Transcript 2.Manajemen Spektrum

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO
Sonar
SPEKTRUM FREKUENSI
SINAR
Infra
Merah
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
Sonar
0 Hz
30 kHz
9 KHz
300 kHz
LF
3MHz
MF
30 MHz
HF
300MHz
VHF
Alpha
Betha
3000 GHz
BELUM
DIATUR
RADIO REGULATION - I T U
0
X ray
400 GHz
DIATUR DALAM
VLF
Ultra
Violet
G
a
m
m
a
UHF
SUDAH DIALOKASIKAN UNTUK 37
JENIS JASA (TERESTRIAL DAN
SATELIT)
3 GHz
30 GHz
SHF
300 GHz
EHF
275 GHz
TIDAK
DIALOKASIKAN
400 GHz
C
a
h
a
y
a
BROADCASTING
(PENYIARAN)
SONAR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
SONAR
30 kHz
VLF
0
9 KHz
MARITIM
(PELAYARAN)
AERONAUTICAL
(PENERBANGAN)
SPEKTRUM FREKUENSI CAHAYA
Infra
Red
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
300 kHz
LF
3MHz
MF
30 MHz
HF
SATELIT
Cahaya
tam pak
300MHz
VHF
Ultra
Violet
3 GHz
UHF
X ray
Alpha
30 GHz
SHF
SUDAH DIALOKASIKAN UNTUK 37 JENIS JASA (TERESTRIAL
DAN SATELIT)
Betha
Gamma
cos
mic
300 GHz
EHF
275 GHz
TIDAK
DIALOKASI-KAN
400 GHz
UU No. 36 / 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
PP No. 52 / 2000 tentang
Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor: 107,
Tambahan Lembaran egara
Republik Indonesia Nomor:
3980);
PP No. 53 / 2000 tentang
Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor: 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor: 3981);
PERENCANAAN PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENNSI
Mencegah Terjadinya Saling Mengganggu;
Efisien Dan Ekonomis;
Perkembangan Teknologi;
Kebutuhan Spektrum Frekuensi Radio Di Masa Depan; Dan/Atau
Mendahulukan Kepentingan Pertahanan Keamanan Negara,
Keselamatan Dan Penanggulangan Keadaan Marabahaya
(Safety And Distress), Pencarian Dan Pertolongan (Search And
Rescue/SAR), Kesejahteraan Masyarakat Dan Kepentingan
Umum.
ROADMAP INFRASTRUKTUR TV DIGITAL
No
1
2
Kegiatan
Uji Coba Lapangan TV Digital di Jabodetabek
Uji Coba Lapangan TV Digital di lokasi lain
a. Bandung
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Q1
Q4
2a Q1
Q1
b. Batam
2b Q1
c. Surabaya
2c Q1
Q4
Q4
d. Makasar
2d Q4
Q3
2e Q4
Q3
3
e. Medan
Penyusunan Regulasi TV Digital
4
Penetapan Regulasi Penyelenggaraan TV Digital
4 Q1
5
Penetapan Master Plan Frekuensi TV Digital
5 Q1
6
Penyusunan Regulasi Perizinan TV Digital
7
Seleksi Perizinan TV Digital
8
Penetapan Perizinan Penyelenggara TV Digital
8 Q3
9
TKDN Set Top Box
9 Q3: >20%
3 Q3
Q1
6 Q2
7 Q3
10 Penggelaran jaringan TV digital di DKI & DEM Zona 1
10 Q1
11 Periode simulcast di DKI & DEM Zona 1
11 Q1
Q3: >30%
12 Q4
13
14
15
16
17
18
19
20
13 Q4
Jangkauan Layanan TV Digital (populasi)
DEM : Daerah Ekonomi Maju
DEKM : Daerah Ekonomi Kurang Maju
DKI tidak termasuk DEM dan DEKM
DEM Zona 1 : (3 propinsi)
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
DEM Zona 2 : (5 propinsi)
Sumatera Utara, Banten, Riau Kepulauan, DI
Yogyakarta, Kalimantan Timur
Q3: >50%
Q2
12 Penggelaran jaringan TV digital di DEM Zona 2
Periode simulcast di DEM Zona 2
Penggelaran jaringan TV digital di DEM Zona 3
Periode simulcast di DEM Zona 3
Penggelaran jaringan TV digital di DEKM Zona 4
Periode simulcast di DEKM Zona 4
Penggelaran jaringan TV digital di DEKM Zona 5
Periode simulcast di DEKM Zona 5
Total Analogue Switch-Off
Q3: >40%
Q2
Q1
Q1
14 Q3
Q4
15 Q3
Q4
16 Q1
Q2
17 Q1
Q2
18 Q3
Q4
19 Q3
Q4
20 Q1
0%-10%
10%-20%
20%-35%
35%-50%
DEM Zona 3 : (14 propinsi)
NAD, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,
Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Bali, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi
Selatan, Maluku
DEKM Zona 4 : (9 propinsi)
Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi
Tenggara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat
DEKM Zona 5 : (1 Propinsi)
Papua
50%-75%
75%-100%
TARGET RPJM 2014
Jaminan penyaluran informasi melalui media
penyiaran TV ke pemirsa tidak terputus
Jaminan kepada LPP dan LPS tentang tidak
terganggunya kegiatan penyiaran, walau dalam
masa transisi (simulcast)
Pada masa transisi, LPP dan LPS yang sudah
beroperasi memiliki prioritas awal untuk
bersiaran di digital
Penggunaan pita frekuensi
radio untuk keperluan televisi
siaran digital terestrial pada
pita frekuensi 478 - 694 MHz
yang dibagi untuk dua
keperluan :
Untuk penyiaran televisi digital
terestrial masa depan (future plan)
pada rentang frekuensi 478-526 MHz
Untuk penyiaran televisi digital
terestrial penerimaan tetap tidak
berbayar (free to air) pada rentang
frekuensi 526-694 MHz.
• Penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran
televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar
(free to air) mengikuti pembagian kanal di setiap wilayah
layanan yang dijamin bahwa sinyal dapat diterima
dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi
sinyal frekuensi radio lainnya. Khusus untuk penyiaran
televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar
(free to air) di suatu daerah yang tidak tercakup oleh
wilayah layanan manapun dapat menggunakan kanal 46
(670 – 678 MHz), kanal 47 (678 - 686 MHz) dan kanal 48
(686 - 694 MHz) (Gap Filler).
• Penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran
televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar
(Free To Air) dapat menerapkan teknik Single Frequency
Network (SFN) pada kondisi dimana suatu daerah di satu
wilayah layanan tidak mendapatkan sinyal dengan
kualitas baik (blank spot).
POLA REUSE (1)
Pola Reuse
grup kanal
No. Kanal
GRUP A
X1
X4
X7
X10
X13
X16
GRUP B
X2
X5
X8
X11
X14
X17
GRUP C
X3
X6
X9
X12
X15
X18
A
B
C
A
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
C
A
B
C
A
B
A
B
C
A
B
C
B
C
A
B
C
A
A
B
C
A
A
B
MFS = 42.6 dBµV/m
PR = 20 dB
MIFS =22.6 dBµV/m
Grup C
Grup A
Grup B
MFS = Minimum Field Strength
PR
= Protection Ratio
MIFS = Maximum Interfering Field Strength
Grup B
Sugeng Budi Prasetyo
Kasi Alokasi Dinas Penyiaran
Email: [email protected] atau [email protected]
Subdit NDTBD, Direktorat Penataan Sumber Daya
Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika