Transcript Document 7439427

ILLEGAL LOGGING ACEH
FOREST TIM KANTOR PROGRAM ACEH
WWF INDONESIA
Disampaikan pada seminar Problematika Illegal Logging Dalam Proses
Rekonstruksi Aceh dan Pola Mengatasinya, 28 Juni 2006
DEFINISI ILLEGAL LOGGING
Pengertian illegal logging sesuai dengan Inpres no 4 tahun 2005 tentang
pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan
peredarannya di seluruh wilayah Indonesia
a.
Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari
kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau
memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
c.
Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
d.
Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat
yang berwenang.
d.
Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
DASAR HUKUM ILLEGAL LOGGING
1.
UU NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
2.
UU NO 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
3.
UU NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUIMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
4.
UUNO 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG
5.
UU NO 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
6.
UU NO 11 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN
7.
PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN
8.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1998 TENTANG KAWASAN SUAKA ALAM
DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
9.
INSTRUKSI PRESIDEN NO 4 TAHUN 2005TENTANG
PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI
SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
10. QANUN NO 14 TAHUN 2002 TENTANG KEHUTANAN PROVINSI NAD
11. QANUN NO 15 TAHUN 2002 TENTANG PERIJINAN KEHUTANAN PROVINSI NAD
12. QANUN NO 2O TAHUN 2002 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
13. QANUN NO 21 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
14. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.456/Menhut-II/2004 TENTANG 5 (LIMA) KEBIJAKANPRIORITAS
BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU
SUBSTANSI YANG DIATUR DALAM INSTRUKSI PRESIDEN NO 4 TAHUN 2005TENTANG
PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN
PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
1.
Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan
peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia
2.
Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas dilingkup instansinya yang
terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan
peredarannya.
3.
Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan
penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah
Republik Indonesia.
4.
Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan
kayu secara ilegal dan peredarannya.
5.
Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan
penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah
Republik Indonesia dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat
angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya.
HUTAN ACEH
170/kpts-II/2000, tanggal 29 Juni 2000, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki luas
3.549.813,00
Fungsi Kawasan
Luas (ha)
Persentase (luas %)
Kawasan Hutan
Konservasi
- Daratan
- perairan
1.066.733 ha
25,5
Kawasan Hutan Lindung
(HL)
1.844.500 ha
Kawasan Hutan Produksi
- Hutan Produksi Terbatas
(HPT)
- Hutan Produksi Tetap
(HP)
- Hutan Produksi yang
Dapat Dikonversi (HPK)
Luas Keseluruhan
- daratan
- daratan dan perairan
852.633 ha
214.100 ha
55,30
19,1
37.300 ha
1,12
601.280 ha
18,03
0 ha
0,00
3.335.713 Ha
3.549.813 Ha
100
MASALAH HUTAN DI ACEH

ILLEGAL LOGGING (Pasca tsunami illegal logging semakin marak).

AKTIVITAS KONVERSI HUTAN KE PERUNTUKAN LAIN (Investasi Perkebunan skala besar baik sebelum dan
yang akan datang, pembangunan jalan yang merusak kawasan hutan).

TERANCAM RUSAKNYA KAWASAN KONSERVASI DAN LINDUNG AKIBAT ILLEGAL LOGGING DAN
PERDAGANGAN KAYU ILLEGAL(Penjualan kayu illegal dari Aceh keluar Aceh).

SISTEM PENGELOLAAN YANG EKSPLOITATIF (Berbasis ekonomi/PAD)

LEMAHNYA PENGAWASAN DAN KONTROL (KKN, SDM, dll).

REGULASI YANG TIDAK BERBASIS PADA PENGELOLAAN BERKELANJUTAN (Qanun 14 dan 15 ttg
kehutanan dan perijinan kehutanan).

MINIMNYA AKSES MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN

KEBUTUHAN KAYU UNTUK REKONSTRUKSI (desakan untuk mempercepat pembangunan pemukiman dan
sarana lainnya).

