Transcript Stimulus Deregulasi Ditfrek - Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika
MENYONGSONG ERA TV DIGITAL
INDONESIA
Coffee Morning KEMKOMINFO
Jakarta, 07 Maret 2012
1
Kementerian Komunikasi dan Informatika
PROGRESS REPORT
IMPLEMENTASI PENYIARAN
DIGITAL DI INDONESIA
2
Kementerian Komunikasi dan Informatika
DASAR HUKUM
•
•
•
UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
UNDANG-UNDANG 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
PERATURAN PEMERINTAH NO. 50/2005
TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA
–Pasal 2
(1)
1.
2.
3.
4.
•
Lembaga Penyiaran Swasta diselenggarakan melalui sistem terestrial dan/atau melalui sistem satelit
dengan klasifikasi sebagai berikut. a. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial meliputi:
penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital;
penyiaran radio FM secara analog atau digital;
penyiaran televisi secara analog atau digital;
penyiaran multipleksing.
PERATURAN MENKOMINFO NO. 22/2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK
BERBAYAR (FREE TO AIR)
•
PERATURAN MENKOMINFO NO. 23/2011
TENTANG RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI
SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 – 694 MHz
3
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kondisi Global implementasi TV Digital
Hampir lebih dari 85% wilayah dunia sudah mulai mengimplementasikan tv digital
Analog Switch Off:
USA : 6/2009
Japan : 7/2011
Korea : 12/2012
China : 2012
UK : 10/2012
Brunei : 6/2014
Malaysia : 12/2015
Singapore : 2015
Thailand : 2015
Philliphine : 2015
Vietnam : 2020
Standar TV Digital Dunia :
Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T)
Advanced Television Systems Committee (ATSC)
Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB-T)
Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting (DTMB)
4
Kementerian Komunikasi dan Informatika
KENAPA HARUS MIGRASI KE DIGITAL?
• International Telecommunication Union (ITU) melalui the Geneva 2006
Frequency Plan (GE06) Agreement telah menetapkan bahwa tanggal 17
Juni 2015 merupakan batas waktu untuk negara-negara di seluruh dunia
untuk melakukan migrasi dari penyiaran tv analog ke penyiaran tv digital.
• Teknologi analog akan semakin mahal pengoperasiannya dan secara
bertahap menjadi usang.
• Spektrum frekuensi merupakan sumber daya terbatas, sehingga efisiensi
menjadi kritikal. Penggunaan teknologi digital berarti menjadi
penghematan spektrum frekuensi.
• Indonesia sudah memulai program migrasi ke tv digital sejak tahun 2003,
sehingga sudah memiliki hampir sepuluh tahun waktu persiapan.
• Besarnya potensi keuntungan yang hilang dan potensi kerugian yang timbul
bagi masyarakat dan negara jika tidak dilaksanakan.
5
Kementerian Komunikasi dan Informatika
KEUNTUNGAN PENYIARAN DIGITAL
Konsumen
• Kualitas gambar dan suara lebih baik
• Pilihan program siaran lebih banyak
Lembaga Penyiaran
• Efisiensi infrastruktur (75%) dan biaya
operasional serta mendukung teknologi ramah
lingkungan
Industri Kreatif
• Menumbuhkan industri konten nasional dan
lokal
Industri Perangkat
• Kesempatan industri nasional untuk
memproduksi Set Top Box
Pemerintah
• Efisiensi spektrum frekuensi radio dan potensi
PNBP dari digital deviden serta peningkatan
pertumbuhan ekonomi dari broadband
6
Kementerian Komunikasi dan Informatika
PRINSIP DASAR MIGRASI ANALOG-DIGITAL
• Jaminan penyaluran informasi melalui media penyiaran
TV ke pemirsa tidak terputus
• Jaminan kepada LPP dan LPS tentang tidak terganggunya
kegiatan penyiaran, walau dalam masa transisi (simulcast)
• Pada masa transisi, LPP dan LPS yang sudah beroperasi
memiliki prioritas awal untuk bersiaran di digital
• Pemerintah sedang mengkaji kebijakan subsidi set-topbox ke masyarakat agar tepat sasaran.
