KINERJA

A. PENGERTIAN KINERJA

 Secara definitif (Bernardin dan Russell, 1993) menjelaskan kinerja merupakan catatan

outcome

yang dihasilkan pada fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Unit analisis Kinerja

 Individu  Organisasi  Kebijakan  Program/Proyek

B. PENDEKATAN UNTUK PENGUKURAN KINERJA

1.Paradigma manajemen normatif Dalam paradigma manajemen normatif terdapat tiga aliran, yakni: a. Manajemen Klasik  Aliran ini memandang pegawai sebagai faktor produksi (

model economic man

) yang dapat dimanipulasi. Implikasinya dalah bahwa evaluasi kinerja merupakan alat untuk menentukan jenis insentif maupun hukuman yang pantas diberikan (Model

tell and self

). Sebelum tahun 1950-an masih terdapat istilah

employees evaluations

1984:168). dan bukan

performance evaluation

(lihat Dresang,  Aliran ini menggunakan kriteria kinerja berupa

behavior –based performance criteria

diperhatikan.

, yang beranggapan bahwa kinerja sangat ditentukan oleh karakter manusianya atau pekerjanya, sedangkan kesalahan dalam proses dan struktur organisasi tidak terlalu

PR

 Cari indikator Kinerja pegawai Negeri Sipil (DP3)

Nilai teman disamping (beri nama yang dinilai)

Point yang dinilai:  Kedisiplinan  Kerjasama  Tanggungjawab Beri skor 6-10

b.

Human Relations

 Evaluasi Kinerja merupakan sarana untuk mendengarkan dan memperhatikan berbagai keluhan mereka (

tell dan listen

). Kriteria inerja yang sering digunakan pada aliran ini adalah

judgement-based performance criteria.

c.

Human Resources

 Kegiatan evaluasi kinerja diartikan sebagai kegiatan yangbertujuan untuk memecahkan masalah (

problem solving

). Penilaian kinerja dilihat sebagai alat “pengembangan” dengan manusia sebagai elemen kuncinya. Kriteria Kinerja yang sering diterapkan adalah result-based performance criteria.

2. Paradigma Manajemen publik Baru

 Dalam konteks manajemen Publik baru, penilaian kinerja harus dilihat sebagai upaya yang berkesinambungan dalam rangka memerbaiki kinerja organisasi publik. Penilaian harus ditujukan tidak hanya pada cara yang ditempuh suatu lembaga pemerintah, tatapi juga pencapaian tujuan lembaga pemerintah yang didasarkan pada visi dan misi serta harapan masyarakat.  Prinsip

good governance

menjadi syarat utama penilaian kinerja di masa mendatang, yang tidak semata mengatur perilaku aparat tetapi juga organisasi itu sendiri.

Permasalahan Kesamaan tempat            Kelompok 1 Kelompok 12 Kelompok 5 Kelompok 6  Kelompok 2 Fokus?

Kelompok 8 Kelompok 3  Kelompok 4  identifikasi proses kerja Kelompok 11  Kelompok 7  permukiman, Dinas PU. Contoh kasus pemukiman tradisional Kota Gede, tipe pengembangan sarpras bandingkan dengan kota lama di Semarang (bisa dilihat kebijakan, bisa dilihat fisiknya) Kelompok 9  Kehutanan, Klaten: sebagai sumber air, pentingnya melestarikan hutan

 Kelompok 10 : Industri, (Disperindag-kop)

Fokus pada 1 topik.

Data Primer dan Sekunder Birokrasi harus dipatahkan Rumuskan daftar pertanyaan (duidance)

 Ada Isu

Tulis hasil diskusi

 Nama anggota kelompok (lengkap dengan Nim)  Kelompok & Topik  Isu  Institusi yang akan diteliti (peta Kelembagaan)  Guidance (Interview Guide)