Transcript final rakernas bkkbn paparan menkes

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2014-2015
Untuk Penguatan
Program KB Nasional di Era JKN
dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan pada:
Rapat Kerja Nasional
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2014
Jakarta, 12 Februari 2014
1
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
SISTEMATIKA PENYAJIAN
1. PENDAHULUAN
2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN
2014-2015 DALAM PENGUATAN PROGRAM KB
3. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
4. PELAYANAN KB DALAM PENYELENGGARAAN JKN
5. ISU-ISU STRATEGIS DAN TINDAK-LANJUTNYA
6. KESIMPULAN
2
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
1. PENDAHULUAN
3
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TARGET DAN CAPAIAN
PROGRAM KKB NASIONAL
Capaian
No
Indikator
1
Angka Kelahiran Total (Total
Fertility Rate/TFR)
Angka Penggunaan
Kontrasepsi Modern
(Contraceptive Prevalence
Rate/CPR)
Angka Kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (Unmet Need)
2
3
4
Kelahiran Remaja (Age
Specific Fertility Rate/ASFR)
15-19 tahun
Target
RPJMN
2014
Target
MDGs
2015
2007
(SDKI)
2,6
2012
(SDKI)
2,6
57,4%
57,9%
65%
9,1%
8,5%
5%
51
48
30
2,1
4
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TFR
TREN TFR DAN INDIKATOR PENDUKUNGNYA
TFR 15-19 th masih tinggi, CPR naik tidak signifikan, Unmet Need hanya turun sedikit
ASFR
Target RPJMN 2014: TFR = 2,1
Sangat Sulit Tercapai
80
ASFR 15 – 19 thn
60
67
61
40
20
1991
55
54.7
45
40
57.4
52.1
47.1
60.3
61.4
61.9
54.7
56.7
57.4
57.9
30
1994
1997
2002
2007
8.6
9.1
2012
12.7
10.6
9.2
10
1994
1997
Semua Cara
8.5
6
Target MDGs 2015: Unmet Need = 5
Sangat Sulit Tercapai
4
2
1991
48
8
Target MDGs 2015: CPR = 65
Sangat Sulit Tercapai
35
14
12
49.7
50
51
Unmet need
65
60
51
Target MDGs 2015: ASFR = 30
Sangat Sulit Tercapai
0
CPR
62
2002
2007
Cara Modern
2012
0
1991
Sumber: BPS, SDKI 1991 - 2012
1994
1997
2002
2007
2012
TANTANGAN PROGRAM KB
2014-2015
 Masih rendahnya permintaan atas pelayanan KB
akibat terjadinya perubahan nilai tentang jumlah
anak ideal dalam keluarga
 Masih tingginya kejadian kehamilan yang tidak
diinginkan akibat tingginya unmet need dan
ketidaksinambungan penggunaan kontrasepsi.
 Masih tingginya kejadian kehamilan dan persalinan
pada remaja perempuan usia 15-19 tahun
6
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
DALAM PENGUATAN PROGRAM KKB
7
KEBIJAKAN/STRATEGI 2014-2015 (1)
1. Penguatan komitmen para pemangku kepentingan, baik
pemerintah maupun non pemerintah, dalam
penyelenggaraan Pelayanan KB
2. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas
Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan konseling
3. Peningkatan permintaan Pelayanan KB melalui perubahan
nilai tentang jumlah anak ideal dalam keluarga 
Promosikan : “DUA ANAK CUKUP” dan “CEGAH
KEHAMILAN 4 TERLALU”
8
KEBIJAKAN/STRATEGI 2014-2015 (2)
4. Penurunan unmet need melalui peningkatan akses,
konseling dan penguatan KB pasca-persalinan serta
penurunan ketidakberlangsungan penggunaan
kontrasepsi melalui peningkatan penggunaan MKJP dan
pembinaan KB
5. Penurunan kejadian kehamilan pada remaja usia 15-19
tahun melalui pendewasaan usia nikah dan peningkatan
pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 
agar melahirkan pada rentang usia aman yaitu 20–35
tahun
9
KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
MEMPERKUAT PROGRAM KB
Jumlah remaja di Indonesia sangat besar,