7
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahapan Digitalisasi sampai saat ini
Steering Committee &
Working Group
IMPLEMENTATION
Steering Committee
& Working Group
Preparation
Trial TV
digital
Bandung
Grand
Launching
Ujicoba TV
digital
Audience
Survey
Penetapan
Standar
DVB-T
2003
2007
Soft Launching
Ujicoba TV
digital
2008
2009
PERMEN
39/2009
Sosialisasi:
PSA, Mall to
mall, seminar
dll
Survey
Lapangan
TV digital
Kerangka
Implementasi
TV Penyiaran
Digital
Peresmian
Pemancar TV
digital (Jkt,
Btm, Sby)
Master Plan
Frekuensi
Digital
2010
2011
Seleksi
Penyeleng
gara dan
Digital on
air
2012
PERMEN
22/2011
8
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Perubahan penting yang terjadi karena teknologi digital
• Transisi bisnis model dari analog ke digital
• Organisasi struktur penyelenggara TV digital
• Adanya area layanan baru yang disebut zona layanan
9
Kementerian Komunikasi dan Informatika
TRANSISI MODEL BISNIS PENYIARAN
DIGITAL
ANALOG
LEMBAGA
PENYIARAN
Penyelenggara Program
Siaran
Pemegang Hak
Penggunaan Frekuensi
Penyelenggara
Infrastruktur/Mux
Penyedia Menara
VERTIKAL
LEMBAGA
PENYIARAN
Penyelenggara
Program
Siaran
LEMBAGA PENYIARAN
PENYELENGGARA
PENYIARAN
MULTIPLEKSING (MUX)
Penyedia Menara
Pemegang Hak
Penggunaan Frekuensi
Penyelenggara
Infrastruktur/Mux
HORIZONTAL
10
Kementerian Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI STRUKTUR PENYELENGGARAAN TV DIGITAL
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
MUX-1
MUX-2
LEMBAGA
PENYIARAN
PENYELENGGARA
PENYIARAN
MULTIPLEKSING
MUX-3
MUX-4
MUX-5
TVRI
dst
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LEMBAGA
PENYIARAN
PENYELENGGARA
PROGRAM
SIARAN
TVRI
LPP LOKAL
LP KOMUNITAS
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPP-1 sd 12
11
Kementerian Komunikasi dan Informatika
ZONA LAYANAN PENYIARAN MULTIPLEKSING (MUX)
1
15
14
2
12
10
13
3
11
4
5
9
6
7
8
12
Kementerian Komunikasi dan Informatika
ZONA LAYANAN MUX
Zona
Wilayah Layanan
Zona 8
Bali
Zona
Wilayah Layanan
NTB
Zona 1
Aceh
NTT
Sumatera Utara
Zona 2
Zona 9
Papua Barat
Sumatera Barat
Riau
Zona 10
Bengkulu
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Lampung
Sulawesi Tenggara
Zona 12
Sulawesi Tengah
DKI Jakarta
Gorontalo
Banten
Sulawesi Utara
Zona 5
Jawa Barat
Zona 6
Jawa Tengah
DIY
Zona 7
Zona 11
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Zona 4
Maluku
Maluku Utara
Jambi
Zona 3
Papua
Zona 13
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Zona 14
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Jawa Timur
Zona 15
Kepulauan Riau
13
Kementerian Komunikasi dan Informatika
ROADMAP INFRASTRUKTUR TV DIGITAL
No
1
2
Kegiatan
Uji Coba Lapangan TV Digital di Jabodetabek
Uji Coba Lapangan TV Digital di lokasi lain
a. Bandung
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Q1
Q4
2a Q1
Q1
b. Batam
2b Q1
c. Surabaya
2c Q1
Q4
Q4
d. Makasar
2d Q4
Q3
2e Q4
Q3
3
e. Medan
Penyusunan Regulasi TV Digital
4
Penetapan Regulasi Penyelenggaraan TV Digital
4 Q1
5
Penetapan Master Plan Frekuensi TV Digital
5 Q1
6
Penyusunan Regulasi Perizinan TV Digital
