Transcript 02 Menuju Pemb. Jangka Menengah 2015-2019

Telaahan Bidang Ekonomi
5 DESEMBER 2014
Indonesia Negara Kepulauan Terbesar
•
Berdasarkan UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, luas laut Teritorial
dan Nusantara sebesar 3,25 juta km2 (63,1%). Termasuk Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE) menjadi 5,8 juta Km2 (75%).
•
Memiliki lebih dari 13.466 pulau.
•
Memiliki garis pantai terpanjang ke-empat di dunia (95.181 km).
•
Terletak di jalur pelayaran strategis diantara 2 benua dan 2 samudera.
•
45% barang yang diperdagangkan di dunia meliwati ALKI (Alur Laut Kepulauan
Indonesia), namun 70% ekpor barang Indonesia meliwati Singapura.
•
Luas Darat sebesar 1,9 juta km2 = 190 juta ha (36,8%), terdiri dari:
1. Lahan Darat 136 juta ha (72%).
2. Perairan Tawar (danau,waduk,sungai,rawa) 54 juta ha (28%).
•
Protokol kelautan dan kemaritiman memperhatikan: (1) kedaulatan teritorial,
(2) jurisdiksi teritorial, dan (3) kepentingan teritorial. Indonesia belum
memaksimalkan aspek kepentingan teritorial (sebatas di perikanan dan
eksploitasi bahan migas).
Sumber: data dan informasi geospasial, 2013
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Telah Menunjukan Stabilitas di
Tengah Perekonomian Global Yang Tidak Menentu
PERTUMBUHAN GDP RELATIF STABIL DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR
Struktur Ekonomi Indonesia 2008-2011.
Keuangan, Real
Estate, dan jasa
perusahaan
8%
Jasa-jasa
10%
Tahun 2008
Pengangkutan
dan komunikasi
6%
Perdaganan,
hotel, dan
restoran
14%
Konstruksi
8%
Keuangan, Real
Estate, dan jasa
perusahaan
7%
Industri
Pengolahan
28%
Pengangkutan
dan komunikasi
6%
Konstruksi
10%
Keuangan, Real
Estate, dan jasa
perusahaan
7%
Pertanian,
Peternakan,
kehutanan, dan
perikanan
15%
Pertambangan
dan penggalian
11%
Listrik, gas, dan
air bersih
1%
Jasa-jasa
10%
Perdaganan,
hotel, dan
restoran
14%
Keuangan, Real
Estate, dan jasa
perusahaan
7%
2011 Februari
2011 Agustus
Industri
Pengolahan
25%
Listrik, gas,
dan air
bersih
1%
Konstruksi
10%
Tahun 2011
Jasa-jasa
10%
Pengangkuta
n dan
komunikasi
7%
Perdaganan,
hotel, dan
restoran
14%
Pertanian,
Peternakan,
kehutanan, dan
perikanan
15%
Pertambangan
dan penggalian
11%
Persentase Tenaga Kerja
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Tahun 2010
Pengangkutan
dan komunikasi
7%
Ke depan ?
Industri
Pengolahan
27%
Perdaganan,
hotel, dan
restoran
13%
Dari tahun 2008 – 2011 struktur
ekonomi Indonesia didominasi
oleh :
a. Industri Pengolahan
b. Perdagangan, hotel, dan
restoran
c. Pertanian, Peternakan,
Kehutanan, dan
Perikanan
Listrik, gas,
dan air
bersih
1%
Tahun 2009
Jasa-jasa
10%
Pertanian,
Peternakan,
kehutanan, dan
perikanan
14%
Pertambangan
dan penggalian
11%
Pertanian,
Peternakan,
kehutanan, dan
perikanan
15%
Pertambangan
dan penggalian
12%
Industri
Pengolahan
24%
Konstruksi
10%
Listrik, gas, dan
air bersih
1%
4
Laju Pertumbuhan PDB
Menurut Lapangan & Skala Usaha
No.
Lapangan Usaha
Laju Pertumbuhan
2009
2010
1.
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan
Perikanan
4,0
3,0
3,0
2.
Pertambangan dan Penggalian
4,5
3,6
1,4
3.
Industri Pengolahan
2,2
4,7
6,2
4.
Listrik, Gas, dan Air Bersih
14,3
5,3
4,8
5.
Konstruksi
7,1
7,0
6,7
6.
Perdagangan, Hotel, dan Restoran
1,3
8,7
9,2
7.
Pengangkutan dan Komunikasi
15,8
13,4
10,7
8.
Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan
5,2
5,7
6,8
9.
Jasa-jasa
6,4
6,0
6,7
4,6
6,2
6,5
PDB
Laju Pertumbuhan UMKM & UB
2011
No.
TAHUN
1
2006-2007
2
2007-2008
3
2008-2009
4
2009-2010
5
2010-2011
6
2011-2012
RATA-RATA
UMKM
%
UB
%
NASIONAL
%
3,90
3,31
1,34
3,69
4,09
7,32
3,11
9,25
2,01
4,72
3,17
5,26
10,06
3,79
4,00
3,47
1,87
4,08
4,49
7,53
3,48
UMKM: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UB: Usaha Besar
Sumber: BPS, Kementerian KUKM, diolah
Sumber: Data Strategis BPS, 2012
 Lapangan usaha yang mempunyai kecenderungan meningkat cukup signifikan
adalah perdagangan, hotel, dan restoran; dan lapangan usaha industri
pengolahan.
 Laju pertumbuhan Industri Pengangkutan dan komunikasi juga cukup tinggi
namun kecenderungannya menurun.
5
Pasar &
Tenaga
Kerja
Modal
manusia &
sosial
ISU
KESENJANGAN
Desentralisasi &
Investasi
Inovasi &
Industrialisasi
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
YANG BERKEADILAN DAN
BERKELANJUTAN
Pengaruh
Global
Publik
Privat
Intervensi
TRANSFORMASI
STRUKTURAL
Kewirausahaan
DAYA SAING
RPJP
GOVERNANCE
KESEJAHTERAAN/
KEBAHAGIAAN MASYARAKAT
SUSTAINABILITY
S T R AT E G I
PERUNDANGAN &
PERATURAN
Transformasi
Struktur
Permintaan
Peningkatan
dan Distribusi
Pendapatan
Transformasi
Struktural
Transformasi
Struktur
Produksi
Transformasi
Struktur
Tenaga Kerja
Wilayah
Struktur Telaahan Bidang Pembangunan
PERINGKAT ANTAR ELEMEN
7
PL
PW
6
3, 6
PL
PW
5, 6
PE
PE
Dependence
5
4
PI
3
PM
4, 3
5, 3
2
PI
6, 2
PM
TKK
1
0
0
1
2
3
4
5
6
Driver power
PM: Pembangunan Manusia
PI: Pengembangan Inovasi
PE: Pembangunan Ekonomi
PW: Pembangunan Wilayah
PL: Pembangunan Lingkungan
TKK: Tata Kelola & Kelembagaan
7
TKK
Struktur Hirarki
AntarTBP
8
Penjelasan Posisi PE
• Dari putaran diskusi Tim TAK, setidaknya ada tiga premis yang bisa
dikonstruksikan dari pendekatan ISM di atas:
1. PE, PW, dan PL memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan
driver power/ daya dorong peubah yang berbeda, dimana daya
dorong PL > PE dan PW. Masyarakat dapat dikatakan tergantung
kepada PE dan PW namun PL dapat mendrive perubahan lebih
efektif.
2. PM, PI, memiliki daya dorong yang cukup besar dari pada PE dan PW.
Masyarakat dapat dikatakan kurang menanggapi pengembangan PM
dan PI (less dependence).
3. TKK memiliki daya dorong yang besar, namun tidak terlalu mandiri
(dependence).
• Kesimpulan:
Daya dorong TKK yang besar patut dimanfaatkan untuk memperkuat
elemen-elemen lain yang ada di atasnya, yakni PM dan PI, sehingga
keduanya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya dorong PL, PW,
dan PE secara lebih terintegrasi dan terstruktur.
9
Skenario Pembangunan
MEDIUM TERM
SHORT TERM
Sistem pembangunan ke depan akan dirasakan efektif bila
menyentuh terlebih dahulu kebijakan pengembangan TKK yang
penting diarahkan pada PM yakni dalam rangka PI, dimana PM
dan PI akan menjembatani kepentingan pengelolaan PL secara
berkelanjutan dalam meningkatkan daya dorong PE dan PWD
Sistem pembangunan yang patut dikembangkan tampaknya
harus berorientasi pada PM dan PI sebagai elemen kunci yang
akan mendorong perkembangan elemen-elemen pembangunan
lainnya, yakni dengan memanfaatkan daya dorong yang ada dan
tingkat ketergantungan keduanya terhadap keempat elemen
pembangunan lainnya.