43,6 juta jiwa atau 19,64% dari populasi
 investasi/potensi yang besar bagi negara
Masalah Kesehatan remaja KOMPLEKS
(seks pranikah, pernikahan dini, kehamilan
dini, aborsi, IMS, HIV/AIDS)
 apabila tidak ditangani :
- Penurunan kualitas penduduk
- Peningkatan AKI/AKB dan TFR
10
KEBERHASILAN PROGRAM KB
DITENTUKAN OLEH PELAYANAN KESEHATAN
SEPANJANG SIKLUS USIA REPRODUKSI
Pendidikan
kespro remaja
Promosi &
Pelayanan KB
PUS & WUS
Promosi KB
pasca persalinan
Pelayanan
KB Pasca
Persalinan
Keberhasilan program KB ditentukan oleh pelayanan
kesehatan yang diberikan sepanjang siklus usia reproduksi,
termasuk: 1) pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja dan
konseling calon pengantin, 2) konseling dan pelayanan KB
pada WUS/PUS, 3) promosi KB pasca persalinan, 4) pelayanan
KB pasca persalinan
11
UPAYA-UPAYA KESEHATAN
YANG MENDUKUNG PROGRAM KB
1.Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja (PKPR) untuk KIE Kespro/KB
2. Puskesmas yang menyediakan pelayanan KB
3. RS Pemerintah memberikan pelayanan KB
4. Puskesmas dengan kelas ibu hamil untuk KIE
KB pasca persalinan
5. Puskesmas/RS terlatih KB Pasca Persalinan/
AKDR pasca plasenta
6. Desa yang melaksanakan P4K untuk promosi
dan persiapan KB pasca persalinan
2.792
9.510
838
7.461
1.361
62.982
BKKBN dapat mengoptimalkan sarana pendukung ini untuk
12
mendukung keberhasilan Program KB
PENTAHAPAN FOKUS PROVINSI
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN AKI, AKB & TFR
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tahun 1
Sumut
Sumsel
Lampung
DKI
Banten
Jabar
Jateng
Jatim
Sulsel
NTT
Tahun 2
Kepri
Jogja
NTB
Bali
Kalbar
Sultra
Tahun 3
Aceh
Babel
Kalsel
Sulut
Sulbar
Kaltim
Tahun 4
Tahun 5
Sumbar
Jambi
Riau
Gorontalo
Bengkulu
Malut
Kalteng
Papua
Kaltim Papua Barat
Maluku
Kaltara
Sasaran provinsi penyangga BKKBN bersinergi dengan
fokus provinsi Kementerian Kesehatan
13
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
3. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
14
JAMINAN KESEHATAN
DIPERLUKAN SELURUH PENDUDUK
1. Kehidupan
manusia
berpotensi
mengalami
risiko
2. Manusia
bersifat short
sighted
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
Pelayanan
Kesehatan
terkendali
Mutu & Biaya
9 Prinsip SJSN
15
MENTERI
KESEHATAN
DISAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PROVIDER
FASKES YANG
MEMBERIKAN
PELAYANAN
KB
Pelayanan Kesehatan
KOMPREHENSIF
Regulasi
CALON/AKSEP
TOR KB
PESERTA/PASIEN
iuran
Prospektif
Paket Benefit
Pembayaran
BPJS KES
JAMINAN KESEHATAN
TERKENDALI
www.jpkm-online.net
16
KEPESERTAAN
Peserta
Iuran
PBI
Pemerintah
Wajib
Non PBI
Penerima
upah
Pekerja dan
Pemberi Kerja
Non
Penerima
Upah
Kelompok/
/Kel/Individu
Untuk mendapatkan pelayanan JKN,
Masyarakat
Non-PBI Non Penerima Upah
PBI = Penerima
Bantuan Iuran
harus mendaftar ke BPJS dan membayar iuran
17
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
4. PELAYANAN KB
DALAM PENYELENGGARAAN JKN
Konseling
Kontrasepsi Dasar
Vasektomi & Tubektomi
18
MENTERI
KESEHATAN
PAKET MANFAAT JKN
Manfaat jaminan kesehatan bersifat
pelayanan perorangan mencakup pelayanan
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,
Manfaat Medis
Manfaat Non Medis
Akomodasi & Ambulan
21
MENTERI
KESEHATAN
PAKET MANFAAT JKN UNTUK PELAYANAN KB
Termasuk dalam manfaat pelayanan promotif dan preventif
Penyuluhan Kes Perorangan
Imunisasi Dasar
Keluarga Berencana
Skrining Kesehatan




Konseling
Kontrasepsi dasar
Vasektomi
Tubektomi
