Transcript Document

Muhtar Mahmud
1
OUTLINE
1. Asumsi Makro 2012
2. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012
Arah Kebijakan Fiskal 2012
Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012
Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara
3. Kebijakan Subsidi BBM tahun 2012
2
PROYEKSI ASUMSI EKONOMI MAKRO 2012
2011
URAIAN
APBN-P
2012
RAPBN
Kesepakatan
APBN
Panja A
- Pertumbuhan ekonomi (%)
6,5
6,7
6,7
- Inflasi (%) y-o-y
5,7
5,3
5,3
- Tkt bunga SPN(%)
5,6
6,5
6,0
8.700
8.800
8.800
95,0
90,0
90,0
945
950
950
- Nilai tukar (Rp/US$1)
- Harga minyak (US$/barel)
- Lifting (ribu barel/hari)
• Asumsi dasar ekonomi makro 2012 disepakati sama dengan usulan RAPBN 2012,
kecuali tingkat suku bunga SPN 3 bulan.
• Implikasi penurunan suku bunga SPN 3 diturunkan dari 6,5% menjadi 6,0% adalah
penghematan pembayaran bunga utang Rp0,9 T.
3
SASARAN-SASARAN STRATEGIS RKP 2011-2012
2011
2012
URAIAN
APBN
- Target Kemiskinan (%)
- Target Pengangguran (%)
APBN-P
1)
RAPBN
APBN
10,5 - 11,5
10,5 - 11,5
6,4 - 6,6
6,4 - 6,6
11,5 - 12,5
11,5 - 12,5
7,0
7,0
400
400
440
450
1,8
2,1
1,5
1,53
2)
- Target penyerapan tenaga
kerja setiap 1% pertumbuhan
(ribu orang)
- Defisit (% thd PDB)
1) Realisasi tingkat kemiskinan Indonesia, publikasi BPS bulan Maret 2011 = 12,5%
2) Realisasi tingkat pengangguran, publikasi BPS bulan Februari 2011 = 6,8%
4
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
DAN APBN 2012
5
ARAH KEBIJAKAN FISKAL APBN 2012
Tema RKP 2012
Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan
Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Empat Pilar Pembangunan
Pro Growth
Pro Job
Pro Poor
Pro Environment
ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2012
Memberikan dorongan terhadap perekonomian (stimulus fiskal) seraya
memelihara stabilitas ekonomi; dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal
Meningkatkan kualitas belanja negara
Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja
pemerintah pusat dan transfer ke daerah
Pengendalian defisit APBN
Defisit dijaga pada kisaran 1,5% terhadap PDB
6
6
STRATEGI PENGENDALIAN KESINAMBUNGAN FISKAL
2. Peningkatan Quality spending 
Belanja modal meningkat
1. Optimalisasi Pendapatan negara
Arah Kebijakan:
Triliun Rp
%
160
20
Belanja Modal
140
% thd Belanja Pemerintah Pusat
18
15.1
120
12.5
12.7
100
80
14
12.1
11.5
12
10.5
9.1
10
136.9
60
40
20
55.0
64.3
4
2
32.9
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
4. Penurunan rasio utang terhadap
PDB.
thd PDB
Rp triliun
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0.0
(14.4)
(29.1)
(49.8)
(88.6)
(46.9)
(20.0)
(0.1)
(0.5)
(%)
(80.0)
(1.3)
(1.5)
(1.6)
Rasio Utang
45%
39.0%
35.2%
40%
33.0%
35%
28.4%
26.1%
24.9%
3,800
30%
25%
20%
2,800
15%
1,800
10%
(120.0)
% to GDP
Rata-Rata Defisit
(2.5)
PDB
(100.0)
Defisit
(2.0)
(Triliun Rp )
(0.9)
47.3%
4,800
(0.6)
(60.0)
50%
Outstanding Utang
5,800
(40.0)
(0.5)
(1.0)
6,800
(150.8)
(4.1)
(1.0)
7,800
2011
0.0
8
6
80.3
75.9
72.8
0
3. Pengendalian defisit dalam batas
aman (<3% PDB)
16
800
(2.1)
 Meningkatkan efisiensi &
efektifitas belanja negara
melalui meningkatkan quality
spending . Peningkatan
belanja infrastruktur diikuti
dengan peningkatan
pertumbuhan ekonomi,
penurunan pengangguran,
dan pengentasan
kemiskinan;
 Mengendalikan defisit dalam
batas aman < 3% PDB;
 Pengurangan utang secara
bertahap dan mencari
sumber pembiayaan yg
rendah resiko.
