Transcript materi 2-studi kelayakan media

Refi Yuliana M.Si
Konsep dasar hukum media massa
4 Posisi Media massa
1.
Media komunikasi
2.
Lembaga Ekonomi
3.
Berita
4.
Lembaga Sosial
Ke4 posisi tersebut akan menentukan :
1.
Aktifitas
2.
Fungsi
3.
Tujuan
4.
Kewajiban
5.
Muatan/konten
**Matriks konsep dasar bisnis media
Status Media
Media Komersil/swasta  Orientasi Profit
Media Pemerintah  orientasi Informatif
Media alternatif  Komunitas  Orientasi
idealis
Free Media (ex. Bulletin, Blog, dll) 
orientasi privat, kritik, ideologis, antitesis
Bentuk lembaga Bisnis Media
Lembaga Publikasi cetak
Bentuk:







Surat Kabar Harian
Surat Kabar Mingguan (Umum-segmented)
Majalah (Segmented)
Media Korporasi (Internal Magazine/korporat)
Media Komunitas
Bulletin
Newsletter
Bentuk lembaga Bisnis Media
Lembaga Penyiaran
Bentuk:
Lembaga penyiaran publik (LPP) --- Surat
keputusan pemerintah atau UU
 Lembaga penyiaran Swasta dan berlangganan
(LPS) --- Perseroan (PT)
 Lembaga penyiaran Komunitas (LPK) --- Legalitas
(SK-perusahaan) (Badan hukum-Yayasan)

LPS
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran Pasal 16 ayat 1:
‘Lembaga Penyiaran Komersial adalah lembaga
penyiaran yang bersifat komersial berbentuk
badan hukum Indonesia, yang bidang
usahanya hanya menyelenggarakan jasa
penyiaran radio atau televisi.
LPB
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran Pasal 25 ayat 1:
‘Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan
lembaga penyiaran berbentuk badan hukum
Indonesia, yang bidang usahanya hanya
menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan
dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin
penyelenggaraan penyiaran berlangganan.’
LPK

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran Pasal 21 ayat 1:
‘Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan
lembaga penyiaran yang berbentuk badan
hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas
tertentu, bersifat independen, dan tidak
komersial, dengan daya pancar rendah, luas
jangkauan wilayah terbatas, serta untuk
melayani kepentingan komunitasnya.’

lembaga penyiaran komunitas (LPK) akan melihat
penyelenggaraan dan pengelolaan sebuah media
komunitas untuk tujuan yang lebih mulia, jauh dari
unsur komersialisme dan konsuntivisme.

Pendiri tetap akan melihat sisi prospektif, namun
dalam kerangka lebih luas, yaitu pemberdayaan
komunitas di sekitar media tsb dibangun.

Pemberdayaan komunitas diharapkan bisa menjadi
tahapan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap
anggota masyarakat di dalamnya. Atas alasan ini,
pendiri harus bisa mendeskripsikan apa dan
bagaimana Anda akan mengelola LPK radio atau
televisi itu.
Status Hukum/Badan Hukum
Status hukum perushaan media biasanya mengacu pada
aturan perundang2an tentang pengadaan bisnis atau
usaha Jasa.
Selain perizinan usaha melalui deperindag (pendaftaran
barang/jasa) juga melalui badan khusus dalam bidang
media (Infokom) untuk pengurusan ijin siaran dan ijin
konten.
Aturan hukum lainnya (Regulasi)
TV/radio – regulasi dan pengawasan melalui UU penyiaran
dan UU pers (diawasi oleh KPI)
Media cetak – regulasi an pengawasan konten oleh UU Pers
dan diawasi oleh dewan pers.
**Baca UU NO 40 thn 1999 tentang pers dan UU 32 thn 2002
tentang penyiaran
Badan Usaha = Badan Usaha adalah kesatuan
yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang
bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan
Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan
walaupun pada kenyataannya berbeda.
Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga
sementara perusahaan adalah tempat dimana
Badan Usaha itu mengelola faktor2 produski
Badan Hukum = Pemenuhan aspek-aspek hukum
yang ditetapkan secara Nasional oleh departemen
terkait
Tujuan Akhir Studi kelayakan Media

Cetak – selain untuk kepentingan bisnis
juga untuk memperoleh perizinan
publikasi

