Transcript Presentasi Menkes_Kaukus Kes DPR RI_edit Dir PTM 060213

MENTERI KESEHATAN
KESIAPAN PEMERINTAH UNTUK
IMPLEMENTASI
PP NO. 109 TAHUN 2012
(KEMENKES)
Jakarta, 7 Februari 2013
1
TUJUAN PP NO. 109 TAHUN 2012
MENTERI KESEHATAN
1
Melindungi kesehatan individu, keluarga,
masyarakat, dan lingkungan
2
Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja,
dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan
dan pengaruh iklan
3
Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan
masyarakat terhadap bahaya merokok
4
Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok
orang lain
2
MENTERI KESEHATAN
PRODUKSI
1. Kewajiban pengujian kadar nikotin dan
tar, kec. bagi klobot, kelembak menyan,
cerutu dan tembakau iris selama
teknologi belum memungkinkan
2. Larangan menggunakan bahan
tambahan, kec. telah dibuktikan secara
ilmiah tdk berbahaya bagi kesehatan
dan ditetapkan dengan Peraturan
Menteri
3. Kemasan paling sedikit 20 batang bagi rokok putih mesin
(tdk berlaku utk rokok kretek tangan, rokok kretek mesin,
klobot, rokok klembak menyan, cerutu, dan tembakau iris)
3
MENTERI KESEHATAN
PERINGATAN KESEHATAN
Kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan
berbentuk gambar dan tulisan seluas 40% pada
kemasan depan dan belakang
PERINGATAN
MEROKOK MENYEBABKAN
Ketentuan ini tidak
berlaku bagi rokok
klobot, klembak
menyan, cerutu
batangan)
KANKER
KERONGKONGAN
4
MENTERI KESEHATAN
INFORMASI
1. Pencantuman:
 kadar tar dan nikotin,
 Tidak ada batas aman
 Mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya
dan lebih dari 43 zat penyebab kanker
 Dilarang menjual / memberi kepada anak berusia di
bawah 18 tahun dan perempuan hamil
 Kode produksi, tanggal-bulan-tahun produksi, nama
dan alamat produsen
2. Larangan  kata-kata yang menyesatkan atau bersifat
promotif
5
PENJUALAN
MENTERI KESEHATAN
Larangan menjual:
 dengan mesin layan diri,
 kepada anak di bawah usia 18 tahun dan
 kepada perempuan hamil
PENGENDALIAN MEDIA IKLAN




Iklan dalam media cetak
Iklan di media penyiaran
Iklan di media teknologi informasi
Iklan di media luar ruang
6
MENTERI KESEHATAN
PENGENDALIAN ISI IKLAN
1.
2.
3.
4.
5.
Mencantumkan peringatan kesehatan
Mencantumkan 18+
Tidak memperagakan wujud rokok
Tidak mencantumkan nama produk
Tidak menyatakan bahwa merokok bermanfaat bagi
kesehatan
6. Tidak menyesatkan
7. Tidak merangsang/menyarankan merokok
8. Tidak menampillkan anak /remaja atau wanita hamil
9. Tidak ditujukan kepada anak, remaja, wanita hamil
10. Tidak menggunakan tokoh kartun
11. Tidak bertentangan dengan norma masyarakat
7
MENTERI KESEHATAN
PENGENDALIAN PROMOSI DAN
SPONSOR
Promosi
Tidak membagikan
cuma2,
Tidak memberikan
potongan
harga/hadiah,
Tidak menggunakan
logo atau merk produk
tembakau pada barang
lain atau pada kegiatan
lembaga/perorangan
Sponsorship &CSR
Tidak menggunakan
merk atau logo produk
tembakau termasuk
brand imagenya,
Tidak bertujuan
mempromosikan
produk tembakau,
Tidak diliput media
8
MENTERI KESEHATAN
Pemda
menetapkan
KTR di
daerahnya
KAWASAN TANPA ROKOK
KTR diberlakukan pada:
 fasyankes,
 tempat proses belajar
mengajar,
 tempat anak bermain,
 tempat ibadah,
 angkutan umum,
 tempat kerja
9
PERAN SERTA MASYARAKAT
MENTERI KESEHATAN
 Penyebaran informasi dan bimbingan-penyuluhan,
 Pengawasan dan pelaporan
PEMBINAAN
Pembinaan ditujukan untuk:
mewujudkan KTR,
mencegah perokok pemula dan konseling,
memberi informasi dan edukasi,
kerjasama dengan organisasi international,
penghargaan bagi yg berjasa,
pengembangan diversifikasi produk tembakau
10
PENGAWASAN
MENTERI KESEHATAN
Ketentuan mengenai pengawasan:
Pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan POM
berkoordinasi dengan instansi terkait, dan dapat
memberi sanksi:
1. teguran lisan,
2. teguran tertulis,
3. penarikan produk,
4. rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan
5. rekomendasi penindakan kepada instansi terkait.
11
MENTERI KESEHATAN
PEMBERLAKUAN
Pemberlakuan “peringatan kesehatan” paling
lambat 18 bulan sejak diundangkan.