5%
(140.0)
(200)
(160.0)
 Optimalisasi pendapatan
negara dgn
mempertimbangkan iklim
dunia usaha;
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
7
RINGKASAN POSTUR APBN 2012
Triliun rupiah
2012
2011
URAIAN
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
I.
PENERIMAAN DALAM NEGERI
1.
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Tax Ratio (% thd PDB IHK)
2.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
II. PENERIMAAN HIBAH
B. BELANJA NEGARA
I
Selisih thd
RAPBN
Selisih thd
APBN-P 2011
RAPBN
APBN
1.169,9
1.292,9
1.311,4
18,5
141,5
1.165,3
878,7
12,2
1.292,1
1.019,3
12,55
1.310,6
1.032,6
12,72
18,5
13,2
0,16
145,3
153,9
0,56
286,6
272,7
278,0
5,3
(8,6)
4,7
0,8
0,8
0,0
(3,8)
1.320,8
1.418,5
1.435,4
16,9
114,7
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & Non K/L)
908,2
954,1
965,0
10,9
56,8
A.
Belanja K/L
461,5
476,6
508,4
31,7
46,9
B.
Belanja Non K/L
Tambahan Anggaran
- Non Pendidikan
- Pendidikan untuk K/L
446,7
0,0
0,0
0,0
477,5
0,0
0,0
0,0
456,6
12,5
9,1
3,4
(20,9)
12,5
9,1
3,4
9,9
12,5
9,1
3,4
412,5
347,5
96,8
225,5
65,0
464,4
394,1
98,5
269,5
70,2
470,4
400,0
100,1
273,8
70,4
(150,8)
(2,1)
(125,6)
(1,55)
(124,0)
(1,53)
150,8
125,6
124,0
(1,6)
(26,8)
153,6
125,9
125,9
0,0
(27,7)
II. TRANSFER KE DAERAH
1.
Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
2.
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
C. DEFISIT ANGGARAN (A - B)
% Defisit Terhadap PDB - IHK
D. PEMBIAYAAN (I + II)
I.
APBN-P
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)
1.
Penarikan Pinjaman LN (bruto)
a.l Pinjaman Program
2.
Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN
6,0
5,8
1,6
4,3
0,2
57,9
52,4
3,3
48,3
5,5
1,6
0,02
26,8
0,56
(2,8)
56,2
19,2
(47,2)
(0,3)
56,0
16,9
(47,3)
(1,9)
54,3
15,3
(47,3)
(1,6)
(1,7)
(1,6)
0,0
0,9
(1,9)
(3,9)
(0,0)
0,0
0,0
(0,0)
(0,0)
(0,0)
8
PENERIMAAN PERPAJAKAN 2006 - 2012
Persen (%)
Triliun Rp
1200
20
1,032.6
1000
84.2
878.7
13.30
800
12.30
12.43
658.7
600
409.2
400
39.6
37.8
123.0
11.04
491.0
70.3
51.3
52.5
56.7
53.4
44.7
209.6
193.1
723.3
11.30
69.5
66.2
80.2
68.1
12.16
16
12.72
352.9
12
298.4
8
230.6
154.5
200
208.8
619.9
75.4
238.4
327.5
317.6
357.0
432.0
520.0
0
4
0
2006
Lannya
2007
2008
Cukai
2009
PPN
2010
2011
APBN-P
PPh
2012
APBN
Tax Ratio
• Penerimaan perpajakan telah meningkat 2,5 kali lipat dari Rp409,2 T (2006) 
Rp1.019.2 T (2012), dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17% per tahun.
• Penerimaan perpajakan 2011-2012 tumbuh sebesar 17,5%, sementara
penerimaan pajak non-migas meningkat sebesar 22,2%.
