Transcript Rakontek biro perencanaan dan anggaran (4018)

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN
DAN DAK BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2013
Oleh:
Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
Surabaya, 17 Juli 2012
A. KEBIJAKAN PERENCANAAN
(Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang RKP Tahun 2013)
MASALAH DAN TANTANGAN BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2013
1. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang
berkualitas yang ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan ibu dan
anak dan status gizi masyarakat;
2. Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya
angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak
menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan;
3. Masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang
merata terutama di DTPK dan DBK;
4. Masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan
perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin
dan pekerja sektor informal;
5. Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan,
khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk
dalam negeri.
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013 2013
Akses pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan anak
diperluas, Penyakit menular dan tidak menular terus dikendalikan.
SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013
NO
1.
ISUE STRATEGIS
2011
2012
2013
a. Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong
oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (cakupan
PN)
86,3
88
89
b. Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang
Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
84,7
85
88
c. Persentase Balita Ditimbang Berat
Badannya (D/S)
71,4
75
80
8.608
9.236
9.323
Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dan
Gizi yang Berkualitas bagi Ibu dan Anak
d. Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan
Bantuan Operasional Kesehatan
NO
2.
ISUE STRATEGIS
2012
2013
Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan
Tidak Menular serta Penyehatan Lingkungan
a. Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA positif)
yang Disembuhkan
86,2
87
87
b. Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000
Penduduk
1,75
1,5
1,25
c. Persentase Provinsi yang memiliki Perda
tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
63,6
80
90
6.235
11.000
16.000
62,3
80
85
1.376
3.820
5.320
d. Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
3.
2011
Peningkatan Profesionalisme dan Pendayagunaan
Tenaga Kesehatan yang Merata
a. Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM
Aparatur (PNS dan PTT)
b. Jumlah Tenaga Kesehatan yang Didayagunakan
dan Diberi Insentif di DTPK dan di DBK
NO
4.
ISUE STRATEGIS
2011
2012
Peningkatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan
a. Jumlah TT Kelas III RS yang Digunakan untuk
Pelayanan Kesehatan (new initiave)
b. Jumlah Puskesmas yang Memberikan
Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Penduduk
Miskin
5.
2013
10.544
9.125
9.236
9.323
87
90
95
Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan,
Keterjangkauan, Jaminan Keamanan,
Khasiat/Manfaat dan Mutu Obat, Alat Kesehatan,
a. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2013
1. Peningkatan akses yankes dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak
2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
serta penyehatan lingkungan
3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan nakes yang merata
4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan
5. Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan
keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan
makanan, serta daya saing produk dalam negeri
6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis
kesehatan
7. Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin
pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier
terintegrasinya
8. Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan, sistem
informasi, IPTEK kesehatan dan Tata Manajemen Birokrasi yg bersih
akurat dan Efektif
B. KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2013
1. PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MENURUT SUMBER PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PAGU ANGGARAN
