identitas nasional menyusul kemudian atau berjalan
bersamaan.

Serumpun saja tidak cukup, karena
berbeda sejarah....