Transcript Rencana Strategis Pengembangan & Pemanfaatan Teknologi

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penerapan dan Pemanfaatan
e-Government Dalam Mewujudkan
Masyarakat Informasi Indonesia
Cahyana Ahmadjayadi
Direktur Jenderal Aplikasi Telematika
Departemen Komunikasi dan Informatika
Bandung, 18 Februari 2006
Sistematika
1. Fakta dan Peristiwa
2. Indeks TIK Indonesia
3. e-Government
4. Isu Pokok
5. Strategi S315: e-Policy
6. Roadmap/Renstra TIK Menuju MII 2015
7. Regulasi Yang Konvergentif
8. Future of Telcos
Fakta & Peristiwa
Forum Telematika Dunia
WSIS
(World Summit On The Information Society)
UNCTAD
(United Nation Conference on Trade And
Development)
WTO
(World Trade Organization)
Visi Teknologi Informasi Presiden RI
-1-
QuickTime™ and a
YUV420 codec decompressor
are needed to see this picture.
“Masyarakat
informasi dan
masyarakat berbasis
pengetahuan
merupakan
masyarakat yang
menyadari kegunaan
dan manfaat
informasi …”
Visi Teknologi Informasi Presiden RI
-2-
QuickTime™ and a
YUV420 codec decompressor
are needed to see this picture.
“Kita meyakini bahwa teknologi informasi adalah salah
satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat
ini…”
Visi Teknologi Informasi Presiden RI
-3-
QuickTime™ and a
YUV420 codec decompressor
are needed to see this picture.
“… Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa
ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak
memerlukan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi…”
Visi Teknologi Informasi Presiden RI
-4-
QuickTime™ and a
YUV420 codec decompressor
are needed to see this picture.
“… Dalam kerangka
masyarakat berbasis
pengetahuan inilah,
teknologi informasi
diharuskan mampu
memberi nilai
tambah bagi
masyarakat luas …”
Visi Teknologi Informasi Presiden RI
-5-
QuickTime™ and a
YUV420 codec decompressor
are needed to see this picture.
“… Kita sungguh
berharap, teknologi
informasi benarbenar dapat menjadi
sarana penting
dalam proses
transformasi menjadi
bangsa yang maju
…”
Visi Teknologi Informasi Presiden RI
-6-
QuickTime™ and a
DV/DVCPRO - NTSC decompressor
are needed to see this picture.
“… Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen masyarakat
akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa
cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren
cerdas, gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan
nelayan pintar, dan seterusnya…”
United Nations Secretary General
Remarks to Opening Plenary Meeting of WSIS II
●
●
●
“WSIS Tunis ini, yang disebut juga Summit Solutions
harus dapat menjadi pengantar agar TIK dapat
membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat”
“MI merupakan satu masyarakat dimana kemampuan
manusia dikembangkan, dibangun dengan cara
memberikan kepada mereka akses terhadap TIK”
“Tugas kita adalah : bergerak dari diagnosa menuju ke
suatu tindakan nyata”
Information for All: Key Principles
●
●
The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs
for development
Information and communication infrastructure: an essential foundation
for an inclusive information society
●
Access to information and knowledge
●
Capacity building
●
Building confidence and security in the use of ICTs
●
Enabling environment
●
ICT applications: benefits in all aspects of life
●
Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content
●
Media
●
Ethical dimensions of the Information Society
●
International and regional cooperation
Menkominfo
“Berbagai kebijakan akan kita introduksi agar
kompetisi di sektor TIK terjadi”
“Departemen Kominfo akan menjadi departemen
yang paling powerful as a leading edge karena
bangsa yang maju sangat tergantung pada
teknologi maju, ie. Telematika”
“Kita tidak mungkin membangun sendiri. Kita harus ciptakan
iklim yang kondusif, regulasi yang mendukung, supaya
private sektor dan berbagai pihak yang terkait dengan
pembangunan TIK ikut berpartisipasi”
Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai
Industri dan Enabler
ICT as
e-Policy
Strat
egi
315
ICT as
e-Proc
e-Services
e-Govt e-ID
Blended Learning
Digital Library
Enabler e-Learning
e-Health
CAI
e-Accounting
e-UKMK
e-Business
e-Transaction
e-Commerce
e-Payment
e-Logistics
Content
Hardware
IndustrySoftware (Mobile Apps, Middleware)
Services/Support
R&D
Country Development
Rangking TIK Indonesia
Ketegori
Sumber
Rangking
Jumlah
Negara
Indikator
●
E-Readiness
Economist
Intelligence Unit
60
●
65
●
●
●
Digital
Opportunity
Index
ITU
38
●
40
●
●
●
●
EGovernment
University of
Waseda
29
32
●
●
●
●
Network Access
Networked Learning
Networked Society
Networked Economy
Network Policy
Opportunity
Infrastructure
Utilization
Network Preparedness
Required Interface Functioning
Application
Management Optimization
Homepage
CIO
Promotion of e-Government
INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
20000
15000
10000
Villages Not Served
5000
Villages Served
0
G
SU
RE
M
A
TE A TE
R
RA
JA
KA
RT
CE
W
A
ES
NT
T
RA
JA
L
V
JA
A
V
A
+
DI
EA
Y
S
BA
T
LI
KA JA
V
+
LI
A
EA
M
ST
A
ER NT
A
N
N
IS
LA
ND
S
Number of villages
25000
• Wilayah Kepulauan (terdiri dari 17,508 pulau)
• Populasi lebih dari 220 juta
Teledensitas
–
Kota Besar ( 11 – 25 % ).
–
Pedesaan ( 0.2 % ).