9
TARGET DAN KEBIJAKAN
PENERIMAAN PERPAJAKAN 2012
Triliun rupiah
Ura ia n
A. Penerimaan Pajak Dalam Negeri
APBN-P
Kebijakan perpajakan 2012:
2012
2011
APBN
% thd
APBN-P
% thd
PDB
831.7
989.6
119.0
12.2
432.0
520.0
120.4
6.4
65.2
60.9
93.4
0.8
366.7
459.0
125.2
5.7
2) Pajak Pertambahan Nilai
298.4
352.9
118.3
4.3
3) Pajak Bumi & Bangunan
29.1
35.6
122.7
0.4
4) Cukai
68.1
75.4
110.8
0.9
4.2
5.6
134.3
0.1
46.9
42.9
91.5
0.5
1) Bea Masuk
21.5
23.7
110.4
0.3
2) Bea Keluar/Pungutan Ekspor
25.4
19.2
75.5
0.2
878.7
1,032.6
117.5
12.7
1) Pajak penghasilan
- Migas
- Non-migas
5) Pajak Lainnya
B. Pajak Perdagangan Internasional
Total Penerimaan Perpajakan
• Kegiatan ekstensifikasi
perpajakan, a.l.
pelaksanaan sensus pajak
nasional;
• Kegiatan intensifikasi
melalui law enforcement,
yaitu himbauan,
penagihan, pemeriksaan
dan penyidikan, serta
pembentukan KPP migas
dan pertambangan;
• Peningkatan tarif cukai
tembakau rata-rata 16,3%,
perluasan cakupan barang
kena cukai, serta
penyempurnaan National
Single Window.
10
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2006-2012
Persen
Triliun Rp
350
300
40%
34.9%
35.7%
35%
30.5%
27.1%
30%
26.8%
250
24.6%
21.2%
200
25%
20%
150
15%
100
10%
50
5%
0
0%
2006
Pend BLU
2007
PNBP Lainnya
2008
2009
Dividen BUMN
2010
2011
APBN-P
Penerimaan SDA
2012
APBN
Porsi PNBP thd PDN
• PNBP telah mengalami peningkatan dari Rp.226,9 T (2006)  Rp.278,0 T (2012),
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6% per tahun.
• Sumber utama PNBP masih berasal dari Penerimaan SDA, khususnya SDA Migas.
11
TARGET DAN STRATEGI KEBIJAKAN
PENERIMAAN PNBP 2012
Triliun rupiah
2011
URAIAN
a. Penerimaan SDA
1) SDA Migas
- Minyak Bumi
- Gas Bumi
2) Non Migas
b. Bagian Laba BUMN
c. PNBP Lainnya
d. Pendapatan BLU
JUMLAH
APBN-P
APBN
2012
% thd
APBN-P
% thd
PDB
192.0
173.2
123.1
50.1
18.8
28.8
50.3
15.4
177.3
159.5
113.7
45.8
17.8
28.0
53.5
19.2
92.3
92.1
92.4
91.4
94.6
97.1
106.3
124.8
2.2
2.0
1.4
0.6
0.2
0.3
0.7
0.2
286.6
278.0
97.0
3.4
• Penurunan PPh Migas dan SDA Migas disebabkan oleh penurunan asumsi harga
minyak ICP.
• Strategi peningkatan PNBP terutama (i) pencapaian target lifting minyak bumi dan
gas alam, (ii) efisiensi besaran cost recovery dalam kegiatan hulu migas (rencana
besaran cost recovery adalah 12,3 miliar USD), dan (iii) revisi jenis dan tarif PNBP
pada kegiatan pertambangan dan batu bara.
12
ARAH KEBIJAKAN BELANJA NEGARA 2012
Transfer ke Daerah
Triliun Rp
Pemerintah Pusat
1,435.4
1,320.8
1,400
1,200
985.7
1,000
757.6
800
667.1
600
509.6
400
29.5%
200
70.5%
33.9%
66.1%
29.7%
1042.1
32.8%
31.2%
937.4
32.9%
33.1%
23.4%
66.6%
70.3%
2007
2008
67.1%
66.9%
68.8%
67.2%
2011
APBN-P
APBN 2012
0
2005
2006
2009
2010
•
Belanja negara meningkat lebih dari 2 kali lipat: Rp 509,6T (2005) → Rp1.320,8 T (2011).
•
Dalam tahun 2012 belanja negara direncanakan naik sebesar Rp114,6 T dengan proporsi belanja
pusat sebesar 67,2% dan transfer daerah sebesar 32,8%.
•
Arah Kebijakan Belanja Negara, a.l. (i) pembangunan infrastruktur untuk mendukung program
MP3EI, (ii) peningkatan kemampuan pertahanan negara menuju Minimum Essential Force (MEF),
dan (iii) perluasan program perlindungan sosial (pro rakyat).
