KEBIJAKAN HYGIENE SANITASI MAKANAN

Plh. Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Dr. H. Herry Fattah MARS,MM

PERATURAN PERUDANG UNDANGAN HYGIENE SANITASI MAKANAN

Modul 1

PENDAHULUAN

    Kemanan pangan adal;ah kebutuhan masyarakat Meliputi hygiene sanitasi makanan, gizi, safety HS makanan : pengendalian thd faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yg dapat/mungkin dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan lainnya Ukuran keamanan pangan berbeda satu dg lainnya, maka perlu peraturan disesuaikan dg budaya dan kondisi.

ISSUE

   Masih adanya kasus keracunan makanan Industri yang terus bertumbuh Usaha di bidang makanan yang berkembang pesat

Tujuan umum

 Peserta memahami dan mengerti isi perundang undangan HS makanan

Tujuan khusus

Mengetahui, memahami, mengerti dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yg berhubungan dg HS makanan

Ruang Lingkup

   UU No 23 Th 1992 ttg Kesehatan UU No 7 Th 1996 ttg Pangan Kepmenkes No 715 Th 2003 ttg Persyaratan HS Jasaboga  Kepmenkes 1098 Th 2003 ttg Persyaratan HS RM & Restoran  Kepmenkes No 942 Th 2003 ttg Persyaratn HS Makanan Jajanan

Sub Pokok Bahasan

   Tiga Pilar Tanggung Jawab Peraturan Per-UU Pokok-pokok Penting dalam Pengaturan

Tiga Pilar Tanggung Jawab (menurut WHO)

 Pemerintah  Meyususn standar dan persyaratan  Menilai terpenuhinya standar dan persyaratan yg dietapkan   reward and punishment Menyediakan informasi, penyluhan, konsultasi/perbaikan  Menyediakan sarana medis, non medis, penunjang

 Pengusaha dan Penanggung Jawab Produksi  Menyusun standar dan prosedur kerja, cara produksi yg baik dan aman  Mengawasi proses kerja yg menjamin keamanan produk makanan  Menerapkan teknologi pengolahan yg tepat dan efisisn  Meningkatkan ketrampilan karyawan dan keluarganya dlm pengolahan makanan yg hygienis   Mendorong karyawan maju dan berkembang Membentuk asosiasi/ Organisasi Profesi Pengusaha Makanan

 Masyarakat dan Konsumen   Mengolah dan menyediakan makanan aman di rumah Memilih dan menggunakan sarana TPM yg memenuhi syarat HS  Memilih dan menggunakan makanan yg bebas dari bahan berbahaya  Menyuluh anggota keluarga utk mengkonsumsi makanan yg aman  Melaporkan kasus ketidkamanan makanan, keracunan atau gangg kesehatan lain akibat makanan  Membentuk organisasi konsumen utk membantu pemerintah dalam menilai makanan yg beredar

Peraturan Perundang-undangan

NO 1 BENTUK PERATURAN Undang-Uandang 2 Undang-Undang 3 4 5 6 Undang-undang Undang-undang PP Kepmenkes NOMOR TAHUN 23 7 22 4 25 28 715 TENTANG BAB / PASAL 1992 1996 Kesehatan Pangan 1999 1984 2000 2004 2003 Pemerintah Daerah Wabah Penyakit Menular -Kewenangan Pemerintah Propinsi sbg daerah Otonom -Keamanan, mutu, dan gizi pangan Persyaratan HS Jasaboga Ps 21 Pengamanan Makmin -Bab II ps 4-9 ttg sanitasi pangan -Ps 10-12 ttg BTM

NO 7 8 9 BENTUK PERATURAN Kepmenkes Kepmenkes Permenkes 10 11 12 13 14 15 Permenkes Permenks Permenkes Permenkes Permenkes Perda Propinsi, perda Kab/Kota, SK Gubernur, SK Bupati/Walikota se Indonesia NOMOR TAHUN 1098 942 329 330 722 826 79 180 TENTANG 2003 2003 1976 1976 1988 1987 1978 1985 Persyaratan HS RM dan Restoran Persyaratn HS Makanan Jajanan Produksi dan peredaran Makanan Wajib Daftar Makanan BTM Makanan Iradiasi Label dan Periklanan Makanan Makanan Kadaluarsa

1 NO PERATURAN PASAL Pokok-Pokok Penting ISI Undang Undang No 23 Th 1992 Ps 1 btr 1 Ps 4 Ps 6 Ps 10 Ps 21 Ps 22 Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yg memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis Setiap orang mempunyai hak yg sama dalam memperoleh derrajat kesehatan yg optimal Setiap orang mempunyai hak yg sama dlm memperoleh derajat kesehatan yg optimal Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan Utk mewujudkan derajat kesehatan optimal dilakukan upaya kesehatan dg pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif 1 ) Pengamanan makmin: utk melindungi masyarakat dari makmin yg tdk memenuhi ketentuan sbg standar/persyaratan kesehatan 2) Setiap makmin dikemas wajib diberi tanda/label (bhn, komposisi, tgl,bln,th kadaluarsa, ketentuan lain) 3) Makmin yg tdk penuhi standar/membahayakan dilarang diedarkan, ditarik dan disita utk dimusnakan sesuai ketentuan per UU Setiap tempat/sarana yanum wajib memelihara & meningkatkan lingkungan yg sehat

Intisari UU No 23 Th 1992

 Makanan yg diperjualbelikan hrs memenuhi standar dan persyaratan kesehatan termasuk persyaratan kebersihan dan sanitasi (tdk tercemar kotoran, jasad renik, dan bhn berbahya)  Makanan yg tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan harus dilarang diedarkan, ditarik dari peredaran dan dimusnakan  Pelanggaran thd ketentuan UU ini dikenakan sanksi penjara/denda

Undang-Undang No 7 Th 1996 ttg Pangan  Pangan meliputi makanan dan bahan makanan baik yg siap makan atau yg perlu pengolahan lebih lanjut  Proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran wajib memenuhi syarat sanitasi  Pengolahan pangan utk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun yg dilarang atau BTM melampaui ambang batas maksimal yg ditetapkan  Pelanggaran dikenai sanksi hukum

-

Tanggung jawab Dinas

 PEMBINAAN

Kesehatan

Pencatatan Registrasi Kursus penjamah makanan

 PENGAWASAN Pengambilan dan pengujian sample makanan secara berkala Menjalin kerjasama dengan asosiasi pedagang makanan, pengusaha dan sentra jajanan untuk kendali pengawasan

TERIMAKASIH