Transcript Arahan DIPA 2013 oleh Kabadan 2 Januari 2012

Arahan Umum Pelaksanaan DIPA Tahun 2013
oleh Kepala Badan P2SDM Kehutanan
Dr. Ir. Tachrir Fathoni, MSc
[email protected] /08121056749
Gd. Manggala Wanabakti - Ruang Sonokeling, 2 Januari 2013
OUTLINE
Kilas Balik Tahun 2012
a. Evaluasi Kinerja Tahun 2012
b. Prestasi Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Strategis
dan Penting untuk di-follow up-i pada Tahun 2013
c. Lesson Learn Tahun 2012
Menatap Babak Baru Tahun 2013
a. Penetapan Kinerja (Tap Kin) Tahun 2013
b. Pelaksanaan Kegiatan DIPA TA. 2013
Hal – Hal Penting lainnya
Realisasi Penyerapan Badan P2SDMK sd. 31 DESEMBER 2012
Berdasarkan Pagu APBN-P
No.
Satker
Pagu APBN-P
1
2
3
Target
Realisasi
Keuangan
4
Keuangan
6
%
7
A.
PUSAT
72.756.963
72.550.597
70.651.538
97,11
1.
Sekretariat Badan
19.442.227
19.442.227
19.200.389
98,76
2.
PUSLUH
11.884.180
11.677.814
11.415.325
96,05
3.
PUSRENBANG
7.718.591
7.718.591
7.288.021
94,42
4.
Pusdiklat Kahutanan
33.711.966
33.711.965
32.747.803
97,14
B.
UPT
134.754.112
103.149.469
96.337.252
93,33
1.
UPT BDK
61.997.302
61.919.832
59.184.108
95,46
2.
UPT SMKK
41.229.636
41.229.637
37.153.145
90,11
C.
DEKON
37.967.043
37.967.043
30.248.883
79,67
213.950.945
213.667.109
197.237.674
92,19
Total
Capaian Kinerja
Penyuluhan Kehutanan Tahun 2012
1. Penguatan kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku
usaha melalui penyuluhan kehutanan, 10 kemitraan usaha.
2. Penyelenggaraan uji kompetensi kepada Penyuluh Kehutanan
yang diikuti 356 peserta dan dinyatakan kompeten 307 orang.
3. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Usaha Produktif Kehutanan,
111 kelompok (98 KUP melalui Dekonsentrasi).
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan yang diikuti
800 peserta dari daerah termasuk Gubernur, sekaligus
Pencanangan Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS).
5. Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan, berupa
100 unit kendaraan roda dua untuk Penyuluh Kehutanan, dan
Unit Percontohan Penyuluhan Kehutaman di tiap propinsi.
lanjutan
6.
Penyetaraan besaran BOP Penyuluh Kehutanan dengan denga n
Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan.
7. Lomba PKA Tk Nasional dengan penghargaan “Wana
Lestari” kategori Penyuluh Kehutanan Teladan, PKSM
Teladan, Kelompok Tani Hutan Rakyat Teladan, Sekolah
Teladan.
8. Penerbitan PerMenhut No. P. 35/Menhut-II/2012 tentang
Pedoman Pemanfaatan Sarpras Penyuluhan Kehutanan.
9. Penerbitan PerMenhut No. P.42/Menhut-II/2012 tentang
Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan
Swadaya Masyarakat.
10. Penetapan besaran alokasi biaya kegiatan pengembangan
sarpras penyuluhan pada DAK Kehutanan ≥ 5%.
11. Penyusunan Master Plan Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Kehutanan
12. Penyusunan SIM luh hut.
Capaian Kinerja
Kediklatan Kehutanan Tahun 2012
1. Diklat teknis, administrasi dan kepemimpinan bagi
SDM Kehutanan ≥ 4.000 orang.
2. Diklat fungsional Penyuluh Kehutanan, PEH dan
Polhut.
3. Penyelenggaraan pendidikan pasca Sarjana S2 dan S3.
4. Kelulusan Siswa SMK Kehutanan 158 lulusan,
sebagian besar terserap di dunia kerja kehutanan.
5. Sertfikat ISO SMK Kehutanan.
6. Inisiasi kerja sama ASEAN FEET.
“PR” BESAR TAHUN 2012
1. Perubahan Permenhut tentang UPT Badan
P2SDMK.
2. Permenhut tentang Diklat berdasarkan PP 12/2010.
3. Permenhut tentang Penyuluhan yang belum selesai
berdasarkan UU No. 16/2006 ttg SP3K.
4. Permenhut tentang Pengembangan SDM Kehutanan
(harus diciptakan).
5. Perjuangan status BLK Manokwari menjadi UPT.
6. Pembinaan intensif Satker pengelola kegiatan
dekonsentrasi penyuluhan kehutanan yang beralih
dari Dinas ke Bakorluh.
LESSONS LEARNED TAHUN 2012
Realisasi Penyerapan
Anggaran Unit
Badan P2SDMK mencapai
± 92,08%
Big Q:
Bagaimana kualitas hasil
pekerjaan dan kualitas
pelayanan Badan P2SDMK?
Feedback Tahun 2013!!!
Contoh: Pemanfaatan website
belum optimal dalam penyebaran
materi penyuluhan?
Alokasi Anggaran TA. 2013
Satker Pusat Badan P2SDMK
Setbadan;
21,73 M
Pusdiklat;
45,01 M
Pusrenbang ;
14,62 M
Pusluh;
34,17 M
IKU & IKK Bidang P2SDMK TAHUN 2013
Pemetaan dan perencanaan
pengembangan aparatur kehutanan
(Kemenhut, dan Daerah) di 17 prov.