13
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2012
Triliun Rp
1000
908.2
697.4
693.4
800
628.8
600
440.0
361.2
400
57.0%
55.4%
62.5%
66.5%
200
33.5%
43.0%
44.6%
37.5%
47.3%
52.4%
504.6
51.2%
965.0
52.4%
Non K/L
K/L
48.8%
47.6%
47.6%
52.7%
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
• Belanja pemerintah pusat telah meningkat hampir 3 kali lipat dari Rp.361,2 T (2005)
menjadi Rp.965,0 T (2012), dengan peningkatan rata-rata sebesar 16% per tahun.
• Pelaksanaan program pro rakyat (klaster 4): 6 program utama dan 3 program prioritas
6 Program utama:
1. Rumah sangat murah;
2. Kendaraan angkutan umum murah;
3. Air bersih untuk rakyat;
4. Listrik murah dan hemat;
5. Peningkatan kehidupan nelayan;
6. Peningkatan kehidupan masyarakat miskin
perkotaan.
3 Program prioritas:
1. Surplus beras 10 juta ton pada tahun
2014;
2. Penciptaan lapangan kerja guna
mengurangi 1 juta jiwa/tahun;
3. Pembangunan transportasi jakarta.
• Program ketahanan pangan melalui dukungan subsidi dan dana stabilisasi pangan.
14
ARAH KEBIJAKAN BELANJA K/L 2012
Triliun Rp
Bel K/L
600.0
508.4
500.0
461.5
400.0
307.0
300.0
332.9
259.7
225.0
200.0
189.4
100.0
-
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
• Belanja K/L terus mengalami peningkatan hingga tahun 2011 mencapai Rp 461,5 T
atau meningkat hampir 150% dibandingkan tahun 2006;
• Pada tahun 2012 belanja K/L direncanakan meningkat sebesar Rp46,8 T (10,1%)
dibandingkan pagu tahun 2011;
• Kebijakan Belanja K/L antara lain (i) dukungan terhadap industri kecil dan kreatif
(UMKM), (ii) efisiensi belanja operasional, dan (iii) pembangunan gedung baru
dilakukan secara selektif.
15
Komposisi Belanja Pemerintah Pusat 2005 - 2012
Belanja Pemerintah Pusat
2005
Real YoY (%)
2006
Real YoY (%)
2007
Real YoY (%)
361,2 21,4%
120,8 18,2%
54,3 2,9%
29,2 88,0%
32,9 -46,5%
65,2 4,3%
120,8 31,9%
0,0 0,0%
24,9 0,0%
34,0 147,3%
440,0 21,8%
189,4 56,7%
73,3 35,0%
47,2 61,7%
55,0 67,1%
79,1 21,3%
107,4 -11,0%
0,0 0,0%
40,7 63,5%
37,4 10,2%
504,6 14,7%
225,0 18,8%
90,4 23,4%
54,5 15,5%
64,3 17,0%
79,8 0,9%
150,2 39,8%
0,0 0,0%
49,8 22,2%
15,6 -58,3%
I. Belanja Pemerintah Pusat
Belanja K/L
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Belanja Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-Lain
9.4
6.9
8.1
9.1
18.1
Bunga
utang
Subsidi
37,4%
15,4%
24,8%
2,7%
13,2%
10,8%
83,3%
0,0%
16,0%
94,1%
2010
2011
2012
Pertumbuhan
Real YoY (%) APBN-P YoY (%) RAPBN YoY (%) Rata-rata
628,8 -9,3%
307,0 18,2%
127,7 13,2%
80,7 44,1%
75,9 4,3%
93,8 6,1%
138,1 -49,8%
0,0 0,0%
73,8 27,8%
38,9 28,4%
697,4 10,9%
332,2 8,2%
148,1 16,0%
97,6 21,0%
80,3 5,8%
88,4 -5,7%
192,7 39,6%
0,1 0,0%
68,6 -7,1%
21,7 -44,3%
6.7 3.0
Barang
Modal
26.1
908,2 30,2%
461,5 38,9%
182,9 23,5%
142,8 46,3%
140,9 75,5%
106,6 20,6%
237,2 23,1%
0,4 304,9%
81,8 19,2%
15,6 -28,1%
2012
Belpeg
20.1
Barang
Modal
33.4
9.0 1.7
Belpeg
15.0
693,4
259,7
112,8
56,0
72,8
88,4
275,3
0,0
57,7
30,3
2009
Real YoY (%)
2011
Komposisi (%)
2005
2008
Real YoY (%)
21.6
965,0 6,3%
508,4 10,2%
215,7 18,0%
142,2 -0,4%
168,3 19,4%
122,2 14,7%
208,9 -11,9%
1,8 343,7%
64,9 -20,6%
28,5 82,7%
*Angka sementara
22.4
2011
subsidi
9,0
Bansos
11.7
15.5
Modal
1,7
14.7
Bunga utang
subsidi
12.720,1
17.4
Bel lain-lain
Belpeg
Barang
Bunga utang
15.7
15,1%
22,8%
21,8%
25,4%
26,3%
9,4%
8,1%
0,0%
14,7%
-2,5%
Belpeg
Bansos
Bel lain-lain
Barang
Porsi bunga utang dan subsidi menurun, belanja modal meningkat alokasi anggaran lebih produktif
Modal
26,1
Bunga utang
16
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PUSAT
PER JENIS BELANJA 2012
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai melalui:
Belanja
Pegawai
• Kenaikan Gaji Pokok PNS/TNI/POLRI dan pensiun pokok rata-rata 10 %;
• Pemberian Gaji ke-13 bagi PNS/TNI/POLRI dan pensiun ke-13;
• Kenaikan uang makan untuk PNS dan uang lauk pauk untuk TNI/Polri.
