Transcript e-Government

ROADMAP & INDIKATOR
IMPLEMENTASI
E-GOVERNMENT DI INDONESIA
MMTC, 28 Maret 2011
Definisi
Menurut Wikipedia:
e-Services adalah istilah yang menunjukkan
penyediaan layanan melalui Internet




E-commerce, mis: jual-beli secara online
E-government, mis: pelayanan publik melalui
Internet
E-library: layanan perpustakaan digital
E-ticketing: membeli tiket elektronis
Definisi
 Kata “layanan” secara implisit menunjuk 3 hal
 Penyediaan layanan oleh penyedia (provider)
 Pemanfaatan dan akses layanan oleh pihak yang
memerlukan (pemakai)
 Penyampaian (delivery) layanan dari penyedia ke
pemakai
penyedia
layanan
layanan
akses dan
penyampaian
layanan
Internet
pemakai
layanan
piranti
akses
Sejarah (~1970 sd ~1990)
 Konsep layanan elektronis diawali dari
pengembangan program aplikasi untuk berbagai
keperluan

Sebuah aplikasi dirancang untuk suatu keperluan tertentu
dan melakukan fungsi-fungsi tertentu



Contoh: Aplikasi akuntansi digunakan untuk mengelola data
keuangan perusahaan, dan dapat memroses neraca, cashflow,
serta menghasilkan laporan-laporan
Tujuan aplikasi adalah untuk mengotomasikan berbagai
proses
Hampir semua aplikasi bersifat stand-alone (berdiri
sendiri), tidak terhubung ke jaringan
Sejarah (~1990 sd ~2000)
 Seiring dengan perkembangan teknologi jaringan
komputer dan Internet, karakteristik program
aplikasipun berubah



Aplikasi berjalan di atas jaringan dan memanfaat-kan
potensi jaringan untuk memperluas kemampuannya
Mulai muncul konsep tentang layanan: ada pihak yg
memerlukan sesuatu, dan ada pihak lain yang
menyediakannya
Antara penyedia dan pemakai layanan tidak perlu ada
keterkaitan sebelumnya (prior association)
Sejarah (~1990 sd ~2000)
Client (pemakai
layanan)
Server
aplikasi
 Hubungan antara penyedia dan pemakai layanan
 Masih sederhana, hanya melibatkan 2 pihak saja
 Dalam berbagai bidang aplikasi: e-commerce (mis: toko
on-line), e-learning (mis: digital library), e-government
(mis: layanan informasi pemda)
Contoh: Layanan perpustakaan digital (digital library)
Perkembangan Saat Ini …
 Perubahan karakteristik layanan on-line
 Jenis semakin bervariasi  semakin banyak
layanan di bidang-bidang yang juga terus
bertambah
 Melibatkan semakin banyak pihak dengan
interaksi yang semakin kompleks



Toko on-line Amazon
Sistem pemesanan (reservasi) tiket pesawat
Layanan-layanan yang bersifat kontemporer
(baru)
Airline reservation system
Semakin banyak pihak yang terlibat
dengan interaksi yang semakin
kompleks
Proses pemenuhan
layanan juga melibatkan banyak pihak
yang saling terkait.
Diperlukan integrasi
terhadap berbagai
aktivitas yang terkait
dengan pemenuhan
layanan tersebut.
Contoh: pemenuhan order dari pembeli
Layanan-layanan kontemporer, kombinasi dari inovasi ide, dukungan teknologi,
dan ketersediaan infrastruktur (terutama bandwidth Internet)
Contoh: Google on-line spreadsheet
Interaksi Penyedia - Pemakai
 Internet memungkinkan penyedia dan pemakai
berhubungan secara langsung (direct
communication)



Menghilangkan pihak-pihak “perantara” (distributor,
penyalur, dsb)
Mengurangi biaya, waktu, dan usaha bagi kedua belah
pihak
Dapat menimbulkan “konflik saluran” (channel conflicts)
 sebuah saluran komunikasi menghalangi saluran
komunikasi yang lain

