Transcript Instalasi Farmasi Kab/Kota - Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian

DISAMPAIKAN :
DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
Konsep Instalasi Farmasi
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
Kondisi Saat Ini
Kondisi yang Akan Dicapai
Rencana Strategis
Regulasi Teknis yang Terkait
Konsep Instalasi Farmasi
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
1.
UU Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan
 Pasal 36 :
 Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan
keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama Obat
Esensial
 Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat,
Pemerintah melakukan kebijakan khusus
 Pasal 37 :
 Pengelolaan perbekalan kesehatan utk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat
 Pengelolaan OE dan alkes dasar memperhatikan
kemanfaatan, harga dan faktor yang berkaitan dgn
pemerataan
Lanjutan

Pasal 40 :
 Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yg
esensial harus tersedia serta menjamin
ketersediaannya
 Pasal 98 :
 Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,
berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau

Pasal 104 :
 Pengamanan sediaan farmasi dan alkes diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang
disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan
alkes yang tidak memenuhi persyaratan mutu
dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan
 Pasal 108
 Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
sesuai ketentuan per-UU
PP Nomor 51 tahun 2009 ttg Pekerjaan
Kefarmasian
3. PP Nomor 72 tahun 1998 ttg Pengamanan Sediaan
Farmasi dan Alat Kesehatan
4. SK Menkes No. 189/MENKES/SK/III/2006 tentang
Kebijakan Obat Nasional
5. Permenkes No. 889/2011 tentang Registrasi, Izin
Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
2.
Obat harus diperlakukan sebagai komponen yang tidak tergantikan dalam
pemberian pelayanan kesehatan. Dalam kaitan ini aspek teknologi dan
ekonomi harus diselaraskan dengan aspek sosial dan ekonomi.
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan dan
pemerataan obat esensial yang dibutuhkan masyarakat
Pemerintah dan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk
menjamin agar pasien mendapat pengobatan yang rasional
Pemerintah melaksanakan binwasdal obat, sedangkan pelaku
usaha di bidang obat bertanggung jawab atas mutu obat sesuai
dengan fungsi usahanya. Tugas pengawasan dan pengendalian
yang menjadi TJ pemerintah dilakukan secara profesional,
bertanggung jawab, independen dan transparan
Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi obat yang
benar, lengkap dan tidak menyesatkan. Pemerintah
memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan
keputusan pengobatan




Obat adalah bahan baku atau paduan bahan-bahan yang
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem
fisiologi ataupun keadaan patologi dalam rangka
penetapan
diagnosis,
pencegahan,
penyembuhan
pemulihan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi
termasuk produk biologi.
Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan
habis pakai yang diperlukan untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan.
Instalasi Farmasi adalah Unit Pengelola Obat atau Unit
Pengelola Teknis yang mengelola Obat dan Perbekalan
Kesehatan di Propinsi atau Kabupaten/Kota.
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Pelayanan Kesehatan
Dasar




Buffer Stock Pusat adalah Obat yang tersedia di Instalasi
Farmasi Nasional/Pusat sebagai cadangan apabila terjadi
kekosongan obat di Propinsi dan Kab/Kota.
Buffer Stock Provinsi adalah Obat yang tersedia di
Instalasi Farmasi Provinsi sebagai cadangan apabila
terjadi kekosongan obat di Kab/Kota
Obat PKD adalah obat yang digunakan untuk pelayanan
kesehatan dasar di Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu
Obat Program adalah obat yang digunakan untuk
kebutuhan program kesehatan yang telah ditetapkan
secara nasional
Arah Kebijakan Pelayanan Kesehatan
Mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu,
efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes
OBAT
.
1. Aksesibilitas
ALAT
KESEHATAN
1. Aksesibilitas
2. Keterjangkauan
2. Need Assesment
3. Penggunaan obat yang
rasional
3. Penggunaan alkes yang tepat
guna
4. Jaminan keamanan, mutu
& manfaat
4. Jaminan keamanan, mutu &
manfaat
.
.
.
Pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau,
termasuk pelayanan kefarmasian
Meningkatkan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan secara
universal, termasuk di dalamnya penyediaan obat dan alkes yang
terjangkau dan tersedia merata
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di setiap tingkatan
secara efektif dan efisien, termasuk menjaga keamanan, manfaat
dan mutu obat dan alkes di semua tingkat pelayanan kesehatan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya
kesehatan paripurna menuju kemandirian masyarakat untuk
hidup sehat
KONDISI SAAT INI





Pemerintah menjamin ketersediaan 484 obat generik
(Tahun 2011) untuk PKD mengacu pada DOEN
Pemerintah menjamin ketersediaan 85 item obat program
(P2PL, Gizi, KIA, keswa dan vaksin haji)
Ketersediaan obat di pelayanan kesehatan Tingkat I sektor
pemerintah 87% (Tahun 2011)
Manajemen suplai di Puskesmas diselenggarakan melalui
Instalasi Farmasi Kab/Kota (perencanaan, pengadaan,
penyimpanan dan pendistribusian)
Pendanaan obat untuk sektor publik sebagian besar melalui
APBN (DAK dan APBN Kemkes)




Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi
Nasional/Provinsi/Kab/Kota
- Penyimpanan,
- Distribusi
- Perangkat Pengolahan data termasuk sistem aplikasi
Kompetensi SDM Kefarmasian sebagai pengelola
obat/bertugas di bidang pengelolaan obat, termasuk
kemampuan melakukan koordinasi dengan unit kerja
lain
Anggaran (penyediaan obat, biaya operasional, biaya
distribusi)
Komitmen Pimpinan Daerah
PERAN PUSAT DAN DAERAH DALAM
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
(PP 38/2007)
SUB-SUB BIDANG :
KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUTU OBAT DAN
KETERJANGKAUAN OBAT SERTA PERBEKALAN
KESEHATAN
PUSAT :
PROPINSI :
KAB/KOTA :
Penyediaan dan
Pengelolaan
Buffer Stok Obat,
Alkes, Reagensia
& Vaksin
Tertentu
Penyediaan dan
Pengelolaan Buffer
Stok Obat, Alkes,
Reagensia & Vaksin
Lainnya
Penyediaan dan
Pengelolaan Obat
PKD, Alkes,
Reagensia &
Vaksin
Skala Provinsi
Skala Kab/Kota
Skala Nasional
Menyediakan dana obat utk masyarakat miskin
2. Menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kab/Kota
tertentu
3. Menyediakan obat utk Buffer Stok Pusat  Bencana Alam,
Darurat, KLB
4. Menyediakan obat utk program kesehatan
5. Menyediakan obat utk kegiatan tertentu bersifat nasional
6. Mengelola obat Buffer Stok Pusat
7. Mengendalikan harga obat generik
8. Melatih sdm di bidang pengelolaan obat dan advokasi
9. Memantau ketersediaan obat
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Menyediakan dana obat Buffer Stok Provinsi
Menyediakan obat Buffer Stok Provinsi
Mengelola obat Buffer Stok Provinsi dan obat
Program
Memfasilitasi advokasi Dinkes Kab/Kota
Melatih sdm Kab/Kota dalam pengelolaan obat
Memantau dan menginformasikan ketersediaan
obat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menyediakan Dana Alokasi Obat  APBD II
Mengelola obat
Memanfaatkan data yg tersedia utk advokasi
Menyediakan dana operasional
Membentuk tim perencanaan obat terpadu
Melatih petugas pengelola obat di PKM
Memantau dan menginformasikan ketersediaan
obat di Puskesmas dan jaringannya
1.
2.
3.
APBD II/ DAU, DAK Obat PKD
APBD I  obat Buffer Stok Provinsi
APBN  obat Buffer Stok Pusat, Obat
Bencana, Obat Program Kesehatan, dan Obat
untuk kegiatan skala nasional
• Pengadaan
Pusat
(Binfar)
IF
Nasional
• Pengadaan
Pusat (Binfar,
dan Program)
• Pengadaan
Provinsi
• Lembaga
donor
IF
Provinsi
• Pengadaan
Pusat (Binfar ,
dan Program)
• Pengadaan
Provinsi
• Pengadaan
Kab/Kota
• Lembaga
donor
IF
Kab/Kota
TUJUAN
PENGELOLAAN OBAT
Menjamin tersedianya obat dengan mutu yang
terjamin, tersebar secara merata dan teratur,
sehingga mudah diperoleh pada tempat dan
waktu yang tepat.
Perencanaan
Penggunaan
Distribusi
Dukungan Manajemen
Pengadaan
Penyimpanan
Dit.Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Jenis Distribusi ada dua :
◦ Pull Distribusi
◦ Push Distribusi

Frekuensi Distribusi disesuaikan
dengan geografis Unit Pelayanan
Kesehatan
 Kegiatan
Distribusi Rutin
Perencanaan Distribusi
Penetapan Frekuensi Pengiriman
Obat-obatan
Penyusunan Peta Lokasi, Jalur dan
Jumlah Pengiriman
 Kegiatan
Distribusi Khusus
Bila terjadi Wabah atau
bencana/KLB
Adanya pelaksanaan program
tertentu
A.
Instalasi Farmasi Nasional
1.
2.
3.
Pengelolaan obat Buffer Stok Pusat
(menyimpan, mendistribusikan)
Penyimpanan dan Penyaluran obat Buffer Stok Pusat
Penyediaan informasi :
Dinamika logistik obat Buffer Stok Pusat
Ketersediaan obat Buffer Stok Pusat
B. Instalasi Farmasi Provinsi
1.
2.
3.
4.
5.
Penyediaan obat Buffer Stok Provinsi
Pengelolaan obat Buffer Stok Provinsi dan obat Program
(merencanakan, menyediakan, menyimpan, mendistribusikan,
capor, dan monev)
Penyimpanan obat Buffer Stok Provinsi dan obat Program
Terlibat aktif membina Pengelola Obat di Kab/Kota
Terlibat aktif dalam perencanaan kebutuhan obat di Provinsi
B. Instalasi Farmasi Provinsi
6.
Lanjutan
Penyediaan Informasi :