7
Seleksi Perizinan TV Digital
8
Penetapan Perizinan Penyelenggara TV Digital
8 Q3
9
TKDN Set Top Box
9 Q3: >20%
3 Q3
Q1
6 Q2
7 Q3
10 Penggelaran jaringan TV digital di DKI & DEM Zona 1
10 Q1
11 Periode simulcast di DKI & DEM Zona 1
11 Q1
Q3: >30%
12 Q4
13
14
15
16
17
18
19
20
13 Q4
Jangkauan Layanan TV Digital (populasi)
DEM : Daerah Ekonomi Maju
DEKM : Daerah Ekonomi Kurang Maju
DKI tidak termasuk DEM dan DEKM
DEM Zona 1 : (3 propinsi)
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
DEM Zona 2 : (5 propinsi)
Sumatera Utara, Banten, Riau Kepulauan, DI
Yogyakarta, Kalimantan Timur
Q3: >50%
Q2
12 Penggelaran jaringan TV digital di DEM Zona 2
Periode simulcast di DEM Zona 2
Penggelaran jaringan TV digital di DEM Zona 3
Periode simulcast di DEM Zona 3
Penggelaran jaringan TV digital di DEKM Zona 4
Periode simulcast di DEKM Zona 4
Penggelaran jaringan TV digital di DEKM Zona 5
Periode simulcast di DEKM Zona 5
Total Analogue Switch-Off
Q3: >40%
Q2
Q1
Q1
14 Q3
Q4
15 Q3
Q4
16 Q1
Q2
17 Q1
Q2
18 Q3
Q4
19 Q3
Q4
20 Q1
0%-10%
10%-20%
20%-35%
35%-50%
DEM Zona 3 : (14 propinsi)
NAD, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,
Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Bali, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi
Selatan, Maluku
DEKM Zona 4 : (9 propinsi)
Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi
Tenggara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat
DEKM Zona 5 : (1 Propinsi)
Papua
50%-75%
75%-100%
TARGET RPJM 2014
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Rencana Jangkauan TV Digital 2012-2017
2012
Jawa + Kepri
2015
2016
2013
2014
+Sumut + Kaltim
+Sumatera+Kaltim
2017
2018
NATION-WIDE
ANALOG SWITCH-OFF
+Sulsel+Sulut+Kalimanta
+Kalsel +Sulawesi
n (kec Kalsel)
: DIGITAL TV COVERAGE AREA
+Maluku +Papua
Kementerian Komunikasi dan Informatika
JADWAL SAAT INI DAN KEDEPAN
• PERMEN PENYELENGGARAAN TV DIGITAL
NOV ’11
• PERMEN MASTERPLAN SPEKTRUM FREKUENSI TV DIGITAL
NOV ’11
• PERMEN STANDAR TEKNOLOGI TV DIGITAL (DVB-T2)
JAN’12
• KEPMEN PELUANG USAHA MULTIPLEKSING (MUX) TV DIGITAL
FEB’12
• KEPMEN TIM SELEKSI PENYELENGGARA MUX JAWA DAN KEPRI
FEB’12
• SELEKSI PENYELENGGARA MUX (ZONA DI JAWA DAN KEP. RIAU)
FEB-APRIL ’12
• PENETAPAN PERIZINAN MUX
MEI ‘12
• DIGITAL ON AIR DAN MULAI MASA SIMULCAST
NOV ‘12
• MELANJUTKAN SOSIALISASI LEBIH INTENSIF KE MASYARAKAT
APRIL ’12 dst
16
Kementerian Komunikasi dan Informatika
BEBERAPA REGULASI PELENGKAP YG SEDANG DIPERSIAPKAN
–
–
–
–
–
Regulasi tentang frekuensi radio transisi selama masa simulcast
Regulasi tentang formula tarif multipleksing
Regulasi tentang ketentuan teknis perangkat penyiaran tv digital
Regulasi tentang perizinan penyelenggara program siaran (LP3S)
Tim teknis interdept untuk mendorong pabrikasi set top box dalam
negeri
– Pembentukan Tim Nasional untuk sosialisasi TV digital ke masyarakat
– Pembentukan Tim Nasional untuk penyebaran dan distribusi set top
box
– Pembentukan tim interdept untuk kebijakan subsidi set top box
17
Kementerian Komunikasi dan Informatika
TERIMA KASIH....!
18