Rp. 31,214 Triliun
RM
Tidak Mengikat
Rp. 19,649 Triliun
RM Mengikat
PNBP/BLU
PHLN
Rp. 5,343 Triliun
Rp. 5,889 Triliun
Rp. 0,203 Triliun
Keterangan: RM = Rupiah Murni, PNBP=Penerimaan Negara Bukan Pajak,
BLU= Badan Layanan Umum, PHLN=Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
9
Pagu Definitif
2012
Rp. 29,915.8 T
Rp. 31,277.3 T
Pagu Indikatif 2013
Pagu Anggaran 2013
Rp. 30,915 T
Rp. 30,915 T + Rp 298 M
Rp. 31,213 T
PAGU ANGGARAN PER UNIT TAHUN 2012 DAN
2013 (dalam milyar rupiah)
NO
UNIT
ANGGARAN
2012
ANGGARA
N 2013
1
Sekretariat Jenderal
2.668,123
3.020,678
2
Inspektorat Jenderal
92,000
100,471
3
Ditjen Bina Upaya Kesehatan
19.130,490
19.106,953
4
Ditjen Bina Gizi dan KIA
2.145,897 2.048,463
5
Ditjen Binfar dan Alkes
1.491,806
1.701,734
6
Ditjen P2PL
1.311,857
1.638,265
7
Badan Litbangkes
460,275
550,326
8
Badan PPSDM Kesehatan
2.615,348
2.794,671
9
PENAMBAHAN PAGU ANGGARAN
TOTAL
298,083
29.915,796 31.213,083
KERANGKA PERENCANAAN & PENGANGGARAN
KEMENKES 2013
ISU STRATEGIS
Analisis
Situasi
RPJMN
RENSTRA
1. Peningkatan Akses
kesehatan & gizi yg
berkualitas bagi Ibu dan
Anak
2. Peningkatan Pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan
3. Peningkatan
profesionalisme dan
pendayagunaan tenaga
kesehatan yang merata
4. Peningkatan jaminan
pembiayaan kesehatan
5. Peningkatan
ketersediaan,
pemerataan,
keterjangkauan,
jaminan keamanan,
khasiat/manfaat dan mutu
obat, Vaksin, Alkes &
makanan, serta daya
saing produk dalam negeri
6. Peningkatan akses
pelayanan KB berkualitas
INPUT
KELUARAN
• Cakupan pelayanan
kesehatan
• Prevalensi penyakit
• Persentase
pelayanan
kesehatan
• Jumlah lulusan
tenaga kesehatan
• Angka kesakitan
• Kegiatan
Promotif,
kuratif
• Sarana dan
prasarana
• Tenaga
• Dana
• Obat, vaksin
• Pelatihan
• Monev/Bimt
ek
• Pedoman
• Sosialisasi
• Fasilitasi
Cluster
IV
MP3EI
Disandingkan dgn
Kegiatan Daerah
dlm
MusrenbangNas
UP4B
TEMA
PEMBAN
GUNAN
ARAH KEBIJAKAN
Renja KL
MP3KI
Dikawal
dalam RKAKL & DIPA
3. KEBIJAKAN UMUM PENGANGGARAN
TAHUN 2013
a. Mengkaji kembali kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
agar lebih difokuskan pada kinerja utama unit;
b. Melakukan efisiensi belanja, termasuk belanja barang operasional ;
c. Mengurangi pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat
konsumtif: membatasi belanja barang (biaya perjalanan dinas,
kegiatan rapat kerja, workshop, seminar, dan kegiatan yang sejenis);
menekan biaya kegiatan pendukung pencapaian sasaran suatu
program (biaya manajemen, monitoring, sosialisasi, safeguarding);
d. Menerapkan
Anggaran.
Reward
dan
Punishment
dalam
Pengalokasian
e. Menerapkan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja, Penganggaran
Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
f. Mempercepat Penyerapan Anggaran Belanja dan langkah-langkah
strategis lainnya untuk meningkatkan daya serap belanja unit/satker
 Penyerapan tahun 2013 : 95 %
4. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L PAGU ANGGARAN
Kepmenkeu No. 229/KMK.02/2012, tentang Pagu Anggaran K/L
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang melalui
kebijakan flat policy pada belanja barang operasional dengan
memperhitungkan peningkatan harga barang dan jasa,
efisiensi perjalanan dinas, seminar dan konsinyering.
Memprioritaskan pengalokasian dana sesuai dengan kegiatan
prioritas dalam RKP Tahun 2013
Tidak melakukan pergeseran antar sumber pendanaan (RM,
PHLN, PNBP)
Mengalihkan dana dekon / TP secara bertahap ke DAK
RKAKL paling lambat diterima tanggal 16 Juli 2012
disampaikan ke Kemenkeu dan Bappenas
5. KEBIJAKAN UMUM PENGANGGARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 213
1. Mengarah kepada Program / kegiatan yang merupakan fokus
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prioritas Nasional dan Kementerian Kesehatan
Mempercepat pencapaian target MDGs kesehatan & Persiapan
BPJS I
Prioritas pada upaya Promotif dan Preventif tanpa mengabaikan
upaya Kuratif – Rehabilitatif
Anggaran yang bersifat Mengikat
Unified Budget (Tidak terjadi duplikasi anggaran kegiatan)
Berbasis Kinerja (orientasi pada output/ outcome, sesuai
tupoksi, berdasar Standar Biaya Umum/ Khusus), Capaian
Kinerja dan KPJM (MTEF)
Mekanisme Reward and Punishment
6. KEBIJAKAN KHUSUS PENGANGGARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
1.