LONG TERM
Sistem pembangunan sepatutnya memrioritaskan PL terkait PE
dan PW (melalui koridor-koridor pembangunan), dengan
memperhatikan PL sebagai “wadah” yang perlu dikelola secara
optimal dalam memfasilitasi capaian PM dan PI (hasil kebijakan
TKK) untuk kepentingan pembangunan PE dan PW.
10
Isu Strategis Bidang Ekonomi
•
•
•
•
•
Perekonomian global yang labil
berdampak terhadap upaya nasional
untuk mencapai tingkat pertumbuhan
yang lebih tinggi dan menjaga daya tahan
ekonomi nasional
Rantai perekonomian yang panjang
menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan
mengurangi daya saing di pasar regional/
global
Perekonomian Indonesia masih bertumpu
pada sumberdaya alam (natural based)
sebagai bahan baku yang belum diolah,
sehingga masih belum tercipta nilai
tambah yang besar.
Input (faktor) produksi di sektor industri
masih banyak tergantung impor, bahkan di
sektor pangan
Belum optimalnya pengembangan potensi
ekonomi yang ada di sektor kelautan/
kemaritiman, dan pariwisata
•
•
•
•
Belum terintegrasinya penciptaan nilai
(value creation) untuk pengembangan
ekonomi lokal/ daerah terkait dengan
faktor spesifik, seperti terkendalanya
penyediaan lahan, pendeknya rentang
waktu keuntungan investasi, dan tidak
terwujudnya proses aglomerasi investasi
yang terstruktur
Rendahnya akses pelaku usaha terhadap
data dan informasi yang mendukung
pengembangan usaha/ perekonomian
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) yang
menghubungkan sentra produksi dengan
pasar dan sebaliknya, baik domestik
maupun internasional (global)
Sistem insentif dan disentif belum tepat
sasaran; sektor produksi yang di subsidi
sektor pedagangan yang mendapatkan
keuntungan
TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KE DEPAN
•
•
Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing dan
kompetitif, melalui sinerjitas pembangunan sektor
industri manufaktur, pertanian, kelautan, dan
pengelolaan SDA lainnya, untuk perluasan lapangan
kerja dan penyerapan tenaga kerja.
Pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan
berkelanjutan, sehingga mampu lepas dari jerat middle
income trap
1. Proses pembuatan keputusan yang lebih
demokratis
2. Pemerintahan yang lebih kolaboratif dan
simpatik bagi masyarakatnya
3. Pendelegasian kewenangan dan urusan agar
fungsi governance dapat dilaksanakan di
tingkat lokal
4. Pemerintahan daerah yang lebih kreatif dan
inovatif dalam menanggapi, melayani dan
memfasilitasi kebutuhan masyarakat
5. Sistem penghantaran (delivery) pelayanan
publik yang lebih dekat dengan rakyat
•
•
•
•
•
•
Antisipasi perkembangan global
Paradigm shift: desentralisasi fiskal
menuju desentralisasi ekonomi, ekonomi
daratan ke ekonomi kelautan dan
kemaritiman
Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan
sektor keuangan
Investasi berkelanjutan dan terfokus
Peningkatan suplai, peningkatan nilai
tambah, perbaikan logistik dan distribusi
dalam negeri
Pertumbuhan yang lebih inklusif
(partisipasi masyarakat secara luas dan
manfaatnya dirasakan secara luas)
Pengintegrasian inovasi/ hasil riset
terapan, sebagai ‘public domain’, agar
dapat diakses dan dimanfaatkan oleh
masyarakat dalam penciptaan nilai
tambah
Percepatan pembangunan industri,
pemanfaatan bonus demografi
PENENTU ARAH PEMBANGUNAN ?
Program
Kebijakan
NKRI
SOSIAL
BUDAYA
Strategi
Tujuan
Pemikiran teknokratis
pembangunan
berkelanjutan
PRESIDEN
TERPILIH
?
KABINET
Visi
RPJPN
DPR
WILAYAH
KEPULAUAN,
KELAUTAN &
KEMARITIMAN
EKONOMI
Misi
DAYA SAING &
PEMBANGUNAN
BERKUALITAS
(2015-2019)
KOTAK HITAM
KESEJAHTERAAN
KEBAHAGIAAN
MASYARAKAT
?
PERATURAN
DAN
DEMOKRASI
Manusia
KELEMBAGAAN
& TATA KELOLA
Des/ Kel
KEUNGGULAN
Kecamatan
Komparatif
Kompetitif
Kooperatif
Kab/ Kot
Provinsi
Nasional
13