Elektronik – selain untuk kepentingan
bisnis juga untuk rekomendasi
kelayakan (RK) yang biasanya
dikeluarkan oleh KPI, serta kepentingan
izinan penyiaran publik (IPP) sebagai
legalitas formal media
Tahapan Legalitas Perusahaan Media
(Khususnya penyiaran/elektronik)







perizinan atau rekomendasi perizinan lain yang dikeluarkan
sebelum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran
disahkan
Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (jika ada
perubahan);
Surat Pengesahan Badan Hukum atau surat telah terdaftar pada
instansi yang berwenang;
Surat Izin Tempat Usaha dan/atau HO (hinder ordonantie/Undangundang Gangguan) untuk daerah yang mengatur hal ini;
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
Identitas pemegang saham, komisaris, dan direksi; serta
perjanjian yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dengan
penyedia kanal berbayar (paid channel) atau distributor kanal (paid
distributor). Pejabat berwenang yang dimaksud misalnya notaris
atau pejabat lainnya.
Membuat Visi perusahaan
Bentuk SES (Sederhana, Efektif, Satu paragraf)
Pernyataan Visi Perusahaan/Kelompok harus dapat:
 menjadi mimpi perusahaan/kelompok tentang pasar/konsumen
yang menjadi target perusahaan/kelompok Anda.
 menjelaskan mengapa perusahaan/kelompok Anda harus ada,
yang akan menentukan arah dan irama seluruh isi Studi
Kelayakan
Visi yang efektif adalah:
 singkat, satu kalimat, paling banyak satu paragraf
 langsung, tidak memutar-mutar
 fokus, hanya ke satu arah dan tujuan
 mempunyai konsep besar tapi terukur
Membuat Misi perusahaan
Bentuk SEF (Spesifik, Efektif, Fokus)
Pernyataan Misi Perusahaan/Kelompok harus:
 terkait langsung dengan Visi (kalau tidak ada hubungan Visi
dengan Misi-nya, tentu bisa dianggap perusahaan atau kelompok
Anda kehilangan fokus-arah-tujuan)
 mendeskripsikan apa dan bagaimana perusahaan/kelompok Anda
 menjadi langkah-langkah untuk meraih Visi atau mimpi Anda
Visi yang efektif adalah:
 singkat, satu kalimat, paling banyak satu paragraf
 jelas terhadap tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai Visi
 spesifik dalam menentukan parameter keberhasilan
 jelas dalam pengukuran keberhasilan
Kontribusi Disiplin Ilmu lain dalam Studi kelayakan
Disiplin Ilmu
Pemasaran
Manajemen
SDM
Bentuk Kontribusi
Manfaat
1. Analisa permintaan dan penawaran
2. Mencari pasar dan menghitung pasar
potensial, permintaan efektif,
segmen pasar
3. Analisis persaingan
4. Pemilihan strategi pemasaran
1. Struktur Organisasi
2. Analisa Jabatan
3. Proses Rekrutmen
4. Teknik pemberian kompensasi
5. Teknik pemberian motivasi
6. Masalah pemeliharaan tenaga kerja
Untuk mengetahui
dan menilai apakah
produk yang
dihasilkan dapat
diterima dan diserap
oleh pasar
Untuk menilai
kapabilitas tim dan
menempatkan orang
pada tempat yang
tepat.
Kontribusi Disiplin Ilmu lain dalam Studi kelayakan
Manajemen
Keuangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Manajemen 1.
Operasi dan 2.
Produksi
3.
4.
5.
6.
Menentukan Modal Kerja
Menentukan Modal Investasi
Menilai arus kas
Membuat proyeksi rugi laba dan neraca
perusahaan
Mengetahui tingkat pengembalian modal
Mengetahui profitabilitas, likuiditas, dan
rentabilitas usaha yang dijalankan
Pemilihan desain produk yang akan diproduksi
Penghitungan kapasitas perusahaan
Pemilihan mesin dan teknolog serta peralaan
yang akan digunakan
Penentuan lokasi usaha
Penataan lay-out mesin, bangunan dan fasilitas
lain
Penghitungan skala produksi yang ekonomis
Mengetahui
apakah bisnis yang
akan
dijalankan
menguntungkan /
tidak
Untuk mengetahui
dan menilai apakah
barang dan jasa
yang
dihasilkan
sudah diproduksi
secara efektif dan
efisien.
Kontribusi Disiplin Ilmu lain dalam Studi kelayakan
Aspek Hukum 1. Memilih badan hukum yang
Dalam bisnis
tepat
2. Menentukan
prosedur
pendirian
3. Menilai apakah usaha yang
akan dijalankan melangar
ketentuan UU atau ketentuan
peraturan yang berlaku / tidak
Ilmu Sosial dan 1. Dampak
pencemaran
Lingkungan
lingkungan (Amdal)
2. Penyerapan tenaga kerja
3. Dampak social
Untuk menilai bentuk
organisasi yang tepat
Untuk menilai dampak
pencemaran
dan
pengaruh-nya terhadap
kondisi
sosial
masyarakat.
Terima kasih