Transcript Harmonisasi - Manajemen Rumah Sakit PKMK UGM

MENTERI KESEHATAN
PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DAN INTEGRASI JAMKESDA
Disampaikan pada rakorpop kesehatan
Mercure, Jakarta, 16 November 2013
2
MENTERI KESEHATAN
1. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN
REGULASI
PROGRESS REGULASI
MENTERI KESEHATAN
NO
PERATURAN
JUMLAH
TAHAP
PANITIA ANTAR HARMONISASI
KEMENTERIAN
7 berkas
FINALISASI/
SELESAI
1
PERATURAN
PEMERINTAH
7 berkas
Seluruhnya
selesai
harmonisasi
2
PERATURAN
PRESIDEN
3 berkas
3 selesai
harmonisasi
(finalisasi
3
PERATURAN
MENTERI
4 berkas
4 Selesai
3
PROGRES REGULASI
MENTERI KESEHATAN
NO
PERATURAN
TAHAPAN
1.
RPP Sanksi Administrasi bagi
Direksi & Dewan Pengawas
2.
RPP Hubungan Antar Lembaga Harmonisasi (
BPJS
(Koordinasi
dengan
Kemenakertrans)
RPP Pencabutan PP 69/1991
Harmonisasi
(Askes PNS, Pensiunan, Veteran,
Perintis)
Selesai
RPP Tata cara pengenaan sanksi Harmonisasi
administratif bagi Pemberi Kerja
selesai
3.
4.
Harmonisasi
SELESAI
selesai
selesai
4
PROGRES REGULASI
MENTERI KESEHATAN
NO
5.
6.
7.
PERATURAN
TAHAPAN
SELESAI
RPP Aset, Liabilitas & Modal Harmonisasi
Awal BPJS Kesehatan
RPP Perubahan PP 14/1993 Harmonisasi
(JPK Jamsostek)
selesai
RPP Pencabutan PP 28/2003
(Subsidi & iuran pemerintah)
selesai
Harmonisasi
selesai
5
PROGRES REGULASI
MENTERI KESEHATAN
NO
PERATURAN
TAHAPAN
SELESAI
8.
RPerpres perubahan Perpres
12/2013 tentang Jaminan
Kesehatan (termasuk besaran
iuran)
Harmonisasi
selesai
9.
RPerpres Gaji Dewan
Pengawas & Direksi
Harmonisasi
selesai
sdh di Setneg
selesai
10. RPerpres Pelayanan
Kesehatan Tertentu Berkaitan
Dengan Kegiatan Operasional
Kemhan, TNI, dan Polri
6
PROGRES REGULASI
MENTERI KESEHATAN
NO PERATURAN
TAHAPAN
11. Permenkes Pelayanan
Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional
12. Kepmenkes Formularium Obat
Nasional
13. RPermenkes Tarif Kapitasi
Finalisasi
14. RPermenkes Tarif Ina-CBG
Finalisasi
SELESAI
Selesai
Selesai
selesai
selesai
7
MENTERI KESEHATAN
2. KESIAPAN FASILITAS KESEHATAN
DAN SDM
Papua
Papua Barat
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Sulawesi Tenggara
East Nusa Tenggara
Bengkulu
North Sumatera
Riau
Sumatera Selatan
Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat
Jambi
Sulawesi Utara
DI Aceh
Gorontalo
Lampung
Sulawesi Selatan
Kalimantan Tengah
Indonesia
Nusa Tenggara Barat
Bangka Belitung
Jawa Barat
Kepulauan Riau
Banten
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Sumatera Barat
DKI Jakarta
Jawa Timur
Bali
Jawa Tengaj
DI Yogyakarta
Kesiapan Sarana Dasar Pelayanan di
Puskesmas Menurut Propinsi 2011
MENTERI KESEHATAN
Index *sarana dasar pelayanan di puskesmas
100%
90%
80%
70%
68%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
9
Sumber data: Rifaskes 2011
Papua
Papua Barat
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Sulawesi Tenggara
Nusa Tenggara Timur
Bengkulu
Sumatera Utara
Riau
Sumatera Utara
Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat
Jambi
Sulawesi Utara
DI Aceh
Gorontalo
Lampung
Sulawesi Selatan
Kalimantan Tengah
Nusa Tenggara Barat
Bangka Belitung
Jawa Barat
Kepulauan Riau
Banten
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Sumater Barat
DKI Jakarta
Jawa Timur
Bali