± 43.022 desa tanpa akses telepon (64.4 % dari 66.778 desa).
–
Penetrasi Infrastruktur :
7.82 juta fixed line (± 3 % dari penduduk).
●
± 24 juta telepon seluler (11 %).
●
Sumber : Ditjen Postel, 2004
Target 2005 - 2009
Target
2005
2009
100
500
0,1 – 0,4
0,5 - 1,5
Penetrasi PC
0 – 11%
(5 juta)
10 – 30%
(12 juta)
e-Education
(OSOL + Education Content)
<100
50.000?
60 - 80%
40 – 60%
20 – 30% (G7 Countries)
ISV
(software house)
Software Developer
(per 1000 penduduk)
Piracy Rate
e-Govt
website menyediakan transaksi layanan publik
& internal e-govt (interoperabilitas)
Pelanggan dan Pengguna Internet
Tahun
Pelanggan
Pengguna
1998
134.000
512.000
1999
256.000
1.000.000
2000
400.000
1.900.000
2001
581.000
4.200.000
2002
667.002
4.500.000
2003
865.706
8.080.534
2004 *)
1.300.000
12.000.000
Keterangan : *) Estimasi
Sumber : APJII
Jumlah ISP dan Pelanggan dan Pengguna Internet
2000
2001
2002
2003
2004
Tahun
Pelanggan
Pemakai
2000
400.000
1.900.000
ISP
139
172
180
190
228
2001
581.000
4.200.000
NAP
5
16
18
22
36
2002
667.002
4.500.000
2003
865.706
8.080.534
2004
1.087.428
11.226.143
2005*
1.500.000
16.000.000
MULTI
MEDI
A
18
24
24
24
24
Tabel : Izin yang dikeluarkan oleh Ditjen
Postel
Tabel : Perkembangan Jumlah Pelanggan & Pemakai Internet
(kumulatif)
* perkiraan s/d akhir 2005
Growth Cellular, Fixed and Internet
Fixe d
Ce llular
Inte rne t Cus tom e r s
Inte rne t Us e r s
30
20
15
10
5
20
3,
Q
Source : BRTI
04
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
99
3
1,
99
2
0
1,
Millions
25
e-Government
RANCANG BANGUN SISFONAS (KERANGKA KONSEPTUAL)
SISFONAS
I-TEKNIKAL
e-Govt
SUPRASTRUKTUR
• LEADERSHIP
ISU
POKOK
• REGULASI
• SDM
I-FUNDAMENTAL
ARSITEKTUR APLIKASI
INFOSTRUKTUR
INFRASTRUKTUR JARINGAN
RESTRUKTURISASI PROSES
BISNIS
Simpul
Informs
Nasional
G2C
Managemen SI
G2B
Lembaga Teknis
G2G/E
UML-metodology-UMM
(Unified Modelling Language)
• Digital Divide
• Ribuan Pulau Informasi
• Cyberlaw
• Inkonsistensi Data & Informasi – EIS/DSS
• Sistem Keamanan Jaringan
• Belum ada IT Audit-IT Governance
• Pengembangan SDM dengan kompetensi ICT
• UU ITE / Cyberlaw
• Sistem yang terintegrasi
• Data Nasional yang terstruktur
• Peningkatan Pemanfaatan IT
• Aksesibilitas & Kapasitas
• Keamanan & Keandalan
• Penetrasi Layanan
• Ketersediaan SDM & kesiapan masy.
VISI : Masyarakat Informasi Indonesia 2015
(MII 2015)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
50 % Penduduk Terhubung Ke ICT
100 % Penduduk akses TV dan
RADIO
DESA
UNIVERSITAS, AKADEMI,
SMU, SMP, SD
PUSAT ILMU DAN PENELITIAN
PERPUSTAKAAN UMUM
PUSAT KEBUDAYAAN
MUSEUM, ARSIP, POS
RUMAH SAKIT,
PEMERINTAH PUSAT website dan
alamat e-mail
PEMDA website dan alamat e-mail;
TERHUBUNG
ICT
Flagship Program DJ Aptel
DITJEN
APLIKASI
TELEMATIKA
PROSES BISNIS DITJEN APTEL
PERANCANGAN
APLIKASI
PILOT PROJECT
PROOF OF
CONCEPT
PANDUAN
STANDAR
APLIKASI
DIT SPLK
IMPLEMENTASI
DIT E-GOV
DIT E-BIS
DIT SAAT
D I T PT
EVALUASI &
IMPROVEMENT
REPLIKASI
• e - GOV
• e – Bisnis
• e – Health
• e – Leraning
•…
SET DITJEN
PROSES BISNIS DITJEN APTEL
?
