Transcript Penguatan SI dalam Bangda

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
Dr. Tatang A. Taufik
Deputi Kepala BPPT Bidang PKT
Lokakarya DRN
“Integrasi Sistem Inovasi Daerah
dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah”
Puspiptek - Serpong, 14 Desember 2011
OUTLINE
1
4
PENDAHULUAN : POLA PIKIR
2
STRATEGI KEBIJAKAN
3
INISIATIF STRATEGIS
CATATAN PENUTUP
OUTLINE
1
4
PENDAHULUAN : POLA PIKIR
2
STRATEGI KEBIJAKAN
3
INISIATIF STRATEGIS
CATATAN PENUTUP
PENDAHULUAN - 1
• Pencapaian tujuan pembangunan daerah tidak
cukup hanya mengandalkan ketersediaan sumber
daya alam  tantangan & peluang ke depan :
pembangunan daerah berbasis pengetahuan;
• Nilai tambah pengetahuan (iptek) : jika dapat
memberikan kontribusi kepada (dan menjadi
penyumbang peningkatan atas) proses
pembelajaran, difusi, dan inovasi untuk/dalam
pembangunan daerah;
PENDAHULUAN - 2
• Kompleksitas dan dinamika yang berkembang (tantangan
universal & isu-isu kontekstual) menuntut strategi
pendekatan sistem ~ sistem inovasi ~ sebagai suatu
kesatuan (dari aktor, kelembagaan, interaksi, dan
jaringan) yang memengaruhi arah perkembangan dan
kecepatan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran
dalam masyarakat;
PENDAHULUAN - 3
• Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20052025, penguatan Sitem Inovasi Nasional bertujuan untuk
mendukung pencapaian tujuan dan visi pembangunan nasional
melalui peningkatkan kapasitas inovasi nasional, terutama sebagai
wahana utama dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis
pengetahuan (knowledge based economy);
• Sistem Inovasi Nasional adalah suatu kerangka kerja berbasis
pendekatan sistem dalam membangun kapasitas inovasi nasional.
Dengan demikian, penguatan sistem inovasi nasional merupakan
wahana strategis dalam mendukung proses transformasi ekonomi
nasional sesuai visi pembangunan nasional 2025;
PENDAHULUAN - 4
• Pada sisi lainnya, hal tersebut dapat terwujud jika
pembangunan melalui penguatan sistem inovasi juga
menjadi wahana utama dalam mendorong pembangunan
masyarakat yang sadar dan semakin mampu
mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan
(knowledge based society);
• Penguatan sistem inovasi merupakan kunci, pijakan, dan
strategi bagi peningkatan daya saing dan penguatan
kohesi sosial.
POLA PIKIR : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGETAHUAN
Kesejahteraan/Kemakmuran,
Kemandirian & Peradaban Bangsa
Knowledge Society
Knowledge Economy
Daya Saing dan Kohesi Sosial
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Sistem informasi dan komunikasi
Pembelajaran seumur hidup dan budaya inovasi
Sistem inovasi yang efektif
Modal sosial
Kepemimpinan/kepeloporan dalam pemajuan
sosial budaya masyarakat
6. Rejim kebijakan yang kondusif
SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil
Infrastruktur komunikasi yang dinamis
Sistem inovasi yang efektif
Pemerintahan, insentif ekonomi dan rejim
kelembagaan yang mendukung
Sistem Inovasi
Isu-isu Kontekstual
Kecenderungan dan Tantangan Universal
Globalisasi
Kemajuan Iptek,
Inovasi

Ekonomi
Pengetahuan
Ekonomi
Jaringan
Faktor-faktor
Lokalitas
OUTLINE
1
4
PENDAHULUAN : POLA PIKIR
2
STRATEGI KEBIJAKAN
3
INISIATIF STRATEGIS
CATATAN PENUTUP
PENGUATAN SISTEM INOVASI
•
•
•
•
•
Penguatan sistem inovasi : “membenahi” sistem (holistik,
serentak, isu-isu sistemik) secara bersistem;
Dari perspektif kebijakan, langkah perbaikan perlu diarahkan
untuk membenahi “isu-isu kegagalan sistemik” (systemic failures);
Strategi kebijakan perlu dikembangkan sebagai suatu kesatuan
kerangka kebijakan inovasi/KKI (innovation policy framework);
KKI merupakan kerangka kerja kolaboratif sebagai pijakan
bersama (common platform) para pihak bagi pengembangan
koherensi dan sinergitas kebijakan dan tindakan implementasi
operasionalnya;
Para pihak dituntut semakin mampu memperbaiki, menyesuaikan
dan mengembangkan diri untuk berkontribusi dan berprestasi
dalam penguatan sistem inovasi nasional.