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Kesiapan Fasilitas Penunjang Dasar Puskesmas
Menurut Propinsi 2011
MENTERI KESEHATAN
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
index dasar pelayanan
Ruang Periksa
Komputer dengan internet
Listrik
Sanitasi
Transport emergensi
Air
Komunikasi
Sumber data: Rifaskes 2011
10
Maluku
Papua
Papua Barat
DI Aceh
Sumatera Utara
Sulawesi Tenggara
Maluku Utara
Sulawesi Barat
Sulawesi Tengah
Riau
Jambi
Sulawesi Selatan
Kalimantan Timur
Lampung
Sulawesi Utara
Bangka Belitung
Sumater Barat
Kalimantan Barat
Gorontalo
Indonesia
Sumatera Utara
Bengkulu
Kepulauan Riau
Kalimantan Tengah
DKI Jakarta
Kalimantan Selatan
Jawa Barat
Nusa Tenggara Timur
Jawa Tengah
Banten
Nusa Tenggara Barat
Bali
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kesiapan Peralatan Dasar di Puskesmas
Menurut Propinsi 2011
MENTERI KESEHATAN
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Index peralatan dasar
84%
Sumber data: Rifaskes 2011
11
Maluku
Papua
Papua Barat
DI Aceh
Sumatera Utara
Sulawesi Tenggara
Maluku Utara
Sulawesi Barat
Sulawesi Tengah
Riau
Jambi
Sulawesi Selatan
Kalimantan Timur
Lampung
Sulawesi Utara
Bangka Belitung
Sumater Barat
Kalimantan Barat
Gorontalo
Sumatera Utara
Bengkulu
Kepulauan Riau
Kalimantan Tengah
DKI Jakarta
Kalimantan Selatan
Jawa Barat
Nusa Tenggara Timur
Jawa Tengah
Banten
Nusa Tenggara Barat
Bali
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kesiapan Peralatan Dasar di Puskesmas
Menurut Propinsi 2011
100%MENTERI KESEHATAN
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Index peralatan dasar Timbangan dewasa
Termometer
Stetoskop
Timbagan anak
Alat tensi meter
Timbangan bayi
Sumber penerangan
Sumber data: Rifaskes 2011
12
Persen Puskesmas Menurut Keberadaan Dokter:
0,1, 2+ & Provinsi 2011
FASILITAS KESEHATAN PADA JKN (1/2)
MENTERI KESEHATAN
Faskes yg digunakan pd JKN 1 Januari 2014
adalah yang sekarang melayani:
• Jamkesmas
• JPK Jamsostek
• TNI Polri
• Askes PNS
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Faskes sesuai kebutuhan melalui:
• Perjanjian Kerja Sama
14
FASILITAS KESEHATAN PADA JKN (2/2)
MENTERI KESEHATAN
Fasilitas Kesehatan tk
Primer/Pertama:
• Puskesmas :
9.599
• Klinik Pratama :
6.250
• RS Pratama/Bergerak: 24
• Praktek Mandiri
- Dokter :
22.556
- Dokter Gigi:
3.418
- Bidan :
126.276
• Bidan & Perawat dengan
kewenangan di daerah
tertentu.
Fasilitas Kesehatan tk
Lanjutan/Rujukan:
• Rumah Sakit Umum: 1.687
• Rumah Sakit Khusus: 492
• Klinik Spesialis:
1.649
• Balai Kesehatan:
600
15
MENTERI KESEHATAN
JUMLAH FASKES PRIMER YANG
BEKERJASAMA DENGAN PT. ASKES
JUMLAH FASKES
FASKES PRIMER
PRIMER YG ADA &
YG POTENSIAL
BLM
BEKERJASAMA DI
BEKERJASAMA
THN 2014
DGN ASKES
JENIS FASKES
PRIMER
BEKERJASAMA
DGN ASKES
PUSKESMAS
9.599
0
9.599
KLINIK/DR/
DRG/SWASTA
3.132
26.998
30.130
TOTAL
12.731
26.998
39.729
16
Satu dokter melayani 2,500 peserta JKN
Tahun 2013
Puskesmas & Klinik Praktek Mandiri
SULAWESI UTARA
KALIMANTAN SELATAN
SUMATERA BARAT
KALIMANTAN TENGAH
MALUKU UTARA
KEPULAUAN RIAU
KALIMANTAN TIMUR
BABEL
RIAU
SUMATERA UTARA
PAPUA
BALI
BENGKULU
ACEH
PAPUA BARAT
SULAWESI BARAT
GORONTALO
SULAWESI TENGAH
JAWA TIMUR
DI YOGYAKARTA
JAWA TENGAH
DKI JAKARTA
SUMATERA SELATAN
JAMBI
MALUKU