Pastikan prioritas kita dulu yaitu mendukung MDGs dan kesiapan BPJS 1
termasuk DTPK, P4B dan tidak terlepas dari RKP 2013 ( inline RPJMN, Renstra)
prioritaskan kegiatan yg langsung menyentuh masyarakat...... Prioritaskan pada
target-target yang belum tercapai, MASIH MERAH.
2.
Penyusunan anggaran sudah terbagi belanja mengikat, belanja barang dan
belanja modal. BELANJA MENGIKAT HARUS SAMA! (sesuai jumlah pegawai).
3.
Dalam menyusun kegiatan harus sesuai aturan SBU dan kesepakatan bersama
dengan unit misal untuk narasumber (siapa dan berapa, Minimal 2 JPL).
4.
Pastikan out put yang akan dicapai masing-masing sesuai TUPOKSI
5.
Paket penyelenggaraan kegiatan:
a. Nama Kegiatan
b. penyelenggaraan termasuk konsumsi
c.
Paket Meeting
d. Narasumber.
e. Paket peserta
f.
ATK .
6. ARAHAN SEKJEN PERJADIN 2013 dan sesuai arahan Kementerian Keuangan,
hanya 50% dari Tahun Anggaran 2012. Hal ini harus diimplementasikan, agar
supaya PNS juga bekerja di kantor.
7. NO STAR...DAN MINIMALISASI REVISI. Mulai sekarang target RKA-K/L tidak
ada Bintang dan kurangi revisi.
8. APBN dan PHLN, harus disandingkan karena kegiatan termasuk perjadin juga
bisa dianggarkan dari sumber lain.
Perhatian khusus !!! KEGIATAN YG MENJADI URUSAN DAERAH
HARUS
DI SERAHKAN KEDAERAH ( dekon atau TP)
7. PENGUATAN PENGANGGARAN DALAM
RANGKA RAIH WTP
1.
Susun perencanaan berdasar bukti (evidence based)
2.
Lakukan penelaahan RKA KL terkait dengan kesinambungan
dengan RPJMN, Renstra, RKP dan Renja KL
3.
Gunakan Bagan Akun Standar (BAS) secara cermat
4.
Siapkan kelengkapan dan keakuratan dokumen pendukung
perencanaan (TOR, RAB, data pendukung lainnya sesuai
dengan kebutuhan)
C. KEBIJAKAN DEKONSENTRASI DAN TP
1. UU NOMOR 33 TAHUN 2004
PASAL 87 - DEKONSENTRASI
1. Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi
dilaksanakan setelah adanya pelimpahan
wewenang Pemerintah melalui K/L kepada
Gubernur sbg wakil Pemerintah di daerah.
2. Pelaksanaan
pelimpahan
wewenang
didanai oleh Pemerintah.
3. Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan
dengan wewenang yang dilimpahkan.
4. Kegiatan
Dekonsentrasi
di
Daerah
dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan
oleh gubernur.
5. Gubernur memberitahukan rencana kerja
dan anggaran K/L yang berkaitan dg keg.
Dekonsentrasi di daerah kpd DPRD.
6. RKA diberitahukan kepada DPRD pada
saat pembahasan RAPBD.
7. Pendanaan dialokasikan untuk kegiatan
yang bersifat nonfisik.
1.
2.
PASAL 94 - TUGAS PEMBANTUAN (TP)
1. Pendanaan dalam rangka TP dilaksanakan
setelah adanya penugasan Pemerintah
melalui K/L kepada Kepala Daerah.