Alokon disediakan oleh BKKBN
bagi seluruh PUS Peserta JKN
20
FASKES PEMBERI LAYANAN KB
MENTERI
KESEHATAN
Faskes yang Sudah Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
NO
FASKES TK I
JUMLAH
NO
FASKES RUJUKAN
TK LANJUTAN
JUMLAH
1
PUSKESMAS
9.133
1
RS PEMERINTAH
641
2
DOKTER UMUM
3.715
2
RS SWASTA
919
3
KLINIK PRATAMA
1.724
3
RS TNI
108
4
KLINIK TNI
799
4
RS POLRI
45
5
KLINIK POLRI
558
5
KLINIK UTAMA/BALKES
37
TOTAL
15.929
TOTAL
1750
Semua Faskes wajib memberikan pelayanan KB dan harus segera diregistrasi
oleh BKKBN/SKPD-KB Kab/Kota untuk pendistribusian alokon
21
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
5. ISU STRATEGIS & TINDAK-LANJUT
22
MENTERI
KESEHATAN
ISU STRATEGIS & TINDAK-LANJUTNYA
NO
ISU STRATEGIS
1
Belum semua faskes
teregistrasi oleh BKKBN 
belum bisa mendapatkan
alokon dan penunjang
pelayanan lainnya
Mekanisme distribusi alokon
belum menjangkau seluruh
pelayanan KB sehingga
masih terjadi kesenjangan
distribusi
Semua faskes yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan harus
segera diregistrasi oleh BKKBN
/SKPD-KB setempat
Belum semua kelompok Pra
Sejahtera (miskin) masuk
dalam data PBI
BKKBN melalui SKPD-KB, dapat
mengadvokasi Pemda setempat
agar dimasukkan dalam Jamkesda
2
3
TINDAK LANJUT
Distribusi alokon melalui “one
gate policy”
23
MENTERI
KESEHATAN
NO
ISU STRATEGIS & TINDAK-LANJUTNYA
ISU STRATEGIS
TINDAK LANJUT
4. Pelayanan KB mobile tidak
Pelayanan mobile diupayakan
dapat diakomodir dalam JKN melalui pendanaan BKKBN
karena JKN hanya mengcover pelayanan kesehatan
untuk peserta pada faskes
yang telah bekerjasama
dengan BPJS dan pada faskes
statis.
5
Masih kurangnya pemberian Kerjasama antara Pusat Informasi
konseling dan pelayanan
Kesehatan Remaja (PIK-R) yang
kesehatan pada remaja
dikembangkan BKKBN dengan
Puskesmas PKPR yang
dikembangkan Kemenkes
24
ISU STRATEGIS & TINDAK-LANJUTNYA
MENTERI
KESEHATAN
NO
ISU STRATEGIS
TINDAK LANJUT
6. Belum kuatnya komitmen
para pemangku kepentingan
dalam penyelenggaraan
Program KB
Meningkatkan komitmen melalui
harmonisasi hubungan internal
dan eksternal jajaran kesehatan
dan KB di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota
7. Kurangnya petugas di
lapangan dalam KIE dan
pembinaan peserta KB
Pemberdayaan kader-kader yang
telah ada selama ini
25
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
6. KESIMPULAN
26
MENTERI
KESEHATAN
KESIMPULAN (1)
• Dalam pelayanan KB, khususnya konseling KB, penting untuk
diperhatikan permasalahan dari hulu yaitu mulai dari remaja
dengan peningkatan pengetahuan remaja dan masyarakat
tentang pendewasaan usia menikah/perencanaan yang matang
untuk melahirkan di usia ideal.
• JKN diselenggarakan dalam rangka memberikan perlindungan
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang.
• Penyelenggaraan JKN dalam SJSN dilakukan dengan prinsip
Asuransi Sosial dan prinsip equity dengan pelayanan kesehatan
terkendali (biaya dan mutu) dan manfaat yang komprehensif.
Kepesertaan bertahap dan tahun 2019 mencapai UHC.
27
MENTERI
KESEHATAN
KESIMPULAN (2)
• Dalam upaya pelaksanaan JKN, perlu sosialisasi
tentang JKN sampai ke masyarakat, sehingga
masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai
peserta JKN.
• JKN Pelayanan Keluarga Berencana merupakan salah
satu paket manfaat promotif dan preventif dalam JKN
yang meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi
dan tubektomi dengan alokon disediakan oleh BKKBN.
28
TERIMA KASIH
29
DUA BAIT PANTUN