Contoh: penjualan on-line mengurangi omzet penjualan off-line
Hubungan Satu-Satu
 Meskipun penyedia layanan dapat melayani
banyak pemakai, tetapi tetap terjadi model
komunikasi satu-satu (one-to-one) antara
penyedia dan masing-masing pemakai
penyedia
layanan
pemakai layanan
komunikasi satu-satu
yang unik dan bersifat
personal/individual
Kepercayaan Pemakai
 Kebenaran (correctness) informasi


Informasi yang disampaikan sesuai fakta
“Ibukota Indonesia adalah Bandung”  tidak benar
 Akurasi informasi


Informasi yang disampaikan memiliki derajad ketelitian yang cukup
“Bandung terletak di Jawa Barat” lebih akurat drpd “Bandung
terletak di Indonesia”
 Keterbaruan (update) informasi

Dalam era informasi, informasi yg terlalu lama tidak diperbarui juga
dapat menurunkan kepercayaan, meskipun kebenaran dan
akurasinya masih terjaga
 Keamanan informasi

Terkait dengan nilai ekonomis informasi
E-Government dan Strategi
Implementasi di Indonesia
Kondisi Infrastruktur Eksisting








Kondisi Geografis negara Indonesia dengan 17 ribu pulau (6 ribu berpenduduk) dalam area
1.919.440 km2 menjadi salah satu tantangan penyebaran dan pemerataan pembangunan ICT di
Indonesia
Aspek biaya pembangunan menjadi isu utama dalam pemerataan pembangunan Infrastruktur
sehingga fokus pembangunan pada wilayah yang memiliki nilai ekonomis tinggi
Data jumlah satuan sambungan telepon sampai posisi Q1-2007 sebesar 8.7jt sst, dan FWA
sebesar 5.9Jt atau dengan tingkat teledensitas sebesar 6.64%. Dengan 10 kota besar mempunyai
mengambil 40% kapasitas dan rural hanya 0.2%. Serta 60% desa belum terjangkau oleh jaringan
telekomunikasi
Densitas Telepon bergerak 28.64% (63 juta) dan densitas telepon tetap dan bergerak mencapai
35.28%
Penetrasi Internet mencapai 9.1% atau sekitar 20 juta pengguna, dan jumlah Warnet (berdasar
data AWARI 2007) sebesar 7.602 dengan 70% pengguna internet di Indonesia berada di Wilayah
Jakarta dan sekitarnya
Sementara data Broadband – ADSL, Fiber Optic: 100.000 pelanggan dan Mobile (EDGE, EVDO,
3G) sudah mencapai 2.000.000 pelanggan
Penetrasi PC (personal computer) baru mencapai 6,5 juta dengan penjualan PC sebesar
1.257.531 unit (International Data Center-2006), dengan perbandingan penggunaan antara di
kantor dan di rumah sebesar 5:1
Investasi di sektor telekomunikasi sebesar 60-80T
Latar Belakang:
Penetrasi
PENETRASI: Hampir di semua aspek, Indonesia masih yang
terendah dibandingkan dengan negara tetangga
Depkominfo dan WorldBank 2007
Kondisi Internal
HUMAN DEVELOPMENT INDEX
HDI tertinggi rata-rata berada
di daerah Indonesia Barat
sedangkan Indonesia bagian
timur memiliki HDI rendah
HUMAN POVERTY INDEX
HPI terendah rata-rata berada
di daerah Indonesia Barat
sedangkan Indonesia bagian
timur memiliki HPI tinggi
Digital Access Index
PENDAHULUAN
ROADMAP ICT INDONESIA
Akses komunikasi terhubung di
50% Kota/Kabupaten
Palapa Ring Project
Tersedianya service BWA di kotakota besar
Pengembangan BWA
 Roadmap
ICT Indonesia
Implementasi e-Procurement
Semua tender pemerintah
transparan, dilakukan secara eProcurement
National Single Window
Peluang ekspor & impor lebih
besar dan proses lebih cepat
Sebagian besar Perguruan Tinggi dan
SMA terhubung Internet dan literasi TI
dan SDM yang memiliki e-skills
meningkat
Implementasi e-Education
Nomor Induk Nasional (NIN)
Semua penduduk tercatat
dengan data yang unique
Keamanan data dan transaksi
elektronik terjamin
UU ITE
Regulasi ICT lintas industri terkait
yang efektif dan efisien
UU Konvergensi ICT
Pengguna internet meningkat
menjadi 50 juta
Kampanye Sosialisasi Internet
Jumlah pembajakan berkurang
(Pemerintah: 0%, Nasional: 65%)
dan citra positif Indonesia di mata
internasional
Implementasi Software Legal
Implementasi e-Anggaran
Koordinasi Anggaran Nasional,
antara Departemen dan DPR
Pembangunan & Pengembangan Technopark
2006
2007
2008
Tersedianya Technopark yang
integrated antar akademik &
industri
2009
20
PENDAHULUAN ROADMAP ICT INDONESIA
Konsolidasi
- Dewan TIK Nasional
diketuai Presiden
- Implementasi 3G
- Inisiatif eAnnouncement
- Cetak Biru SDM TIK
Nasional
Kampanye Tahun
Dasar TIK
- Indonesia Broadband
• Tender Backbone
Nasional
• Penerapan BWA
- Implementasi IPv6
- UU ITE
- Standar
Interoperabilitas e-Govt
- Arsitektur
Interoperabilitas (PASIR
2.0)
- Standar Kompetensi
Profesi SDM TIK
- Standar Digital
Broadcast
- Inkubator TIK
- Implementasi eLearning
- Tahun Diskon TIK
Akselerasi TIK 1
-
Nat’l Internet Gateway
Standar Bid. TIK
Smart Card Nasional
TIK HR Regulation
Reform
Affirmative Action
untuk Industri DN
PC Murah
NIN
NSW
e-Commerce/ePayment
e-Anggaran
Disaster Mgmt Infosys
2007
2008
ASEAN ICT Leading
Nation
- Affordable & Reachable
Internet Access
- Mobile Internet
- Konvergensi UU TIK
- Sistem Klaster Industri
TIK
- Link & Match
Education and
Industry
- e-Government Services
- e-Learning
- e-UKM
- TIK 4 Disabled
- Konten Budaya
- UU Cybercrime
- Venture Capital untuk
Industri TIK
- e-Procurement
2006
Akselerasi TIK 2
2009
- Comply 70% of WSIS
Targets
- Meningkatnya Daya Saing
Nasional
- Reformasi Birokrasi
- Technopreneurship Bidang
TIK dalam Memenuhi
Emerging Market DN dan
Ekspor
Indikator TIK Nasional
- Penetrasi PC = 25 Juta
- Pengguna Internet = 40 Juta
- Telepon Tetap = 37,5 Juta
- Seluler = 125 Juta
2010
PENDAHULUAN
 Isu-isu Strategis
Isu Pokok
Infrastruktur
Regulasi
SDM
Fakta