2. Pelaksanaan TP didanai oleh Pemerintah.
3. Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan
dengan penugasan yang diberikan.
4. Kegiatan TP di Daerah dilaksanakan oleh
SKPD yang ditetapkan oleh Gubernur,
Bupati, atau Walikota.
5. Kepala Daerah memberitahukan RKA-K/L
yang berkaitan dengan kegiatan TP kepada
DPRD.
6. Rencana kerja dan anggaran diberitahukan
kepada DPRD pada saat pembahasan
RAPBD.
7. Pendanaan dialokasikan untuk kegiatan
yang bersifat fisik.
PASAL 108
Dana Dekonsentrasi dan Dana TP yang merupakan bagian dari anggaran K/L yang digunakan
untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundangundangan menjadi urusan
Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi DAK.
Pengalihan secara bertahap diatur lebih lanjut dalam PP.
2. KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM PENGANGGARAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
1.
2.
3.
4.
Dana dekonsentrasi untuk mendanai kegiatan (setelah ada pelimpahan dari
Kemenkes) kepada Dinas Kesehatan Provinsi, yang sifatnya non fisik dalam
rangka mendukung pencapaian target nasional dan komitmen global.
Dana tugas pembantuan untuk mendanai kegiatan (setelah ada penugasan
dari Kemenkes) kepada Dinas Kesehatan Provinsi, yang sifatnya fisik dalam
rangka mendukung pencapaian target nasional.
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan dana yang
diperuntukan mendukung kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJP
Nasional Bidang Kesehatan, RPJMN Bidang Kesehatan, Renstra Kemenkes
dan RKP tiap tahunnya yang dituangkan dalam Renja K/L dan RKA-KL,
terutama dalam mendukung pencapaian MDG’s dan persiapan pelaksanaan
BPJS Bidang Kesehatan.
Pengalokasian Anggaran harus berdasarkan evidence based (Riskesdas,
Rifaskes)
(KESEHATAN SUDAH MENJADI URUSAN DAERAH)
Saat ini sedang digali sejauhmana Dana Dekonsentrasi dan Dana TP, digunakan untuk
melaksanakan urusan Daerah yang secara bertahap akan dialihkan menjadi DAK, sambil
menunggu terbitnya PP yang mengatur hal ini.
3. GAMBARAN ALOKASI ANGGARAN
DANA DEKONSENTRASI
TAHUN 2012
(Dalam Milyar)
4. GAMBARAN ALOKASI ANGGARAN DANA
TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN 2012
(Dalam Milyar)
SARANA
PRASARANA
AB P2PL
47,00
1%
SARANA
PRASARANA BUK;
2.434,00 ; 65%
PEMULIHAN
BENCANA ALAM
SUMBAR; 73,00 ;
2%
BOK; 1.096,00 ;
29%
SARPRAS BIG-KIA;
100,00 ; 3%
D. DAK BIDANG KESEHATAN
1. ARAH DAN KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN
2013
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka
percepatan pencapaian target MDGs yang difokuskan pada penurunan
angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta
pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan
kesehatan penduduk miskin dan penduduk di DTPK dan DBK,
dengan
Dukungan penyediaan Jampersal dan Jamkesmas di pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan, peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan termasuk kelas III RS, penyediaan dan pengelolaan obat,
perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman, bermutu dan
bermanfaat, dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan BPJS kesehatan
2014.
