Transcript Kebijakan (absurd?) bbm

KEBIJAKAN (ABSURD?) BBM
Keluarga Mahasiswa (KM) ITB
KONDISI TERKINI
Harga BBM akan dinaikkan
menjadi Rp5.500 – Rp6.000 per
liter
Pemerintah sedang mengusahakan
APBN-P 2012 untuk
mengakomodasi kebijakan BBM
LATAR BELAKANG MENAIKKAN
HARGA BBM
LATAR BELAKANG MENAIKKAN
HARGA BBM (2)
LATAR BELAKANG MENAIKKAN
HARGA BBM (3)
LATAR BELAKANG MENAIKKAN
HARGA BBM (4)
Harga Minyak Dunia
1990 - 2010
LATAR BELAKANG MENAIKKAN
HARGA BBM (5)
LATAR BELAKANG MENAIKKAN
HARGA BBM (6)


Bila dana APBN habis tersedot untuk subsidi, hal
tersebut sama saja dengan tidak tersedianya dana
yang cukup untuk beragam bidang vital lainnya
seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan
pertanian. (Hatta Rajasa, Menko Perekonomian RI)
Sebagian besar (dana subsidi) habis di kendaraankendaraan roda empat (Hatta Rajasa, Menko
Perekonomian RI)
LATAR BELAKANG MENAIKKAN
HARGA BBM (7)
METODE PENDEKATAN KRITIS
“Otak
kiri”
Pendekatan
“Otak
kanan”
PENDEKATAN “OTAK KIRI”
JUSTIFIKASI DAN SANGGAHAN
NEGARA PEMBERI SUBSIDI ENERGI
Stimulus Fiskal
Insentif
Perpajakan
Belanja
,
Bentuk
Negara
1. Penurunan tarif PPh Badan
Brazil, Australia, China, Jepang, Kanada, Prancis, Indonesia, Jerman,
Italia, Inggris, Rusia, Argentina, Belanda, Amerika Serikat
2. Penurunan tarif PPh Orang Pribadi
Brazil, Australia, China, Jepang, Kanada, Prancis, Indonesia, Jerman,
Italia, Inggris, Rusia, Argentina, Amerika Serikat
3. Penghapusan Pajak Ekspor
Indonesia, Argentina, China, Jerman
4. Penurunan tarif Pajak Kendaraan
Argentina, China, Jerman
5. Fasilitas PPh UKM
Indonesia, Inggris
6. Penurunan tarif PPN
Inggris, China, Italia
1. Belanja Infrastruktur
Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi,
Argentina, China, Jepang, Prancis, Inggris, Italia, Mexico, Taiwan,
Swiss, Thailand, Singapura
2. Subsidi Industri
Rusia, Brazil
3. Subsidi BBM dan Energi
Indonesia, Malaysia, Mexico, Swiss, China
4. Subsidi Properti
China, India, Australia, Inggris
5. Tunjangan Rumah Tangga/cash
Australia, Jepang, Italia, China, Indonesia
6. Tunjangan PHK, BLK
Jepang, Indonesia
7. Subsidi Listrik, Air, Pariwisata
Subsidi Transportasi
Thailand
8. Konservasi Energi
China,
9. Subsidi Kredit UKM
Korea Selatan, Jerman, Hungaria, Inggris
10. Subsidi pendidikan dan kesehatan
Amerika Serikat, Singapura, Inggris, Indonesia
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI (2009)
SANGGAHAN
Kebijakan ekspor
bukan oleh
pemerintah, tapi
oleh perusahaan
asing atau BP
Migas
Kebijakan impor
oleh negara
SANGGAHAN (2)


Banyak mafia minyak di BP Migas, BPH Migas, dan
beberapa unsur di Kementerian ESDM (menurut
Marwan Batubara, Hatta Taliwang, dsb)
Ironi: Kedaulatan negara kalah dengan kedaulatan
korporasi
SANGGAHAN (3)
SANGGAHAN (4)
SANGGAHAN (5)
Tahun
2005
2006
2007
2008
TOTAL APBN
509,632.40
667,128.70
757,649.90
985,730.70
Subsidi Energi (miliar
rupiah)
104,449.20
94,605.40
116,865.90
223,013.20
2009
2010
2011
2012
937,382.10 1,042,117.20 1,320,751.30 1,435,406.70
94,585.90
139,952.90
195,288.70
168,559.90
Persentase Subsidi
Energi Thd APBN
20.50%
14.18%
15.42%
22.62%
10.09%
13.43%
14.79%
11.74%
PPh Migas (miliar
rupiah)
35,143.20
43,187.90
44,000.50
77,018.90
50,043.70
58,872.70
65,230.70
60,915.60
6.90%
6.47%
5.81%
7.81%
5.34%
5.65%
4.94%
4.24%
Persentase PPh Migas
Terhadap APBN
PNBP Migas (miliar
rupiah)
Persentase PNBP Migas
Terhadap APBN
PPh Migas+PNBP Migas
(miliar rupiah)
Persentase TOTAL
PENDAPATAN NEGARA
dari MIGAS terhadap
APBN
103,762.00
20.36%
138,905.20
27.26%
158,086.10
23.70%
201,274.00
30.17%
124,783.70
16.47%
168,784.20
22.28%
211,617.00
21.47%
288,635.90
29.28%
125,752.00
13.42%
175,795.70
18.75%
152,733.20
14.66%
211,605.90
20.31%
173,167.30
13.11%
238,398.00
18.05%
159,471.90
11.11%
220,387.50
15.35%
SANGGAHAN (6)
SANGGAHAN (7)
SANGGAHAN (8)