Mengapa e-Government
Inpres No 3/2003
●
●
●
●
Dorongan terhadap diwujudkannya Pemerintahan yang
demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel,
bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien
secepat cepatnya
Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi dan
pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan,
termasuk di pemerintahan
Ancaman digital divide, terkucil dari kecenderungan
global
Peningkatan daya saing
Tujuan Strategis
Pengembangan e-Government
(Inpres 3 tahun 2003)
1)
2)
3)
Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan
publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi serta
dengan biaya yang terjangkau masyarakat (G2C)
Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha
(G2B)
Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan
semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog
publik, serta Pembentukan sistem manajemen dan proses
kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar
transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah (G2G)
Strategi Pengembangan e-Government
(Inpres No 3 th 2003)
●
●
●
●
●
●
Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta
terjangkau masyarakat luas
Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat
dan Daerah secara holistik
Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal
Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri
telekomunikasi dan teknologi informasi
Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan e-literacy
masyarakat
Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan
yang realistik dan terukur
Kerangka Arsitektur e-Government
Jaringan Telekomunikasi
Organisasi
pengelola dan
pengolah
Inform asi
Infrastruktur
dan aplikasi dasar
Manajemen Perubahan
Akses
Portal
Pelayanan Publik
Kerangka Peraturan
Pendidikan
Kesehatan
Kepresidenan
Dept/Kement &
Lembaga
Tools:
• e-proc
• e-paym ent
• etc
Standard
& Security
Internet Akses
Kependudukan
KemenPemda
terian
Service:
• Authentic
• Pub Key
• etc
Sumber : Inpres 3 tahun 2003
Lain-lain
Perpajakan
Lain-lain
Utilitas
Publik
Lain-lain
Intranet
e-doc
& data
mgmt
Kebutuhan Masyarakat
Kebijakan
Menuju e-Government
Government
Penyelenggaraan
Pemerintahan Secara
MANUAL
to
e-Government
TRANSFORMASI
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Berbasis ICT
Transformasi
Pemanfaatan ICT
 Perubahan Budaya Kerja
 Perubahan Proses Kerja
(Bisnis Proses)
 SOP dan Kebijakan Politik
 Peraturan dan Perundangan
 Leadership
 Penggunaan Internet
 Penggunaan Infrastruktur Telematika
 Penggunaan Sistem Aplikasi
 Standarisasi Metadata
 Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
 Sistem Dokumentasi Elektronik
Indonesia’s Roadmap to e-Government
Studi Bank Dunia, Maret 2003
Near Term
Medium Term
Phase 1
Phase 2
PREPARATION
PRESENCE
• Education
• Awareness Building
• Rationalize GOL for
Government of Indonesia
• e-Legislation (Cyber
Laws)
• Readiness Assessments/
Diagnostics
• Taskforces
• Stakeholder Support (Top
Down)
• GOL National Action Plan
• Website development
FY 2003
Long Term
Phase 3
ACTION
• GOL pilot projects and
service offerings selection
• ICT Infrastructure
Development
• Define standards, GOL
processes
• Change Management
• E-Leadership
• GOL Budget Allocations
and Management
FY 2004-2005
Phase 4
PARTICIPATION
•
•
•
•
G2B and G2C interaction
G2G partnerships
Business Transactions
Changed Relationships
(G2C, G2B, G2G, G2E)
• Co-ordination of eGovernment Activities
Beyond
Phase 5
TRANSFORMATION
• Applying GOL Best
Practices
• Performance
Measurement/
Accountability
• New GOL Processes and
Service Offerings
• GOL Policy Review
TAHAPAN LAYANAN E-GOVERNMENT
Literatur
Pengetahuan
Distribusi
Informasi
Basis Data
e-Services
Apl Interaktif
Perbaruan
data
Cont Mgt
Forms
e-Billing
Virtual Office
Tool
Kolaborasi
FAKTOR KUNCI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT
(E-Government Readiness Factor)
●
Infrastruktur Jaringan
●
Penetrasi Komputer
●
Penetrasi Internet
●
Peraturan Perundang-undangan
●
Organisasi, Sistem Manajemen, dan Prosedur Kerja
●
Sistem Aplikasi
●
Sumber Daya Manusia TIK
●
E-Leadership
●
Strategi TIK
●
Dana/Anggaran
●
Manajemen Perubahan
III.
KONDISI KESIAPAN
E-GOVERNMENT
DI INDONESIA
3.1. KONDISI KESIAPAN INFRASTRUKTUR
E-GOVERNMENT
DI INDONESIA
3.2. KONDISI KESIAPAN SISTEM APLIKASI
E-GOVERNMENT
DI INDONESIA
Pengembangan Aplikasi e-Government
Pemerintah
Pusat
(Dep,
Kementr,
LPND)
Pengembangan
Aplikasi
e-Gov
1. Tupoksi
Aspek
2. Tahapan
yang
diperhatikan 3. Kompleksitas
Pemerintah
Daerah
(Prov, Kab/
Kota)
Back Office :
Untuk Pusat
dan Daerah
1. Administrasi
Keuangan
2. Kekayaan /
Asset
3. Kepegawaian
4. Pengendalian
Proyek
5. Pengadaan
Barang Dan
Jasa
6. Sistem
Pelaporan
7. Pengawasan
Internal
8. dll
Front Office :
Aplikasi Layanan Publik Pada
Instansi Pemerintah Pusat
Informasi Kebijakan Publik
(UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen,
Kepdirjen, dll)
Layanan Informasi Umum ttg Instansi
Informasi dari Masyarakat
Layanan Darurat/Bencana
Layanan Pencatatan/Pendaftaran
Layanan Perijinan
Layanan Pembayaran
Layanan Khusus lainnya
Front Office :
Aplikasi Layanan Publik Pada
Instansi Pemerintah Daerah
Informasi Kebijakan Publik
Informasi dari Masyarakat
Informasi Daerah (perekon, pariwisata,
pertanian, kependdkn, dll)
GIS/Mapping
Informasi Darurat/Bencana
Layanan Kependudukan (KTP, KK,