2. LINGKUP KEGIATAN DAK KESEHATAN
TAHUN 2013
Pelayanan
Kesehatan Dasar
Pembangunan Puskesmas
Pembantu/Puskesmas di
DTPK/Puskesmas Perawatan
mampu PONED/instalasi
pengolahan limbah
puskesmas/pembangunan
poskesdes/ posbindu
Peningkatan Puskesmas
menjadi Puskesmas
perawatan di DTPK
Rehabilitasi
Puskesmas/rumah dinas
dokter/dokter gigi
/paramedis
Penyediaan sarana dan
prasarana penyehatan
lingkungan atau
pengadaan UKBM Kit
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Pengadaan sarana
dan prasarana RS
Siap PONEK
Pelayanan Kefarmasian
Penyediaan Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Penyediaan Fasilitas
Tempat Tidur Kelas
III RS
Pembangunan baru/
Rehabilitasi Instalasi
Farmasi Kab./Kota
Pembangunan IPL
RS;
Pembangunan baru
Instalasi Farmasi
gugus
kepulauan/satelite
Pemenuhan
peralatan UTD
RS/BDRS.
Pengadaan sarana
dan prasarana ICU
dan IGD
26
3. SASARAN DAK BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2013
1.
Jumlah Puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di
perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak
91 puskesmas;
2.
Persentase puskesmas mampu PONED 90 persen;
3.
Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan
dasar bagi penduduk miskin sebanyak 9.323 puskesmas;
4.
Persentase RS kab/kota yang melaksanakan PONEK menjadi
95 persen;
5.
Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta
Program Jamkesmas menjadi 90 persen; dan
6.
Persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi 95 persen.
4. PAGU DAK KESEHATAN 2010 - 2012
Tahun
2010
2011
2012
Usulan DAK
4,017 T.
8,406 T.
3,186 T.
Pagu Definitif
2,829 T.
3,000 T.
3, 005 T.
Jumlah
Subbidang
Juknis DAK Kesehatan
2
SK Menkes No.
1152/Menkes/SK/XI/2009,
26 November 2009
3
SK Menkes No,
1810/Menkes/SK/XII/2010,
17 Desember 2010
3
Permenkes No.
2494/Menkes/Per/XII/2011,
15 Desember 2011
28
5. EVALUASI DAK BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2010 DAN 2011
TAHUN 2010
SUBBIDANG
Jumlah
Provnsi/Kab/
Kota
TAHUN 2011
Laporan Realisasi
(%)
(%)
Jumlah
Provnsi/Kab/
Kota
Pelayanan
Kesehatan
Dasar
405 kab/kota
Pelayanan
Kefarmasian
378 kab/kota
440 kab/kota
42 RSUD
Provinsi
48 RSUD
Provinsi
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
397 kab/kota
19
19 BLK
215 RUSD
Kab/Kota
14,8
Laporan Realisasi
(%)
(%)
14,1
14,2
16,1
27
13,3
13
20,94
15,56
54 Lab Dinkes
Kab/kota
260 RUSD
Kab/Kota
29
E. CAPAIAN MDG’s BIDANG KESEHATAN
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun
waktu 1990-2015
Indikator
Acuan Dasar
Saat Ini
Target
Status
Prevalensi balita
dengan berat badan
rendah / gizi kurang
(1989): 37,5 persen
(2007): 18,4 persen
(Riskesdas)
(2015): 18,5 persen
( RPJM: < 15 persen)
Tercapai (Achieved)
Prevalensi balita gizi
buruk
(1989): 6,3 persen
(Susenas)
(2007): 5,4 persen
(Riskesdas 2007)
(2015): 3,15 persen
Akan tercapai (on
track)
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum
1400 kkal/kapita/hari
(1990): 9,0 persen
(Maret (2009): 14,47
persen
(2015): 4,4 persen
Akan tercapai (on
track)
2000 kkal/kapita/hari
(1990): 70,63 persen
(2009): 68,52 persen
(2015): 35,32 persen
Akan tercapai (on
track)
2100 kkal/kapita/hari
(1990): 64,21 persen
(2009): 61,86 persen