KONFLIK SATWA LIAR DAN MANUSIA (Gajah dan harimau)
DEFORESTASI HUTAN DI ACEH
Penutupan
Lahan
RePPProT
Dephut
Perubahan
(1985)
(1997)
1985 - 1997
Ha
(ha)
Luas areal
yang
ditafsir
5.674.800
5.669.345
Hutan
3.882.300
3.611.953
68,4 %
63,7 %
% Hutan
270.347
Laju Per tahun
± 20.796 ha
Sumber:Data dan informasi kehutanan Provinsi NAD, pusat inventarisasi dan statistic kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, Departemen
Kehutanan, 2004
Propinsi
Aceh
Kawasan hutan alam
Hutan yang sudah
(belum dialokasikan)
Terdegradasi
(Ha)
(Ha)
2.360.745
1.025.858
Hutan yang sudah gundul
(Ha)
362.835
Sumber:Fwi/GFW, 2001, Keadaan hutan Indonesia, Bogor, Indonesia: Forest Wacth Indonesia dan Washington
D.C.: Global Forest Wacth
SITUASI ILLEGAL LOGGING SEBELUM DAN
SESUDAH PASCA BENCANA DI ACEH
SEBELUM BENCANA
No
Kumpulan Berita Illegal Logging di NAD
Waktu
Judul Berita
Sumber
1
3/9/2003
Illegal Logging mulus ke Medan
Serambi, hal 1
2
11/9/2003
Lagi, Truk Bermuatan Kayu Ditangkap
Serambi, hal 2
3
12/9/2003
Truk bawa 5 ton kayu illegal di tangkap di Aceh Timur
Waspada, hal 13
4
26/10/2003
Kodim 0103 tangkap 50 ton kayu illegal
Serambi, hal 2
5
20/11/2003
2 truk kayu ditangkap, enam milik ketua DPRD
Serambi, hal 1
6
31/1/2004
Ditangkap, 1.779 kayu gelondongan
Serambi, hal 7
7
14/2/2004
Pemilik ribuan batangf kayu gelondongan masih misterius
Srambi, hal 7
8
20/3/2004
12 truk kayu illegal di kawal oknum perwira TNI ditangkap
Waspada, hal 9
9
27/4/2004
Makin menjadi-jadi, aksi penebangan liar di kawasan hutan NAD
Kompas, hal 30
10
7/6/2004
Resah akibat illegal logging, warga enam desa di Agara surati gubernur
Waspada, hal 9
11
12/9/2004
Truk bawa 5 ton kayu illegal ditankap di Aceh Timur
Waspada, hal 13
12
12/11/2004
Polres Persiapan Aceh Tamiang tankap 12 ton kayu hasil illegal logging
Waspada, hal 12
13
23/11/2004
Pencurian kayu kembali marak di Aceh Besar
Waspada, hal 11
14
30/8/2004
Darurat militer berakhir, Illegal logging kembali marak
Waspada, hal 9
15
27/11/2004
Tindak kilang sawmill penampung kayu illegal logging TNGL
Wasapada, hal 15
Pasca bencana
Kumpulan Berita Illegal Logging di NAD
No
Waktu
Judul Berita
Sumber
1
18/3/2005
Polres Tamiang sita ribuan ton kayu illegal
Waspada, hal 12
2
15/4/2005
43 batang kayu hasil illegal logging di TNGL diamankan
Waspada, hal 19
3
3/5/2005
5 pelaku illegal logging akan di seret ke pengadilan
Waspada, hal 9
4
11/5/2005
Perambahan hutan TNGL semakin menjadi
Waspada, hal 16
5
12/5/2005
Dishut NAD tangkap kayu illegal di hutan Aceh Besar
Harian Analisa, hal 24
6
4/6/2005
Illegal logging rambah hutan suaka alam singkil
Waspada, hal 12
7
1/8/2005
Aparat berwenang di belakang illegal logging
Waspada, hal 12
8
2/8/2005
Illegal logging makin marak pasca tsunami
Waspada, hal 12
9
12/9/2005
Di duga gunakan dokumen “aspal”, pencurian kayu Singkil menggila
Serambi Indonesia, hal 13
10
21/9/2005
Penebangan kayu kopontren Bireuen illegal
Serambi Indonesia, hal 21
11
21/9/2005
Polisi tangkap dua truk kayu illegal logging di Aceh Selatan
Waspada, hal 9
12
23/9/2005
Tim gabungan tangkap ratusan ton kayu illegal
Serambi Indonesia, hal 12
13
28/9/2005
Penebangan liar rambah hutan lindung Jantho
Serambi Indonesia, hal 1
14
13/10/2005
Perambahan hutan singkil berlanjut
Serambi Indonesia, hal 11
15
27/10/2005
Polres Bireuen amankan enam ton kayu illegal logging tak bertuan
Waspada, hal 9
15
9/11/2005
Hutan Geumpang mulai di rambah
Waspada, hal 9
Keterangan:dihimpun dari berbagai media surat kabar antara lain: Harian Serambi Indonesia, Harian Waspada dan Kompas
Wilayah kasus Aktivitas Illegal logging
No
Wilayah
1
Aceh Tamiang
2
Aceh Timur
3
