Transcript UU 31/99
Memberantas Korupsi di Sektor Kehutanan J. Danang Widoyoko Koordinator Badan Pekerja ICW [email protected] HP: 0817 6050373 Pengantar Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, salah satunya hutan. Eksploitasi hutan yang tidak terkendali justru menimbulkan bencana. Besarnya laju deforestasi karena kebutuhan yang besar industri kayu global sehingga harga kayu meningkat pesat. Muncul gejala “kutukan sumber daya” Kutukan sumber daya Daerah yang kaya sumber daya alam justru tertinggal, kemiskinan dan korupsi tinggi, konflik sosial sering terjadi. Daerah yang kaya sumber daya alam kayu seperti Kalimantan dan Papua terancam mengalami gejala kutukan sumber daya. Industri ekstraktif menguras habis sumber daya dan penduduk lokal miskin dan tertinggal. “Dutch Disease” Melonjaknya harga kayu meningkatkan insentif untuk berbisnis kayu. Meningkatnya harga minyak bumi juga meningkatkan permintaan dan harga CPO. Sebagian besar industri kemudian memilih investasi di industri kayu, CPO (juga batu bara). Industri manufaktur menurun. Yang berkembang pesat justru industri ekstraktif dan tidak sustainable. Pertumbuhan ekonomi dibiayai dari hancurnya hutan, pertumbuhan “makan modal sendiri” Ekspor Indonesia CPO produk perkebunan paling dominan Ekspansi kebun sawit Deforestasi vs Rehabilitasi Dampak rejeki sumber daya hutan Ross (2004) meneliti kebijakan kehutanan di Malaysia, Filipina dan Indonesia. Rejeki dari hutan membuat pemerintah euforia, meningkatkan konsumsi. Rejeki dari hutan membuat pemerintah dalam tekanan dari pemburu rente untuk turut menikmati rejeki. Munculnya “rent-seizing”. Politik dan illegal logging Penelitian Burgess et. al. (2011) Pemekaran wilayah mendorong peningkatan deforestasi. Siklus political logging illegal logging meningkat menjelang Pilkada. Logging adalah sumber rente jangka pendeka bagi Pemda. Ada kecenderungan berkurang ketika terjadi konsolidasi politik. Problem Akar dari persoalan illegal logging dan alih fungsi lahan adalah politik. Hukum tidak berjalan, lebih banyak pelaksana di lapangan dan banyak vonis bebas. Bila menggunakan UU Kehutanan, pelanggaran administrasi. Mengapa banyak vonis bebas? • Sebagian besar kasus yang divonis bebas hanya menggunakan UU Kehutanan – UU Kehutanan sangat lemah; – Mempunyai loopholes (Pasal 80 ayat (2)) yang hanya memberikan sanksi administratif dan denda bagi pembalak liar (di tingkat mastermind); – Perspektif Departemen Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan masih melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan hutan, hanya bisa dijerat UU Kehutanan. – UU Kehutanan diyakini bersifat Lex Specialis (khusus) dibanding UU Lainnya • UU Anti Korupsi dan UU Money Laundering belum efektif digunakan menjerat Pembalak Liar Kelemahan UU Kehutanan “illegal logging diluar RKT hanyalah pelanggaran administratif” sering digunakan sebagai alasan membebaskan pembalak liar Pasal 80 (2) adalah bolong besar (Loop Holes) UU 41/99 Kebanyakan Pembalak Liar bebas dengan dalil: UU Kehutanan bersifat Lex Specialisnya (khusus) dibanding UU lain Menggunakan “kelemahan” UU Kehutanan untuk meruntuhkan dalil “kekhususan” UU Kehutanan Simulasi Logika Hukum Pembebasan Pelaku ILOG UU KEHUTANAN (UU 41/99) UU Korupsi (UU 31/99 jo 20/2001) UU Umum Lain PERBUATAN Pelaku (Menebang, merusak, atau menggunduli hutan diluar area izin) Misal: dapat dijerat beberapa UU Asas: “Lex Specialis Derogat Legi Generale” (Aturan