1 Kemitraan usaha
pelaku utama dan
pelaku usaha, 10
kerjasama
Pemetaan dan perencanaan
pengembangan SDM Non aparatur
kehutanan di 17 prov.
3 Kelompok usaha
produktif 100 kelompok
4 Diklat SDM kehutanan,
3.000 orang
5 Penyelenggaraan
pendidikan menengah
kejuruan kehutanan,
285 siswa
IKK
IKU
2 Sertifikasi penyuluh
kehutanan , 500 orang
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh,
1.000 orang
Tercukupinya tenaga penyuluh kehutanan
dalam rangka mendukung pengelolaan
hutan melalui pendayagunaan PKSM
dan/atau PKS, 1.500 orang.
Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 250
karya siswa dan dan S3 75 karya siswa.
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2013
1. Capacity building/Jamnas 3 kelompok mitra
penyuluhan (IPKINDO, HPHA, PKSM-PKS)
2. Peningkatan kapasitas 3 kelompok mitra/jamda
penyuluhan
3. Database SDM kehutanan (termasuk Pemda)
4. Statistik Penyuluhan Kehutanan
5. Diklat pendampingan kegiatan kehutanan
6. Diklat pembentukan PKS (dari Ganis Kesos,
Pendamping PHBM
7. ASEAN FEET
Go to 2013
Remunerasi,
Tunjangan Kinerja,
Sasaran Kerja Pegawai
(SKP)
Professional
bureaucracy
Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja
WTP
ASN
KEBUTUHAN REMUNERASI TAHUN 2013
PENETAPAN KINERJA
DASAR:
Peraturan Meneg PAN & RB No. 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara
atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.
Dokumen Penetapan Kinerja Badan P2SDMK Th. 2013 dibuat
sampai dengan Pejabat Eselon IV dan diserahkan ke Setbadan
dengan batas waktu s/d Minggu ke-2 Bulan Januari 2013.
PENETAPAN KINERJA ESELON I dan SATKER
--- Logo Lembaga --PENETAPAN KINERJA TAHUN …….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
:
:
...............................................
...............................................
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
:
:
...............................................
...............................................
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
.........., .............
Pihak Pertama,
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA
TINGKAT ESELON II & SATKER
Unit Organisasi Eselon I
Tahun Anggaran
Sasaran Strategis
(1)
: (a)
: (b)
Indikator Kinerja
Target
(2)
(3)
Jumlah Anggaran :
Program …………………………. : Rp ……………… ( c )
Jakarta, ............................, 20 ...
Kepala Badan,
Pejabat Eselon II . ..............................
( ......................................... )
( ....................................................... )
LANGKAH-LANGKAH
PERSIAPAN PELAKSANAAN DIPA TAHUN 2013
1. SEGERA KIRIM KE KPPN USULAN/PENETAPAN PEJABAT TERKAIT
PENGELOLA KEUANGAN BESERTA SPESIMEN TANDA TANGAN.
2. TUNJUK PETUGAS YANG AKAN BERHUBUNGAN DENGAN KPPN
UNTUK MENDAPAT KARTU IDENTITAS PETUGAS SATKER (KIPS).
3. PELAJARI/KUASAI PERUBAHAN TERBARU TTG APLIKASI
PERBENDAHARAAN/ANGGARAN (APLIKASI SPM, RKA-KL/DIPA,
FORCASTING SATKER, DLL)
4. SEGERA AJUKAN UANG PERSEDIAAN (UP) UNTUK BIAYA KEGIATAN
YG TDK BISA DILAKUKAN DG. SPM-LS (TATA CARA & BATAS
MAKSIMAL MENGIKUTI PMK NOMOR 190/PMK.05/2012 TGL. 29 NOV.
2012 ttg TATA CARA PEMBAYARAN DLM RANGKA PELAKSANAAN
APBN).
5. MEMBUAT PERENCANAAN ANGGARAN/KAS.
6. KONSOLIDASIKAN PERSONIL KEDIPAAN. PEJABAT STRUKTURAL
TIDAK TERPISAH DENGAN PERSONIL KEDIPAAN DAN TETAP
MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB MELEKAT SESUAI TUGAS DAN
FUNGSINYA.
Lanjutan…
7. SEGERA LAKUKAN REVISI DIPA/POK BILA DITEMUKAN
KETIDAKSESUAIAN/ KESALAHAN DAN SEGERA GUGURKAN TANDA
BLOKIR.
8. KEGIATAN YANG BISA DILAKUKAN CEPAT DI AWAL TAHUN JANGAN
DITUNDA-TUNDA.
9. SEGERA LAKSANAKAN PROSES PELELANGAN PENGADAAN
BARANG/JASA SESUAI ATURAN MAIN.
10.LAKUKAN MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENYERAPAN
ANGGARAN SECARA INTENSIF (Penyerapan idealnya adalah kecil
di awal Tahun dan makin membesar hingga Puncaknya di
Triwulan III dan mengecil kembali di Triwulan IV).
11. KEPALA SATKER SELAKU UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN (UAKPA) WAJIB MEMBUAT LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DAN NERACA SERTA ARSIP DATA KOMPUTER (ADK) YANG
DIKELOLANYA KEPADA MENTERI SECARA BERJENJANG.
MENGAPA PRESTASI BERBEDA?
Padahal…
Semua orang memiliki waktu yang sama : 24 jam
sehari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan
seterusnya.
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
Are we doing the
things right?
Are we doing the
right things ?
HAL – HAL PENTING LAINNYA
1. Rekam jejak dan penilaian umpan balik 360 °.
2. Seragam khusus olah raga untuk diadakan
masing-masing unit kerja (Pusat, BDK/
SMK Kehutanan)  sense of belonging.
3. Pemanfaatan mailing list seluruh jajaran
staf Badan P2SDMK.
http://bp2sdmk.dephut.go.id/