Aceh Tenggara
4
Singkil
5
Aceh Besar
6
Aceh Selatan
7
Bireuen
Perhitungan kebutuhan kayu untuk pembangunan
Keterangan
Unit*)
Volume kayu
olahan**)
Kebutuhan Bangunan rumah baru :
83.799 unit
670.392 m3
Perbaikan rumah :
119.984 unit
599.920 m3
Total Kebutuhan kayu untuk rumah :
Kebutuhan untuk pembuatan kapal :
1.270.312 m3
2.415 kapal
29.295 m3
Kebutuhan sarana & prasarana:
159.645 m3
Total kebutuhan kayu gergajian atau
1.459.252 m3
equivalent dengan total kebutuhan
kayu bulat :
2.918.504 m3
Sumber:Rancangan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, Sumatera Utara, Buku
II, Rencana bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, Maret 2005
Koordinad : N = 05º 12’ 18,8” E = 095º 17’ 54,5”.
Tepi Kali Air terjun Pudeng.
Foto diambil tanggal 19 September 2005, ±
pukul 14.³º Wib. (Lhong, Aceh Besar).
Sumber:Kelompok Kerja Advokasi Hutan Aceh,
2005
Koordinad : N = 05º 12’ 18,0” E = 095º 17’
54,4”. Tepi Kali Air terjun Pudeng.
Foto diambil tanggal 19 September 2005, ±
pukul 14.ºº Wib.
Sumber:Kelompok Kerja Advokasi Hutan
Aceh, 2005
Koordinad : N = 05º 12’ 21,1” E = 095º 17’ 39,2”.
Desa Cundien
Foto diambil tanggal 19 September 2005, ± pukul
13.ºº Wib.
Sumber:Kelompok Kerja Advokasi Hutan Aceh,
2005
Operasi bersama yang dilakukan oleh Mabes Polri dan aparat terkait aktivitas illegal
logging di Kabupaten Aceh Tenggara, 27 – 31 Oktober 2005
?
PENYEBAB ILLEGAL LOGGING
1. Masih terdapatnya kerancuan atau duplikasi antara peraturan
perundangan satu dengan yang lainnya;
2. Ketidak seimbangan antara pasokan dan kebutuhan industri
perkayuan;
3. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan
sekitar hutan;
4. Lemahnya komitmen para pihak dalam mendukung upaya
pemberantasan illegal logging;
5. Belum terbentuknya sistem penanggulangan gangguan hutan
secara sinergi dan komprehensif.
UPAYA ALTERNATIF PEMBERANTASAN
DI ACEH
1. IDIOLOGISASI ANTI ILLEGAL LOGGING MELALUI AWARNESS SECARA TERUS
MENERUS
2. INTERVENSI POLITIK DARI PRESIDEN RI UNTUK MENDUKUNG
PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING
3. REALISASI DAN IMPLEMENTASI GREEN PROVINCE
4. PEMBANGUNAN INFORMASI CENTER ILLEGAL LOGGING DI ACEH
5. PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING MELALUI LANGKAH – LANGKAH
SEBAGAI BERIKUT:
Langkah 1: Membangun kerangka kerja yang mendukung pelaksanaan pemberantasan illegal
logging
Langkah 2: Mengeluarkan pedoman yang jelas mengenai sumber-sumber kayu legal dan
otoritas pemberi ijin, melalui proses konsultasi yang luas dan kesepahaman
multi-pihak.
Langkah 3: Mengumpulkan informasi yang diperlukan dan menganalisanya untuk mendeteksi pelanggaran
penebangan, pemrosesan dan pengangkutannya antara lain:
3.1.
Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperlukan untuk mendeteksi
pelanggaran penebangan
3.2.
Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperlukan untuk mendeteksi
pelanggaran pemrosesan
3.3.
Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperlukan untuk mendeteksi
pelanggaran dalam pengangkutannya
Langkah 4: Menyimpan informasi tentang pelanggaran penebangan, pemrosesan dan pengangkutannya
Langkah 5: Mengungkapkan informasi tentang pelanggaran penebangan, pemrosesan dan pengangkutannya
Langkah 6: Membuat rencana rasionalisasi industri perkayuan yang komprehensif
Langkah 7: Meningkatkan jaminan kepemilikan bagi masyarakat local dan menawarkan alternatif sumber
pendapatan
Langkah 8: Mempromosikan perdagangan kayu legal
Langkah 9: Membangun kapasitas untuk melaksanakan penegakan hukum
Langkah 10: Merevisi undang-undang dan peraturan perundangan tingkat nasional/provinsi untuk
memperkuat penegakan hukum