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI SELATAN
KALIMANTAN BARAT
NTT
NTB
BANTEN
JAWA BARAT
LAMPUNG
10
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
5
2
2
5
2
4
8
4
3
4
7
4
3
5
3
3
1 2
3
6
3
1 2
6
2
2
1
4
2
7
7
1
3
7
5
3
9
10
5
5
6
4
11
7
5
3
2
5
3
2
3
6
3
10
0
<= 2.500
5
4
4
1
7
1
4
8
2
1
20
10
7
10
2
1
1
18
11
1
1
15
15
16
11
2
1
2
10
5
10
3
2
5
7
1
13
1
10
2.501-5.000
Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes
15
20
5.001-10.000
25
30
>10.000
35
NA
40
Kebutuhan dan Pemenuhan Dokter Spesialis
di RS Pemerintah Kelas C & D
MENTERI KESEHATAN
JENIS
TENAGA
KETER
SEDIAAN
KEKU
RANGAN
Sp.A
SpOG
Sp.B
Sp.PD
Sp.An
JUMLAH
739
567
612
641
319
2.878
149
319
247
219
229
1.061
PESERTA PPDSBK
PREDIKSI
SUDAH
PREDIKSI
LULUS
LULUS S.D
LULUS
SETELAH
2013
PADA 2014
2014
197
50
296
187
67
218
207
44
224
227
63
283
141
60
189
959
284
1210
Standar Tiap Faskes Rujukan klas C minimum 4 Sp. Dasar dan klas D minimum 2 Sp. Dasar
Sumber: BPPSDM Kemenkes September 2013
18
MENTERI KESEHATAN
Strategi Pemenuhan dokter Spesialis 4
Dasar dan Anestesi
1. Pelatihan Dokter Kewenangan Tambahan : 77 dokter
• spesialisasi anak 24 dokter,
• spesialisasi Obgyn 29 dokter,
• spesialisasi anestesi 24 dokter
2. Penugasan melalui PTT (Tahun 2013 : 20 dokter) dan
Residen Senior (Tahun 2013 : 329 dokter)
3. Pengangkatan melalui PNS
4. Sister Hospital
5
5. Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB)
6. Telemedicine
19
MENTERI KESEHATAN
Kekurangan dan Ketersediaan Perawat di
Puskesmas 2013
• Standar kebutuhan minimal : rata-rata
6 perawat per puskesmas
• Jumlah lulusan perawat per th: sekitar
30.000 perawat.
(data BPPSDMK 2013)
20
MENTERI KESEHATAN
Kekurangan dan Ketersediaan Bidan di
Puskesmas 2013
• Standar kebutuhan minimal : rata-rata
4 bidan per puskesmas
• Jumlah lulusan bidan per tahun:
Sekitar 52.000 bidan
(data BPPSDMK 2013)
21
STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER:
PEMENUHAN 1 DOKTER UNTUK 2.500 PESERTA JKN
No
STRATEGI
MENTERI KESEHATAN
1 Penambahan kuota dokter PTT dan PNS
Perluasan Kerjasama dengan Klinik Praktek
2 Mandiri
Perbaikan infrastruktur dan pemenuhan
3 peralatan dasar
Penyediaan obat Puskesmas melalui e-catalogue
4 mengacu Formularium Nasional (ForNas)
Pemenuhan Dokter Layanan Primer, Dokter
5 Peneliti, Dokter Spesialis yang setara
Ketersediaan infrastruktur untuk kemudahan
akses ke fasilitas kesehatan: jalan, air bersih,
6 listrik
SEKTOR TERKAIT
KeMenPan, Kemendagri/ Pemda, &
BPJS Kesehatan
IDI, Asosiasi Klinik Swasta, BPJS
Kesehatan, dll
KemenKes dan Kemendagri/ Pemda
KemenKes, BPJS Kesehatan, Asosiasi
Apoteker
Kemendiknas, Fakultas Kedokteran
Kementrian PU, KemenESDM
Kemenkominfo, Kemendagri/Pemda,
7 Ketersediaan Jaringan komunikasi dan informasi KemenPDT
8 Peningkatan dana UKM
22
DPR, Kemendagri/Pemda, Kemenkeu
Kesiapan Sistem dan Pedoman Pelayanan
MENTERI KESEHATAN
1. Program Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer
• Promotif & Preventif
2. Panduan Praktek Klinik
• Panduan Praktek Klinik
3. Modul PLJJ:
• e-learning & e-training
23
KESIAPAN KEFARMASIAN DI FASKES
PRIMER DAN RUJUKAN
MENTERI KESEHATAN
Ketersediaan
Obat
• IF Kab/Kota dan IFRS telah menyusun rencana pengadaan utk
kebutuhan 1 thn (2014) sejak bulan Oktober 2013.