(2015): 35,32 persen
Akan tercapai (on
track)
31
GOAL 4 : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
Target 4a: Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015
Indikator
Acuan Dasar
Saat Ini
Target
Status
Angka Kematian Bayi (AKB) per
1.000 kelahiran hidup
1991 : 68
(SDKI)
2007 : 34 (SDKI)
2015 : 23
Akan tercapai
(on track)
Angka Kematian Balita (AKBA)
per 1.000 kelahiran hidup
1991 : 97
(SDKI)
2007 : 44 (SDKI)
2015 : 32
Akan tercapai
(on track)
Angka kematian neonatal (per
1.000 kelahiran hidup)
1991 : 32
(SDKI)
2007 : 19 (SDKI)
Menurun
Akan tercapai
(on track)
Proporsi anak-anak berusia 1
tahun diimunisasi campak
1991 : 44,5 (SDKI)
2007 : 67%
(SDKI)
Meningkat
Akan tercapai
(on track)
Proporsi anak usia 12-23 bulan
yang telah diimunisasi campak
1991 : 57,5 (SDKI)
2007 : 76,4%
(SDKI)
Meningkat
Akan tercapai
(on track)
GOAL 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU
Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga-perempat dalam kurun waktu 1990 - 2015
Indikator
Acuan Dasar
Saat Ini
Target
Status
Angka Kematian Ibu
per 100.000
kelahiran hidup
1991: 390
(SDKI)
2007: 228 (SDKI)
2015: 102
RPJM 2014: 118
Terjadi penurunan AKI
yang signifikan (dari
390 pada tahun 1991
menjadi 228 per
100.000 KH pada
tahun 2007), tetapi
perlu upaya keras
untuk mencapai target
2015.
Proporsi kelahiran
yang ditolong
tenaga kesehatan
terlatih (%)
1994: 47,2 persen
(Susenas)
2009: 77,4 persen
(Susenas)
RPJM 2014: 90
persen
Diperkirakan akan
tercapai.
GOAL 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU
Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015
Indikator
Acuan Dasar
Saat Ini
Target
Status
Tingkat pemakaian kontrasepsi/
contraceptive prevalence rate
(CPR)
1991 : 49,7%
(SDKI)
2007 : 61,4%
(SDKI)
Meningkat
Akan tercapai
(on track)
CPR cara modern pada wanita
usia 15-49 tahun
1991 : 47,1%
(SDKI)
2007 : 57,4%
(SDKI)
Meningkat
Akan tercapai
(on track)
Tingkat kelahiran pada remaja
(per 1000 perempuan usia 1519 tahun)
1991 :
Kota : 39
Desa : 82
Total : 67
(SDKI)
2007 :
Kota : 26
Desa : 74
Total : 35
(SDKI)
Menurun
Akan tercapai
(on track)
Cakupan pelayanan antenatal
(K1 dan K4)
1995 :
K1 : 85%
K4 : 64,8%
(Profil Kesehatan)
2007 :
Meningkat
K1 :92,7%
K4 : 86% (2007) (Profil
Kesehatan)
Akan tercapai
(on track)
Unmet need KB
1991 : 12,7%
(SDKI)
2007 :
9,1%
Memerlukan perhatian
khusus (need special
attention.
Menurun
RKA-K/L TAHUN 2013
PROGRAM WAJIB YG HARUS DIBIAYAI
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
KEGIATAN
Belanja Mengikat
a. Belanja Pegawai
b. Layanan Perkantoran/Belanja Operasional (Listrik, Telpon, Air,
pemeliharaan perkantoran, dll)
PNBP/BLU
PHLN
Belanja Anggaran Pendidikan
Jamkesmas
Jampersal
BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)
Obat dan Vaksin
Dana TP Ditjen BUK
a. Kelas III RS (New Initiative)
b. Fisik Puskesmas
Dana TP Ditjen P2PL
Dana Dekonsentrasi
TOTAL
SISA
Alokasi
(Ribuan Rp.)
4.651.559.960
1.137.489.587
5.719.212.400
203.850.000
1.300.000.000
6.739.200.000
1.559.600.000
1.228.606.900
1.426.500.000
500.000.000
48.321.600
90.714.600
916.618.900
25.521.673.947
5.394.120.500
SISA DANA UNTUK TUPOKSI LAIN : Rp. 30,915 T – 25,521 T = Rp. 5,394 Triliun
36