Akte Lahir, Akte Nikah/Cerai/
Kematian, dll)
Layanan Pendidikan
Layanan Kesehatan
Layanan Pendaftaran
Layanan Perijinan
Layanan Pembayaran
Layanan khusus kainnya
PENETAPAN BLUE-PRINT APLIKASI E-GOVERNMENT
●
●
●
SEBAGAI PEDOMAN BAGI SELURUH INSTANSI (PUSAT DAN
DAERAH) DALAM MENGEMBANGKAN LAYANAN PUBLIK SECARA
ELEKTRONIK
MENGURANGI DUPLIKASI PENGEMBANGAN APLIKASI EGOVERNMENT
MENGARAH KE INTEROPERABILITAS ANTAR INSTANSI
Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda
Blok-blok fungsi dasar umum
Pelayanan
Adm & Mgmt
Kependudukan
Surat
Elektronik
Perpajakan
dan Retribusi
Sistim
Dokumen
Elektronik
Pandaftaran
dan Perijinan
Sistem
Pendukung
Keputusan
Bisnis
Dan Investasi
Kolaborasi
dan Koordinasi
Pengaduan
Masyarakat
Manajemen
Pelaporan
Pemerintahan
Publikasi
Info Umum &
Kepemerintahan
Legislasi
Pembangunan
Sistem
Administrasi
DPRD
SIM Data
Pembangunan
Sistem
Pemilu Daerah
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Katalog
Hukum, Peraturan
dan Perundangan
Sistem
Pengadaan Barang
dan Jasa
Pengelolaan
dan
Monitoring Proyek
Sistem Evaluasi
dan Informasi Hasil
Pembangunan
Keuangan
Kepegawaian
Sistem
Anggaran
Pengadaan
PNS
Sistem Kas dan
Perbendaharaan
Sistem
Absensi dan
Penggajian
Sistem
Akuntasi Daerah
Sistem
Penilaian Kinerja
PNS
Sistem
Pendidikan
dan Latihan
Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda(lanj)
Blok-blok fungsi kedinasan dan kelembagaan
Dinas & Lembaga
Dinas & Lembaga
Dinas & Lembaga
Dinas & Lembaga
KEPEMERINTAHAN
KEWILAYAHAN
KEMASYARAKATAN
SARANA &
PRASARANA
Pengelolaan
Barang Daerah
Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup
Kesehatan
Transportasi
Katalog
Barang Daerah
Potensi
Daerah
Pendidikan
Jalan dan
Jembatan
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Kehutanan
Ketenagakerjaan
Pengelolaan
Perush. Daerah
Pertanian,
Peternakan dan
Perkebunan
Industri dan
Perdagangan
Perikanan
Dan Kelautan
Jaring
Pengaman Sosial
Pertambangan
dan Energi
Pariwisata
IKM
Terminal dan Pelabuhan
Sarana Umum
Properti Modul Fungsi
Modul
[disini dituliskan judul {modul} ]
Blok Fungsi
[disini dituliskan judul {blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya, dalam contoh
ini, {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi} ]
SubBlok Fungsi
[disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya]
Klasifikasi
[disini dituliskan klasifikasi jenis dan tipe layanan utama yang disediakan oleh {modul} tersebut]
Jenis Layanan, contoh:  Front Office  Back Office,
Layanan Utama, contoh:  Publikasi Informasi  Pendaftaran & Perijinan  Transaksi Data
 Pembayaran  Administrasi  Basisdata  Lainnya
Fungsi Aplikasi:  Generik  Spesifik
Obyek Layanan:  G2G  G2B  G2C
Fungsi
[disini dituliskan daftar fungsi / fitur / layanan utama yang harus disediakan oleh {modul} tersebut]
Narasi
[disini dituliskan deskripsi singkat, sebagai keterangan tambahan tentang {modul} tersebut]
Organisasi
[disini dituliskan organisasi penyedia fungsi {modul}, atau pemakai fungsi {modul}, baik disebutkan
berdasarkan organisasinya atau atas nama jabatannya]
Integrasi
[menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara suatu
{modul} dengan {modul} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan]
Info Tambahan
[keterangan tambahan yang menjelaskan fungsi {modul} tersebut, seperti: nama lain dari {modul}
tersebut dalam terminologi sistem aplikasi komputer, dasar hukum/peraturan yang menjadi landasan
pengembangan fungsi {modul} tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi teknis, jika ada]
BEBERAPA APLIKASI E-GOVERNMENT YANG TELAH DIKEMBANGKAN
DEP. KOMINFO
●
●
●
●
SISTEM APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (EPROCUREMENT)
SISTEM APLIKASI PENGUMUMAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH (E-ANNOUNCEMENT)
INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION
SYSTEMS (IGASIS)
DLL
Sistem e-Procurement Mencakup Seluruh Jenis Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Sistem
Pengadaan
Barang
Metode Evaluasi
 Sistem nilai
 Sistem penilaian
biaya selama umur
 Sistem gugur
ekonomis
Jasa Pemborongan
Jasa
Lain
Jasa
Konsultasi
Metode
Metode
Pelelangan Umum(Pra/Post Q)
Pelelangan Terbatas
Shopping atau RFQ
Penunjukan Langsung
Swakelola
Seleksi Umum(Pra/Post Q)
Seleksi Terbatas
Seleksi langsung
Penunjukan langsung
Swakelola
Kreteria Evaluasi
Kreteria Evaluasi
 Penyerahan
 Sumber
 Layanan
 Biaya
 Mutu
 Pengalaman perusahaan
 Tanggapan atas TOR
 Pendekatan dan Metodologi
 Kualifikasi tenaga ahli
 biaya
Metode Evaluasi





Kualitas dan biaya
Pagu anggaran
Biaya terendah
Penunjukan
Kualitas
langsung
Arsitektur e-Procurement (SePP) Sebagai Embryo eMarketplace
Multiple
Multiple
Seller/Provider
Buyers
Modul SePP
Satuan Kerja
Supplier/Vendors
Sourcing
Web
Portal
eTendering
E-Reverse
auction
Vendor
Management
System
Penyedia
Barang/Jasa
dan Jasa
Konsultansi
Pengguna
Barang /J asa /
Jasa Konsultasi
ePurchasing
Agency
Management
System
eCatalog
Web
Portal
Proses Analisis
Government Spending, Procurement Productivity and Performance
Dukungan Peraturan Perundang-Undangan
Elemen-elemen Modul Aplikasi SePP
●
●
Modul Utama
–
e-Tendering : modul yang menangani proses procurement yang memerlukan proses
seleksi/tender. Modul ini didesain untuk pengelolaan tender yang menangani semua proses
pengadaan barang/jasa dengan nilai yang besar, kompleksitas yang tinggi dan volume kecil.