Belum sehatnya proses pengadaan selama ini
menyebabkan keuangan negara mengalami
"kebocoran" antara 10% - 50% per tahun (Agus
Raharjo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah)
APBN bocor rata-rata 30% tiap tahun (Dr. Fuad
Bawazier, Mantan Menteri Keuangan RI)
SANGGAHAN (9)



Skandal dana BLBI (1997) pemerintah melalui Bank
Indonesia memberikan bantuan dalam bentuk
obligasi rekapitalisasi Rp645T. Dari jumlah tesebut,
sebesar Rp144,54 triliun dalam bentuk obligasi
BLBI
Obligasi ini dalam bentuk SUN, dicicil selama 30
tahun sejak 2003. Hingga sekarang pemerintah
masih “menyicil” sisa ini hingga 2033
BLBI adalah salah satu bentuk “subsidi” yang bukan
untuk orang miskin
SANGGAHAN (10)



Tax Holiday adalah bentuk “subsidi” untuk orang
yang tidak miskin
Bentuk Tax Holiday berupa penghapusan
sementara PPh Badan selama 5 – 10 tahun
PPh dikurangi dari 10-28%, menjadi 0%
KESIMPULAN




PNBP dan PPh dari Migas sudah mencukupi untuk
menutupi kebutuhan subsidi BBM
PNBP dan PPh Migas menunjukkan tren naik tiap
tahun, sehingga tidak ada alasan untuk “harga
minyak dunia naik tiap tahun”
Proporsi Subsidi ENERGI thd APBN di bawah
proporsi PENDAPATAN NEGARA dari MIGAS thd
APBN  Bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33
Penghematan Subsidi Rp26T, namun BLT Rp25T
KESIMPULAN




Hanya demi menghemat Rp26T, pemerintah memilih
mengurangi subsidi untuk rakyat, padahal APBN
bocor rata-rata 30% tiap tahun!
Dengan APBN 2012 hampir Rp1400T, maka
bocornya hampir Rp420T
Dari sejarah mengenai BLBI, Century, dan Tax
Holiday, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa
subsidi juga bisa diberikan kepada orang kaya
Sehingga alasan subsidi tidak tepat sasaran tidak
dapat diterima
PENDEKATAN “OTAK KANAN”
APA YANG TERJADI DI BALIK ANGKA-ANGKA,
TIDAK SEKEDAR ANGKA-ANGKA
LETTER OF INTENT DENGAN IMF
MENEMUKANKAH KATA-KATA INI?
To achieve this objective, the government intends to
adjust administered prices of petroleum products and
electricity before the next fiscal year, with a view to
eliminating subsidies for these products
RENCANA SUBSIDI BBM
BAGIAN DARI JANGKA PANJANG
Ternyata ini adalah skenario rapi
untuk MENCABUT SUBSIDI BBM
Hal ini bertentangan dengan UUD
1945. Perhatikan keputusan MK
terkait UU Migas berikut…
PUTUSAN PERKARA NOMOR
002/PUU-I/2003
PUTUSAN PERKARA NOMOR
002/PUU-I/2003 (2)
HASIL KENMI 2011
PEMERINTAH DAPAT MENGURANGI SUBSIDI JIKA:
 Diversifikasi energi telah terlaksana
 Tersedianya transportasi massal yang handal
 Ada skema kompensasi pengalihan subsidi yang
jelas
 Adanya keterjaminan tidak terjadi celah kebijakan
USULAN SIKAP KM ITB
Tuntutan dan Solusi
SIKAP KM ITB







Menolak kenaikan harga BBM
Menolak pengurangan subsidi BBM
Menuntut pemerintah segera menuntaskan kasus kebocoran
anggaran yang terjadi tiap tahun untuk menutup subsidi BBM
Menuntut pemerintah untuk segera mengembangkan energi nonBBM dan menyiapkan infrastrukturnya tanpa mengurangi subsidi
BBM
Menuntut pemerintah untuk segera mengembangkan sarana
transportasi massal yang handal
Menuntut DPR segera merealisasikan Revisi UU Migas yang sesuai
amanat konstitusi
Menolak skema BLSM yang direncanakan pemerintah