KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK

(I – PENDAHULUAN)

DASAR FILOSOFIS SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK

“SETIAP KEPUTUSAN TIDAK SEMATA-MATA DIDASARKAN PADA KOMPETENSI LEGAL, TETAPI JUGA HARUS MEMENUHI NILAI-NILAI KEBENARAN ETIK DI DALAMNYA” (Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono, 2010)

KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK Analysis of the policy process

POLICY STUDY Analysis in and for the policy process

SUBSTANSI LINGKUP KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. “POLICY STUDIES” : Knowledge Of Policy And The Policy Process” Dan B. “POLICY ANALYSIS” : Knowledge In The Policy Process”.

POLICY PROCESS

• • • • • •

BERKAITAN DENGAN BAGAIMANA :

MASALAH DIRUMUSKAN.

AGENDA KEBIJAKAN DITENTUKAN.

KEBIJAKAN DIRUMUSKAN.

KEPUTUSAN KEBIJAKAN DIAMBIL.

KEBIJAKAN DILAKSANAKAN.

KEBIJAKAN DIEVALUASI.

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Analysis of the policy procces (Analisis thd

Proses Kebijakan

dan dievaluasi; ), yaitu bagaimana masalah kebijakan dirumuskan, diambil, dilaksanakan Analysis in and for the policy procces (

Analisis untuk Pembuatan Kebijakan

), yaitu

penggunaan teknik-teknik analitik, riset,

advokasi dalam perumusan masalah kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

POLICY ANALYSIS

MENCAKUP PENGGUNAAN TEKNIK-TEKNIK ANALITIK, RISET, ADVOKASI DALAM:

• MERUMUSKAN MASALAH.

• • • PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN.

EVALUASI KEBIJAKAN.

PUBLIC POLICY MAKING PROCESS

KEBIJAKAN PUBLIK

Policy Process PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN ADALAH : LOKUS Policy Analysis Wilayah Politik Focus: Analisis pada setiap tahapan policy process dalam bentuk penyediaan relevant information untuk policy process Wilayah Administratif

POINT PENTING STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

•

“MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK” MUNCUL SEBAGAI “INPUT KEBIJAKAN” DARI DUA KUTUB, YAKNI : 1.

a.

DARI HAL-HAL YG SUDAH DIATUR, KARENA :

ADANYA PERGESERAN PARADIGMA b.

c.

d.

e.

MENINGKATNYA TUNTUTAN MASYARAKAT TIMBULNYA KONFLIK TIMBULNYA MASALAH BARU KARENA KEBIJAKAN PUBLIK TSB. DLL.

2.

DAN DARI HAL-HAL YANG MEMANG BELUM/TIDAK DIATUR.

KEBIJAKAN PUBLIK YANG UNGGUL (Riant Nugroho, 2009) 1. CERDAS : Memecahkan masalah pada inti permasalahannya; 2. BIJAKSANA : Tidak menimbulkan masalah baru yang lebih besar dari pada masalah yang dipecahkan; 3. MEMBERIKAN HARAPAN : Memberi harapan kepada seluruh warga memasuki hari esok yang lebih baik dari pada hari ini; 4. MEMBELA KEPENTINGAN PUBLIK; 5. MEMOTIVASI : mendorong semua pihak untuk melaksanakan kebijakan tsb dari dalam diri sindiri; 6. MENDORONG PRODUKTIVITAS : Tercapainya efisiensi dan efektivitas; 7. RELEVAN DENGAN MASA DEPAN.

PRINSIP KEBIJAKAN PUBLIK

1.

DIDASARKAN ATAS KONSTITUSI; 2.

DIPUTUSKAN DENGAN PROSES DEMOKRASI; 3.

DITUANGKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; 4.

PUNYA TUJUAN;

PRINSIP…………

5. TIDAK BERDIRI SENDIRI; 6. MERUPAKAN APA YANG AKAN DILAKUKAN PEMERINTAH; 7. BISA POSITIF, BISA NEGATIF; 8. BASIS HUKUM, MEMILIKI STRATIFIKASI.

MENUJU MANAJEMEN KP