–
E-Reverse Auction: modul yang menangani proses pengadaan dengan spesifikasi yang sudah
dikenal luas dan banyak pihak penyedianya dan dilakukan melalui penawaran secara berulang
dalam batas waktu yang ditentukan.
–
e-Purchasing : modul yang menangani proses procurement terutama pembelian rutin. Modul ini
menangani pembelian barang/jasa dengan nilai rendah/kecil, tidak kompleks dan volume yang
kecil.
Modul Pendukung
–
e-Catalog : modul untuk pengelolaan katalog produk yang mempresentasikan informasi produk
berupa keterangan produk, harga dan informasi yang lebih detil brosur, gambar video dan lain
sebagainya.
–
Vendor Management System (VMS): modul untuk pengelolaan data para penyedia barang/jasa
pemerintah yang terdaftar dalam sistem.
–
Agency Management System (AMS): modul untuk pengelolaan data istitusi pemerintah sebagai
pembeli/pengguna barang/jasa yang terdaftar dalam sistem.
ROADMAP E-PROCUREMENT
Inisiatif
Penerapan
e-Procurement
2003
Pengembangan
Aplikasi
e-Procurement
2004
Pembuatan
Payung
Hukum dan
Kesiapan
sistem
e-Procurement
2005
Penerapan
e-Announcement
Sebagai Langkah
Awal Menuju
e-Procurement
2006
Penerapan
e-Procurement
diseluruh
Instansi
2007-2009
e-Announcement
e-Procurement (mix)
e-Auction (Full e-Proc)
e-Contracting
e-HPS
e-Payment
e-Project Monitoring, dll
Contoh Layanan G2G
IGASIS
BKN
IMIGRASI
KOMINFO
INTRA-GOVERNMENTAL ACCESS TO SHARED INFORMATION SYSTEMS
IGASIS
DATA PNS
YANG
PERNAH
DICEKAL
BKN
IMIGRASI
APLIKASI IGASIS
STATISTIK
PEGAWAI
KEHAKIMAN
PEMILIK
SHM PER
SATUAN
LUAS TANAH
DATA PNS
BERLATAR
BELAKANG
GEOGRAFI
BPN
INTEROPERABILITAS ANTAR KANTOR
IMPLEMENTASI IGASIS
2006
2007
INTERNAL KOMINFO
ANTAR INSTANSI
Literatur
Pengetahuan
Distribusi
Informasi
Basis Data
e-Services
Forms
Apl Interaktif
Perbaruan
data
Cont Mgt
e-Billing
Tool
Kolaborasi
Virtual Office
TAHAPAN LAYANAN E-GOV
IMPLEMENTASI IGASIS PADA OSOLNET
SMA 3 PADANG
STATISTIK
NILAI
MAFIKIBI
DI 3 KOTA
SMA 1 JAKARTA
DATA CENTRE
SMA 5 TABANAN
OSOLNET
3.3. KESIAPAN E-GOVERNMENT
DI INDONESIA :
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
●
●
●
●
RUU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, dalam
pembahasan dengan DPR dan Rancangan Peraturan Pemerintah
pendukungnya.
RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi
Inpres no 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government
Rancangan PerPres tentang e-Procurement
3.4. KONDISI KESIAPAN E-GOVERNMENT
DI INDONESIA:
SUMBER DAYA MANUSIA TIK
●
●
●
Hasil survey Konsultan Bank Dunia tahun 2003, menunjukkan 15%
PNS mampu mengoperasikan komputer.
Peningkatan Program OSOL dari tahun 2005 sd 2009, diharapkan
meningkatkan e-literasi.
Program-program Diklat TIK diselenggarakan oleh berbagai instansi
Pemerintah.
3.5. KESIAPAN E-GOVERNMENT
DI INDONESIA:
E-LEADERSHIP
●
●
Pembentukan Gugus Tugas Tingkat Tinggi di
bidang Telematika yang diketuai Presiden.
Penyiapan konsep Government CIO.
KESIAPAN INSTANSI PEMERINTAH
●
●
●
●
●
564 Nama Domain go.id terdaftar
399 Situs Web Instansi Pemerintah telah dibangun, 69 Pemerintah Pusat dan 330
Pemerintah Daerah.
198 Situs Web Pemerintah Daerah dikelola secara aktif.
Beberapa Pemda mulai menyelenggarakan layanan publik melalui internet, seperti
download dokumen-dokumen (perijinan, pendaftaran, dll) yang sangat bermanfaat
bagi masyarakat dan dunia usaha.
Beberapa contoh Pemda yang dinilai cukup maju antara lain Pemprov DKI Jakarta,
Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi
Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen,
Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang, dll.
Apresiasi secara khusus perlu diberikan kepada Pemkot Surabaya, yang telah
melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada
tahun 2004.
Contoh: e-Batam
Seamless coordination among Government Sectors in Batam toward
Batam Single Window
Business Model
DASAR PEMIKIRAN
G4C
Aplikasi e-Gov
G4B
INFRASTRUKTUR
e-GOV
G4G
 IGASIS
 Pedoman – sosialisasi
 Intranet antar kantor pemerintah  Aplikasi e-GOV
 Data recovery untuk pemerintah
 Fasilitas keamanan server, jaringan, dan data
 e-PROC
Aplikasi e-Gov
Ref UU 22/99, UU 32/04, dan UU 3/05 ttg PemDa:
 50 modul aplikasi e-Gov di PemPusat
 47 modul aplikasi e-Gov di PemDa
ROADMAP
2006
2007
2008
2009
IGASIS
Intern KOMINFO
- OSOLnet
- 3 Instansi
- SePP + DepKeu
- 3 Instansi
Interoperabilitas
layanan publik dari
3 Instansi
E- Proc: 40%
Pusat + 10%
Daerah
E-Proc: 50%
Pusat + 15%
Daerah
E-Proc: 60%
Pusat + 20%
Daerah
4 aplikasi
20 aplikasi
30 aplikasi
47 aplikasi
1 Pemda (pilot)
60 Pemda
120 Pemda
180 Pemda
Implem. BSW
Impl. BSW
Impl. BSW
Konsep G-CIO
Impl. G-CIO
Impl. G-CIO
Impl. JLG
Impl. JLG
Impl. JLG
SePP
e- Announce di 20
instansi
e-GOV Daerah
Interoperabilitas
dan layanan
transaksi online di
pemerintahan
PILOT PROJECT
Rencana BSW
Rencana JLG
Evaluasi implementasi e-GOV, Manajemen Perkantoran
Sosialisasi, Pelatihan
:
HAMBATAN DALAM MANAJEMEN PERUBAHAN
●
Perubahan Itu Bukan Datang Dari Diri Orang Tersebut.
●
Gangguan terhadap Rutin
●
Perubahan Menimbulkan Ketakutan-Ketakutan Terhadap Sesuatu yang Baru
●
Tujuan Perubahan Tidak Ada atau Kurang Jelas
●
Perubahan Menimbulkan Rasa Takut Kegagalan
●
Pengorbanan Yang Diberikan Terlalu Besar
●
Sudah Sangat Puas Dengan Kondisi Sekarang
●
Pikiran-pikiran Negatif
●
Para Pengikut Tak Punya Respek Pada Pimpinannya
●
Kecemasan Seorang Atasan
●
Perubahan Bisa Berarti Kehilangan Sesuatu
●
Perubahan Menuntut Tambahan Komitmen
●
Berpikir Sempit
●
Terperangkap Tradisi
Isu Pokok
Isue Pokok (1)
Isu Pokok
Infrastruktur
Regulasi
SDM
Fakta
●
Penetrasi Internet rendah dan belum
merata
●
Penetrasi PC rendah
●
Tarif
●
Bandwidth
●
RUU ITE, belum ada RPP, RPM, RKD
●
Cyberlaw belum lengkap
●
Standardisasi Data dan Konten
●
Belum konvergentif
●
Partipation rate yang rendah
●
e-Literacy masih rendah
Isue Pokok (2)
Isu Pokok
Pendanaan
Fakta
●
●
Cetak Biru TIK
e-Leadership
Industri
Lembaga pembiayaan untuk kepemilikan
PC terbatas
Ketentuan perpajakan yang belum
kondusif
●
Belum konvergentif
●
Belum interoperabel
●
Belum tersosialisasi dengan baik
●
Adanya pulau-pulau informasi
●
Peran sebagai rujukan TIK belum
terbangun
●
Belum ada institusi CIO Indonesia
●
Jumlah pengembang rendah
●
Jumlah ISV rendah
●
Tingkat pembajakan perangkat lunak
S315
Strategi 315  MII2015
WarMASIF, KOMPAK))
5
2. Kampanye s/w Legal & HAKI (IGOS, Kompetisi Software)
3 . Fasilitasi Industri TIK (Taman Maya, Inkubator, PSOS, Kompetisi Hardware)
4 . Fasilitasi & Pengembangan Aplikasi Dasar/Piranti Lunak Unggulan (e-Govt, e-Proc,
e-Announcement, e-UKM, e-Payment, e-Money, e-Learning, e-Health)
Flagship Programs
1. Gerakan Nasional Membangun Masyarakat Cerdas (OSOL, CAP,
5. Interoperabilitas Layanan Publik (Standardisasi Aplikasi, NIT, IGASIS)
1
3
Alokasi
Sumber
Daya
Public Private Partnership
Infrastruktur
Informasi
Sumber
Daya Manusia &
Kelembagaan TIK
Regulasi
Pilar
4.