Penetrasi Internet rendah dan belum merata
Penetrasi PC rendah
Tarif
Bandwidth
UU ITE, belum ada RPP, RPM, RKD
Cyberlaw belum lengkap
Standardisasi Data dan Konten
Belum konvergentif
Partipation rate yang rendah
e-Literacy masih rendah
Apresiasi terhadap bidang TIK rendah
Standar kompetensi belum lengkap
PENDAHULUAN
 Isu-isu Strategis
Isu Pokok
Pendanaan
Cetak Biru TIK
e-Leadership
Industri
Fakta
 Lembaga pembiayaan untuk kepemilikan PC
terbatas
 Ketentuan perpajakan yang belum kondusif






Belum konvergentif
Belum interoperabel
Belum tersosialisasi dengan baik
Adanya pulau-pulau informasi
Peran sebagai rujukan TIK belum terbangun
Belum ada institusi CIO Indonesia
 Jumlah pengembang rendah
 Jumlah ISV rendah
 Tingkat pembajakan perangkat lunak masih
tinggi
 CMM Indonesia belum ada
PENDAHULUAN
DETIKNAS
TUGAS
SUMBERDAYA
 Pengarah : 14
 Tim Lak : 9
 Tim P’sehat :
Rektor 4 PTN plus
 Tim Mitra
Akademia
Praktisi
Industri
 Tim Sekretariat
 Pokja
§ Jak & Arahan
Strategis Daya
Guna TIK u/
Pembangunan
Nasional
§ Penyelesaian
masalah strategis
Bang TIK
§ Koord Nasional
Pusat-DaerahBUMN/D, Industri,
Lembaga
Profesional,
Komunitas
§ Persetujuan
Program TIK
LINTAS
DEPARTEMEN
Pakar, Komunitas, Akademis
KELUARAN
§ Blue Print
§ Road Map
§ Program
Intensifikasi u/
meningkatkan
indikator TIK
§ Regulasi Lintas
Sektor
§ Program
Sosialisasi
Implementasi dilakukan
instansi terkait
PENDAHULUAN
DETIKNAS
NO
ProgramFlagship
1 PalapaRingProject
2 e-Procurem
ent
3 National SingleW
indow
4 Nom
orIdentitasNasional
5 e-anggaran
6 e-Edukasi dane-learning
7 Legal Software
8 UUITE
9 Im
plem
entasi Digital TV
10 Pengem
banganBW
A
11 ProgramPCM
urah
12 StdKom
petensi Profesi SDMTIK
13 TechnoPark
14 VentureCapital untukTIK
15 UUKonvergensi
16 e-Health
Tujuan
Ketersediaan
infrstruktur untuk
layanan suara
sampai
Broadband
Kemudahan
implementasi eGovernment,
e-Pendidikan, e-Health
Palapa Ring
Percepatan
pembangunan dan
pengembangan
ekonomi wilayah
Efisiensi investasi
untuk menghasilkan
layanan dengan
harga terjangkau
Ruang Lingkup (Eksisting + Rencana)
to Asia Pacific
to India
Sabang to Thailand
Kalimantan
Banda Aceh
о
Meulaboh
Tapaktuanо
Sulawesi
Tarakan
Medan
о
о
Sibolga
о
Padang
Natal
Bengkulu
о
Singkawang
Batam
о
Pontianak
о
о
Gorontal
o
Samarinda
о Palu
Balikpapan
о
Palembang
о
o
Sampit
Banjarmasin
Jakarta
о
Kalianda
Sumatera
о
о
о
Mataram
Kolaka
о
End
e
о
o
Sumbawa
Kalabahi
Atambua
Jayapur
a
Timik
a
Ambo
n
Maumer
o
о e
о
Sarmi
oo
o
о
Bulukumba
Rab
a
o
Fakfak
Kendari
Makassar о
Manokwar
i
Biak
Sorong
о
Waingapu
Jawa
to Perth, Australia
о
o
Cirebon
Semarang
о
Surabaya
о
о
о
оо о
о о
Ketapang
Parigi
ManadTernate o
o о
o
Palopo
о
о
Belitung
о
Tobelo
Toli-toli
о
о
= New Network
= Existing Network
= Landing Point
oo o
o
oo
Saumlaki
Kupan
g
Nusa Tenggara
oo
Merauke
Maluku - Papua
27
Tujuan
1.
2.
3.
Perluasan dan Pemerataan Akses
Pendidikan;
Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya
Saing Pendidikan;
Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan
Citra Publik Pendidikan.
TIK
Pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata,
dan terjangkau oleh rakyat banyak
Ruang Lingkup
e-Administrasi:
NISN (42.339.379 siswa)
NPSN (242.596 sekolah)
NUPTK (2.408.174 guru)
e-Learning:
e-Book
e-Bursa
Konten TV
Konten Internet
Tujuan
Kecepatan
Penyelesaian EksporImpor
Meminimalisasi waktu