AGENDA STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA
1
6
2
Kerangka Kebijakan Inovasi : Heksagon
5
3
4
1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan
bisnis.
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan
mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya
UKM.
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan
difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta
meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.
4. Mendorong budaya inovasi.
5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan
sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah.
6. Penyelarasan dengan perkembangan global.
OUTLINE
1
4
PENDAHULUAN : POLA PIKIR
2
STRATEGI KEBIJAKAN
3
INISIATIF STRATEGIS
CATATAN PENUTUP
REPOSISI, FOKUS, DAN SINERGI
Reposisi, fokus,
dan sinergi
• Kualitas Hidup &
Kesejahteraan Masyarakat
• Kemandirian
• Peradaban Bangsa
Instrumen
kebijakan
Instrumen
kebijakan
daya ungkit
(leverage)
Lebih besar
daya ungkit
(leverage)
Produktivitas/
Daya Saing &
Kohesi Sosial
Inovasi dan Difusi serta
Pembelajaran
Reposisi, fokus, dan sinergi agar memberikan efektivitas,
efisiensi, jangkauan (outreach) dan daya ungkit
(leverage) lebih besar dalam menghasilkan dampak
ekonomi, sosial dan budaya.
INISIATIF STRATEGIS
Visi
SIN 2025
Sasaran
Strategis
Inisiatif
Strategis
Prinsip
Dasar
INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN SISTEM IOVASI NASIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
Penguatan Sistem Inovasi Daerah : sebagai wahana untuk memperkuat
pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian di tingkat
daerah, di mana penguatan sistem inovasi daerah merupakan bagian
integral dari penguatan sistem inovasi nasional.
Pengembangan Klaster Industri : sebagai wahana untuk
mengembangkan potensi terbaik & meningkatkan daya saing industrial.
Pengembangan Jaringan Inovasi : sebagai wahana untuk membangun
keterkaitan dan kemitraan antar aktor, serta mendinamisasikan aliran
pengetahuan, inovasi, difusi, dan pembelajaran.
Pengembangan Teknoprener : sebagai wahana modernisasi
bisnis/ekonomi & sosial, serta mengembangkan budaya inovasi.
Penguatan Pilar-pilar Tematik SIN : sebagai wahana memperbaiki
elemen-elemen penguatan sistem yang bersifat tematik dan
kontekstual.
MATRIKS KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAN
INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI
Tema Inisiatif
Strategis
Kerangka
Kebijakan Inovasi
Kerangka Umum
Kelembagaan, Daya Dukung, Kap. Absorpsi
Interaksi/Keterkaitan, Pelayanan
Budaya Inovasi
Fokus, Keterpaduan Rantai Nilai
Perkembangan Global
SID
Klaster Jaringan
Teknoprener Pilar-pilar
Industri Inovasi
Tematik
ILUSTRASI KETERKAITAN PROGRAM
DALAM KONTEKS “PERCONTOHAN DI DAERAH”
BIT
Pengembangan Teknoprener
PPKDT
Pengembangan Jaringan Inovasi
PPKIT
Pengembangan Klaster Industri Unggulan Daerah
PPKDS
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Percontohan
“di daerah”
 Kisah Sukses
KETERKAITAN PERAN DAN LAYANAN TEKNOLOGI BPPT,
KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAN PRAKARSA STRATEGIS
SKENARIO SINKRONISASI PENGUATAN SID
•
RPJPD
Kerangka
SID
RPJMD
Pragmatisasi
RPJMD
Penguatan sistem inovasi menjadi
agenda penting dalam dokumendokumen strategis legal daerah.