Belanja
Barang
Belanja
Modal
Bantuan
Sosial
Pembayaran
Bunga Utang
Belanja Lainlain
• Mendukung peningkatan pelayanan melalui efisiensi belanja barang terutama
belanja perjalanan dinas.
• Pembangunan infrastruktur dasar: energi, ketahanan pangan, dan komunikasi;
• Peningkatan pertahanan negara menuju MEF.
•
•
Melanjutkan program perlindungan sosial: BOS, Beasiswa , Jamkesmas, dan PKH;
Melanjutkan program PNPM.
• Pembayaran bunga utang tepat waktu dan jumlah.
•
•
Antisipasi dana untuk risiko fiskal;
Pengalokasian dana cadangan beras dan cadangan benih.
17
PERKEMBANGAN BELANJA SUBSIDI 2005-2012
JENIS SUBSIDI
2005
Belanja Subsidi
-
Energi
BBM
Listrik
-
Non Energi
Pangan
Pupuk
Benih
PSO
Kredit Program
Subsidi Pajak
Subsidi Lainnya
500
450
400
120,8
2006
107,4
275,3
237,2
208,9
140,0
82,4
57,6
195,3
129,7
65,6
168,6
123,6
45,0
16,2
6,4
2,5
0,1
0,9
0,1
6,2
0,0
12,9
5,3
3,2
0,1
1,8
0,3
1,9
0,3
33,3
6,6
6,3
0,5
1,0
0,3
17,1
1,5
52,2
12,1
15,2
1,0
1,7
0,9
21,0
0,3
43,5
13,0
18,3
1,6
1,3
1,1
8,2
0,0
52,8
15,2
18,4
2,2
1,4
0,8
14,8
0,0
41,9
15,3
18,8
0,1
1,8
1,9
4,0
0,0
40,3
15,6
16,9
0,3
2,0
1,2
4,2
0,0
%
27,9
Non Energi
Listrik
BBM
18,5
275,3
150,2
107,4
12,9
30,4
83,9
33,3
33,1
139,1
64,2
83,8
2006
2007
14,7
192,7
41,9
138,1
52,8
65,6
43,5
57,6
49,5
45,0
0
2008
2009
82,4
20
18,0
237,2
30
25
% thd Belanja Negara
200
2005
192,7
94,5
45,0
49,5
52,2
95,6
138,1
2012
APBN
223,0
139,1
83,9
16,1
16,2
8,9
2011
APBN-P
2010
116,9
83,8
33,1
19,8
120,8
2009
94,6
64,2
30,4
250
50
150,2
23,7
300
100
2008
104,5
95,6
8,9
Triliun Rp
350
150
2007
14,5
208,9
40,3
45,0
129,7
123,6
2011 APBN-P
2012
APBN
15
10
5
0
2010
18
ARAH KEBIJAKAN BELANJA SUBSIDI 2012
Subsidi
BBM
• Pengalokasian BBM bersubsidi tepat sasaran dengan cara pembatasan konsumsi BBM
premium untuk kendaraan pribadi di Jawa dan Bali mulai April 2012;
• Volume konsumsi BBM bersubsidi sebesar 40 juta kilo liter → 2,5 juta kilo liter
premium bersubsidi tidak dicairkan (akan dievaluasi dalam APBN-P 2012).
