Transcript Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban PNBP Sektor Kehutanan bagi

Sosialisasi Pemenuhan
Kewajiban PNBP Sektor
Kehutanan Bagi Izin Pinjam
Pakai Kawasan hutan (IPPKH)
Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
Dasar Hukum
 Undang-undang RI No.20 Tahun 1997 tentang PNBP;
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan;
 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2011
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ;
 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan,
Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya
(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14 Tahun 2011
tentang Izin Pemanfaatan Kayu .
Objek
 Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan
produksi;
 Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan
lindung bagi 13 (tiga belas) izin pertambangan
sebagaimana ditetapkan dalam Kepres Nomor 41
Tahun 2004 sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun
2004;
 Selain kegiatan pertambangan, baik pada kawasan
hutan produksi maupun pada kawasan hutan
lindung
Kewajiban
 Membayar penggantian nilai tegakan (PNT) dari
IPK, selain membayar PSDH dan DR;
 Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas
pelaksanaan kegiatan IPK sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
 Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
diterbitkannya IPK;
 Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan
Kerja;
 Melaksanakan penatausahaan hasil hutan dari areal
IPK sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;
 Mengamankan areal IPK dari berbagai gangguan
keamanan dan kebakaran hutan; dan
 Menataati segala ketentuan di bidang kehutanan.
Hak
 Melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai
dengan izin yang diberikan ; dan
 Melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan,
dan atau pemasaran atas hasil hutan kayu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pembinaan, Pengendalian,
Pelaporan
 Dirjen melakukan pembinaan dan pengendalian
teknis atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan
Kepala Dinas Provinsi;
 Kepala Dinas Provinsi melakukan pembinaan dan
pengendalian teknis atas pelaksanaan IPK yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 Kepala Dinas Provinsi melakukan pengendalian
atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan sesuai
kewenangannya;
 Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan
pengendalian atas pelaksanaan IPK yang
diterbitkan sesuai kewenangannya;
 Pemegang IPK wajib menyampaikan laporan
bulanan atas realisasi IPK kepada Kelapa Dinas
Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas
Kabupaten/Kota wajib membuat dan
menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan
kepada Dirjen atas realisasi IPK
Hapusnya Izin
 Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 Dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi; atau
 Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka
waktu izin berakhir;
 Berakhirnya masa IPK tidak menghapus kewajiban
pemegang izin untuk melunasi:
 Pembayaran PSDH dan DR;
 Melunasi pembayaran penggantian nilai tegakan (PNT);
atau
 Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
dalam rangka berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Pencabutan Izin
 IPK dicabut, apabila:
 Tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu
secara nyata dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
terbit izin;
 Meninggalkan areal IPK selama 45 (empat puluh
lima) hari berturut-turut sebelum IPK berakhir;
 Memindah-tangankan IPK tanpa seizin pemberi izin;
atau
 Melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana
diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 jo. UU
Nomor 19 Tahun 2004.
 Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran tersebut
didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali
dengan tenggang waktu masing-masing peringatan
20 (dua puluh) hari kerja oleh pemberi izin.
 Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran UU No.
41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004 tanda
diberi peringatan terlebih dahulu setelah ada
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.
Sanksi
 Sanksi Pidana, apabila melakukan penebangan di luar
areal izin peruntukan dan/atau izin pinjam pakai;
 Sanksi Denda Administratif, berupa denda sebesar 15
(lima belas) kali PSDH dan ditambah membayar PSDH,
DR dan penggantian nilai tegakan (PNT), apabila:
 Melakukan penebangan di luar areal IPK tetapi masih di
dalam areal izin peruntukan;
 Melakukan pembukaan lahan dengan tidak melaksanakan
secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan
lahan tahunan yang telah ditetapkan dalam izin pinjam
pakai kawasan hutan;
 Melakukan penebangan sebelum IPK diterbitkan;
 Tidak membuat LHP atas kayu yang ditebang.
 Penghentian Kegiatan Sementara, apabila tidak
melaporkan penambangan, pengurangan, atau
penggantian peralatan.
Hot Issue
 Berdasarkan pembahasan antara Kementerian Kehutanan
dengan Badan Anggaran – DPR-RI tgl. 18 September 2012 :
terhadap Rencana Penerimaan PNBP – Kehutanan Tahun 2013
senilai Rp.4,154 Triliyun, Rp. 100 Milyar diantaranya berasal
dari penerimaan PNBP Hasil Hutan (PSDH, DR & PNT)
IPPKH.
 Guna membantu percepatan optimalisasi PNBP Sektor
Kehutanan dari IPPKH, Dinas Kehutanan (Prov/ Kab / Kota)
dan BP2HP perlu meningkatkan upaya sosialisasi /
diseminasi aturan-aturan terkait PNBP.
 Dalam rangka penguatan regulasi, saat ini tengah dilakukan
revisi Permenhut No.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran
PSDH dan DR.
Terima Kasih
Subdit PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
Gd. Manggala Wanabakti Blok 1 Lt. 6
Jl. Jend. Gatot Subroto
Telp (021) 5730272
Faks (021) 5720203
Email: [email protected]
Web: http://subditpnbp.dephut.net