Transcript Materi Rapimnas KPHI - Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia

KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA
(K P H I)
Sebagai pelaksanaan
Amar Undang-Undang Nomor 13 tahun
2008 Pasal 12
disampaikan pada acara
Harlah 32 IPHI, 16 Juni 2013
Jakarta Convention Centre
Tugas KPHI
*
KPHI dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
13/P tahun 2013, dengan tugas:
• Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap
Penyelenggaraan Ibadah Haji baik di tanah air
maupun di Arab Saudi.
• Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk
penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji.
• Menyampaikan masukan kepada Menteri Agama
atas hasil pengawasan dan pemantauan untuk
ditindaklanjuti dalam rangka penyempurnaan
penyelenggaraan ibadah haji.
Fungsi KPHI
• Melakukan pemantauan dan menganalisis kebijakan
operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji baik di
tanah air maupun di Arab Saudi.
• Menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga
pengawasan dan masyarakat.
• Menerima masukan dan saran dari masyarakat
mengenai penyelenggaraan ibadah haji.
• Merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji
Wewenang KPHI
• Menerima laporan dan pengaduan masyarakat
tentang sikap dan perilaku aparat penyelenggara
ibadah haji.
• Menerima laporan dan pengaduan masyarakat
tentang penyelenggaraan ibadah haji, baik di tanah
air maupun di Arab Saudi.
• Membuat laporan, rekomendasi dan/atau saran
yang berkaitan dengan aparat penyelenggara ibadah
haji.
• Membuat laporan, rekomendasi dan/atau saran
yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji
baik di tanah air maupun di Arab Saudi.
Ruang lingkup
Pengawasan dan pemantauan meliputi :
1.Aspek pengorganisasian dan SDM
2.Aspek pembinaan jemaah dan kelembagaan
3.
Aspek Pelayanan, terdiri atas:
a.Pelayanan di embarkasi dan debarkasi
b.Pelayanan pemondokan dan perkemahan,
b.
Pelayanan katering,
c.
Pelayanan transportasi,
d.
Pelayanan umum dan Ibadah,
e.
Pelayanan kesehatan,
f.
Pelayanan keamanan jemaah dan barang, dan
g.Pelayanan pemulangan ke tanah air.
4. Aspek pengelolaan dana haji
Penyelenggaraan Ibadah Haji
UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji menegaskan bahwa: Penyelenggaraan Ibadah Haji
merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab
Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama.
TANGGUNG JAWAB
PELAYANAN
meliputi
1. Pendaftaran Haji
2. Bimbingan Jemaah Haji
3. Administrasi dan Dokumen
Haji
4. Transportasi Jemaah Haji
5. Akomodasi dan konsumsi
6. Kesehatan Jemaah Haji
7. Keamanan dan
Perlindungan Jemaah Haji
OPERATIONAL PENGAWASAN
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
Dalam Negeri dan Arab Saudi
1. Organisasi dan
Petugas Haji
2. Pengelolaan
Anggaran Haji
3. Dokumen Perjalanan
Haji
4. Transportasi
5. Pemondokan dan
perkemahan
6. Katering
7. Pelayanan Kesehatan
8. Sist. Informasi &
Teknologi
9. Perlengkapan
10.Penyedia Jasa
Implementasi
peraturan
perundangan
dan kebijakan
(ISO 9001:2008)
Faktor yang
mempengatuhi
OUTPUT:
Layanan
Haji
Berkualitas
Tahapan Pengawasan dan Pemantauan
1. Pra Operasional: melakukan pemantauan bahwa semua
unsur layanan sudah siap dan tersedia sebelum operasional
haji.
2. Masa Operasional: melakukan pengawasan dan pemantauan
di Embarkasi & di Arab Saudi tentang implementasi
pelayanan sesuai dengan tahapan dan SOP.
3. Pasca Operasi: melakukan evaluasi terhadap seluruh jenis
pelayanan dan masukan masyarakat guna penyempurnaan
operasional tahun berikutnya.
Pemantauan di Embarkasi
Tujuan:
1. Untuk mengetahui dan memastikan apakah layanan haji
di seluruh embarkasi telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah.