Subsidi
Listrik
• Menurunkan susut jaringan listrik (losses) serta meningkatkan pasokan gas dan
pemakaian batubara sebagai input pembangkitnya.
• Subsidi Pangan : Menyediakan Raskin kepada 17,5 juta RT miskin selama 12 bulan
sebesar 15 kg/RTS/bulan;
Subsidi
Non
Energi
• Subsidi Pupuk : Memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan harga terjangkau,
meningkatkan produktivitas dan revitalisasi hasil pertanian, serta mendukung program
ketahanan pangan;
• Subsidi Benih : Membantu menyediakan dan menyalurkan benih berkualitas dengan
harga terjangkau melalui BUMN benih;
• PSO : Meningkatkan pelayanan angkutan kereta api dan Pelni serta informasi publik
(LKBN Antara dan Pos) agar dapat terjangkau oleh masyarakat;
• Subsidi Pajak : Mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan
perkembangan industri nasional yang strategis.
19
SUBSIDI BBM 2012
20
Perkembangan Anggaran Subsidi BBM
2011
Keterangan
APBN
Paramater :
1. Harga MM Indonesia (ICP) US$/bbl
2. Nilai tukar (Rp./US$.1)
2012
APBN-P
APBN
80
9.250
95
8.700
90
8.800
38.591
23.191
2.316
13.085
40.494
24.539
1.800
14.155
40.000
24.411
1.700
13.889
4. Volume LPG (juta kg)
3.522
3.522
3.606
5. Alpha BBM (Rp/liter)
595,46
595,5
613,9
3. Volume BBM + Bio BBM (Ribu kl)
- Premium + BBN
- Minyak Tanah
- Minyak Solar + BBN
(Rp Miliar)
1. Subsidi BBM + Bio BBM
a. Premium + BBN
b. Minyak Tanah
c. Minyak Solar + BBN
(78.351,3)
(40.557,5)
(8.487,9)
(29.305,9)
(100.628,2)
(55.089,2)
(7.482,8)
(38.056,2)
(89.441,7)
(51.145,8)
(6.184,9)
(32.111,0)
2. Subsidi LPG Tabung 3 kg
(17.562,9)
(21.393,2)
(22.921,6)
3. Sub Jumlah (1+2)
4. Carry Over ke Tahun berikutnya
(95.914,2)
3.426,0
(122.021,4)
4.500,0
(112.363,3)
-
5. Jumlah Subsidi (3+4)
(95.914,2)
(117.521,4)
(112.363,3)
(12.202,1)
(11.236,3)
(129.723,6)
(123.599,7)
6. Subsidi PPN
7. Jumlah Subsidi (5+6)
(95.914,2)
21
Sensitivitas Perubahan Subsidi BBM
∆ Subsidi BBM (Triliun Rp)
Parameter
Sensitivitas
APBN 2011
ICP (US$/Barel)
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)
Harga Jual (Rp/Ltr)
- Premium
- Minyak Tanah
- Minyak Solar
Konsumsi BBM
- Premium
- Minyak Tanah
- Minyak Solar
RAPBN 2012
1 US$/Barel
Rp100/US$
2,6
2,4
2,6
2,8
Rp100/Litr
Rp100/Litr
Rp100/Litr
2,0
0,2
1,1
2,1
0,2
1,2
1 juta Kl
1 juta Kl
1 juta Kl
1,7
3,7
2,1
2,1
3,6
2,2
22
Konsumsi BBM Bersubsidi Tahun 2010 dan 2011
Juta KL
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
-
2010
2011
Jan
2010
2011
Feb
2010
2011
Mar
2010
2011
Apr
Premium
2010
2011
Mei
Minyak Tanah
2010
2011
Jun
2010
2011
Jul
2010
2011
Agst
2010
2011
Sep
Solar
Realisasi konsumsi BBM Bersubsidi periode Januari s.d September 2011 mencapai 30,8 juta kl
(76,0% dari pagu APBN-P 2011), atau meningkat sebesar 8,6% dari periode yang sama tahun
sebelumnya.