•
Landasan legal pembangunan yang
sangat kuat
Multi rejim – multi generasi (periode)
•
•
Landasan legal pembangunan yang kuat
Satu rejim – satu generasi (periode)
•
Perlu landasan legal pembangunan
PENGUAT untuk memperkuat
Perlu LEADERSHIP yang sangat kuat
agar dapat diimplementasikan secara
kongkrit dan memberikan dampak
Perlu COLLECTIVE LEADERSHIP untuk
operasionalisasi
Perlu starting points yang tepat sebagai
MILESTONES PENGUNGKIT YANG
DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK
SIGNIFIKAN
•
•
•
KONTRIBUSI BPPT
DALAM IMPLEMENTASI PERCONTOHAN DI DAERAH (2011)
 Percontohan SID Provinsi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 Percontohan SID Kawasan Khusus
Provinsi Jateng
Provinsi Riau (2012)
Provinsi Jambi
Provinsi Sumsel (T)
Provinsi Jatim
Provinsi Bali
Provinsi Kalimantan Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Papua
1
1
Kabupaten Kep. Anambas
Kabupaten Kapuas Hulu
2
 Percontohan SID Otonom
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Koridor
Sumatera
1
14
Koridor
Kalimantan
2
15
16
2
7
Koridor
Sulawesi
3
8
4
2
4
6
9
Koridor Jawa
Status per November 2011
* Tinta Hitam : masih penjajakan
5
12
3
1
8
7
13
5
9
6
4
10
11
12
14
15
Koridor
13
16
Bali
Nusa Tenggara
17
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Way Kanan
Kota Cimahi 
Kota Pekalongan 
Kota Surakarta
Kabupaten Tegal
Kabupaten Banyumas
Kota Semarang (2012)
Kabupaten Gunungkidul
Kabupaten Bantul
Kabupaten Madiun
Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Blitar
Kabupaten Gresik
Kabupaten Bangli
Kabupaten Jembrana
Desa Mlatiharjo – Kab. Demak
Koridor Papua
9
OUTLINE
1
4
PENDAHULUAN : POLA PIKIR
2
STRATEGI KEBIJAKAN
3
INISIATIF STRATEGIS
CATATAN PENUTUP
PENUTUP
1. Pengarustamaan penguatan sistem inovasi dalam
pembangunan berbasis pengetahuan;
2. Mengusulkan inisiatif strategis yang telah disampaikan
sebagai flagship dalam penguatan sistem inovasi nasional
~ program payung (umbrella program);
3. Penguatan sistem inovasi harus menjadi gerakan bersama
~ gerakan ekonomi, sosial, budaya dan sekaligus gerakan
politik;
4. Langkah-langkah jangka pendek 3 tahun ke depan
diarahkan untuk membangun/memperkuat fondasi
penting bagi penguatan sistem inovasi nasional dan
mengembangkan kisah-kisah sukses (success stories)
Indonesia.
LESSONS LEARNED
• Penerimaan daerah terhadap prakarsa penguatan
Sistem Inovasi beragam
• Prakarsa kreatif di daerah sudah tumbuh
• Daerah yang ‘inovatif’;
– Kepemimpinan visioner, kuat dan progresif
– Terbuka pada gagasan baru
– Hubungan eksekutif-legislatif serasi
– Ada ‘local champion’ : katalis-sinapsis
– Cascading dari pimpinan tertinggi efektif
– Budaya ‘sharing’ yang kuat dan tulus
Gerakan Membangun Sistem Inovasi, Daya Saing
dan Kohesi Sosial di seluruh Wilayah Nusantara
Salam Inovasi Indonesia
dalam keselarasan kita maju …
Terimakasih
Dr. Tatang A. Taufik
Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Gedung BPPT II, Lt 13
Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340
Telp. (021)-316 9441 / 9442
Fax. (021)-319 24127
E-mail: [email protected]
GOVERNANCE OF INNOVATION POLICY: EUROPEAN PRACTICE
•
•
A diversity of ways of managing innovation policy :
No “optimal model”...but some guiding principles
Policy Design
Programme design
Programme
management
Programme
administrationtasks
Shared
responsibility
Full responsib ility
Agency
Country
Latvia
Full Responsib ility Ministry
France
Full Responsib ility
Ministry
Portugal
Full Responsib ility
Ministry
Shared responsibility
Full responsib ility Agency
Ireland
Full Responsib ility
Ministry
Shared responsibility
Full responsib ility Agency
The
Netherlands
Full Responsib ility
Ministry
Shared responsibility
Full responsib ility Agency
Luxembourg
Full Responsib ility
Ministry
Shared responsibility
Full responsib ility Agency
Finland
Full responsib ility Agency
Shared responsibility
Full responsib ility Agency
Flanders
Shared responsibility
Full responsib ility Agency
Estonia
Shared responsibility
Full responsib ility Agency
Austria
Shared responsibility
Full responsib ility Agency
Slovenia
Shared responsibility
Full responsib ility Agency
Slovakia
Shared responsibility
Full responsib ility Agency
Sumber : Reid / Technopolis Group, 2006)
25
Swedia
Indonesia
M
M
M
VINNOVA
BPPT
M
Irlandia
M
Enterprise Ireland
M
Norwegia
Finlandia
M
NRC
Denmark
M
TEKES
Kanada
M
Semi-publik
Inggris
Desain kebijakan
Belanda
CONTOH : PERBANDINGAN DI BEBERAPA NEGARA
Desain program
Manajemen
program
Administrasi
program
Stat
SENTER
e
Sumber : Arnold, et al. (2004, 2003).
M = Kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan teknologi dan/atau inovasi
INNOVATION GOVERNANCE
Tingkat 1
Kebijakan
Desain / lintas
Penetapan
bidang
tingkat
Kebijakan
tinggi
Tingkat 2
Koordinasi
Desainyang
berpusat
pada misi
Program
kementerian
Tingkat 3
Koordinasi &
Manajemen
pengembangan
Program
kebijakan
yang
lebih rinci
Pemerintah
Departemen/
Kementerian
Industri, dll.
Dewan Riset
dan Akademi
Badan
Teknologi dan
Inovasi
Departemen/
Kementerian
Sektoral lainnya
Badan-badan
Program
Pendukung
Kontraktor
Program
Tingkat 4
Pelaku litbangyasa
dan
inovasi
Administras/
Implementasi
Program
Departemen/
Kementerian
Riset dan
Teknologi
Lembaga
Litbang
Perguruan
Tinggi
KIN
Dewan kebijakan
Peran
Strategis
BPPT
Produsen:
Perusahaan,
Pertanian,
Rumah sakit,
dsb.
ELEMEN PENTING SISTEM INOVASI
Permintaan (Demand)
Konsumen (permintaan akhir)
Produsen (permintaan antara)
Sistem Politik
Sistem Pendidikan
dan Litbang
Pemerintah
Pendidikan dan
Pelatihan Profesi
Penadbiran
(Governance)
Pendidikan Tinggi dan
Litbang
Kebijakan RPT
Litbang Pemerintah
Discovery
inovasi
invensi
Discovery
Sistem Industri
invensi
Perusahaan Besar
Intermediaries
Lembaga Litbangyasa
Brokers
Intermediasi
difusi
UKM “Matang/
Mapan”
PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus
Standar dan
Norma
Dukungan Inovasi dan
Bisnis
HKI dan
Informasi
Perbankan
Modal Ventura
PROSES PEMBELAJARAN
Framework Conditions
Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota
•
•
•
•
•
•
Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi makro
Kebijakan moneter
Kebijakan fiskal
Kebijakan pajak
Kebijakan perdagangan
Kebijakan persaingan
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Pendidikan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum/ Dasar
Kebijakan Industri / Sektoral
SDA dan Lingkungan
Budaya
• Sikap dan nilai
• Keterbukaan terhadap
pembelajaran dan perubahan
• Kecenderungan terhadap Inovasi
dan kewirausahaan
• Mobilitas dan interaksi
Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development)
PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
DINAMIKA INTERAKSI TRIPLE HELIX SISTEM INOVASI
Pemerintah
Akademia
Industri
• Pemerintah mendominasi
lingkaran/spiral lainnya
• Koordinasi birokratis top-down
• Mentalitas “proyek besar”
• Industri: national champion
• Perguruan tinggi: terutama
berperan sebagai lembaga
pengajaran
• Industri : perusahaan
terhubungkan oleh pasar
Pemerintah
• Pemerintah : dibatasi pada
penanggulangan kegagalan
pasar
Industri
Litbangyasa
& PT
• Mentalitas individualistik
•
2
Hubungan/interaksi antar
kelembagaan dalam “pusaran
spiral” sebagai “proses transisi
tanpa akhir dan dinamis”
• Perguruan tinggi :
melaksanakan riset dasar dan
penyediaan SDM
1
Akademia
Tri-literal network dan
Organisasi Hybrid
Unit-unit antarmuka (interface)
pada garis batas yang ketat.
Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Etzkowitz dan Leydesdorff (2000).
Pemerintah
Bisnis
3
SID
Daerah
A
SID
Daerah
C
Klaster Industri 1
Sistem Inovasi Nasional
Klaster Industri 3
SUBSISTEM & KETERKAITAN MULTIDIMENSI SISTEM INOVASI
Sektor I
“industrial cluster-wise” Subnational Innovation System
“Region-wise” Sub-national
Innovation System
“Sector-wise” Sub-national
Innovation System
Klaster Industri:
Sektor II
Klaster Industri 1-Z
Klaster Industri 3-B
Klaster Industri 2-C
Sektor III
SID : Sistem Inovasi Daerah.
Klaster Industri 1-A