2.Untuk mengetahui dan memastikan bahwa seluruh
jamaah haji mendapatkan bimbingan serta pelayanan
yang memadai.
3.Untuk mengetahui dan memastikan apakah sumberdaya
yang ada (sumber daya manusia, sarana prasarana, dan
dana) telah dimanfaatkan untuk layanan jamaah haji
secara optimal.
Tujuan Pemantauan di Arab Saudi
1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan jemaah haji
terhadap pelayanan haji.
2. Untuk memastikan seluruh jemaah haji dapat
melaksanakan ibadah sesuai tuntunan manasik
haji
3. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah
tentang berbagai permasalahan penyelenggaraan
ibadah haji sebagai bahan pertimbangan
peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
pada masa yang akan datang.
Permasalahan yang mungkin timbul
1. Penempatan jemaah di Madinah tidak sesuai rencana, karena
ketidaksiapan hotel.
2. Masa tinggal di Madinah tidak memenuhi 40 waktu shalat
fardhu (arba’in) sehingga timbul protes jemaah.
3. Majmu’ah tidak konsisten dengan kontrak Pemondokan di
Madinah
4. Tidak ada kepastian sejak awal penetapan hotel bagi jemaah,
sedangkan jemaah sudah tiba/mendarat di Madinah.
5. Perbedaan perhitungan awal dan akhir shalat arba’in antara
Majmu’ah dengan petugas kloter, yang menimbulkan ketidak
nyamanan jemaah haji.
6. Penempatan jamaah indonesia bersama jamaah asing pada
hotel yang disewa Indonesia
Lanjutan …
7. Penempatan kloter di Makkah tidak sesuai/tidak
berdasarkan hasil qur’ah, sehingga jemaah haji
protes.
8. Jemaah haji tidak setuju penempatan jemaah pria
wanita (suami isteri) yang terpisah.
9. Adanya keluhan pelayanan ibadah bagi jemaah
uzur/sakit
10.Ketersediaan bus untuk angkutan shalawat bagi
jemaah haji yang menempati pemondokan lebih dari
2.000 m tidak sesuai kontrak.
11. Adanya jemaah negara lain yang ikut naik bus yang
disewa Indonesia
Hal yang harus diwaspadai
1. Dugaan adanya indikasi penyimpangan yang
dilakukan bersama oleh oknum dari Indonesia.
2. Penempatan jemaah di rumah/hotel di bawah
standar karena motivasi tertentu.
3. Kepastian penempatan jamaah di Madinah tidak
sejak awal karena unsur tertentu.
4. Penempatan jemaah di pemondokan Makkah tidak
sesuai Qur’ah atau karena adanya kesengajaan.
5. Adanya profokasi dari oknum tertentu yang
mengajak jemaahnya menolak pemondokan di suatu
rumah (tidak cocok), sehingga jemaah terlantar.
Lanjutan …
6. Demikian pula adanya profokasi dari oknum
tertentu yang memprotes perkemahan di ArafahMina (tidak cocok). Padahal penempatan di kemah,
adalah kewenangan Muassasah, Pemerintah
Indonesia tidak banyak berperan dalam penyediaan
perkemahan.
7. Kebijakan Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota
jemaah haji (termasuk Indonesia) akan berdampak
gejolak bagi jemaah haji yang terkena pengurangan.
Penutup
1. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak
seluruh komponen Ikaran Persaudaraan Haji Indonesia
(IPHI) untuk memberikan penjelasan kepada jemaah haji
yang akan berangkat tahun 1434H ini terkait kebijakan
Pemerintah Arab Saudi.
2. IPHI sebagai mitra Pemerintah perlu kordinasi dan kerjasama
yang sinergi dengan stake holder (pemangku kepentingan)
dalam penyelenggaraan ibadah haji demi kepentingan jemaah
haji.
3. IPHI kiranya dapat bertindak sebagai Dewan Pertimbangan
(Wantim) Pemerintah dalam perumusan kebijakan
penyelenggaraan ibadah haji.
4. IPHI kiranya menjadi pelopor bagi jemaah haji dalam upaya
menjaga kemabruran ibadah pasca menunaikan ibadah dan
kembali ke masyarakat lingkungan masing-masing.
‫والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