dan biaya
INSW
Meningkatkan validitas
dan akurasi data
Meningkatkan daya
saing perekonomian
Ruang Lingkup
Importers
Exporters
Banks
Forwarding Agents
Shipping Agents
Transport Service
Providers
Insurance Companies
Air/Sea
Port
Operators
Bank A
Bank B
Bank C
Bank D
National Single
Window
•Electronic Funds Transfer
for Payment
Customs
Approving
Authorities
Tax and Gov
Treasury
Kesamaan Dari Setiap Nomor Identitas
(Commonalities)
NIK
DLL
NIN
SIM
NPWP
Atribut yang sama:
• Nama
• Tgl Lahir
• Tempat Lahir
• Jenis Kelamin
• Biometri
Askes
Paspor
NPWP
Astek
SIM
KTP
KK
Akta
Lahir
Sertifikat
PLN
Dan
Lain-lain
• Referensi dengan NIN
• Ekstraksi data yang diperlukan
• Verifikasi data NIN
Nomor Identitas Nasional
NIN
• Ekstrasi Data
• Validasi dan verifikasi dengan Biometri
• Nama
• Jenis Kelamin
• Tempat Lahir• Biometri
• Tgl Lahir
• Penyimpanan data
SIAK
• Pendaftaran
• Pendataan
• Populasi Database
Nomor Induk
Kependudukan
• Jenis Kelamin
• Nama
• Tempat Lahir• Alamat
• Pekerjaan
• Tgl Lahir
• Status Kawin
e-Anggaran/Pengadaan
e-Anggaran
Manajemen
Kontrak
e-Pengadaan
Monitoring
Pekerjaan
E-Payment
Anggaran dan
Pengadaan
Negara yang
transparan,
akuntabel,
standar dengan
yield maksimum
USULAN
Koordinasi CIO Nasional /DETIKNAS
CIO
Departemen
0
0
00
Pemerintah Pusat
0
0
Federasi CIO Propinsi dipimipin
Kepala Badan Kominfo/Sejenis
CIO
Dinas Propinsi
CIO
Dinas
Kab/Kota
2
1
11
Pemerintah Provinsi
1
1Federasi CIO Kabupaten/Kota Dipimp
1
2
2Kepala Dinas Kominfo/Sejenis
2
Pemerintah Kabupaten/Kota
22
2
2
Tujuan
Efisiensi Biaya
Layanan Internet
GIIS
Layanan Intranet
(antar Depertemen):
Koordinasi antar
departemen
Pertukaran data
Berbagi aplikasi/data
Kolaborasi
Meningkatkan
Keandalan
Meningkatkan
Keamanan
Manajemen Bandwidth
(Kapasitas Dinamis)
Skema Sistem
Dept C
Dept D
Proxy ISP
Dept B
Dept E
Dept A
Dept F
Dept J
Dept G
Dept I
Dept H
PENDAHULUAN
 Six Pillars of Connected Government
Connected Government
INDUSTRI PENDUKUNG FLAGSHIP PROGRAM DETIKNAS
Flagship Program
National
Single
Window
Palapa
Ring
E-Pendidikan
Industri Pengolah
Data/Komputer
E-Budgeting
Legal
Software
Nomor
Indentitas
Nasional
Industri Piranti Lunak
E- Procurement
Industri Peralatan
Telekomunikasi
Industri pendukung
Industri Kabel Optik
E-GOVERNMENT: STRATEGI
IMPLEMENTASINYA
 Konvergensi Teknologi
Telephony
(Voice Communications)
Communications
Interactive
Multimedia
Content
Computing
Internet
(Computer Communications)
Source:
New Paradigm Learning Corporation, 1996
Ekonomi Industri
Cable T.V
(Video Communications)
Ekonomi Informasi
E-GOVERNMENT: STRATEGI
IMPLEMENTASINYA
A
Awakening (kebangkitan)
Promosi budaya yang dinamis di Indonesia
Siap mewujudkan e-Gov
C
Connected (terhubung)
Menghubungkan seluruh propoinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia
Kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia
T
Transparent (transparan)
Penerapan kebijakan melalui proses yg standar dan memiliki komitmen yang kuat
Transparansi porses dan informasi administrasi
I
Intelligent
Peningkatan efisiensi kerja melalui penerapan layanan e-Gov
 Penginkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan e-Gov
Volitional 1)
Pemberdayaan dlm penerapan e-Gov dan penyelesaian masalah nasional
V
E
Equilibrium (keseimbangan)
Keseimbangan sektor umum dan swasta
Peningkatan aksesibilitas dan penghapusan kesenjangan digital