Membangun Masyarakat Informasi Indonesia 2015 (MII
2015) Menuju Knowledge Based Society
 2025: Terwujudnya Masyarakat Indonesia berbasis Pengetahuan
(Knowledge Based Society)
 2020: Menjadi salah satu bangsa maju berbasis TIK
 2015: Memasuki Masyarakat Informasi Indonesia sesuai WSIS
 2010: Replikasi & Ektensifikasi dari program 2005-2010
 2006 – 2010: Pemanfaatan TIK utk semua sektor (TIK sbg Enabler,
Accelerator & Sektor Industri Unggulan), Peningkatan
Aksesibilitas TIK dan e-Literacy Transparansi
Pemerintahan & Memperluas e-Government
 2005: Kampanye kesadaran pentingnya TIK Sistem insentif dan regulasi
(Cyber Law, implementasi e-Procurement, Sosialisasi Panduan eGovernment, Kampanye S/W Legal, Program OSOL)
 2004: Konvergensi Kelembagaan terbentuknya DEPKOMINFO
Renstra/Roadmap APTEL
MII 2015
Roadmap Menuju MII
2015
2009
2008
2007
2006
2005
2005
Program
SDM & Konvergensi Lembaga
Kegiatan
●
●
Regulasi
Gerakan Masyarakat Cerdas
Konvergensi Kelembagaan
Pengawakan Eselon I (Juni), Eselon II (Juli),
Eselon III & IV (Agustus)
●
SE Software Legal (Oktober)
●
SE Procurement (Desember)
●
OSOL (38 Sekolah), CAP (8 lokasi)
●
Warung MASIF Indonesia (3 lokasi)
●
Konsep Dasar Mobile CAP
●
MOU APTEL – Fasilkom UI
●
MOU APTEL – TELKOM (Internet Go To School)
●
Rencana MOU dengan LSM untuk internet di
Pesantren
Fasilitasi Industri TIK
●
Konsep Dasar Pusat Sertifikasi Open Source
Interoperabilitas Layanan Publik
●
Standar Biometric dan RSNI
●
Fasilitasi Institusi Penerbit Nomor Identitas
Tunggal
2006 (1)
Program
Infrastruktur
Kegiatan
●
Akses Internet Murah dan Fasilitasi Akses Broadband
(USO Internet?)
●
Backbone Interconnectivity
SDM & Konvergensi Lembaga
●
Pembangunan model G-CIO
Regulasi
•
RUU ITE  UU ITE + 6 RPP
●
●
Gerakan Masyarakat Cerdas
Interoperabilitas Layanan Publik
Payung hukum tersedia (Perpres e-Proc, Permen Blue
Print, dll.)
Melengkapi regulasi e-Government
Desa
●
CAP/Warung MASIF dan Mobile CAP
●
Inisiasi SATU
●
Perluasan OSOL
●
Kampanye Internet Sehat
●
●
WarMasif
Pengembangan Interoperabilitas Sistem Informasi
Pemerintah
Pilot projet pembangunan e-Government di 1 (satu)
Daerah dan Bantuan pembangunan e-gov di daerah (40
Pemda)
2006 (2)
Program
Kegiatan
Kampanye Software Legal
●
Kampanye Software Legal
Fasilitasi Industri TIK
●
Pusat Sertifikasi Open Source
●
Information Technology Center of Execellence (ICE)
●
Capability Maturity Model (CMM) versi Indonesia
●
●
Fasilitasi dan Pengembangan
Aplikasi Dasar/Unggulan
●
Pengembangan Konten Lokal (Penyediaan
Development Tools berbasis OS, Kompetisi OSS)
Repository Konten dan Aplikasi
Konsep Dasar e-Money dan Payment Gateway
(Kerjasama dengan BI)
●
Pemgembangan Aplikasi Mobile
●
Inisiasi SISKAB
2007
Program
Kegiatan
SDM & Konvergensi Lembaga
●
Infrastruktur
●
●
Promosi dan bimbingan teknis G-CIO untuk seluruh
Instansi
Blue Print e-Commerce
Pembangunan Government Data Management and
Disaster Recovery Center (GDMC & GDRC)
●
Public Key Infrastructure
Regulasi
●
Standar e-GIF dan regulasi e-Government tersedia
Gerakan Masyarakat Cerdas
●
OSOLnet
Fasilitasi Industri TIK
●
Inkubator Bisnis Teknologi Informasi
Interoperabilitas Layanan Publik
●
Implementasi e-Batam
●
Fasilitasi dan Pengembangan
Aplikasi Dasar/Unggulan
Kampanye Software Legal
Implementasi Jogja Learning Gateway dan Digital
Government Services
●
Bantuan untuk 200 Pemda
●
e-Procurement di Pusat 40% dan Daerah 10%
●
●
Keamanan Sistem Informasi dan Transaksi
Elektronik
Kampanye Software Legal
2008
Program
Kegiatan
SDM & Konvergensi Lembaga
●
Implementasi G-CIO
Interoperabilitas Layanan
Publik
• Seluruh aplikasi e-Government telah lulus
audit
• Bantuan untuk 200 Pemda
• e-Procurement di Pusat 50% dan Daerah
15%
2009
Program
Kegiatan
SDM & Konvergensi Lembaga
Leadership di Pusat dan Derah
Regulasi
Penyempurnaan Regulasi dan Standard
Interoperabilitas Layanan Publik
●
●
●
●
●
●
30% PNS mampu mengoperasikan layanan eGovernment
60% Instansi pemerintah memiliki website
Seluruh aplikasi utama sesuai Blue Print
Aplikasi e-government
Diwujudkan National Single Window
Terjadi interoperabilitas layanan publik
(IGASIS, e-Gov Platform)
e-Procurement di Pusat (60%) dan Daerah
20%
Regulasi yang Konvergentif
Regulasi yang Konvergentif
●
●
●
Tekanan terhadap konvergensi regulasi, disebabkan karena terdapat
kekuatan inter-relasi antara perundang-undangan; restrukturisasi
pengaturan; konsolidasi pasar; konvergensi teknologi dan industri.
Perusahaan-perusahaan telekomunikasi ingin menjadi lembaga
penyiaran (broadcasters) sementara lembaga penyiaran semakin
bergerak menuju e-commerce, dan ISP menawarkan layanan saluran
televisi, sehingga terjadi konvergensi layanan.
Regulasi tidak dapat lagi menetapkan batas-batas atau sekat-sekat
yang pasti antara industri telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan
konten.