Pemberlakuan tentang promosi, iklan dan
sponsorsip paling lambat 12 bulan sejak
diundangkan
12
MENTERI KESEHATAN
Isu Penting
 PP 109 Tahun 2012 tidak
melarang pertanian
tembakau
 Mendorong pengembangan
diversifikasi produk tembakau
 Memberikan kemudahan bagi
produk rokok nasional dan
industri kecil
 Tidak melarang iklan secara
total
13
MENTERI KESEHATAN
KESIAPAN PEMERINTAH
14
MENTERI KESEHATAN
UPAYA YANG SUDAH
DILAKUKAN
• Menyediakan :
– PedomanTeknis Pengembangan dan Pengawasan
KTR
– Pedoman Advokasi KTR
– Pedoman Pengawasan PHW
– Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Iklan, Promosi,
Sponsor dan Produk tembakau yang Beredar
– Modul Konseling Berhenti Merokok
• Pelatihan konseling berhenti merokok melalui Pelatihan
PTM Terintegrasi di 250 Fasyankes
• Pelayanan berhenti merokok di Puskesmas dan RS
• Tersedianya gambar untuk PHW
15
Aliansi Bupati-Walikota Dalam
Pengendalian Masalah Kesehatan Akibat Tembakau & PTM
MENTERI KESEHATAN
Walikota dan Bupati sebagai pemegang kebijakan dalam
melindungi masyarakat dari dampak rokok
Menteri Kesehatan (Alm. dr Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH)
berfoto bersama Walikota/Bupati dalam Pembukaan Pertemuan
Walikota/Bupati di Jakarta tanggal 24 Januari 2011
MENTERI KESEHATAN
KAMI para Walikota, menyadari bahwa :
• Penyakit tidak menular merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mengancam pertumbuhan
ekonomi bangsa,
• Penggunaan produk tembakau (rokok) berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat terutama
terhadap generasi muda dan kaum perempuan.
• Penggunaan produk tembakau (rokok) berdampak buruk terhadap perekonomian terutama keluarga
yang miskin
• Dukungan terhadap upaya pengendalian masalah kesehatan akibat rokok dan Penyakit Tidak Menular
perlu ditingkatkan.
Oleh sebab itu, Kami para Walikota , sepakat dan bertekad serta mendeklarasikan :
1. Menetapkan dan menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok untuk melindungi masyarakat dari
bahaya asap rokok orang lain
2. Mengupayakan untuk Mengurangi/meniadakan/melarang iklan rokok, promosi dan sponsorship untuk
melindungi anak-anak, wanita dan remaja dari inisiasi merokok
3. Mendukung upaya pengendalian penyakit tidak menular melalui pengendalian faktor risiko kurangnya
akitifitas fisik, diet yang tidak sehat, perilaku merokok dan alkohol
4. Mendukung strategi upaya pengendalian penyakit tidak menular melalui pendekatan pelayanan
komprehensif, terintegrasi, dilaksanakan sepanjang hayat yang didukung partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat, serta sesuai dengan kondisi daerah.
5. Mendesak Pemerintah untuk segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Tembakau Bagi Kesehatan.
6. Mengupayakan mengajak Gubernur, Bupati/Walikota dan seluruh komponen masyarakat lainnya untuk
mendukung Deklarasi Manado,
Manado, 30 Mei 2012
MENTERI KESEHATAN
DAERAH YANG TELAH MEMILIKI
KEBIJAKAN KTR DI INDONESIA
Saat ini sudah ada 59 Kab/Kota di 23 provinsi yang memiliki
perda/pergub/perwali/perbub/surat edaran tentang kebijakan KTR
MENTERI KESEHATAN
WHAT’S NEXT......
• Sosialisasi, edukasi, dan advokasi
• Pendekatan kepada komunitas2
yang sadar akan bahaya rokok
• Peningkatan peran serta
masyarakat dan jejaring
• Mengembangkan program
berhenti merokok di Puskesmas
dan RS
• Mempercepat penyusunan
aturan turunan dari PP
• Konsistensi dan ketegasan dalam
pelaksanaan (termasuk pemberian
sanksi)
19
MENTERI KESEHATAN
ATURAN TURUNAN DARI PP
– Permenkes tentang Peringatan Kesehatan pada Kemasan
Produk tembakau (pasal 16)
– Permenkes tentang penggunaan bahan tambahan yang
dapat digunakan pada produksi produk tembakau (pasal 12)
– Permenkes tentang Produk tembakau, yaitu varian produk
tembakau lain yang akan ada di kemudian hari sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang penggunaannya juga akan membahayakan bagi
kesehatan (pasal 5)
– Peraturan Kepala BPOM tentang pelaksanaan produk
tembakau yang beredar, pencantuman peringatan kesehatan
dalam iklan dan kemasan produk tembakau, serta promosi
(pasal 60)
20
MENTERI KESEHATAN
OPTIMALISASI PENGENDALIAN
TEMBAKAU
• Penyusunan Roadmap Pengendalian Tembakau Berupa
Rokok Bagi Kesehatan Masyarakat di Indonesia
• Penyusunan Naskah Akademik dalam rangka
mempercepat proses aksesi Konvensi Kerangka Kerja
Pengendalian Tembakau (Framework Convention on
Tobacco Control=FCTC)
21
MATRIKS TINDAK LANJUT TH 2013
22
MENTERI KESEHATAN
TERIMA KASIH
23