ACTIVE e-Indonesia
43
E-GOVERNMENT: STRATEGI
IMPLEMENTASINYA
 Konsep e-Government
e-Government
Citizens & Businesses
Internet
Function 1
Function 2
Function 3
 Information
 Service
IT
Infra
Ministry 3
Ministry N
Visiting
Information
Service
Ministry 2
…
Fax, Mail,
Telephone
Each
agency
(on/off)
Ministry 1
Audit
Participations
Knowledge
& DB
Sharing
Financial Management
Mobile
Government
Portal
Integrated Computing Center
Ubiquitous Infrastructure
e-Government Network
Integrated NW
(Wire & Wireless)
Portal
for government employee
Integrated
Processing
General
Departmental
Interconnection Administration
Personnel Management
 Opinion
 Policy
Proposal
 Request of
Information
E-GOVERNMENT: STRATEGI
IMPLEMENTASINYA
 Tujuan
• Promosi dan sosialisasi TIK bagi segenap
e-Government
masyarakat
• Menyediakan layanan publik yang transparan
bagi masyarakat
• Mendorong seluruh komponen bangsa untuk
bekerja secara terkoordinasi
• Membangun infrasturktur nasional untuk
layanan yang terintegrasi
• Mendorong industri TIK
Strategi 1
Memastikan
komitmen
yang kuat
tentang
eGovernment
dari pimpinan
tertinggi
Strategi
2
Menjujung
prinsip
“seleksi dan
konsentrasi”
Strategi
3
Fokus pada
kebutuhan
masyarakat
dan bisnis
Strategi
4
Melaksanakan
program yang
realistik
berdasarkan
peta jalan
jangka
panjang
Strategi
5
Memporomos
ikan “best
practice”
E-GOVERNMENT: STRATEGI
IMPLEMENTASINYA
 Agenda dan Inisiatif
Meningkatkan Layanan Masyarakat
dan Bisnis
National Single Window
e-Tax
e-Education
Meningkatkan Proses Bisnis dalam
Pemerintahan
e-Human Resources
e-Budget
e-Procurement
e-Audit
Memastikan Stabilitas dan Keandalan
Data Nasional yang Penting
Database NIN
Database InformasiTanah
Database GIS
Membangun Infrastruktur Nasional
sebagai basis e-Government
 Keamanan Informasi
 Government Secured Intranet
 Goverrnment Data Management
Center
Sosialisasi TIK
UU ITE
Change Management
Pembangunan dan Konstruksi Tata
Kelola TIK
e-Leadership yang kuat
Perkembangan SDM TIK
Kebijakan e-Gov
GCIO
E-GOVERNMENT: STRATEGI
IMPLEMENTASINYA
 Rencana Integrasi
Phase 1
Tujuan
Perencanaan
Standardization
Phase 2
Phase 3
Service
Enhancement
Master
Plan
Phase 4
Phase 5
Infra. for
Integrations
Connected
Services
Integrated
Services
Plan for
Connected Service
Plan for
Integrated Service
Master Plan for
NG e-Gov. Service
Connected Service
in Service Line
Integrated Services
Oriented Life-Event
e-Gov. Planning for each Ministry & L.G.
Layanan
Flagship &
Prior Initiatives
Diverse Services Providing
Back Office
Standard Sys.
For General Admin.
Socialization of ICT
in whole Working Area
Information Sharing
Paperless & Integrated
In Gov. Function Layer Working Environment
Nation-Wide Network
Infrastuktur
Nation-Wide Integrated ICT & Data Center
e-Leadership
Infrastructure to
Provide Connected & Integrated Services
IT Governance
Manajemen
Human Resource Development
INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOV
 Versi Universitas Waseda
Network Preparedness
 Required Interface-Functioning
Applications
 Management Optimization
 Homepage
 Introduction of Chief Information Officer
 Promotion of e-Government

INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOV
 World Ranking on e-Government
 Indonesia
 2006 -> 29/32
 2007 -> 29/32
 2008 -> 22/32
INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOV
 Indikator Implementasi e-Gov Indonesia
 Kebijakan
 Kelembagaan
 Infrastruktur
 Aplikasi
 Perencanaan
INDIKATOR IMPLEMENTASI E-GOV
 Hasil Pemeringkatan
PROPINSI
RATA-RATA DIMENSI
PERINGKAT
DIY
2.90
1
JATIM
2.84
2
JATENG
2.83
3
BANTEN
2.31
4
ACEH
2.27
5
KALBAR
2.11
6
SUMSEL
1.93
7
NTT
1.84
8
SULTRA
1.59
9
LAMPUNG
1.28
10
Problema Problema dalam eGovernment
Antara lain:
• Terjadinya “pulau-pulau” informasi, tanpa
integrasi, kadang antar SIM saling bersaing
• Tidak ada arahan strategis pengembangan TI
dan MI
• Informasi yg ada kurang dimanfaatkan oleh staf
• Kualitas informasi yg rendah, tdk konsisten,
duplikasi dan kadaluwarsa
• Manajemen informasi kurang didukung oleh
atasan
• Sulit merubah kebiasaan lama dalam
pengolahan informasi (yg harusnya sdh perlu
diganti).
• Front offices kurang didukung back offices. 52
Interoperabilitas
Contoh skenario: dua orang yang berbeda suku, budaya, bahasa, dan
tradisi harus bekerjasama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Masingmasing tidak mengetahui bahasa rekan kerjanya, tetapi pada akhirnya
mereka harus berinteraksi satu sama lain agar tugas bisa diselesaikan.
bagaimana mereka
berkomunikasi ?
Interoperabilitas
Situasi yang sama dijumpai dalam konteks yang berbeda …
Aplikasi #1
Aplikasi #2
Bahasa A
Sistem operasi B
Database C
Bahasa X
Sistem operasi Y
Database Z
Network P
Network Q
Hardware M
Hardware N
Problem-Problem (Teknis)
 Perbedaan tata bahasa (sintaks) dan konstruksi bahasa
pemrograman
 Perbedaan format data yang dipertukarkan
 Ketersebaran komponen aplikasi