Tantangan Regulasi TIK
UU
Telekomunikasi
RUU ITE
UU
Penyiaran
RPP
●
PP
●
●
●
PM
KD
●
●
Penyelenggaraan Sistem e
Kontrak-e
Sertifikasi-e
Tandatangan-e
Lembaga Sertifikasi Keandalan
Nama Domain
RPM
RKD
Konvergensi
PP
RPM
RKD
Tantangan Regulator Ke Depan
●
●
Membuat kerangka pengaturan, regulasi yang optimal, yang dapat
menstimulasi dan mendorong pertumbuhan sektor industri TIK
(telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan konten) secara sehat.
Melindungi masyarakat (konsumen, pengguna jasa).
The Future of Telcos
Menuju Dunia Komunikasi 2010
Evernet
●
Komputasi di mana dan kapan saja
●
Intelegensia Sekitar
●
Produk yang berpikir
●
Ciri-ciri:
–
Miniaturisasi
–
Koneksi
–
Ubiquity
–
Context Sensitivity
–
Jaringan Pribadi
Evernet
Weareables
Alternative Energy Systems
Micro System Technology
Nano Technology
Miniaturization and
Embedding
WAN, LAN, BAN & Interfaces
Seamless Mobile Networking
Connection
Web Services
Human Supervised
Computing
Ubiquity
Networked Augmented
Reality System
Orientation
Artificial Intelligence
Context Sensivity
Always On
Biometrics
Passport or Liberty Alliance
I-Centric Communication
Adaptability
My Personal Net
Evernet
Mobile Applications
Vans/
Truck
Vending
Machine
Ticketing
Cars
Vehicle
Devices
ATMs
Security
System
Trains
Set Top
Box
Fridge
Household
Appliances
Real World
Shopping
Video/Digital
Camera
Home Phone
Mobile
Devices
Mivro/Macro
Payment
Tracking
Personal Care
Virtual
Mail
Crime
Prevention
Office
Office
Phone
Printer/Fax
PC
Healthcare
Bidang Konvergensi
I
WB Future market for wirelss
● MMS
● Remote Home Access
Classic ISP Business
● Internet Access
● Content Dissemination
IP
Internet
FB Future Market for Fixec Broadband
● xDSL
● VoIP
● Downloading
F
Wireless
W
Fixed
Classic fixed line business
● Voice via PSTN
Classic mobile network Business
● Voice via GSM Network
● Narrowband data services
(SMS,Ringing tone)
FW Future market for fixed wireless
● Fixed Mobile Convergence
Source: Detecon
Telco Evolutionary Path
Integrated
Communication
Services
WB
FB
FW
WB
W
I
FW
FB
F
I
W
F
F
Telco Beginnings
1990s
2004
2010
Arah Dorongan Strategis
Differentiation Strategy
Value Chain Layer
Sales/
Services
●
Seamless
Services
●
●
●
●
●
Satisfaction of customer needs
Product design aligned with customer demand
Value-added services for customers
Service customization & instant provisioning of services
Hybrid customer segmentation (business, consumer)
Co-branding & product bundling
Cost leadership Strategy
Network
Integrated
Services
Convergence
Platforms
●
●
●
●
●
●
Productivity & lean production
Economics of Scale
Cost & operational efficiency
Reduction of complexity
Focus on multi-service network technologies & platforms
Common off-the-shelf solutions
NetCo-ServiceCo-SalesCo
●
Segmentation
SalesCo
●
●
●
●
Service
Bundling
ServCo
●
●
●
●
Wholesale
NetCo
●
●
●
Bundling & cross-selling
Understand customer wishes & lifestyles
Brand name creation
Quality, flexibility and short response time
Development of innovative products/product
bundles
Secure product functions
Lifecycle management
Link between production & sales
Lean production
Economies of scale
SLAs and defined QoS
Cost effiency
Konvergensi Sebagai Pendorong Kebutuhan
Business Field
Technology Convergence
Technology Convergence
Security
I
IP
Internet
FB
Information &
Communication
Wireless
W
User
needs
Healthcare
Fixed
FW
F
Savings &
Efficiency
WB
Growing needs of integrated service bundles
From one single source
Source: Detecon
IGOS
Making Globalisation Work for the Poor
By Kofi A. Annan – United Nations Secretary General
That is especially true of information technology,
which does not require vast amounts of hardware or
financial capital, or even energy. (It is also relatively
clean.) What it does require is brain power - the
one commodity that is equally distributed
among the world's peoples. So for a relatively
small investment - mainly an investment in basic
education, for girls and boys alike - we can bring all
kinds of knowledge within reach of poor people, and
enable poor countries to "leapfrog" some of the long
and painful stages of development that others had to
go through.
Gerakan Perangkat Lunak Bebas
●
“The Next Big Wave”
●
“Participation Age”
●
“A Chance to leap frog”
●
●
Menjadi program utama TIK di beberapa negara
seperti: Brazil, Spanyol, India, Australia
Perlu mencapai Critical Mass
Lomba Pemanfaatan IGOS Desktop
Tingkat SMU – Bandung (14 Desember 2005)
●
●
●
●
●
Menunjukkan Kreativitas yang luar biasa
Mampu beradaptasi dengan Open Source dalam waktu yang
singkat 1 Minggu – 1 Bulan
Produk yang dihasilkan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk
keperluan Open Source dan Kependidikan
Dari peserta akan dibentuk Komunitas dan dimanfaatkan untuk
sosialisasi Open Source
2006 Akan diadakan di beberapa kota + lomba tingkat Nasional
Terima Kasih
MCAP – Mobile Community Access Point