• Monitoring Fornas diintegrasikan dengan sistem informasi RS.
Daftar Obat
• Formularium Nasional (SK Menkes No. 328/Menkes/SK/VIII/2013
tgl 19 September 2013).
• 514 item zat aktif dlm 913 kekuatan/bentuk sediaan.
RKO
• Rencana Kebutuhan Obat (RKO) nasional utk faskes primer dan
rujukan thn 2014 telah disusun sejak Agustus 2013.
e-catalogue
• Penetapan harga dlm e-catalogue dilakukan secara nasional
• Pengadaan obat oleh Faskes melalui e-purchasing (pengadaan
langsung) berdasarkan e-catalogue , dilakukan sejak 1 Juni 2013,
update 16 Desember 2013.
• Industri Farmasi yg berpartisipasi: 29 (Juni 2013) & potensi 100
(Oktober 2013).
24
Sosialisasi dan Advokasi
MENTERI KESEHATAN
1. Penyusunan Bahan sosialisasi:
• Telah disusun bahan sosialisasi
diantaranya adalah kumpulan
perundangan,
buku
Frequent
Question
and
Aswer,
Buku
pedoman sosialisasi, Leaflet dan
Iklan Layanan Masyarakat.
• Sedang dalam proses produksi
poster dan spanduk tentang JKN
yang akan dipasang di fasilitas
kesehatan
25
MENTERI KESEHATAN
2. Pelaksanaan Sosialisasi
• Advertorial tentang JKN di Media cetak
dan elektronik (on-line)
• Penayangan Iklan Layanan Masyarakat
dan running text di TV nasional dan Radio
• Talkshow di beberapa TV Nasional dan
Radio
• Sosial media melalui Tweeter
@puskomdepkes dan Utube
• Pengembangan microcite JKN di website
kemkes.go.id
• Pertemuan/worshop/seminar dengan
sasaran masyarakat umum, stakeholder
dan kementerian dan Lembaga
26
MENTERI KESEHATAN
3. IURAN, DAN TARIF
27
Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013)
MENTERI KESEHATAN
PESERTA
BENTUK IURAN
BESARAN IURAN
PBI
NILAI NOMINAL
(per jiwa)
Rp. 19.225,-
PNS/TNI/POLRI/
PENSIUN
5%
(per keluarga )
2% dari pekerja
3% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2
Pasal 16B, 23
s/d 30 Juni 2015:
0,5% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2
Pasal 16C, 23
PEKERJA
4,5 % (per keluarga)
PENERIMA UPAH
dan
SELAIN PNS DLL
5% (per keluarga)
KET
Ranap kelas 3
Pasal 16A, 23
mulai 1 Juli 2015:
1% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH
dan BUKAN
PEKERJA
NILAI NOMINAL
(per jiwa)
1. Rp 25,500,2. Rp 42,500,3. Rp 59,500,-
1. Ranap kelas 3
2. Ranap kelas 2
3. Ranap kelas 1
Pasal 16F, 23
28
BESARAN IURAN PBI 2014
MENTERI KESEHATAN
SASARAN PBI
SUMBER
PEMBIAYAAN
BESARAN
IURAN PBI
(Rp)
Masyarakat
miskin & tidak
mampu sejumlah
86,4 juta jiwa
APBN
19.225/ jiwa/
bulan
KEBUTUHAN
ANGGARAN
(Rp)
19,93 T/
tahun
29
SUMBER DANA JKN
PBI
PNS
TNI  AKTIF & PNS
+ ANGGOTA KEL
POLRI  AKTIF &
PNS + ANGGOTA KEL
PENSIUNAN
VETERAN
JPK JAMSOSTEK 
PEKERJA & PEMBERI
KERJA
BAYAR IURAN
PEMERINTAH
KEMENKES
BPJS
KES
PEKERJA TDK MENERIMA
UPAH (MANDIRI)
30
TARIF KAPITASI
NO
1
JENIS FASILITAS
KESEHATAN TK
PERTAMA
Puskesmas
2
RS Pratama/Klinik
Pratama/Dokter
Praktek
3
Dokter Gigi Praktek
KAPITASI
Rp
3000 – 6000
8.000 – 10.000
2.000
TARIF RAWAT INAP FASKES
TK I
NO
JENIS FASILITAS
KESEHATAN
TARIF
1 Puskesmas
100.000
2 RS Pratama
100.000
TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS
NO
PELAYANAN KESEHATAN
TARIF
1
Pemeriksaan ANC
25.000
2
Persalinan Normal
600.000
3
Penanganan perdarahan paska keguguran,
persalinan pervaginam dg tindakan emerg dsr
750.000
4
5
25.000
175.000
7
Pemeriksaan PNC/neonatus
Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta
manual)
Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebidanan &
neonatal
Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik
8
Penanganan komplikasi KB paska persalinan
6
125.000
100.000
15.000
125.000
KELOMPOK KELAS RS TARIF INA-CBG’S
MENTERI KESEHATAN
1. RS kelas A
2. RS kelas B
3. RS kelas C
4. RS kelas D
5. RSU Rujukan Nasional
6. RSK Rujukan Nasional
Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah
TARIF KELOMPOK KELAS RAWAT INAP PADA
TARIF INA-CBG’S
MENTERI KESEHATAN
KELAS