23
Perkembangan Harga Keekonomian BBM vs Pertamax
Rp/Ltr
HARGA PREMIUM , SOLAR, DAN PERTAMAX
10.000
Premium Keekonomian
Solar Keekonomian
Premium dan Solar Bersubsidi
Pertamax
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.500
4.000
3.000
Jan'10 Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli Agust Sept
Okt
Nop
Des Jan'11 Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Agt
Sept
Okt
Perbedaan harga keekonomian semakin jauh dari harga BBM bersubsidi sebagai dampak
dari kenaikan harga minyak dunia.
24
Perkembangan Harga BBM di Beberapa Negara Regional
Rp/Ltr
17,500
Jun-11
Jul-11
Agust-11
Sep-11
PREMIUM
12,500
7,500
4.500
2,500
Singapura Philipina
Thailand
China
Rp/Ltr
Jepang
India
Korea
Australia Malaysia
Vietnam Indonesia
SOLAR
17,500
Jun-11
Jul-11
Agust-11
Sep-11
12,500
7,500
4.500
2,500
Singapura Philipina
Thailand
China
Jepang
India
Korea
Australia Malaysia
Vietnam Indonesia
Sumber : Bloomberg (diolah)
Harga BBM bersubsidi di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata harga
25
BBM di kawasan regional.
KEBIJAKAN SUBSIDI BBM
Implementasi Kebijakan :
• Pengurangan jenis BBM bersubsidi pada tahun 2005 dari 5 jenis menjadi 3
jenis dengan menghapus minyak diesel dan minyak bakar dari jenis BBM
bersubsidi.
• Program konversi minyak tanah ke LPG sejak Tahun 2007
• Diversifikasi energi (gas untuk bis dan transportasi umum)
• Penyesuaian harga jual BBM
• Meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian penyaluran
BBM bersubsidi untuk menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
Kebijakan Subsidi BBM 2011
1. Pengendalian penggunaan BBM bersubsidi melalui sistem distribusi tertutup dan
penyempurnaan regulasi
2. Melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG.
3. Peningkatan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati.
4. Pemberian tambahan subsidi bahan bakar nabati.
5. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dalam perhitungan subsidi pajak tertentu
sebesar 5%.
6. Pemberian subsidi PPN BBM dan LPG 3 kg dalam besaran subsidi BBM pada APBN-P 2011.
26
KEBIJAKAN SUBSIDI BBM 2012
• Pengalokasian BBM bersubsidi tepat sasaran
dengan cara pembatasan konsumsi BBM premium
untuk kendaraan pribadi di Jawa dan Bali mulai
April 2012;
• Optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG
3 kg;
• Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif
seperti bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar
gas (BBG) ;
• Menyempurnakan regulasi kebijakan .
27
KOMPOSISI PENGGUNA BBM BERSUBSIDI
Per Sektor Pengguna
Per Jenis BBM Bersubsidi
transportasi
(air) = 1 %
M. Solar
= 34 %
rumah
tangga
= 6%
usaha kecil
= 1%
Premium
= 60 %
transportasi
(darat) =
89%
perikanan
= 3%
M. Tanah
=6%
Konsumsi Premium
Sektor Transportasi Darat
Konsumsi
BBM
Bersubsidi
Konsumsi Premium Per Wilayah
NTB dan NTT
= 2% Sumatera
Motor
= 40%
Jawa – Bali
= 59%
Mobil
Barang
= 4%
Umum
= 3%
IBT = 10%
Mobil
Pribadi
= 53%
(Termasuk
Jabodetabek
18% dari total
atau
30% dari Jawa-
Sumber : Kementerian ESDM, 2010
Kota Besar
= 4%
Sumatera exc
Kota Besar
= 18%
Kalimantan
Kota Besar
= 2%
Kalimantan
exc Kota
Besar = 5%
28
Langkah Pengendalian Subsidi Energi ke depan
1. Subsidi BBM :
 Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi secara
bertahap
 Penyesuaian harga BBM bersubsidi
 Optmalisasi penggunaan energi alternatif (BBN, BBG)
2. Subsidi Listrik :
 Penyesuaian TTL secara bertahap
 Mengeliminasi subsidi listrik untuk konsumen golongan menengah ke
atas
 Mendukung pasokan energi input untuk pembangkit listrik, terutama dari
gas, batubara, dan panas bumi
3. Koordinasi Kebijakan yang lebih baik antarinstansi ,dan antar-pusat &
daerah
4. Desain kebijakan yang komprehensif ke depan dengan diikuti kebijakan
pendukungnya.
29
30