Dinamika logistik obat Buffer Stok
Provinsi
Ketersediaan obat Buffer Stok Provinsi dan
obat Kab/Kota
C.
Instalasi Farmasi Kab/Kota
1.
2.
3.
4.
5.
Pengendalian Ketersediaan Obat di tingkat
Kab/Kota (Controller of Drug Availability =CoDA)
Pengelolaan obat
(merencanakan, menyediakan, menyimpan,
mendistribusikan, capor, dan monev)
Penyimpanan dan Penyaluran Obat ke Puskesmas
Penyediaan Informasi :

Dinamika logistik obat di IF Kab/Kota

Ketersediaan obat di IF Kab/Kota dan
Puskesmas
IF Nasional
 “Tupoksi”
Perencanaan,
Pengadaan,
Distribusi
(Dit. Bina Oblik
dan
Perbekkes)
IF Provinsi
IF Kab/Kota
 Tupoksi Sie
 Tupoksi Sie
Farmasi
Dinkes
Provinsi
 UPTD IF (Es. III
 Tupoksi Unit
lain Dinkes
Farmasi
Dinkes
Kab/Kota
 UPTD IF (Es. IV
 Tupoksi Unit
lain Dinkes




Status Unit Pengelola Obat
a. UPT
b. Bagian tupoksi dari seksi dalam struktur
Ketenagaan di Unit Pengelola Obat
a. Jumlah
b. Kualifikasi
c. Mutasi
Biaya Operasional untuk Unit Pengelola Obat
Pemahaman tentang obat sebagai BMN khususnya
berkaitan dengan Permendagri Nomor 17 tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD
KONDISI YANG AKAN DICAPAI
A.
Instalasi Farmasi Nasional
1.
Pengelolaan obat (Buffer Stok Pusat dan Program)
(perencanaan; menyimpan, mendistribusikan; capor,
dan monev)
2.
Terlibat penuh dalam Perencanaan Kebutuhan Obat
PKD dan Program Nasional)
3.
Penyimpanan dan Penyaluran Obat Buffer Stok
Nasional dan Obat Program
4.
Penyediaan Informasi Ketersediaan Obat Nasional
5.
Struktur Organisasi Definitif (UPT)
B.
Instalasi Farmasi Provinsi
1. Penyediaan obat Buffer Stok Provinsi Pengelolaan
obat
2. Terlibat penuh dalam Perencanaan Kebutuhan Obat
Tingkat Provinsi)
3. Penyimpanan dan Penyaluran ObatBuffer Stok
Provinsi dan Obat Program skala Provinsi
4. Penyediaan Informasi Ketersediaan Obat Tingkat
Provinsi
5. Penyediaan Informasi Obat di tingkat Provinsi
6. Struktur Organisasi (UPT) Definitif (Eselon III)
C.
Instalasi Farmasi Kab/Kota
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Penyediaan obat PKD
Pengendalian Ketersediaan Obat di tingkat Kab/Kota
Pengelolaan obat (merencanakan, menyediakan,
menyimpan, mendistribusikan, capor, dan monev)
Penyimpanan dan Penyaluran Obat skala Kab/Kota
Penyediaan Informasi Ketersediaan Obat Tingkat
Kab/Kota
Penyediaan Informasi Obat di Tingkat
Kab/Kota
Struktur Organisasi Definitif (Eselon IV)
Rencana Strategis
1.
2.
Penyiapan sarana dan prasarana Instalasi
Farmasi untuk menjadi suatu unit kerja
Instalasi Farmasi secara definitif sehingga
dapat menyalurkan obat ke fasilitas
kesehatan (legal aspek)
Penyiapan sumber daya farmasi dalam
pengelolaan obat menuju ke arah
standardisasi Instalasi Farmasi
Regulasi Teknis terkait
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Peraturan terkait Standar Sarana dan Prasarana Instalasi
Farmasi
Peraturan terkait pengelolaan obat di Instalasi Farmasi
termasuk Standar Operational Procedure (SOP)
Peraturan terkait Kebijakan Satu Pintu (One Gate Policy)
Peraturan terkait Sistem Informasi Logistik Obat
Peraturan terkait Pengelolaan obat dan perbekalan
kesehatan sebagai aset negara (BMN)
Tim Perencanaan Obat Nasional
Peraturan terkait Instalasi Farmasi sebagai Penyalur Obat