Transcript Perizinan Penyelenggaraan penyiaran LPPL

PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Pos dan Informatika



Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pekalongan, 19 September 2014
DASAR HUKUM
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
1.
UU No. 32/2002 tt Penyiaran
2.
PP No. 11/2005 tt Penyelenggaraan Penyiaran LPP
3.
PP No. 12/2005 tt Lembaga Penyiaran Publik RRI
4.
PP No. 13/2005 tt Lembaga Penyiaran Publik TVRI
5.
PERMEN No. 28/2008 tt Tata Cara dan Persyaratan Perizinan
Penyelenggaraan Penyiaran.
Permen 18/2009 tt Tata Cara dan Proese Perizinan
Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
6.
2
JENIS-JENIS
LEMBAGA PENYIARAN
U.U.
No.32/2002
Tentang
Penyiaran
1. Lembaga Penyiaran Publik
2. Lembaga Penyiaran Swasta
3. Lembaga Penyiaran Komunitas
4. Lembaga Penyiaran Berlangganan
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RRI
Terdiri dari:
-Stasiun pusat
-Stasiun daerah
TVRI
Terdiri dari:
-Stasiun pusat
-Stasiun daerah
PUBLIK
LOKAL
Berada di :
Provinsi/Kab.Kota
BENTUK, SIFAT DAN FUNGSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LPP RRI dan TVRI
Berbentuk badan hukum yang didirikan
oleh negara, bersifat independen, netral,
tidak komersial, dan berfungsi
memberikan layanan untuk kepentingan
masyarakat.
PP No.11/2005 pasal 1 ayat (2)
BENTUK DAN PENDIRIAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL
Lembaga Penyiaran Publik Lokal
merupakan lembaga penyiaran yang
berbentuk badan hukum, didirikan
oleh pemerintah daerah dengan
persetujuan DPR-D atas usul
masyarakat.
PP No.11/2005 pasal 1 ayat (3)
KEDUDUKAN DAN PERSYARATAN
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL
Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat didirikan di daerah
provinsi, kabupaten, atau kota dg persyaratan sbb:
a. Belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI didaerah
tersebut;
b. Tersedianya alokasi frekuensi;
c. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan
sumber daya lainnya sehingga LPPLokal mampu melakukan
paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio
dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi
siaran yang proporsional;
d. Operasional siaran diselenggarakan secara
berkesinambungan.
Pasal 7 ayat (4) PP No.11/2005
TAHAPAN PROSES PERIZINAN
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
PERMOHONAN
DIBUAT RANGKAP 2
1 Untuk Menteri
1 Untuk KPI
1 Copy utk Pemda
PERSYARATAN
- Administrasi
KPI MENERBITKAN
REKOMENDASI
KELAYAKAN DAN
USULAN FREKUENSI
FORUM RAPAT
BERSAMA
- Data Teknik
- Program Siaran
EVALUASI
DENGAR
PENDAPAT
MENTERI
MENERBITKAN
IPP PRINSIP
IPP Prinsip berlaku:
- Radio 6 bulan
- Tv
12 bulan
UJI COBA
SIARAN
IZIN
TETAP
IPP Tetap berlaku :
- Radio 5 tahun
- TV 10 tahun
8
PENJELASAN
PERMOHONAN
DIBUAT RANGKAP 2
1 Untuk KPI
1 Untuk Menteri
1 Copy utk Pemda
PERSYARATAN
- Administrasi
- Data Teknik
- Program Siaran
EVALUASI DENGAR
PENDAPAT antara
PEMOHON DAN KPI
Permohonan dibuat rangkap 2, 1 berkas untuk Menteri, 1
berkas untuk KPI/KPID serta 1 copy berkas untuk Pemda.
1. Persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran diperiksa
oleh Pemda, untuk Radio oleh Pemda Kab/Kota, untuk TV
Pemda Propinsi (Permen 18/09 Pasal 7 Ayat 2 dan 3), Pemda
menerbitkan Rekomendasi atas pemeriksaan persyaratan adm.
dan data teknik
2. Persyaratan Program siaran diperiksan oleh KPI/KPID (Permen
18/09 Pasal 7 Ayat 1)
Setelah persyaratan dianggap lengkap KPI/KPID
melaksanakan EDP dengan pemohon, selanjutnya KPI/KPID
menerbitkan Rekomendasi kelayakan dan Usulan alokasi
frekuensi untuk disampaikan kepada Menteri sebagai dasar
untuk dilaksanakan FRB.
9
FORUM RAPAT
BERSAMA
antara
KPI DAN PEMERINTAH
MENTERI
MENERBITKAN
IPP PRINSIP
UJI COBA
SIARAN
IZIN
TETAP
FRB adalah suatu wadah koordinasi antara KPI dan
Pemerintah yang berwenang memutuskan utk menyetujui
atau menolak permohonan dan perpanjangan IPP.
Setelah FRB paling lambat 30 hari kerja Menteri
menerbitkan IPP Prinsip dan/atau surat penolakan.
IPP Prinsip digunakan untuk:
- mengurus dokumen dan izin-izin seperti IMB,HO
- pembangunan infrastruktur;
- pengurusan penetapan ISR;
- Uji Coba Siaran;
Setelah memproleh IPP Prinsip, pada bulan ke-4 utk Radio
dan bulan ke-10 utk Televisi mengajukan permohonan utk
Uji Caba Siaran.
Setelah dinyatakan Lulus Uji Coba Siaran, Menteri menerbitkan
IPP tetap berlaku 5 tahun utk Radio dan 10 tahun utk Televisi.
10
MATERI
UJI COBA SIARAN
 PROGRAM SIARAN


ASPEK BISNIS/ADMINISTRASI
DATA TEKNIK
Materi evaluasi uji coba siaran berupa
konsistensi data sebagaimana yang telah
diajukan pada saat permohonan dan pemenuhan
persyaratan yang diwajibkan dalam Izin Prinsip
Penyelenggaraan Penyiaran.
11
TIM UJI COBA SIARAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
(Penilaian Program Siaran)
 DITJEN PPI
(Penilaian Aspek Bisnis/Administrasi)
 DITJEN SDPPI
(Penilaian Aspek Teknis)

12
BIAYA PERIZINAN
BIAYA IZIN
PENYELENGGARAAN
PENYIARAN
BIAYA HAK
PENGGUNAAN
FREKUENSI RADIO
13