KELAS A
KENAIKAN
29,66%
KELAS B
37,62%
KELAS C
53.92%
KELAS D
53.19%
HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA TARIF PERAWATAN
KELAS 3 DG TARIF INA-CBG’S JKN
Perawatan kelas 1, 2 dan 3
Kenaikan kelas 3 ke 2: 20%
Kenaikan kelas 3 ke 1: 40 %
REGIONALISASI
• Tujuan: untuk membedakan tarif di kab/kota
 perbedaan kemahalan harga obat dan alat
medik habis pakai
• Terdapat 5 skala/index
• Digunakan dalam negosiasi antara BPJS kes
dengan asosiasi faskes
• Tarif regionalisasi diatur dalam peraturan
BPJS Kesehatan
MENTERI KESEHATAN
4. INTEGRASI JAMKESDA DAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH
37
JAMKESDA DALAM ERA JKN
MENTERI KESEHATAN
Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang
belum tercover oleh JKN
2. Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melalui
pengelolanya adalah BPJS Kesehatan
3. Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN  Rp
19.225,- / jiwa/bulan
4. Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp 19.225,-:
• menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak
mampu yang dibiayai Pemda
• Masyarakakat yang mampu dimotivasi untuk
mendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan dan
membayar iuran
1.
KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN
MENTERI KESEHATAN
1. Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttg
Jaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa:
“Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta Jaminan
Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program Jaminan
Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah
daerah”.
2. Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014
“Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda”
39
PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM
PEMBIAYAAN KESEHATAN (1)
MENTERI KESEHATAN
1. Pemerintah Fokus pada pembiayaan Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Iuran bagi
Fakir miskin dan Tidak mampu
2. Pembiayaan yang bersifat Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP) menjadi tanggung jawab
masyarakat melalui
kontribusi
iuran
masyarakat.
3. Penyediaan fasilitas umum dan Faskes (UU45
pasal 34 ayat2)
40
PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM
PEMBIAYAAN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
4. Biaya operasional faskes akan dibiayai dari hasil
pendanaan JKN, namun masa transisi, faskes daerah
masih membutuhkan subsidi operasional dari.
5. Ketersedian dan pemenuhan kebutuhan SDM
kesehatan termasuk pendistribusiannya menjadi
tanggung jawab Pusat dan daerah
6. Pusat (Kemenkes) akan lebih fokus pada pengaturan
termasuk penetapan Pedoman, standar-standar, dan
penyeimbang anggaran berdasarkan fiskal daerah.
41
MENTERI KESEHATAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP URUSAN KESEHATAN
• Urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar
yang wajib dipenuhi disamping pendidikan
• Pemerintah daerah wajib mengembangkan
sistem jaminan sosial termasuk jaminan
kesehatan
• Pemerintah daerah harus mengalokasikan
anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari
total belanja APBD diluar gaji.
KESIMPULAN
MENTERI KESEHATAN
1. Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan JKN telah siap
untuk mendukung pelaksanaan JKN 2014
2. Faskes & SDM pada saat beroperasionalnya BPJS kesehatan
memadai dan masih diperlukan tambahan seiring dng
pertumbuhan peserta JKN
3. Sosialisasi dan advokasi harus terus ditingkat untuk seluruh
elemen masyarakat
4. Peran pemeritah daerah dalam pelaksanaan JKN sangat
penting utama penyediaan kecukupan Faskes, SDM kes, dan
kecukupan biaya kesehatan
5. JKN dapat terlaksana dengan baik secara efisien dan
berkesinambungan dengan didukung berbagai langkah
43
yang ditempuh menuju sustainabilitas
TERIMA KASIH
44