Identifikasi data/object
Identifikasi dan penemuan lokasi
Penanganan kesalahan
 Tuntutan kemudahan dalam development dan
pemakaian aplikasi
 …
Strategi Membangun Interoperabilitas
 Pertahankan keragaman (heterogenitas)  tidak
memaksa untuk menyeragamkan
 Bangun “jembatan” yang mengakomodasi perbedaan
antar aplikasi
 Sembunyikan detil-detil teknis yang tidak perlu
diketahui (oleh developer atau pemakai)
Strategi Membangun Interoperabilitas
 Integrasi harus didasarkan pada sasaran
yang jelas. Pada akhirnya integrasi harus
bermuara pada perbaikan proses/layanan


Fokus pada proses-proses bisnis/birokrasi, bukan
pada sistem-sistem informasi
Secara spesifik perhatikan alur-alur yang
terbentuk dari rangkaian aktivitas.

Contoh: sistem layanan keluhan masyarakat (UPIK
Pemkot Yogyakarta)
keluhan masyarakat  UPIK  tanggapan  UPIK 
jawaban kepada masyarakat
Strategi Membangun Interoperabilitas
 Identifikasi pihak-pihak yang terlibat: peran, tugas,
kewenangan, dan aktivitas yang dilakukannya 
rangkailah semua ini ke dalam alur yang telah
ditetapkan

Identifikasi “titik-titik integrasi” (pertemuan antara dua
atau lebih alur proses bisnis)
 Kesamaan pandangan terhadap integrasi perlu
dibangun
 Dukungan perlu disiapkan


Tatakelola: tupoksi, legalitas, …
Sumber daya: SDM, pendanaan, infrastruktur
Strategi Membangun Interoperabilitas
 Integrasi sistem-sistem informasi


Jika belum ada sistem informasi sama sekali, berbagai
parameter integrasi (format data, protokol komunikasi data,
database, user interface, dsb) bisa ditetapkan secara lebih
mudah
Jika sudah ada sistem-sistem sebelumnya (dan saling
berbeda):



Memilih salah satu sistem dan mempromosikannya sebagai
sistem standar; sistem-sistem lain harus mengikuti
Membangun standar baru dan memaksa semua sistem harus
mengikuti standar ini
Membangun standar baru dan membiarkan semua sistem lama
seperti apa adanya; integrasi dilakukan oleh sebuah sistem
pengintegrasi
Let’s Work Together
for a Better e-Government
Terima Kasih