Transcript Pasal 1 - Ahok.org

Telaah ITP terhadap
RUU Penanganan Konflik Sosial
Institut Titian Perdamaian (ITP)
26 Januari 2011
PENTINGNYA/ RELEVANSI
• Perlunya jaminan penanganan konflik
• Banyak persoalan struktural penyebab
konflik yang mendasar, seperti
homogenitas, segregasi dan ketimpangan
akses
• Kekerasan cenderung meningkat (data ITP)
• Konflik yang berskala kecil tidak tercakup
dalam RUU
• Konflik selalu ada, tapi harus dikelola
SUBSTANSI
(1) Definisi:
Tidak membuat kategori dimensi dan skala dari jenis
konflik yang ada sehingga:
- Proses penyelesaian dan penanganan disamarakatan
- Pihak yang terlibat
- Tidak dapat menentukan status keadaan konflik
Perlu adanya kategorisasi terhadap konflik, sehingga
penanganan harus disesuaikan dengan jenis dan
skala konflik
SUBSTANSI
(2) Definisi Pasca Konflik:
- Menyiratkan konflik selalu buruk, bukan sebagai peluang
untuk transformasi
- Tidak menyentuh faktor- faktor struktural (penyebab konflik
relapse)
(3) Peran Serta Masyarakat:
Tidak memaksimalkan fungsi masyarakat (peran adat/
pranata adat) dalam kondisi pasca konflik dan pencegahan
(4) Pentingnya Komisi:
- Semakin merepresentasikan Indonesia dalam keadaan krisis
- Mengindahkan peran dan fungsi negara
- Mengabaikan kewenangan dan aparatur negara
PASAL
KELEMAHAN
Pasal 1 (2) Jika konfliknya besar, maka definisi penanganan
konflik seharusnya lebih ketat
Pasal 1 (3) Tidak hanya 'Sistem Peringatan Dini', namun juga
'Respon Dini' dalam melokalisir konflik atau hasil
dari peringatan dini
Pasal 1 (5) Pasca konflik tidak dilihat sebagai sebuah peluang
untuk penataan kembali, sebagai relasi yang adil
dan menyentuh faktor struktural untuk menata
kembali relasi yang timpang
Pasal 3
Penanganan konflik tidak ditujukan untuk penataan
faktor- faktor struktural yang menyebabkan konflik
terjadi
PASAL
KELEMAHAN
Pasal 5
Diperlukan adanya Analisis Konflik yang bertujuan
untuk meredam potensi konflik dengan
menyelesaikan persoalan struktural yang
menyebabkan konflik
Pasal 6
● Seharusnya: Konflik sosial adalah konflik yang
berbasis identitas tertentu
● Penjelasan Pasal ini memperlihatkan seakan- akan
fokus masalah dan penyelesaian hanya ada pada
masyarakat. Karena pemerintah yang seharusnya
mengembangkan sistem yang tidak diskriminatif
terhadap kelompok atau identitas tertentu. (Hal ini
tidak singkron dengan Pasal 5 ayat 2, yaitu
'Pencegahan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah dan masyarakat')
PASAL
KELEMAHAN
Pasal 8
Untuk meredam potensi konflik dan untuk
memelihara kondisi masyarakat, seharusnya tidak
hanya tanggung jawab pemerintah dan pemerintah
daerah, namun perlu dijelaskan juga
tanggungjawab masyarakat di pasal tertentu
Pasal 9 (2)
Pengertian dasar logika ayat (2) tidak tepat.
Informasi mengenai potensi konflik disampaikan
kepada masyarakat
Pasal 9 (3)
Sistem yang dikembangkan tidak hanya 'Sistem
Peringatan Dini', namun juga 'Respon Dini'
PASAL
KELEMAHAN
Pasal 10 (d) 'Modal Sosial Masyarakat' tidak semuanya bagus,
sehingga harus dijelaskan secara spesifik.
Seharusnya: Memafaatkan mekanisme lokal yang
sudah ada sebagai alternatif yang dapat digunakan
untuk mencegah konflik
Pasal 10
Peringatan dan respon dini seharusnya dengan
inisiatif pemerintah dan dengan mengorganisir
aktor (seluruh stakeholder) dan dengan
memasukkan konsep CEWERS, yaitu dengan (1)
Melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam
rangka pencegahan dini (2) menyelesaikan
persoalan struktural dalam merespon dini spy tidak
terjadi konflik
PASAL
Pasal 13
KELEMAHAN
Tidak hanya Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
yang perlu disertakan dalam penghentian
kekerasan, namun juga berbagai elemen
masyarakat (stakeholder) lain yang terkait dengan
pencegahan konflik dan yang berpotensi dapat
meredam konflik serta meredam massa secara
meluas. Berdasarkan pengalaman kasus konflik,
justru tokoh agama dan tokoh masyarakat juga ikut
terlibat
Pasal 14 (c) Bukan 'Perampasan senjata tajam' namun
seharusnya: 'Pelucutan senjata‘
PASAL
Pasal 17
KELEMAHAN
Definisi 'Status keadaan konflik' masih dalam logika
bencana alam, untuk itu definisi/ penamaan konflik
'nasional, provinsi, kabupaten, kota' harus diubah.
Konflik bukanlah luasan wilayah, melainkan skala.
Misalnya: konflik daerah kabupaten yang disorot
international, apakah akan tetap masih menjadi
masalah provinsi dibawah kendali presiden? Hal ini
berarti tidak dapat menggunakan pendekatan
teritori. Indikator yang digunakan adalah
keterlibatan aktor, eskalasi konflik. Instrumen, skala
varian aktor
Pasal 18, 19, 20 Tidak
ada penjelasan 'Status Keadaan Konflik'
mengenai kategori, tindakan, dll
PASAL
KELEMAHAN
Pasal 23, 24, 25 'Status
Keadaan Konflik' perlu diperbaharui
Pasal 27
Mengapa perlu batasan waktu?
Pasal 41
35 huruf a tidak jelas. (mungkin 32 huruf a)
Pasal 49 (f) Persoalan yang perlu menjadi perhatian: Ada halhal yang dapat menyebabkan konflik baru, seperti
(f) 'menetapkan jumlah, restitusi dan/atau
rehabilitasi‘
■ Ends