Transcript Power Point Kelompok Tiga MPS

KUALITAS PELAYANAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR 2013
KELOMPOK III
Ahmad Ridho Arqi Suardi
Andi Fardina
Astriadi Dwipa Syamsul
Awaluddin Ahmad
Feliana Liku Lipa’ Rantelangi
Mega Buana
Rahmat Fajar Rahim
Siti Fatimatuzzahro
MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
STIA – LAN MAKASSAR 2013
BAB I
LATAR BELAKANG
Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan
berakhir pada persepsi pelanggan. Kualitas pelayanan
digambarkan sebagai suatu pernyataan tentang sikap, hubungan
yang dihasilkan dari perbandingan antara harapan dan kinerja.
POKOK PERMASALAHAN
Bagaimana Kualitas Pelayanan PBB Dinas Pendapatan Daerah
Kota Makassar 2013 ?
TUJUAN PENELITIAN
Untuk Mengetahui Kualitas Pelayanan PBB
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 2013
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan hasil penelitian Parasuraman et.al (1988:70)
terhadap dimensi mutu jasa/pelayanan berkesimpulan bahwa lima
dimensi mutu pelayanan yaitu: tangible, reability, responsivennes,
assurance, and empthy. Sebagai variabel penelitian Kualitas
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah
Kota Makassar 2013 yang berorientasi pada jasa.
KERANGKA PIKIR
Dimensi Kualitas
Pelayanan
1.Tangible (Bukti Fisik)
•Penampilan pegawai;
•Kebersihan lingkungan kerja;
•Kelengkapan fasilitas pelayanan;
•Kenyamanan.
2.Reability (Keandalan)
Kejelasan prosedur pelayanan;
Kesesuaian prosedur Pelayanan;
Ketepatan dalam melayani.
3.Responsiveness (Ketangggapan)
Kecepatan pelayanan;
Tanggap dalam melayani.
4. Assurance (Jaminan).
•Ketepatan pelayanan petugas;
•Pengetahuan petugas;
•Ketepatan waktu.
5.Empathy (Perhatian)
•Petugas mendengar keluhan;
•Perhatian petugas;
•Petugas mengetahui keinginan
pengguna pelayanan.
PERTANYAAN PENELITIAN
KUALITAS
PELAYANAN
BAB III
METODE PENELITIAN
POPULASI , SAMPLE , DAN TEKNIK SAMPLING.
TEKNIK PENGUMPULAN DATA
INSTRUMEN PEGUMPULAN DATA
BAB IV
TANGIABLES
Pada dimensi ini yang menempati skor nilai presentase tertinggi adalah pada
indikator kerapian berpakaian pegawai, di mana memperoleh skor 70,18 %.
Presentase pada indikator itu cukup tinggi karena responden bisa melihat jelas
kerapian berpakaian daripada pegawai saat jam kerja berlangsung.
REABILITY
Pada dimensi ini yang menempati skor nilai presentase tertinggi adalah pada
indikator ketepatan pegawai dalam menanggapi permintaan data yang diinginkan
wajib pajak, di mana memperoleh skor 69,44 %. Presentase pada indikator itu
cukup tinggi disebabkan karena sebagian responden beranggapan bahwa ketepatan
pegawai dalam menanggapi permintaan data sudah cukup baik.
RESPONSIVENESS
Pada dimensi ini yang menempati skor nilai presentase tertinggi adalah pada
indikator ketanggapan pegawai dalam pemberian pelayanan PBB, di mana
memperoleh skor 59,81 %. Presentase pada indikator itu cukup tinggi karena sebagian
responden beranggapan bahwa tanggapan pegawai dalam menanggapi permintaan data
wajib pajak sudah memadai dan bisa dikatakan cukup baik.
ASSURANCE
Pada dimensi ini yang menempati skor nilai presentase tertinggi adalah
pada indikator pengetahuan pegawai dalam pemberian penjelasan pelayanan PBB,
di mana memperoleh skor 67,96 %. Indikator itu memiliki indikator paling tinggi
karena sebagian dari responden sudah merasa puas dengan pemberian penjelasan
dari pegawai saat melakukan pengurusan PBB.
EMPHATY
Pada dimensi ini yang menempati skor nilai presentase tertinggi adalah pada
indikator perhatian pegawai untuk mengetahui keinginan pengguna pelayanan PBB, di
mana memperoleh skor 62,22 %. Jadi di sini cukup banyak responden yang
beranggapan bahwa pegawai yang melayani mengetahui apa yang menjadi keinginan
dari wajib pajak tersebut.
BAB V
KESIMPULAN
Penelitian tentang Kulitas Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 2013 yang
dilihat dari 5 dimensi pelayanan yaitu dimensi Tangible, Reability,
Resposiveness, Assurance, dan Emphaty.
Juga karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin,
kepentingan, dan kepemilikan.
SARAN
 Pentingnya penambahan loket pembayaran.
 Kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu perlu dibenahi.
 Pengurusan PBB perlu dilengkapi dengan sistem pengurusan secara online.
 Pemberian kejelasan prosedur pengurusan PBB.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH …
*SEMOGA BERMANFAAT*