khusus mengesampingkan aturan umum) Karena yg berlaku hanya UU KEHUTANAN, maka berdasarkan Pasal 80 (2), terdakwa hanya diberi sanksi Administratif dan Denda, sehingga HARUS DIBEBASKAN dari tuntutan Pidana!!! ………. Illegal Logging 1. Pra-Konsensi 2. Illegal logging dg Izin • • • • • • Berhubungan dg kewenangan pejabat pemberi izin • Proses konsensi cacat hukum dapat mengandung unsur suap, gratifikasi, dan korupsi jenis lainnya • Dapat dijerat UU 31/1999 jo 20/2001 • Contoh kasus: Bupati Pelawan-Riau Pelaku memiliki IZIN (baik resmi ataupun melalui proses koruptif), menebang diluar wilayah izin Berdasarkan UU Kehutanan hanya dapat dikenakan Sanksi Administratif Dominan melibatkan aktor utama, dan sebagian besar divonis BEBAS Berlindung dibalik asas hukum: “Lex Specialis Derogat Legi Generale” Apakah dapat dijerat UU 31/1999 jo 20/200? 3. Pencurian Kayu Cenderung dapat dijerat Pasal 78 UU Kehutanan (Pidana) 4. Alih Fungsi Hutan & Pembukaan Lahan Modus baru penggundulan hutan. Luas: 16 juta Ha (stabil), 23 juta Ha (expanding) Sumber: Sawit Watch PRESEDEN 1: Kasus ADELIN LIS Penerapan UU Korupsi dalam Kasus Illegal Logging • Adelin Lis (AL) Direktur Keuangan/Umum PT. Keang Nam Development Indonesia • PT.KNDI diberikan HPH 55 tahun (sejak 1994), seluas 58.590 Ha. • Perpanjangan dari tahun 1974 • Melakukan penebangan diluar wilayah Rencana Kerja Tahunan (RKT) th. 20002005. • Volume tebangan Illegal: 194, 25 ribu M3 PRESEDEN 1: Kasus ADELIN LIS (Lanjutan……) • • Adelin memerintahkan Penebangan. Melanggar Kep. Menteri Kehutanan No. 805/Kpts-VI/99, ttg Pembaruan Izin HPH pada PT. KNDI; – – – • • Tidak melaksanakan Silvikultur Tebang Pilih Menebang diluar RKT Tidak membayar Iuran PSDH (dari th 2000-2005) Kerugian Negara: Rp. 119, 8 miliar & USD 2,94 juta Tindakan tsb berkibat KERUSAKAN HUTAN Putusan Hakim: Kasus Adelin Lis • PN: Bebas – – – • Adelin Lis hanya melanggar Hukum Administratif; Menggunakan UU Kehutanan, shg Adelin hanya dapat diberi sanksi Adm dan denda. UU Korupsi tidak digunakan MA: Vonis 10 tahun – – – – Hakim PN salah menerapkan hukum Hakim MA gunakan UU Korupsi Pelanggaran Aturan Administratif memenuhi Unsur Melawan Hukum pada UU Korupsi Kerugian Negara = Nilai Kayu Tebangan Illegal PRESEDEN 2: Kasus Suwarna AF – Gubernur Kaltim • Dalam program Kelapa Sawit, Suwarna menerbitkan 3 surat keputusan; – – – • 3 surat tersebut melanggar 2 Surat Keputusan Menteri Kehutanan; – – • Persetujuan pelepasan kawasan u/ perkebunan sawit pd 11 Perusahaan; Persetujuan pembukaan lahan pd 3 perusahaan; Keringanan garansi bank u/ 7 perusahaan SK No. 107/Kpts-II/1999 ttg Perizinan Perkebunan SK No. 538/Kpts-II/1999 ttg Izin Pemanfaatan Kayu Kerugian Negara 346,8 Miliar Putusan Hakim: Kasus Suwarna AF – Gubernur Kaltim • • Diproses KPK Dakwaan: – – • Primer: Pasal 2 (1) UU 31/99, Subsidair: Pasal 3 UU 31/99 Penyalahgunaan Kewenangan sejak Agustus 1999 – Desember 2002 Divonis BERSALAH melakukan KORUPSI Izin Pembebasan Lahan Kelapa Sawit 1000 Ha – – PN: 18 bulan PT & MA: 4 tahun Laporan ICW, Sawit Watch dan FWI Kasus Estimasi Kerugian Negara Kasus RKT bermasalah yang diberikan oleh Gubernur Riau berinisial RZ pada tahun 2003-2006 Rp 1,1 triliun Kasus pemberian izin IUPHHKHT oleh Bupati di 5 kabupaten di Riau terhadap 13 perusahaan Rp 2,8 triliun Kasus alih fungsi hutan di Kabupaten Pelalawan, Riau Rp 1,2 triliun Total Kerugian Negara hanya dari 3 kasus ini Rp 5,1 triliun Sekian dan terima kasih